Selasa, 28 Maret 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Guna memastikan proses seleksi calon tamtama TNI AD berjalan lancar dan transparan Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Elkines Vilando Dewangga, S.A.P. meninjau langsung proses seleksi.

Danrem 152/Baabullah dengan didampingi Kasipers Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Asep Supriyanto, S.I.P., Kapenrem 152/Baabullah Mayor Inf Anton Santoni dan Tim Kesehatan penerimaan Calon Tamtama Gelombang I Panda Ternate meninjau tes kesegaran jasmani dan kesehatan yang bertempat di Gedung Serba Guna Makorem 152/Baabullah, Pelabuhan Perikanan Bastiong, dan Rumah Sakit Tk.IV 16.07.01 TNI AD Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Selasa (28/03/2023).

Para calon Tamtama kelompok B yang gagal pada test kesehatan sejumlah 40 orang langsung berhadapan dengan tim kesehatan penerimaan Calon Tamtama untuk diberitahu tentang kekurangan kekurangan terkait kesehatan yang harus di perbaiki dan di obati agar kedepan tidak ada lagi  permasalahan temuan yang serupa.

Pesan Danrem 152/Baabullah terhadap para calon yang gagal mengikuti test kesehatan agar jangan berkecil hati, kedepan masih ada penerimaan di gelombang ke II bulan Oktober, kekurangan saat ini segera di obati sehingga pada bulan oktober mendatang pada waktu test penerimaan masuk TNI kalian bisa lanjut untuk mencapai apa yang menjadi cita cita kalian.

Pada penerimaan Calaon Tamtama gelombang I Panda Ternate secara keseluruhan berjumlah 667 Calon Tamtama Reguler dan 33 Calon Tamtama Agama,  peserta dari 10 Kabupaten Kota yang berada di Wilayah Prov Maluku Utara.

dari Gedung serba guna Makorem, Danrem 152/Baabullah berlanjut meninjau kegiatan Test Renang Calon Tamtama Gelombang I Panda Ternate di pelabuhan perikanan Bastiong, Danrem menyaksikan para Calon berenang dan mengajak orang tua calon yang berada di lokasi kegiatan untuk menyaksikan putra putranya berenang dengan antusias.

Setelah di Lokasi Test renang, Danrem 152 menuju ke RST Ternate meninjau pelaksanaan Test Kesehatan Calon Tamtama Gel I panda Ternate, tiba di RST Danrem di Dampingi Kasipers Korem 152 dan Dandenksyah Ternate melaksanakan peninjaun calon yang sedang test kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut Kapenrem 152/Baabullah mayor Inf Anton Santoni menambahkan diharapkan panitia dan peserta seleksi tidak melakukan kecurangan, seleksi bertujuan untuk mencari orang-orang yang terbaik dan berkualitas, kalau tidak transparan dalam proses seleksi penerimaan calon tamtama pasti tidak akan mendapatkan orang-orang yang memiliki SDM bagus yang sesuai dengan Kriteria TNI AD. (Pen 152)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kehadiran sejumlah ketua kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai saksi atas 2 terdakwa penyuap Sahat Tua P Simandjintak semakin terang benderang.

Dalam sidang tersebut, 6 pokmas secara bergiliran mengaku menerima fee dari terdakawa ilham Wahyudi alias Eeng.

Hal itu dikatakan ke 6 pokmas ketika jaksa KPK maupun majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut mencecarnya.

"Gak tau apa itu Pokmas, saya hanya dimintai KTP sama saudara Eeng (Ilham Wahyudi) dibuat sebagai Ketua Pokmas.
diberi uang Rp2 juta," kata Abdul Rahman menjawab pertanyaan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (28/3).

Hal yang sama juga dikatakan Abdul Halim. saksi ini mengaku diberi fee sebesar Rp1 juta setelah dana hibah pokmas keluar sebesar Rp 90 juta lebih.

Tak hanya Abdul Halim, besaran fee tersebut juga sama dengan yang diterima saksi Musawi.

"Pinjam KTP, gak tau nama pokmas Hidafidah. Diberi Rp800 ribu bendahara Rp700 ribu, sisanya Rp300 ribu dibagi dengan yang lain," jelas Musawi.

Namun sayangnya besaran fee tersebut ternyata tak sama dengan pemilik Pokmas Alpatir.

"Saya cuma nerima Rp500 ribu," aku Mat Dasir.

Sementara 2 ketua pokmas lainnya yakni Ruspandi dan Rubai mengaku menerima fee sebesar Rp1 juta.

"Anggarannya keluar sebesar Rp90 juta lebih untuk proyek prnahan tanggul," pungkas Rubai.

Seperti diberitakan Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dengan dua terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Selasa (28/3).

Kali ini persidangan yang digelar diruang sidang Candra tersebut masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang ini, KPK mendatangkan langsung 15 saksi. Mereka diantaranya Ketua Pokmas dan pejabat dari Pemprov Jatim.

Adapun ke 15 saksi tersebut diantaranya 13 saksi dari Ketua Pokmas, Abdul Rahman, Abdul Halim, Musawi, Mat Dasir, Ruspandi, Rubai, Moch Awaludin Susanto, Mat Hodari, Supriyadi, Nurul Huda Hidayat, Musnawi alias Gondrong, H. Samsuri, Ahmad Firdaus, 

Sedangkan dua saksi lainnya adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro) Pemprov Jatim, Imam Hidayat dan Staf Sekwan, Gigih Doyok.

Dalam sidang tersebut, Jaksa KPK mencecar saksi dari Ketua Pokmas maupun pejabat Pemprov Jatim.

Rata-rata Ketua Pokmas mengaku hanya mengenal terdakwa Ilham Wahyudi.

Tak hanya Jaksa KPK, namun Hakim yang menyidangkan kasus tersebut juga bertanya kepada seluruh saksi tersebut, apakah kenal dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak.

Sidang dugaan korupsi dana hibah Pokir untuk Pokmas APBD Jatim dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi masih sedang berlangsung.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas antara TNI AL, dalam hal ini Koarmada II dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Pangkoarmada II Laksda TNI Maman Firmansyah melaksanakan courtesy call/kunjungan kerja ke Gubernur Jatim Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Selasa (28/3).

Selain bersilaturahmi, kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru Pangkoarmada II menggantikan Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat.

"Saya berterima kasih kepada Pemprov Jatim atas kerjasamanya selama ini dengan Koarmada II. Semoga dalam kunjungan ini dapat meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin guna mengoptimalkan peran dan fungsi instansi masing-masing demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Jawa Timur”, ujar Pangkoarmada II. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, para Asisten Pangkoarmada II dan Koorsmin Pangkoarmada II.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya akan mempertimbangkan kembali pendirian pos pantau di ujung jalan akses keluar masuk kawasan Balai Kota Surabaya. 

Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang sebelumnya sempat menimpa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya pada Sabtu (25/3). 

Aksi Curanmor ini terjadi di Jalan Jimerto atau tepatnya di depan kantor Eks Bagian Humas Pemkot Surabaya.

"Kami pertimbangkan (mendirikan pos pantau di ujung)," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Selasa (28/3).

Eddy juga menegaskan, selama ini petugas Satpol PP setiap satu jam sekali melakukan patroli di ring 1 kawasan Balai Kota Surabaya. 

Bahkan petugas keliling lokasi memantau sampai ke Masjid Muhajirin, Jalan Jimerto.

"Kami sebenarnya setiap di ring satu itu satu jam sekali ada patroli. Petugas keliling lokasi memantau sampai ke Masjid Muhajirin," jelasnya.

"Kami juga menanyai apabila ada (orang) yang mencurigakan. Setiap satu jam sekali kami keliling," sambungnya.

Di sisi lain, mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya itu juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat memarkirkan kendaraan. 

Ia pun berharap kepada pengunjung atau pegawai supaya memasang kunci dobel.

"Kepada petugas parkir di situ, saya juga mohon membantu mengawasi dan memastikan bahwa yang mengambil sepeda motor itu benar-benar pemiliknya," tandasnya.

Diketahui, saat di masa pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya mendirikan sejumlah pos pantau di akses jalan keluar masuk kawasan Balai Kota Surabaya. 

Di antaranya, di ujung utara dan timur Jalan Jimerto serta ujung selatan Jalan Sedap Malam.

Pos pantau tersebut setiap 1x24 jam dijaga oleh petugas gabungan yang terdiri Satpol PP, Badan Penanggulangan dan Bencana (BPBD) serta Dinas Perhubungan.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, pada Senin (27/03/2023). 

Selain ajang perkenalan Komisi B dengan Hidayat sebagai pejabat baru Kepala Bapenda, juga untuk mengetahui realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Dalam RDP tersebut diketahui, jika realisasi PAD dari sektor pajak sebesar 16 persen, atau Rp 845.867.643.481, di triwulan pertama tahun 2023. 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, jika pencapaian realisasi tersebut masih belum maksimal. 

"Seharusnya pencapaian realisasinya sebesar 25 persen di triwulan pertama dari target sebesar Rp 5,1 triliun di tahun 2023. Karena kalau target 100 persen di bagi tiap triwulan, ketemunya 25 persen di tiap triwulan," jelasnya.

Anas menambahkan, realisasi pungutan pajak sebesar 16 persen di triwulan pertama ini, sangat tidak ideal. Karena saat ini masa pandemi Covid-19 sudah berakhir, menyusul dicabutnya PPKM.

"Kemudian transaksi ekonomi sudah kembali berjalan normal seiring dengan bergeraknya aktifitas perekonomian. Kita tadi melihat ada pos sektor pajak untuk PAD sudah mencapai 200 persen dari target," jelasnya.

Lebih lanjut legislator PDIP Surabaya tersebut mengatakan, seharusnya Bapenda memetakan di tiap triwulan, sektor mana saja yang pungutan pajak untuk PAD kurang maksimal. 

Untuk bahan evaluasi dan PR bersama agar di triwulan berikutnya bisa maksimal untuk mengejar target.

"Karenanya Komisi B mengusulkan kepada Bapenda untuk memberikan catatan terhadap sejumlah sektor pajak yang kurang maksimal. Begitu pula sektor pajak yang melebihi target realisasinya. Sebagai bahan evaluasi," imbuhnya.

Anas menyebut, sejumlah sektor pungutan pajak yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai target PAD adalah restoran dan hotel.

"Rumah makan, restoran dan hotel saat Ramadan dan Idul Fitri sedang ramai-ramainya sebagai tempat buka puasa. Kemudian untuk merayakan Idul Fitri. Apalagi liburan Lebaran cukup panjang. Kalau ini dimaksimalkan diharapkan bisa menutupi kekurangan realisasi dari target," terangnya.

Anas juga mengatakan, selain pajak hotel dan restoran, pungutan pajak reklame dan parkir juga perlu dimaksimalkan. 

"Sehingga pajak diberbagai sektor berkontribusi signifikan terhadap PAD. Tidak hanya dari Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini memberikan kontribusi yang besar," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Upaya pemberantasan DBD kian gencar dilakukan oleh aparat Babinsa bersama instansi terkait di Kelurahan Semarapura Kangin, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Bukan tanpa sebab, pemberantasan DBD itu dilakukan mengingat musim penghujan di Klungkung sudah mulai intens.

Hal itu, dikatakan oleh Sertu I Nyoman Suartana saat ditemui disela fogging yang dilakukan di Kelurahan Semarapura Kangin pada Selasa (28/03/2023) pagi.

“Fogging ini untuk menekan adanya DBD,” kata Nyoman.

Beberapa pihak, kata Nyoman, dilibatkan pada pelaksanaan pemberantasan DBD itu, salah satunya pihak Puskesmas setempat hingga Dinas Kesehatan. Nyoman berujar, pemberantasan DBD itu memang diperlukan peran dari semua pihak.

“Pada intinya, kita semua bersinergi. Dan tak kalah pentingnya ialah, peran masyarakat,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya terus menggalakan gerakan zakat. 

Bahkan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) terlebih dahulu telah mencontohkan pelaksanaan gerakan zakat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. 

Karenanya, Wali Kota Eri, Baznas, dan jajaran Pemkot Surabaya melakukan Safari Ramadan di Masjid Al-Amin, Jalan Simorejo Sari B VIII No. 8 dan Masjid Al-Hidayah, Jalan Darmo Indah Barat V No. 3 Karangpoh Kota Surabaya, Senin (27/3) malam. 

Mengawali Safari Ramadan 2023 ini, selain menggalakan gerakan zakat, Wali Kota Eri bersama Baznas Surabaya juga membagikan total 20 kursi roda, 6 rombong usaha, serta 200 paket sembako kepada warga. 

“Bulan Ramadan ini menunjukkan gotong-royong sesuai dengan ideologi Pancasila. Maka, melalui zakat inilah bisa menjadi modal bagi warga yang membutuhkan untuk mendapatkan penghasilan, serta menjadi upaya kita dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Wali Kota Eri, Selasa (28/3).

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah mengantongi data warga miskin dan pra miskin yang ada di Kota Pahlawan. 

“Jadi dikumpulkan zakat dari masjid, digabung dengan zakat dari Baznas, dan digabung dengan zakat dari Pemkot. Nanti kita lihat, siapa yang membutuhkan bantuan, kita berikan modal usaha,” jelasnya.

Sebab, menurutnya, sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya bersama Baznas Surabaya, merupakan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan, yakni melalui pemberian modal usaha. 

Karenanya, diharapkan masyarakat di Kota Pahlawan bisa berdaya dan mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan.

“Pemkot dengan Baznas bergerak dengan memberikan modal. Karena saya ingin kemiskinan sudah berakhir di tahun 2024,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Surabaya, H Moch Hamzah menyampaikan, mengacu pada rencana anggaran tahun 2023, terdapat dua kegiatan yang bersifat rutin. 

Diantaranya adalah pengajuan bantuan rutin yang masuk melalui kantor Baznas, serta bantuan khusus untuk Safari Ramadan.

“Untuk Ramadan, kita siapkan di semua kecamatan ada 10 kursi roda, 100 sembako, 3 rombong UMKM, dan beberapa marbot yang diajukan (penerima bantuan). Artinya, di 31 kecamatan kita berikan total 310 kursi roda, 93 rombong usaha, serta 100 paket sembako di tiap kecamatan. Angka itu diluar pengajuan rutin, itu khusus untuk Safari Ramadan,” kata Hamzah.

Meski begitu, ia mengapresiasi para ASN dilingkungan Pemkot Surabaya yang ikut mengentaskan kemiskinan di Kota Pahlawan, yakni melalui pemberian zakat yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. 

“Surabaya ini gotong-royongnya sangat kuat dan terjaga, bahkan semakin meningkat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap seluruh masyarakat di Kota Pahlawan bisa menggalakkan kegiatan berbagi melalui sedekah, zakat, maupun infaq pada lembaga amil zakat yang sudah terdaftar di Kementerian Agama RI. 

“Karena mereka memiliki izin untuk menerima pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Sehingga kemanfaatnya lebih jelas dan terarah,” katanya.

Ditemui di lokasi yang sama, Mislan (57) warga Jalan Simo Pomahan Baru menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri dan jajaran Pemkot Surabaya yang telah memberikan bantuan kursi roda dan paket sembako. 

“Saya senang sekali, terima kasih atas bantuanya Bapak Eri Cahyadi. Dengan bantuan kursi roda ini bisa membantu dan mempermudah saya untuk beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dengan dua terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Selasa (28/3).

Kali ini persidangan yang digelar diruang sidang Candra tersebut masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang ini, KPK mendatangkan langsung 15 saksi. Mereka diantaranya Ketua Pokmas dan pejabat dari Pemprov Jatim.

Adapun ke 15 saksi tersebut diantaranya 13 saksi dari Ketua Pokmas, Abdul Rahman, Abdul Halim, Musawi, Mat Dasir, Ruspandi, Rubai, Moch Awaludin Susanto, Mat Hodari, Supriyadi, Nurul Huda Hidayat, Musnawi alias Gondrong, H. Samsuri, Ahmad Firdaus,

Sedangkan dua saksi lainnya adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro) Pemprov Jatim, Imam Hidayat dan Staf Sekwan, Gigih Doyok.

Dalam sidang tersebut, Jaksa KPK mencecar saksi dari Ketua Pokmas maupun pejabat Pemprov Jatim.

Rata-rata Ketua Pokmas mengaku hanya mengenal terdakwa Ilham Wahyudi.

Tak hanya Jaksa KPK, namun Hakim yang menyidangkan kasus tersebut juga bertanya kepada seluruh saksi tersebut, apakah kenal dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak.

Hingga berita ini diturunkan, sidang dugaan korupsi dana hibah Pokir untuk Pokmas APBD Jatim dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi masih sedang berlangsung.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Sumarji Bimoaji, memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan KRI Karel Satsuitubun (KRI KST-356), bertempat di Geladak Heli KRI Karel Satsuitubun 356 yang sandar di Dermaga Semampir Baru Koarmada II. Selasa (28/3).

Komandan KRI KST-356 diserahterimakan dari Kolonel Laut (P) Agus Setyawan, S.H., kepada penggantinya Letkol Laut (P) Ahmad Ahsan, S.E., M.Tr.Hanla., M.M.

Dalam acara tersebut, diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan tongkat komando.

Dalam amanatnya Dansatkor menyampaikan bahwa Komandan KRI harus mampu menyelenggarakan fungsinya untuk menentukan prioritas sasaran, sehingga dapat dicapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi dengan resiko sekecil mungkin yang tidak kalah penting, yakni keberhasilan dalam membina disiplin prajurit dan terpenuhinya hak-hak prajurit serta pembinaan keluarganya. 

"Sertijab dalam suatu organisasi merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi dan bagian dari pembinaan personel untuk proses regenerasi serta pengembangan karier," ujarnya.

Komandan KRI juga mempunyai tugas membantu komandan satuan, dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan tugas di lapangan dalam rangka menjamin kesiapan personel dan unsurnya," ucapnya.



KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Jonahar mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan loket layanan prioritas yang tersedia di semua kantor pertanahan di Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan usai menanggapi demo masyarakat yang terjadi di Kantor Pertanahan Banyuwangi.

Tak hanya itu, Kanwil BPN Jatim juga langsung memanggil kepala kantor untuk diklarifikasi.

"Menanggapi demo di Banyuwangi dari masyarakat, Pak Budiono sudah saya panggil ke kanwil dalam rangka klarifikasi. Saya beri arahan, bahwa pelayanan harus berstandar pada peraturan peraturan kepala badan nomer 1 tahun 2010 tentang standar operasional pelayanan pertanahan. Apabila ada yag kurang dari persyaratan tersebut  di lapangan itu harus dikembalikan kepada bersangkutan melalui surat secara resmi. Kalau memang tidak ada yang kurang harus segera diselesaikan dengan baik. Hal ini saya tekankan kepada Pak Kakan Kabupaten Banyuwangi agar supaya betul betul dilaksanakn dengana baik," kata Jonahar, Selasa (28/3).

Selain masyarakat bisa tahu proses, jangka waktu, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, seperti yang diamanatkan dalam peraturan Kepala Badan nomer 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan. 

Hal ini menurut Jonahar bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Para pemohon silahkan datang langsung tanpa kuasa  seperti arahan Pak Menteri dengan mendatangi loket prioritas yang buka setiap hari kerja dan loket pelataran yang kita buka setiap Sabtu dan Minggu. Tetapi ingat, persyaratan lengkap seperti KTP, KK dan surat-surat tanah harus berprosedur dan dan jelas perolehannya. Dengan demikian akan lancar semua. Nanti prosedur akan kita tempel.semua di dinding dengan terbuka biaya-biayanya," jelas mantan Kakanwil BPN Provinsi Jateng.

Terpisah, Kakantah Banyuwangi Budiono mengatakan, apa yang terjadi di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Kakanwil.

"Semua sudah saya maping dan dan seperti yang disarankan Pak Kakanwil, bahwa di Banyuwangi ada sekitar 6.000.sampai 7.000 permohonan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Budiono.

Menurutnya, semua berkas pertama kali yang masuk dilakukan proses klarifikasi alas hak agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. 

Ia berharap untuk pengurusan sertifikat tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan.

"Semuanya perlu diklarifikasi,  mau tidak mau masyarakat juga perlu tahu apa proses yang menjadi dengan miliknya. Mulai dari awal dan sampai kita terbitkan sertifikat. Tapi dibeberapa proses yang ada sudah kami laporkan, dan di berkas inilah (bermasalah,red) masyarakat sudah berkeinginan baik. Namun, ada beberapa yang tidak sesuai dengan alas hak. Itu perlu kita kaji lagi,  jangan sampai masyarakat sudah benar, kemudian karena kepengurusan oleh oknum jadi masyarakat yang dirugikan kemudian hari," pungkasnya.

Senin, 27 Maret 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Perilaku buruk dan tidak terpuji dilakukan oleh sejumlah orang di sebuah area makam Bong Cino Kota Mojokerto. Pasalnya, bukannya datang berziarah ataupun mendoakan, mereka justru bermain judi.

Penyakit masyarakat tersebut membuat warga sekitar makam yang terletak di Lingkungan Kedungsari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, resah. Warga akhirnya melaporkan ke Polsek Magersari agar segara dilakukan penindakan.

“Pada hari Sabtu, 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Polsek Magersari, menerima pengaduan masyarakat terkait judi sabung ayam yang berada di dalam Area Bong Cino,” kata Kapolsek Magersari Kompol Roy Aquary Prawirosastro, Senin (27/3/2023).

Mendapat laporan tersebut, anggota Polsek Magersari dengan dipimpin Kompol Roy melakukan penggerebekan sepekan kemudian. Tepatnya, Sabtu 25 Maret 2023 lalu.

Pada Sabtu siang, 25 Maret 2023 lalu, dilakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Tapi saat tiba di lokasi, lanjut Roy, diduga para pelaku perjudian sudah mengendus, hingga mereka lari tunggang-langgang dan berhasil melarikan diri.

Pihaknya hanya mengamankan barang-barang perjudian yang tersisa di lokasi. Diantaranya, 4 ekor ayam jantan, 1 set arena Judi berbentuk segi empat dan alas karpet warna putih krem, 1 buah jam dinding, dan 2 buah kurungan ayam.

“Kami akan lakukan penyelidikan terkait para pejudi sabung ayam yang melarikan diri. Selain itu juga koordinasi 3 Pilar, agar lokasi tersebut tidak dijadikan tempat Judi Sabung Ayam kembali,” tutup Roy.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS dan aparatur sipil negara (ASN) cair paling lambat lima hari sebelum Lebaran Idul Fitri.

Ia mengatakan aturan soal pencairan THR itu kini sedang digodok. Ia menambahkan sejumlah menteri telah menandatangani aturan mengenai hal itu.

"Saya tanya menteri, ya minimal H-5 sudah inilah," kata Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).

Jadwal pencairan THR untuk ASN berbeda dengan THR untuk pegawai swasta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut perusahaan wajib memberikan THR H-7 Lebaran Idul Fitri.

Ida berkata sedang mempersiapkan aturan hukum untuk pencairan THR pegawai swasta. Dia berjanji akan mengumumkan aturan itu esok hari.

"H-7. Saya kira besok ya. Besok jam satu (13.00) di Kantor Kemenaker," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana mendorong percepatan pencairan THR tahun ini. Rencana itu dilakukan demi mencegah kemacetan saat puncak arus mudik.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong perusahaan mencairkan THR sebelum 18 April. Dengan demikian, warga punya modal untuk melakukan mudik.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive