Minggu, 28 Februari 2016

Libatkan Pasmar dan Pol Airud

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Derasnya orang asing masuk ke Indonesia dengan bebas masuk tanpa visa, akan menyulitkan imigrasi melakukan deteksi. Disinyalir, sudah banyak orang asing masuk ke Indonesia melalui jalur pesisir dengan memanfaatkan jalur laut. Terbukti, sudah banyak orang asing diamankan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi dengan memanfaatkan jalur lautSebagai antisipasi orang asing melalui pesisir, membuat Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak  yang sebagian besar wilayahnya berdekatan dengan laut, segera membentuk tim pengawasan orang asing (Timpora) khusus. Salah satunya melibatkan instansi yang perhubungan dengan laut ikut serta mengawasi.

“Bahwa kami menyadari Kantor Imigrasi Tanjung Perak lemah di dalam pengawasan orang asing di sekitar pesisir utara dan laut, karena itu kami merencanakan membentuk timpora khusus yang disebut timpora laut,” ujar Saffar Muhammad Godam, Minggu (28/2).

Di dalam timpora khusus ini menurut Godam, di dalamnya akan dilibatkan instansi dari unsur laut karena memiliki keahlian khusus. Mengingat, imigrasi tidak memiliki kekuatan penuh untuk memantau laut secara keseluruhan. Karena menurutnya, disinyalir orang asing ini masuk melalui pelabuhan laut.

“Unsur itu meliputi Angkatan Laut, Pol Airud, Syahbandar juga Pasmar. Alasanya, imigrasi hanya memiliki satu kapal patrol dan terbatas untuk bisa mengawasi pergerakan orang asing di laut,” tegas mantan Direktur Akademi Imigrasi (AIM) Dirjen Imigrasi ini.

Selama ini lanjut Godam—begitu biasa disapa—mengatakan, jika Timpora masing-masing wilayah sudah terbentuk dan berjalan. Hanya saja, di tengah perhelatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan bebas masuk Indonesia bagi 85 negara tanpa visa, menjadi tantang tersendiri.

“Masing-masing daerah sudah ada Timpora. Di Surabaya Utara, Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro, sudah terbentuk. Tapi disaat MEA berlangsung ini, akan lebih kita giatkan lagi dalam hal pengawasan juga penegakan hukum. Karena kami menyadari, ada peningkatan orang asing di wilayah kerja kami,” sambung man Kepala Rumah Detensi Jakarta ini.

Lanjut Godam, meski ada peningkatan masuknya orang asing di wilayah kerjanya Imigrasi Tanjung Perak, menurutnya itu hal yang wajar.

“Untuk Tanjung Perak, belum dirasakan signifikan. Artinya, kami belum bisa menyimpulkan peningkatan ini apa karena MEA atau bebas visa. Namun kami mengakui, peningkatan itu ada disbanding tahun sebelumnya. Makanya, sekarang ini lagi kita pelototi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan Timpora Laut ini,” pungkas mantan Kepala Kantor Imigrasi Palembang ini. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Akibat adanya kecenderungan tingginya tingkat ketergantungan pasokan input ( Doc dan pakan ternak ) serta lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga ayam ras dipasaran,Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia mulai melakukan kajian terhadap peternak ayam ras.

Salah satu kajian yang dilakukan, yakni menyelenggarakan diskusi dengan peternak ayam untuk menghimpun informasi dalam penataan pasar ayam ke depan.

Menurut Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Ir.Maskur,MM.sosialisasi tentang kajian terhadap peternak ayam harus dilakukan,sebab.dengan adanya diskusi semacam ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap peternak mandiri.

" Harusnya setiap provinsi - provinsi harus melakukan brefing terhadap para pelaku ternak mandiri, hal ini untuk mengendalikan harga ayam yang kurang bagus." Ujarnya saat menghadiri Diskusi Mengenal Alternatif Kebijakan untuk Perlindungan Peternak Mandiri.Sabtu ( 28/2/2016 ) di Surabaya.

Menurut Maskur,peternak mandiri atau yang belum bermandiri seharusnya dirangkul,jangan sampai mereka para pelaku peternak mandiri dipersulit.

"Untuk di Jawa Timur sekitar 31 % produksi ayam di Indonesia dan kontribusi produksi pakan 31%, pelaku peternak harus dipertahankan dan ditumbuhkan untuk bisa memasarkan ayam tersebut."terangnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Ardhi menjelaskan,untuk sementara provinsi telah memberikan kebijakan terhadap keseimbangan harga.

" Pemerintah provinsi lagi membangun jaringan tentang harga produsen dan konsumen,hal ini dilakukan supaya kita bisa melihat keseimbangan harga kabupaten dan kota." Ungkapnya.

Ardhi Menambahkan,untuk sementara ini pihak KPPU masih mempelajari adanya harga antara mulai dari konsumen hingga produsen.

" Pihak KPPU masih mendalami kebijakan dari hulu sampai hilir.kebijakan ini untuk mengetahui harga produsen yang bisa dikendalikan." ungkapnya.

 Dengan adanya kebijakan tersebut,penataan harga bisa tersusun dengan jelas.sehingga antara pihak produsen dan konsumen saling menguntungkan.

" Dengan kebijakan ini akan bisa mengontrol tata niaga terhadap harga ayam.sehingga betul- betul bisa dijamin pada produsen dan jangan sampai harga ayam terombang - ambing dalam setiap minggunya." Pungkasnya (Adji)
 

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive