Jumat, 29 Oktober 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung penuh program Business Development Service (BDS) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam upaya menumbuhkan kesadaran wajib pajak kepada masyarakat. 

Salah satunya melalui pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Genteng.

Pelatihan yang digelar bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya tersebut, berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Belakang KPP Pratama Surabaya Genteng, Jalan Kayoon No. 28 Kota Surabaya, Kamis (28/10).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, Sriadi Setyanto mengatakan, bahwa pelatihan BDS yang diberikan kepada para pelaku UMKM bertujuan untuk membantu UMKM agar lebih memahami konsep pengelolaan keuangan dan bisnis.

“BDS terus dilakukan di seluruh kantor di Indonesia. Kami berkolaborasi dengan institusi pemerintah untuk mendukung UMKM. Salah satunya UMKM di kecamatan Genteng, dari sisi administrasi perpajakan atau administrasi keuangan yang sederhana dalam mengelola keuangan,” kata Sriadi Setyanto.

Sriadi menerangkan, melalui pelatihan ini pihaknya bermaksud ingin membantu UMKM agar bisa menghitung sendiri biaya produksi, harga jual produk, hingga gaji yang didapatkan. Dengan demikian, diharapkan para pelaku UMKM bisa mengetahui keuntungan atau omset yang didapatkan.

“Dengan mengetahui proses pengelolaan keuangan, otomatis mereka bisa mengetahui strategi bisnis diharapkan mereka bisa mempertahankan bisnisnya,” terang dia.

Oleh karena itu, Sriadi berharap, dengan pelatihan tersebut, bisa menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM untuk membayar pajak, sesuai dengan pengembangan pajak yang berlaku pada PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

“Kita punya kebijakan PP No. 23 Tahun 2018, yakni para pelaku UMKM diwajibkan membayar pajak setengah persen dari omzet mereka. Sehingga UMKM ini tidak lagi melakukan pembukuan, tetapi sudah melakukan pencatatan. Mereka bisa melihat berapa omzet yang ada dengan memulai membayar pajak setengah persen,” jelas dia.

Tak hanya itu saja, Sriadi mengaku, pihaknya juga akan memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Bantuan tersebut, berupa kemudahan untuk proses pengurusan NPWP.

“Kita memfasilitasi teman-teman (UMKM) jika belum memiliki dan akan membuat NPWP. Sehingga, apabila mereka memiliki urusan dengan pemkot atau institusi keuangan, mereka sudah memiliki identitas taat membayar pajak,” ungkap dia.

Menurutnya, saat ini perkembangan teknologi digital terus berkembang sangat pesat.

Maka dari itu, pihaknya memberikan fasilitas pelatihan berupa Workshop Foto Produk UMKM.

“Karena perkembangan dunia teknologi digital, sehingga ada pemasaran yang menggunakan media sosial. Maka hari ini kami membuat pelatihan foto produk, agar produk itu bisa menarik daya minat pembeli,” kata dia.

Sementara itu, Camat Genteng Kota Surabaya, Linda Novianti mengatakan, bahwa para peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 50 para pelaku UMKM. 

Menurutnya, pelatihan tersebut membantu kebangkitan UMKM di Kecamatan Genteng, usai terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“UMKM Genteng ini mulai bangkit Maret 2021, kemudian kami mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya dengan KPP Pratama Surabaya Genteng. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang kedua, dengan memberikan edukasi kepada UMKM terkait pentingya memiliki NPWP,” kata Linda.

Edukasi tersebut, menurut Linda, bisa mempermudah para pelaku UMKM dalam mengurus perizinan. Apabila para pelaku UMKM sudah memiliki izin yang komplit, diharapkan bisa masuk ke aplikasi E-Peken hingga ke pasar Local Market.

Ia menjelaskan, bahwa prinsip UMKM di Kecamatan Genteng adalah untuk tidak hanya berjejaring secara offline, melainkan juga secara online dengan memasarkan produk UMKM pada Local Place dan Marketplace.

“Dari pelatihan foto produk ini, bisa memberikan edukasi promosi di Marketplace yang mudah untuk menarik minat pembeli. Dengan harapan mereka lebih sejahterah,” pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, SH,MAP,M.Tr (Han), menerima Courtesy Call JAMPIDMIL ( Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ) Laksda TNI Anwar Saadi, S.H bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada II, Rabu (27/10).

Kaskoarmada II didampingi Aspers Pangkoarmada II dan Kadiskum Koarmada II, mengucapkan selamat datang sekaligus ungkapan terima Kasih kepada Jampidmil didampingi Kajati Jatim dan juga rombongan telah meluangkan waktunya berkunjung di Koarmada II.

Dalam kesempatan tersebut Laksda TNI Anwar Saadi mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat yang diberikan Kaskoarmada II beserta Staf di Koarmada II, disamping itu juga menjelaskan apa itu Jampidmil, Jampidmil sendiri dilantik oleh Jaksa Agung Burhanuddin berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 75 / TPA  Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pengangkatan Laksda TNI Anwar Saadi SH sebagai Jaksa Agung Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung.

Laksma Rachmad berharap melalui momen seperti ini dapat terjalin hubungan yang baik antara Koarmada II dan juga Jampidmil khusus nya kerjasama dalam bidang hukum sehingga mampu mengoptimalkan peran dan fungsi instansi masing-masing.

Senada dengan hal tersebut Laksda Anwar pun menegaskan siap bekerjasama membantu TNI AL, khususnya Koarmada II dalam memberikan masukan dan pertimbangan bidang hukum.

Pertemuan keduanya diakhiri dengan foto bersama dan pemberian cinderamata sebagai bentuk sinergitas. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema "This Able We Are All Born Equal". 

Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Arek Suroboyo itu berlangsung di Jalan Darmokali No. 50 Surabaya, Kamis (28/10).

Hadir pula dalam seminar itu, Ajik Krisna Owner Oleh-oleh Bali Krisna dan Heraldha Savira, Duta Baca Provinsi Jawa Timur (Jatim). 

Seminar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 tersebut, juga dihadiri puluhan penyandang disabilitas sebagai peserta.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menyampaikan, bahwa penyandang disabilitas memiliki peranan penting untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pemulihan ekonomi.

"Pemerintah Kota Surabaya berharap agar penyandang disabilitas dapat bergerak membantu untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Surabaya," kata Armuji.

Ia menyebutkan, bahwa momentum Sumpah Pemuda saat ini sebagai waktu yang tepat bagi seluruh komponen stakeholder untuk bergerak bersama menyongsong kebangkitan Kota Surabaya pasca meredanya pandemi Covid-19.

"Dukungan teknologi informasi menjadikan penyandang disabilitas bisa berbuat lebih banyak sehingga dapat memberikan kontribusi nyata tanpa ada pembeda dengan warga yang normal," terangnya.

Dalam dialog tersebut, Wawali Armuji juga mengenalkan sejumlah Tim Creative-nya yang merupakan penyandang disabilitas. 

Di antaranya, Danny yang bertugas membuat berita di website dan Enrico sebagai fotografer.

"Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya slogan. Kami wujudkan dalam tindakan. Selamat Hari Sumpah Pemuda, kita Bersatu, Bangkit dan tumbuh," imbuhnya.
 
Senada dengan Wawali Armuji, Ajik Krisna yang merupakan Owner Krisna Oleh-oleh khas Bali menyampaikan, meski di tengah pandemi, pihaknya tetap bisa berinovasi sehingga dapat bertahan pada saat usaha lain kesulitan bahkan gulung tikar.

"Ini tugas kita semua agar bisa terus berkreasi. Hambatan pandemi bukan menjadi halangan untuk kita berhasil," ujar Ajik Krisna. 


