Kaskoarmada II Terima Courtesy Call Kadisjarahal Di Koarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr (Han)., didampingi Dansatsel Koarmada II Kolonel Laut (P) Wirawan Ady Prasetya, mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han), menerima Courtesy Call Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut ( Kadisjarahal) Laksma TNI Supardi S.E, M.B.A., CHRMP beserta Staf di Gedung VIP Nala Mako Koarmada II, Rabu (17/11).

Dalam kesempatan tersebut Kaskoarmada II mengucapkan selamat datang sekaligus ungkapan terimakasih kepada Kadisjarahal beserta perwira Staf yakni Kolonel Laut (KH) Drs.Heri  Sutrisno M.Si, Kolonel Laut (KH) Suratno S.S., M.M. dan Letkol Laut (KH) Drs. I. Putu Sara Partama M.A.P , telah meluangkan waktunya berkunjung di Koarmada II untuk melihat langsung kesiapan fisik pembangunan Monumen Kapal Selam KRI Nanggala-402.

Senada dengan Kaskoarmada II Kadisjarahal juga menyampaikan kedatangannya beserta staf tersebut yakni membahas tentang kesiapan pembangunan Monumen Kapal Selam KRI Nanggala-402  yang nantinya akan diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono pada HUT Armada Tahun 2021.

Kaskoarmada II berharap dengan kunjungan tersebut meski dalam kondisi pandemi, tidak menyurutkan rancangan pembangunan monumen tersebut, sehingga semuanya dapat berjalan dengan aman dan lancar. (Dispen Koarmada II)

Read More

Gus Muhdlor Prioritaskan Pembangunan Frontage Road Aloha

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Pembangunan Frontage Road (FR) Aloha-Gedangan terus dikejar oleh Pemkab Sidoarjo sebagai salah satu ikhtiar untuk mengurai kemacetan yang menjadi problem klasik di wilayah tersebut.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengatakan, pembangunan frontage road tersebut adalah salah satu prioritas yang terus dikebut. 

“Memang ini banyak lika-likunya karena melibatkan lintas sektor. Ada beberapa tantangan yang kita urai. Kita optimistis Insya Allah ini selesai sesuai rencana,” ucap Gus Muhdlor, Rabu (17/11/2021).

Gus Muhdlor menjelaskan, pihaknya juga telah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melihat proyek tersebut. Muhdlor ingin semua berjalan transparan dan tak ada yang main-main.

Tampak Muhdlor mengunjungi lokasi pembangunan bersama Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Bachtiar Ujang Purnama.

“Kami jelaskan semuanya secara detil. Komitmen Pemkab Sidoarjo adalah semua harus taat aturan, transparan, dan tidak ada yang melanggar aturan, jangan ada yang main-main karena ini semua adalah uang rakyat,” papar Gus Muhdlor.

Putra KH Agoes Ali Masyhuri Bumi Shalawat itu juga menyarankan kepada kontraktor untuk menambah pegawai atau jam kerja untuk dapat mengejar pembangunan Frontage Road.

“Bisa dengan menambah pegawai atau jam kerja dan sebagainya,” pintanya.

Gus Muhdlor mengungkapkan, beberapa tantangan yang muncul adalah ada beberapa tanah yang baru saja dilakukan pembebasan yang menjadikan penghalang percepatan pembangunan.

“Seandainya ada keterlambatan yang tidak berefek banyak mungkin nanti hanya memakan waktu 7-10 hari untuk mempercepat dan tentunya membutuhkan perhatian ekstra,” kata dia.

Ia mengimbau kepada warga yang sudah mendapatkan ganti rugi agar segera melakukan pengosongan dan mengambil barang yang bisa dimanfaatkan kembali.

Sementara itu, Kepala Administrasi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, pada minggu ke-14 dan 15, pembangunan FR mencapai 40 persen, kurang dari target ditetapkan sebesar 50 persen. 

“Akan kita kejar di minggu ke-15 dan 16 berikutnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembebasan lahan menjadi permasalahan percepatan pembangunan di Frontage Road Aloha-Gedangan. 

“Informasinya hari ini sudah terbayarkan, sehingga akses terkait dengan material mesin-mesin ini bisa juga langsung mengarah ke pemukiman,” terang Dwi Eko.

Read More

Cek Fasilitaa Pendukung Perkuliahan Taruna, Gubernur AAL Sambangi Museum Loka Jaya Crana

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Untuk tetap menjaga dan meningkatkan mutu lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) diperlukan fasilitas yang memadai, untuk itu Gubernur AAL disela-sela kegiatan melaksanakan olahraga pagi juga melakukan pengecekan kesiapan berbagai fasilitas pendukung perkuliahan Taruna, salah satunya dengan menyambangi Museum Loka Jala Crana, yang berada di Kawasan Komplek Bumimoro, Surabaya, Rabu (17/11).

Tampak Wakil Gubernur AAL, Laksma TNI Rudhi Aviantara, S.E., M.Si., M.Tr (Han), CHRMP., Seklem AAL, Laksma TNI Syamsul Rizal, S.H., M.M., CHRMP., dan para Pejabat Utama AAL lainnya mendampingi Orang Nomor Satu dijajaran AAL ini untuk berolahraga jalan santai dan pengecekan fasilitas AAL.

Saat menyambagi Museum Loka Jala Crana tersebut, Gubernur disambut Kepala Bagian Museum, Setlem AAL, Letkol Laut (KH) Suhendra, S.Ag., beserta beberapa staf museum.

Dalam tour facility di Museum terbesar milik TNI AL ini, Gubernur AAL mendapatkan penjelasan lengkap tentang bangunan, Planetarium dan benda-benda koleksi yang dimiliki Museum.

Menurut Gubernur AAL, selama masa pandemi covid-19 ini, Museum Loka Jala Crana tidak menerima kunjungan, mudah-mudahan kedepan bila situasi sudah memungkinkan, akan segera dibuka lagi dan dapat dinikmati oleh masyarakat umum, terutama para pelajar sebagai salah satu destinasi wisata edukasi sejarah di Jawa Timur.

Kabagmuseum AAL juga menambahkan bahwa hingga pertengahan November ini, antusias pengunjung museum pun masih tinggi, hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah menanyakan kapan Museum AAL akan kembali dibuka. 

Namun, pihak sekolah rata-rata masih takut untuk melakukan kunjungan langsung ke museum kerena masih adanya pandemi dan hanya melaksanakan kunjungan virtual saja.

Usai mengunjungi Museum, Gubernur AAL melanjutkan inspeksinya dengan mengecek fasilitas kolam renang Jala Krida Tirta yang berada di sebelah Museum. 

Di tempat olah raga air ini, Gubernur memberikan beberapa arahan kepada staf terkait, berkait peningkatan kualitas arena renang bagi Taruna AAL ini, seperti kualitas air, sirkulasi air, tribun penonton, kamar ganti, bilas dan lainnya.

Setelah itu, Gubernur dan para PJU AAL melanjutkan berolahraga jalan sehat menuju ruang rekreasi Taruna Laut di Gedung Salahutu, Komplek Candrasa Bumimoro. 

Menurut Gubernur, keberadaan gedung rekreasi yang beru selesai jalani renovasi ini sangat penting bagi Taruna, sebagai wahana sosialisasi dan rekreasi disela kesibukan perkuliahan.

Usai pengecekan fasilitas pendukung, Gubernur dan para Pejabat Utama AAL melaksanakan olahraga Panahan di Lapangan Banda AAL. (Pen AAL)

Read More

Dua Terdakwa Korupsi Bansos Divonis Bebas, KPK Ajukan Kasasi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempuh upaya hukum kasasi atas bebasnya penyuap Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, M Totoh Gunawan dan anak Bupati Bandung Barat, Andri Wibawa. Totoh dan Andri divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat.

“Menyatakan upaya hukum kasasi untuk terdakwa Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (17/11).

Lembaga antirasuah menyesalkan Andri dan Totoh bebas dari jeratan hukum. Keduanya diyakini terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos di Kabupaten Bandung Barat.

Selain upaya hukum kasasi, KPK juga mengajukan banding terhadap vonis Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Vonis Aa Umbara diyakini tidak setimpal dengan perbuatannya.

“KPK berharap majelis hakim baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi, sepenuhnya mengabulkan permintaan tim jaksa sesuai dengan fakta-fakta hukum selama proses persidangan dan memutus sesuai dengan rasa keadilan publik,” harap Ipi.

Sebelumnya, dua terdakwa dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bandung Barat, M. Totoh Gunawan dan Andri Wibawa divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung. Keduanya dinilai tidak terbukti atas surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

“Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwaan, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim, Surachmat membacakan amar putusan, Kamis (4/11).

Padahal Jaksa KPK menyebut, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa terseret dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Selain Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, pemilik PT. Jagat Dir Gantara, M. Totoh Gunawan juga terseret dalam dugaan rasuah ini. 

Andri Wibawa diduga meminta Aa Umbara yang tidak lain Ayah kandungnya untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.

Hal ini pun langsung disetujui Aa Umbara dengan memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan.

Dalam kurun waktu April-Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 miliar.

Hal ini menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.

Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara, dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan Bansos PSBB.

Dari kegiatan pengadaan bansos tersebut, Aa Umbara Sutisna diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 milliar dan Andri Wibawa juga diduga menerima keuntungan sekitar Rp 2,7 miliar.

Meski demikian, dakwaan Jaksa KPK dinilai tidak terbukti. Dalam amar putusannya, majelis hakim pun memerintahkan Totoh dibebaskan dari tahanan setelah putusan itu dibacakan. Majelis hakim juga meminta agar harkat dan martabat Totoh kembali dipulihkan.

“Memintakan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera usai putusan ini diucapkan,” tandas Hakim Surachmat.

Read More

Mayjen Suharyanto Dilantik Presiden Jadi Kepala BNPB

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Kepala BNPB yang baru yakni Mayjen Suharyanto. Jenderal bintang dua yang juga menduduki posisi sebagai Pangdam V/Brawijaya itu, menggantikan Letjen TNI Ganip Warsito.

Prosesi pelantikan itu, dilakukan di Istana Negara, Rabu, 17 November 2021 siang.

Selain melantik Mayjen Suharyanto, Presiden Jokowi juga melantik Letjen TNI Dudung Abdurachman. 

Letjen Dudung, secara resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra membenarkan adanya pelantikan Pangdam V/Brawijaya sebagai Kepala BNPB.

Pelantikan itu, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 140B Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB yang ditetapkan pada 16 November 2021.

“Sesuai informasi, SK itu dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekteriat Negara,” ujar Kusdi.

Untuk diketahui, beberapa jabatan strategis sebelumnya pernah diemban oleh Mayjen Suharyanto. Sebelum mengemban jabatan sebagai Pangdam V/Brawijaya, almamater Akademi Militer tahun 1987 itu, dulunya juga

pernah menjabat sebagai Deputi III BIN periode jabatan 2017-2018 hingga Sesmilpres Kemensetneg RI tahun 2019-2020. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Vaksinator Lantamal VII Kupang Serbu Masyarakat Maritim Pulau Sumba

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar di wilayah Provinsi NTT, masyarakat maritim Waingapu di Pulau Sumba mendapat giliran serbuan vaksinasi oleh TNI AL Lantamal VII Kupang, di tiga lokasi yang ada di Pulau Sumba, NTT. Selasa (16/11/2021).

Setelah sebelumnya melaksanakan serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim yang ada di Pulau Rote dan Pulau Sabu, dengan tetap menggunakan sarana angkut KRI Teluk Banten-516, TNI AL Lantamal VII Kupang di bawah jajaran Koarmada II kembali menģgelar serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim di Pulau Sumba.

Sebanyak 14 personel vaksinator gabungan yang terdiri dari 8 personel Diskes Lantamal VII dan 6 personel RSAL Samuel J Moeda Kupang yang dibantu Petugas Puskesmas Waingapu dan Sumba Barat tanpa kenal lelah dan secara profesional melaksanakan vaksinasi dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan. 

Adapun lokasi serbuan vaksinasi dibagi menjadi tiga tempat guna menghindari kerumunan massa dan lebih mengoptimalkan jumlah yang divaksin yaitu di geladak KRI Teluk Banten-516 yang sedang sandar di Pelabuhan Waingapu dan Puskesmas Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur dan di Rumjab Bupati Sumba Barat. Adapun masyarakat Pulau Sumba yang mendapatkan vaksinasi sejumlah 1.074 (vaksin pertama :825 orang, vaksin kedua :249 orang) dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac.

Dalam sebuah kesempatan, Danlantamal VII Laksamana Pertama TNI IG. Kompiang Aribawa, CHRMP., menyampaikan bahwa "Kegiatan serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim yang ada di Pulau Sumba ini dilaksanakan guna mendukung program pemerintah dalam vaksinasi bagi masyarakat yang ada di Pulau-pulau terluar".

Sementara itu, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, S.H., dalam kesempatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI AL dalam hal ini Lantamal VII Kupang yang telah melaksanakan serbuan vaksinasi bagi masyarakat Sumba Barat untuk meningkatkan herd immunity di masa pandemi Covid-19.

Di Waingapu, Wakil Bupati Sumba Timur Bpk. David Melo Wadu, S.T., disela-sela kunjungan nya ke KRI Teluk Banten-516 mengucapkan Terima kasih kasih atas kehadiran TNI AL di Kota Waingapu dalam rangka meningkatkan Cakupan Vaksinasi untuk Kab. Sumba Timur.

Kegiatan serbuan vaksinasi ini selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dalam kutipan menyampaikan “Jadilah contoh dan teladan dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki".

Turut hadir dalam pelaksanaan serbuan Vaksin di Pulau Sumba yakni Bupati Sumba Barat, Wakil Bupati Sumba Timur, Komandan KRI Teluk Banten-516, Kadispotmar Lantamal VII, Kabid P2P Dinkes Sumba Timur, Kepala Puskesmas Kawangu, Babinsa, Babinkamtibmas wilayah Sumba Barat dan Sumba Timur, serta Prajurit Posal Waingapu. (Dispen Koarmada II)

Read More

Ultimatum Jaksa Agung, Kejatisu Lakukan 2 Penyelidikan Terkait Mafia Tanah di Sumut

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menindaklanjuti perintah dari Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin terkait Pemberantasan Mafia Tanah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut), IBN Wiswantanu merespons cepat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap 2 kasus masalah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 17 November 2021.

"Adapun 2 kasus terkait dengan masalah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yakni penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang," kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Penyelidikan terhadap kegiatan perambahan itu, kata Eben, dinilai berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021.

Kedua, sambung Kapuspenkum, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Perambahan Hutan Lindung di Kabupaten Serdang Bedagai, yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-27/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sumatera Utara, fokus pada kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Hal itu disampaikan ST Burhanuddin saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 12 November 2021.

Menurutnya, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial, sebab sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan.

"Selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah," tegasnya.

"Selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah," jelasnya.

Jaksa Agung mengatakan salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah.

Oleh karenanya, dirinya meminta kepada jajaran intelijen Kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah.

"Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," kata Jaksa Agung.

Oleh karena itu, ST Burhanuddin meminta kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, agar segera bentuk Tim Khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus, tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah.

"Kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang Pidum dan bidang Pidsus, saya harapkan bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya," pungkasnya. 

Read More

Antusias Masyarakat Tinggi, Koarmada II Yakin Serbuan Vaksinasi Di Pacitan Capai Target

KABARPROGRESIF.COM: (Pacitan) Di hari ke-3 atau hari terakhir Serbuan Vaksinasi Maritim TNI AL di wilayah Pacitan, antusias masyarakat mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat Koarmada II sebagai satuan pelaksana merasa yakin target 30.000 dosis vaksin dapat tercapai.

Hal tersebut disampaikan Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han)  sewaktu meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi di Gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pacitan, Rabu (17/11/2021).

Dalam kesempatan itu, Pangkoarmada II yang hadir didampingi oleh Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji Gagarin, serta Dansatgas Serbuan Vaksinasi Pacitan Kolonel Laut (P) Maman Nurachman, mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah bahwa kita terus ingin mempertahankan kekebalan komunal di seluruh Indonesia, khususnya saat ini di wilayah Pacitan.

“Memang betul Kabupaten Pacitan saat ini sudah mencapai kurang lebih 70 % untuk vaksinasi.Tapi tetap kami Koarmada II berkomitmen bersama-sama untuk terus melaksanakan  vaksinasi di wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan vaksin,” ungkap Laksda Iwan.

“Alhamdulilah saat ini sudah mencapai kurang lebih 25 ribuan peserta tervaksin , yang berasal dari 29 puskesmas yangada di jajaran Kabupaten Pacitan serta dua pusat lokasi vaksin yakni Gedung Karya Dharma dan AKN Pacitan saat ini. Keberhasilan ini adalah karena adanya soliditas kita bersama-sama melaksanakan kerjasama vaksinasi ini. Kami Koarmada II tidak mungkin bisa melaksanakan vaksinasi jika tidak didukung oleh Bapak Bupati Pacitan beserta seluruh staf , “ tambahnya.

Laksda Iwan juga menegaskan jika kebersamaan inilah  yang bisa membawa kita menuju ke new normal yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. “Kita berharap 30 ribu vaksin yang dipersiapkan  bisa dihabiskan. Dan saya yakin Kita mampu untuk menciptakan kekebalan komunal di wilayah Kabupaten Pacitan, “ tegas orang nomor satu di jajaran Koarmada II ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa TNI AL melalui Koarmada II kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim di wilayah Kabupaten Pacitan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Armada RI tahun 2021 pada tanggal 5 Desember 2021 mendatang, selain sebagai wujud implementasi dari perintah Presiden RI Joko Widodo yang diteruskan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M., yakni mempercepat terbentuknya herd immunity rakyat Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pengabdian Untuk Negeri, Koramil Pabean Bersih-Bersih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengabdian terus diberikan oleh pihak Koramil Pabean Cantian, salah satunya terhadap warga di wilayah teritorialnya.

Kali ini, pengabdian itu dibuktikan dengan adanya bersih-bersih yang dilakukan di salah satu tempat ibadah yang berada di Jalan Muteran, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Selasa, 16 November 2021 siang.

Danramil Pabean Cantian, Mayor Inf Sumarsono menjelaskan jika bersih-bersih yang dilakukan oleh personelnya itu, merupakan program karya bakti TNI Satkowil. 

“Karya bakti ini juga melibatkan masyarakat. Itu sebagai bentuk Kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah kami,” ujar Danramil.

Ia menyebut, kegiatan serupa tak hanya dilakukan di wilayah Semampir saja. Namun, hampir seluruh Satuan TNI-AD saat ini juga menggelar hal serupa.

"Dari kegiatan itu, kita bisa memupuk Kemanunggalan yang sudah terwujud dengan baik,” cetusnya. (Kosim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Kejaksaan Masuki Era Digitalisasi, Kejari Bangka Barat Maksimalkan Fungsi Intelijen

KABARPROGRESIF.COM: (Bangka) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Agung Trisa Putra Fadilah Burdan, dan Kasubsi Intelijen M. Syaran Jafizhan.

"Sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Negara dalam penegakan hukum perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Ini dilakukan terhadap berbagai bentuk dan sifat yang berupa Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT), baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas," ujar Helena Octavianne, Rabu (17/11/2021).

Diketahui penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional, diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

"Intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini. Dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman, yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional," tuturnya.

Helena mengatakan Intelijen Kejaksaan berfungsi sebagai intelijen penegakan hukum, perlu adanya upaya digitalisasi ini untuk dapat diterapkan pada satuan kerja Intelijen Kejaksaan.

"Diharapkan agar dibentuk wadah sinergitas dalam pelaksanaan tugas intelijen demi kepentingan nasional, mengembangkan pendidikan bagi personel intelijen. Perlu dipertimbangkan adanya leading sector yang mengelola, semua kegiatan intelijen untuk kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.

"Isu mengenai keamanan siber dengan mengantisipasi adanya potensi ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, tantangan dalam literasi digital dengan adanya konten negatif. Serta diperlukan adanya support anggaran untuk meningkatkan kinerja intelijen penegakan hukum yang sampai dengan saat ini masih minim dukungan anggaran, terutama untuk penggalangan yang mendukung kegiatan intelijen dalam penegakan hukum bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan," tambahnya.

Sementara itu Helena berharap Intelijen Kejaksaan, dapat menjaga NKRI terutama dalam era digital serta meningkatkan sinegritas dengan instansi Intelijen lainnya.

"Membangun kesadaran keamanan bagi semua personil intelijen, mengetahui dan memahami dinamika perkembangan teknologi informasi komunikasi. Termasuk tren penggunaan media sosial serta dampaknya bagi masyarakat dari perspektif ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam)," ucapnya.

Read More

Latihan Pratugas Penebalan Satuan BKO Aparat Teritorial di Malang Resmi Ditutup

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto secara resmi menutup adanya latihan pratugas penebalan Satuan Bawah Kendali Operasi atau BKO aparat teritorial yang sebelumnya dilaksanakan di Aula Rahlat Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kegiatan yang sebelumnya berjalan selama 21 hari itu, digelar dalam rangka meningkatkan kemampuan sekaligus profesionalisme prajurit Kodam.

“Mereka akan diberangkatkan ke wilayah Kodam Cendrawasih dan Kodam Kasuari,” ujar Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra.

Di sela penutupan latihan itu, Mayjen TNI Suharyanto menegaskan jika latihan itu bukan hanya bersifat aplikasi dari berbagai teori saja. 

Akan tetapi, latihan itu merupakan ajang uji coba kemampuan, hingga ketrampilan para prajurit yang nantinya akan dikirim ke wilayah konflik.

“Sebelumnya, mereka sudah dibekali wawasan tentang tugas pembinaan teritorial,” kata Pangdam.

Suharyanto mengatakan, Provinsi Papua sendiri terdapat salah satu kelompok bersenjata yang selama ini telah menimbulkan berbagai konflik hingga berpotensi merusak stabilitas.

“Kemarin saya meninjau rute 521 dan 512 di rute perbatasan. Dua-duanya bagus, tidak ada masalah dan berhasil merebut hati rakyat,” papar Pangdam.

Kodam Brawijaya, menurutnya, berhasil menyandang prajurit ataupun Satuan Bhirawa Anoraga selama menjalankan tugas di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

“Tantangan yang dihadapi oleh pelaku Satgas yang akan ditugaskan, adalah masyarakat pada daerah rawan konflik tersebut. Anggota TNI-AD yang ditugaskan disana, harus bisa merangkul dan merebut hati rakyat,” pinta Pangdam. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Pangkoarmada II Hadiri Entry Meeting Tim BPK RI Di Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto., S.H., M.A.P., M.Tr (Han)., menghadiri Entry Meeting Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dengan para Pangkotama/Kasatker TNI AL di wilayah Surabaya. 

Entry Meeting yang diadakan di Gedung R. Moelyadi Kodiklatal ini, dibuka oleh Komandan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat, Selasa (16/11).

Ikut hadir Pangkotama/ Kasatker TNI AL lainnya di wilayah Surabaya, yakni Gubernur AAL, Komandan Puspenerbal, Komandan Pasmar-2, Kepala RSPAL dr. Ramelan, Komandan STTAL, dan para pejabat utama dari masing-masing satuan kerja.

Kedatangan Tim BPK RI yang berjumlah 12 orang tersebut adalah dalam rangka melaksanakan pemeriksaan interim di Kotama atau Satuan Kerja TNI AL wilayah Surabaya. Ada empat bidang yang akan menjadi fokus pemeriksaan Tim BPK RI, yakni Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI, Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pemenuhan Alutsista, Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Keamanan dan Pertahanan Siber, serta Pemeriksaan atas Selisih TKTM antara Baranahan Kemhan dengan Satuan Kerja terkait.

Sementara itu dalam sambutannya Komandan Kodiklatal mengatakan, bahwa sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 harus ada kesesuaian atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). “ Sehingga perlu dilaksanakan pemeriksaan BPK untuk menyakinkan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP dan perundang-undangan,”  terang Laksdya Nurhidayat.

Lebih lanjut Laksdya Nurhidayat mengungkapkan, jika pemeriksaan Interim BPK ini merupakan pemeriksaan pada tahun berjalan atau sebelum laporan keuangan diserahkan oleh Kemhan dan TNI kepada BPK, yang bertujuan mengumpulkan data/dokumen terkait penyusunan laporan keuangan unit organisasi (U.O) TNI AL, laporan keuangan U.O Kemhan TA. 2021 dan Kinerja Siber serta Kinerja Perencanaan Pemenuhan Alutsista. 

“Dari pemeriksaan BPK atas LK ini kita berharap nantinya akan diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kemhan dan TNI, yang tentunya opini tersebut dapat diperoleh dengan usaha keras kita bersama,” tegasnya.

“Saya berharap Kotama/Satker TNI AL wilayah Surabaya bersinergi dengan menjadikan Tim BPK sebagai Consulting Partner dalam menyelesaikan rekomendasi BPK yang belum bisa diselesaikan sehingga hasilnya bermanfaat sebagai bahan koreksi atas laporan keuangan di jajaran Kotama/Satker TNI AL Tahun 2021 di wilayah Surabaya menjadi lebih baik,”  pungkasnya di akhir sambutan. (Dispen Koarmada II)

Read More