KABARPROGRESIF.COM: (Banjarmasin) Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, 14 Tim Nakes (Tenaga Kesehatan) dari TNI AL Lanal Banjarmasin jajaran Koarmada II dan Dinkes Kota Banjarmasin melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Maritim (Pesisir) dan para pelajar.

Vaksinasi dosis pertama dan ke-2 kali ini diselenggarakan di Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin dengan menggunakan Vaksin jenis Astra Zeneca dan Sinovac yang terbukti aman dan efektif digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Pada Rabu (27/10).

Diketahui, dari jumlah peserta 223 orang telah berhasil divaksinasi semuanya dengan aman dan sehat tanpa ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), kegiatan serbuan vaksinasi yang ke-51 oleh Lanal Banjarmasin ini sudah berhasil memvaksinasi 17.741 orang, dengan hasil yang sighnifikan ini, kedepan akan terus diselenggarakan secara bertahap untuk pencapaian hasil yang maksimal.

Saat meninjau, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr. Hanla didampingi ketua penyelenggara Mayor Laut (K/W) dr. Meutia Indrasakti mengatakan, musim Pandemi Covid-19 di wilayah Kalimantan Selatan belum dinyatakan berakhir meskipun jumlah pasien penderitanya sudah mulai ada penurunan, namun kita semua tidak boleh terlena, salah satu kunci percepatan penanganannya adalah dibutuhkan kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan masyarakat bersedia divaksin.

“Pemerataan Vaksinasi dilapisan masyarakat harus terus digencarkan secara totalitas, karena masih terpantau dan terlihat antusiasme warga untuk mendapatkan Vaksinasi, terutama didaerah yang belum pernah terjamah Vaksinasi, tujuannya adalah untuk membangun Herd Immunity yang kuat guna menangkal penularan serangan virus,” ungkap Danlanal. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Papua YM ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi sebesar Rp7 miliar. Hal itu dibenarkan Asisten Intelijen Kejati Papua Ahmad Mudor.

"Memang benar, sebelumnya YM memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan terpenuhi unsur-unsur, maka statusnya ditingkatkan dan ditetapkan sebagai tersangka," katanya, Kamis (28/10).

Tersangka YM diduga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp7 miliar dan kemudian dilakukan penahanan, kata Ahmad Mudor seraya mengaku saat ini yang bersangkutan sudah dititipkan di Rumah Tahanan Polda Papua di Jayapura.

YM diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2021, katanya.

Ia mengatakan dana yang diduga disalahgunakan itu berasal dari APBD Papua Tahun 2019.

Sebelumnya penyidik sudah memeriksa sebanyak 12 saksi, termasuk dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), ujar dia.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang akhir tahun 2021, kinerja perusahaan air minum PDAM Surya Sembada terus menunjukkan kinerja positif. 

Indikator tersebut dilihat dari pendapatan perusahaan yang tumbuh sampai kwartal ke 3 tahun ini.

“Target pendapatan kita sampai akhir tahun ini adalah Rp266 miliar, dan kita optimis target tersebut tercapai disisa tiga bulan terakhir tahun 2021.”ujar Direktur Keuangan PDAM Surya Sembada, T. Alvin Papatria kepada media usai hearing dengan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (27/10/21).

Ia menambahkan, saat ini kami masih terus kerja keras untuk mencapai target pendapatan perusahaan sesuai dengan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Pendapatan).

Upaya kerja kerja keras mencaoai target pendapatan, kata Alvin, Pertama, adalah melakukan efisiensi internal perusahaan seperti, sudah tiga tahun kami tidak belanja seragam pegawai, efisiensi listrik dengan mematikan penggunaan listrik yang tidak perlu agar pemakaian listrik kita semakin kompetitif. 

Kedua, terang Alvin, menggenjot kembali pelanggan besar seperti pelanggan industri, bisnis, hotel, dan restoran, perkantoran, dimana saat mulai PSBB hingga PPKM Darurat operasional disektor ini berkurang drastis.

“Karena sektor industri, hotel, dan bisnis turun drastis selama masa pandemi akibatnya pendapatan PDAM juga menurun, karena konsumsi air di pelanggan besar ini berkurang drastis,” terang Alvin.

Dirinya kembali menambahkan, pasca Level 1 PPKM sektor bisnis dan industri mulai bergerak. Contohnya, hotel sudah mulai beroperasi, begitu juga dengan perkantoran, ditambah restoran dan kafe. 

“Sampai dengan semester ke dua tahun ini pendapatan kita sudah mencapai 80%, kami optimis hingga akhir Desember 2021 target Rp266 miliar bisa terealisasi," jelas Alvin.

Saat disinggu apa ada rencana kenaikan tarif PDAM untuk mendongkrak pendapatan, Alvin mengatakan, sampai detik ini belum ada rencana menaikan tarif air. Pasalnya, untuk kenaikan tarif itu domainnya Pemkot Surabaya. 

“November ini kami akan setorkan deviden sebesar Rp54 miliar ke Pemkot Surabaya, sebagai induk perusahaan daerah di BUMD milik Pemkot," ungkapnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tanggung jawab melindungi masyarakat di wilayah teritorialnya, merupakan suatu tugas dan kewajiban yang harus dilakukan
oleh seorang Babinsa.

Dalam berbagai kegiatan pun, Babinsa senantiasa memberikan pengawalan hingga pendampingan bagi masyarakat.

Seperti adanya vaksinasi yang digelar di Kelurahan Perak Timur, Surabaya pada Rabu, 27 Oktober 2021 siang.

Pelda La Ali, dan Serda David rela mengantarkan warganya yang hendak
mengikuti vaksinasi di Puskesmas setempat.

Tak tanggung-tanggung, dua Babinsa itupun ikut serta mengawal adanya vaksinasi yang ditujukan bagi warga di Kelurahan tersebut.

Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono menjelaskan jika sebelumnya, ia telah menginstruksikan para Babinsa untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat yang ada di masing-masing wilayah tugas para Babinsa.

Bukan tanpa sebab, upaya itu dilakukan sebagai langkah untuk menjalin sinergitas dengan masyarakat, terlebih dalam rangka mewujudkan program vaksinasi, hingga pemutusan rantai pandemi yang terjadi saat ini.

“Sebab, masyarakat itu ujung tombak memutus rantai pandemi. Maksudnya, kita ingin kesadaran masyarakat ini meningkat terkait pentingnya mensukseskan program vaksinasi dan patuh protokol kesehatan,” ujar Dandim. (Kodim 0830/Surabaya Utara)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Momen peringatan Sumpah Pemuda le-93 yang jatuh pada 28 Oktober 2021 (hari ini), menjadi tonggak kebangkitan masyarakat, khususnya generasi muda dalam menyongsong perkembangan zaman yang kian kompleks.

Masalah dekadensi moral, atau menurunya nilai nilai tata krama menjadi masalah serius yang harus ditangani seiring gempuran kemajuan zaman dari berbagai sektor. 

Dan, teknologi dipandang menjadi faktor paling berpengaruh besar terhadap perkembangan mental para pemuda.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Hj Lailla Mufidah mengatakan, mental generasi muda menjadi ceeminan suatu bangsa. 

Untuk itu, kata dia, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Ning Lailla, sapaan akrab politisi PKB ini, pihaknya mengajak generasi muda memandang secara jernih setiap permasalahan yang ada.

Momen kebangkitan para pemuda, katanya, saat ini mesti menjadi tonggak perlawanan atas ketidaksesuaian berbagai norma kehidupan.

"Pemuda harus bangkit, tidak bisa hanya berpangku tangan kalau tidak ingin tergerus zaman," ujar santriwati alumnus Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang tersebut.

Dia menyontohkan, saat ini banyak korban pinjaman online (Pinjol) yang menjadi  bukti kesalahan dalam memanfaatkan teknologi.

Di sini, kata dia, pemuda harus bangkit, harus bergerak memberi edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pemenuhan kebutuhan hidup dengan bergantung pada pinjol.

"Pemuda harus bisa mandiri secara ekonomi, sebab ini salah satu ornamen agar bangsa bermartabat," katanya.

Ning Laila menambahkan, selain para pemuda, perempuan perempuan muda juga harus terus berkreasi di segala bidang.

Sehingga, katanya, perempuan muda bisa membuktikan kemandirian meski tetap harus menjaga kodratnya sebagai wanita.

"Banyak saluran kreatifitas yang bisa dipakai di zaman sekarang dan kami di DPRD Surabaya siap mendukung upaya-upaya semacam itu. Ayo bangkit pemuda!," seru dia.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah, seakan menjadi momentum tepat bagi semua pihak untuk dijadikan suatu ajang instropeksi diri.

Dalam peringatan Maulid Nabi yang digelar di Masjid Baladhika Jaya, Kota Malang, Rabu, 27 Oktober 2021 sore, Danrem Kolonel Inf Irwan Subekti menyampaikan beberapa pesan yang wajib dilakukan oleh prajuritnya.

Pesan-pesan itu, berkaitan dengan adanya peningkatan etos kerja dalam mendukung keberhasilan tugas pokok TNI-AD ditengah pandemi, hingga menyoal keteladanan.

"Maulid Nabi bukan serta merta wujud kecintaan kita terhadap sosok manusia terbaik. Tapi, hal terpenting adalah istiqomah,” ujar Danrem.

Nabi Muhammad, kata Kolonel Irwan, merupakan sosok yang harus dijadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun beraktifitas di lingkungan masyarakat.

“Itu harus dijadikan rujukan bagi prajurit dan PNS Korem untuk selalu menjadi teladan,” bebernya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Surabaya menerima  pengaduan dari warga penghuni, jika  kondisi Pondok Sosial (Ponsos) Eks Penderita Kusta Surabaya di Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, sudah overload. Ini karena banyak dihuni orang dari luar Surabaya.

Menanggapi ini, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tamam mengatakan, jika Komisi D akan mengecek ke lokasi untuk membuktikan apakah benar ponsos milik Pemkot Surabaya tersebut sudah  overload atau melebihi daya tampung. 

Bahkan, ditengarai penghuninya tidak hanya warga Surabaya, tapi juga dari daerah-daerah lain di Jatim.

"Kalau bukan warga Surabaya, sebaiknya Dinas Sosial mengembalikan atau memulangkan ke daerah asalnya. Terpenting, dinsos harus mendata ulang, " ujarnya di Surabaya, Kamis (28/10/2021).

Politisi PKB ini menegaskan,  jangan sampai keberadaan ponsos tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum penghuni untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Karena, lanjut dia, dirinya mendengar memang ada oknum penghuni mendapat bantuan dobel. 

Artinya di Ponsos Babat Jerawat ini ia dapat bantuan, di tempat lain  juga menerima bantuan. 

Jadi mereka ini bergiliran tempatnya. Misalnya, ia dua hari ada di Mojokerto, dua hari  kemudian balik ke Babat Jerawat (Surabaya) dan lain sebagainya.

"Kalau kondisinya seperti itu, sangat-sangat disayangkan. Makanya, sekali lagi dinsos harus punya database soal penghuni Ponsos Eks Penderita Kusta di Bababt Jerawat ini," ungkap dia.

Tamam juga berharap Pemprov Jatim ikut mendata, apakah orang-orang yang menghuni ponsos tersebut memang layak untuk ditampung di Ponsos Eks Penderita Kusta di Babat Jerawat atau di tempat lain dengan tingkat keberadaan mereka. 

Sehingga nantinya tak terjadi double accounting.

"Kalau mereka betul-betul layak untuk ditampung kita welcome. Karena memang fasilitas itu disediakan untuk penderita kusta. Tapi kalau dimanfaatkan  untuk mencari keuntungan, ya ini sangat kami sayangkan. Apalagi memanfaatkan kekurangan-kekurangan yang harus ditanggung Pemkot Surabaya," ungkap dia.

Ditanya apa Pemprov Jatim tak memberi bantuan kepada Ponsos Eks Penderita Kusta yang dihuni warga dari berbagai daerah di Jatim itu? Badru Tamam menyatakan seharusnya yang punya  ponsos ini kan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. 

"Seharusnya ada bantuan anggaran dari pemprov untuk meminimalisasi  tindakan seperti itu. Karena itu,  sangat disayangkan jika Pemprov tak punya database tentang mereka, " ungkap dia.

Lantas apa solusinya? Dia menegaskan, para penghuni Ponsos Eks Penderita Kusta di Babat Jerawat yang bukan warga Surabaya harus dipulangkan ke daerah asalnya. 

Karena, diakui Badru, banyak pengaduan yang diterima Komisi D, bahwa  penghuni ponsos itu orang tak mampu, tapi sebenarnya ia orang mampu. 

“Dan, mereka memilih tinggal disitu mungkin mengharapkan bantuan-bantuan dari ponsos.  "Kalau kondisinya seperti itu, ya harus dipulangkan ke daerah asalnya," tegas dia 

Lebih lanjut Badru Tamam menuturkan, para penderita kusta yang menghuni ponsos saat ini mungkin masih dalam tahap pemulihan. 

Karena kalau mereka dinyatakan sembuh, pasti oleh dinsos akan dipulangkan ke daerah asalnya.

“Kalau sampai saat ini mereka masih ditampung di ponsos itu artinya mereka  masih dalam perawatan atau dalam tahap pemulihan," pungkas dia.

Seperti diketahui, tak semua dari penghuni  ponsos pernah menderita kusta. Karena ada anak dan sebagian istri (keluarga) yang sehat. 

Mereka tetap tinggal di ponsos karena memang tak ingin pulang ke kampung halaman. 

Masyarakat daerah asal mereka masih menganggap kusta adalah penyakit menjijikkan. 

Bahkan, tak sedikit anggota keluarga yang merasa malu dengan kehadiran penderita kusta lainnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya percepatan vaksinasi terus dilakukan oleh pihak Kodim 0812/Lamongan dalam mewujudkan herd immunity nasional.

Tak tanggung-tanggung, pihak Kodim telah mengerahkan hampir seluruh Babinsa yang ada di wilayah untuk mengawal pelaksanaan vaksinasi.

Seperti adanya vaksinasi yang digelar di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Selasa, 26 Oktober 2021 siang.

Bukan hanya melibatkan Babinsa, proses pengawalan vaksinasi itu juga turut melibatkan aparat Bhabinkamtibmas.

Dandim Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menegaskan, program vaksinasi seakan menjadi program prioritas yang harus dilakukan oleh personel di bawah kendali Kodim.

Bahkan, kata Sidik, saat ini pihak Kodim mulai memfokuskan diri untuk mensukseskan program vaksinasi yang ditujukan bagi para lansia yang ada di wilayah teritorialnya.

“Vaksinasi di Lamongan ini, harus berjalan sukses. Semua pihak kita libatkan, termasuk elemen masyarakat,” tegas Dandim. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Kuansing) Kalahnya Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Kajari Kuansing), Hadiman, kali ketiga dari tersangka dugaan kasus korupsi menampar korps Adhyaksa.

Kali ini, Kamis (28/10/2021), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Taluk Kuantan, Kuansing, mengabulkan semua gugatan diajukan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman.

Menanggapi keok untuk ketigakalinya, Kajari Kuansing, Hadiman, mengatakan, ia merasa ada keanehan proses sidang praperadilan. Ia menjelaskan, persidangan praperadilan dilakukan dalam waktu empat hari.

Pada sidang di hari ketiga, tutur Hadiman, majelis hakim langsung memutuskan pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan sidang.

"Intinya sidang kemarin (Rabu malam) pembuktian dokumen. Hakim langsung memutuskan kesimpulan pada malam hari sekitar pukul 9 malam," katanya.

Pada saat itu, jelas Hadiman, dari pemohon Indra Agus Lukman sudah memberikan kesimpulan.

Namun dari Kejari Kuansing belum. Alasannya, saksi dan ahli dari mereka belum dihadirkan untuk dimintai keterangannya.

Seharusnya, jelas Hadiman, saksi dari Kejaksaan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dihadirkan pada hari ini, Kamis.

Sedangkan ahli dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) diagendakan esok hari, Jumat (29/10/2021).

Hakim, jelas Kajari Kuansing ini, meminta para saksi termohon segera diajukan malam itu juga sebelum kesimpulan. Permintaan hakim tunggal Yosep Butar Butar tidak bisa dipenuhi.

Pasalnya, semua saksi tidak berada di Kuansing, dan telah dijadwalkan Kamis dan Jumat.

"Artinya, hakim mengabaikan saksi dari termohon (kejari). Kita kalau memanggil saksi tidak bisa secara lisan. Kalau mau memanggil saksi harus menyurati pimpinannya. Saksi itu PNS, ada di Pekanbaru dan Kuansing. Ada ketentuan harus dilakukan memanggil saksi dari kami ini," jelasnya.

Para saksi tersebut, tuturnya, sudah disurati untuk hadir hari ini, dan saksi ahli dari BPKP sudah disurati untuk hadir esok hari. Namun, Rabu malam sidang sudah diminta kesimpulan, jaksa menyatakan keberatannya.

"Jaksa tidak mau menandatangani berita acara sidang kesimpulan yang digelar malam hari. Ini ada apa, kok kesannya seperti terburu-buru. Padahal waktu praperadilan itu kan 7 hari," jelas Hadiman.

Keanehan lainnya, ungkap Kajari Kuansing, persidangan pokok perkara melibatkan Indra Agus Lukman sudah dijadwalkan digelar Kamis ini di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan agenda pembacaan dakwaan.

Ternyata sidang itu ditunda oleh majelis hakim, tanpa disampaikan dalam persidangan.

Berbeda dengan perkara korupsi 6 kegiatan di Setdakab Kuansing dengan terdakwa mantan Bupati Kuansing, Mursini, penundaan sidangnya disampaikan di persidangan.

"Sidang perkara pokok (Indra Agus) ditunda tanpa dibuka dalam ruang sidang. Sementara ketua hakim yang sama dalam perkara Mursini membuka sidang dan menyampaikan sidang ditunda. Apa salahnya langsung disampaikan juga sidang ditunda dengan alasan sakit," jelasnya.

Kejari Kuansing mencoba mencari informasi ke panitera persidangan, mengapa sidang pokok tersebut tidak dibuka.

"Disebutkan, tunggu sidang vonis praperadilan di PN Teluk Kuantan, dan sidang ditunda pada 9 November tanpa dibuka di ruang persidangan. Kalau nanti dalam sidang putusan sela dakwaan kami dinilai cacat demi hukum, ya kami terbitkan lagi Sprindik (Surat Perintah Penyidikan," Jelas Hadiman lagi.

Kejaksaan Negeri Kuansing akan membuat laporan ke Komisi Yudisial, terkait keanehan persidangan yang dipimpin hakim tunggal praperadilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

"Kami akan melaporkan ke KY, " tutupnya.

Indra Agus Lukman ditetpkan tersangka terkait dugaan korupsi dana Kegiatan Bimtek dan Pembinaan Bidang Pertambangan Serta Akselerasi di Dinas ESDM Kuansing Ke Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2013-2014.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive