Kabar Progresif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menjalin kerjasama dengan Utomo Charge Plus untuk menyediakan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).  Dalam kerjasama ini, Utomo Charge Plus menyediakan SPKLU di lima titik fasilitas umum milik pemkot.  Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan, lima titik SPKLU itu dipasang di kawasan kantor Pemkot Surabaya, Gedung Siola, Park and Ride Jalan Mayjend Sungkono, Park and Ride Jalan Arief Rahman Hakim, dan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ).  "Nah kebetulan yang sudah siap ini adalah di TIJ ini, jadi pagi ini kita resmikan secara sederhana agar bisa dimanfaatkan oleh warga kota atau umum,” kata Trio saat ditemui di TIJ, Selasa 5 Mei 2026. Trio menyampaikan, SPKLU ini sebagai penunjang sarana transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.  Selain itu, fasilitas ini juga untuk mendukung program pemerintah p...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika jenis etomidate yang dikemas dalam cartridge vape di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026). Kegiatan pemusnahan 41 cartridge hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika jaringan Pekanbaru, Riau  tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak eksternal, antara lain perwakilan Kejaksaan dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri, sebagai bentuk transparansi dalam proses penegakan hukum. Kasubdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol. Awaludin Amin, menjelaskan bahwa sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa keabsahannya oleh tim Puslabfor. “Petugas Puslabfor melakukan pengecekan terhadap seluruh barang bukti, kemudian dimusnahkan menggunakan mesin pembakaran khusus di area Gedung Bareskrim Polri,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, dua tersangka turut dihadirkan, yak...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.  Mereka dipanggil menjadi saksi penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. "Pemeriksaan bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Jawa Tengah," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa, 5 Mei 2026. Saksi yang diperiksa yakni SBK selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.  Kemudian, JRO selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, dan NA selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.  Budi mengatakan KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya yang terdiri atas SWO selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, sekaligus mantan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Madiun, RS.  Kemudian, memanggil SBM selaku aparatur sipil negara pada Dinas PUPR Kota Madiun, serta AIS, PH, AP, dan SUS sela...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) resmi menempati gedung baru di Graha Sentana, Jalan Hj. Tutty Alawiyah No. 2, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).  Peresmian ini ditandai dengan kegiatan syukuran yang dihadiri jajaran pemerintah, kementerian/lembaga, dan pimpinan Polri. Kegiatan syukuran ini menjadi penanda resmi pemanfaatan kantor baru Kompolnas sekaligus sarana komunikasi publik atas penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  Gedung baru tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas pengawasan fungsional terhadap Polri, pelayanan pengaduan masyarakat, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara lebih optimal. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menjelaskan pemindahan kantor Kompolnas bertujuan memudahkan akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun laporan terkait kepolisian. “Supaya masyarakat yang berkepentingan atau berhubungan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korlantas Polri melalui Dirregident Brigjen Pol. Wibowo mengapresiasi kinerja personel dalam pengamanan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026 yang berlangsung aman dan kondusif. Hal itu ia sampaikan dalam Apel Pagi bersama personel Korlantas Polri di Lapangan Gedung NTMC POLRI, Jakarta, Senin (4/5/2026). Dalam arahannya, Dirregident mengungkapkan bahwa personel juga dinilai mampu menjaga keselamatan diri selama bertugas, yang menjadi aspek utama dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. “Saya hanya ingin menyampaikan kembali, ucapkan terima kasih dari pimpinan, baik terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas rutin pada minggu lalu, termasuk pengamanan kegiatan peringatan hari buruh. Semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, kondusif, yang paling utama kita semua bisa menjaga keselamatan diri kita pribadi,” kata Dirregident. Lebih lanjut, personel diingatkan untuk mempertahankan kondisi positif yang saat ini telah tercapai, termasuk meningkat...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya (AAF).  Amalia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (THR Forkopimda) Kabupaten Cilacap. "Dalam lanjutan penyidikan perkara Cilacap, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi. Salah satunya saudari AAF selaku Plt. Bupati Cilacap," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. Budi mengatakan Ammy memenuhi panggilan KPK dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta sejak pukul 10.13 WIB.  Termasuk, enam saksi lainnya. Mereka adalah Inspektur Daerah Cilacap Aris Munandar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Cilacap Bayu Prahara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap Annisa Fabriana. Kemudian Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Cilacap Budi Santosa, Kepala Bada...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberi ancaman hukuman berat bagi tokoh agama atau pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Pernyataan itu disampaikan Puan merespons kasus kekerasan seksual yang dilakukan pendiri pondok pesantren (Ponpes) di Pati, Jawa Tengah (Jateng), terhadap para santriwatinya. Merujuk UU TPKS, terang Puan, pelaku yang melakukan aksinya karena relasi kuasa, bisa dijerat pidana tambahan satu per tiga dari pidana maksimal. "Dalam UU TPKS, ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dapat ditambah jika pelaku merupakan tokoh agama, pendidik, atau orang yang memiliki relasi kuasa khusus," kata Puan dalam keterangannya, Senin (4/5). Puan karenanya mendorong aparat penegak hukum menindak tegas pelaku dalam kasus tersebut karena telah merusak masa depan para korban yang merupakan anak-anak. Puan meyakini, selaku pengasuh ponpes, pelaku dipastikan menggunakan kuasanya terhadap p...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjamin hak konstitusional para buruh untuk menyampaikan pendapat pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5), di Jakarta. Polri memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi buruh mendapat pengawalan agar berjalan aman, tertib, dan bermartabat.  Dalam pengamanan momentum May Day, jajaran kepolisian juga menekankan pendekatan humanis serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan wajib dihormati. “Polri menjamin hak konstitusional buruh untuk menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan bermartabat. Kami memahami bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi,” kata Johnny di Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ia menegaskan, kehadiran personel kepolisian di l...

Bulukumbu - KABARPROGRESIF.COM Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf mempertanyakan kerugian negara, terkait dugaan korupsi pembangunan Bulukumba.  Andi Muchtar mengaku bingung, lantaran proyek tersebut sebelumnya telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan untuk terus melakukan perhitungan ketika ada kerugian negara seperti apa,” kata Andi Muchtar, dalam keterangan yang dikutip Selasa, 5 Mei 2026. Dugaan kerugian negara itu diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba. Andi Muchtar menyebut sejak awal dirinya mengetahui proses pembangunan pasar tersebut.  Termasuk, saat BPK melakukan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada rekanan proyek. “Waktu BPK melakukan pemeriksaan di lapangan, ada temuan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pasca ditindaklanjuti oleh rekanan, saya kira itu sudah dianggap selesai,” kata Andi Muchtar. Namun, Kejari Bulukumba mengungkap adanya dua alat bukt...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menjalin kerja sama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di ibu kota. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin (4/5). Adapun penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin dan Direktur Investasi PT Danantara Investment Management Fadli Rahman. Selain Tito, acara ini juga disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta pejabat terkait lainnya. Zulkifli Hasan dalam keterangannya menyampaikan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik....

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal menyampaikan sejumlah rekomendasi Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Korlantas Polri guna mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Forum Dialetika yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema “Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional”  di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Rekomendasi strategis tersebut, salah satu poin utamanya adalah optimalisasi penyelarasan tanggung jawab antar-stakeholder, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem keselamatan, khusu...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan sejumlah pendalaman sebelum memutuskan menahan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.  Hal ini dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk tersangka. “Ya, tentunya masih ada keterangan-keterangan yang akan dipertebal lagi oleh penyidik,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, 5 Me 2026. Dia menjelaskan KPK masih memeriksa tersangka kasus tersebut sebagai saksi.  Pemeriksaan ini untuk meminta keterangan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka lainnya. “Jadi, pemeriksaan-pemeriksaan tersebut untuk saling melengkapi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik,” kata Budi. Pada 27 Juni 2024, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.  KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Be...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Fraksi PDIP di DPR menolak usul Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra agar ambang batas parlemen di RUU Pemilu disesuaikan dengan jumlah komisi di DPR. Anggota fraksi PDIP, Said Abdullah menilai jika ambang batas parlemen hanya didasarkan pada jumlah komisi sebanyak 13, fraksi tak akan memenuhi prinsip keterwakilan dalam pengambilan keputusan di DPR. "Karena kalau hanya komisi saja, kemudian satu orang, maka representasi keterwakilannya itu tidak akan terpenuhi," ujar dia di kompleks parlemen, Senin (4/5). Jumlah AKD di DPR periode 2024-2029 saat ini berjumlah 19, yang meliputi 13 komisi dan enam badan.  Dengan demikian, merujuk usulan Yusril, untuk masuk DPR, setiap partai minimal harus mengantongi 13 kursi jika dikonversi dari perolehan suara sah hasil pemilu. Jumlah itu belum termasuk enam badan, meliputi Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Kerja Sama, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Legi...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia mengapresiasi para buruh yang menyampaikan aspirasi secara tertib dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, maupun di sejumlah daerah lain di Indonesia, Jumat (1/5). Polri menilai pelaksanaan aksi yang berlangsung damai menunjukkan sikap tertib dalam menyampaikan pendapat serta terbangunnya semangat saling menghormati antara peserta aksi dan aparat pengamanan di lapangan.  Situasi kondusif selama peringatan May Day juga disebut menjadi cerminan bahwa penyampaian aspirasi dapat berjalan seiring dengan terjaganya ketertiban umum. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri memberikan apresiasi kepada massa buruh yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib, damai, dan menghormati aturan yang berlaku. “Polri mengapresiasi massa buruh yang menyampaikan aspirasi secara tertib pada peringatan Hari Buruh Internasional hari ini. Hal ini men...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono.  Pertemuan tersebut membahas potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung mengungkapkan, program MBG yang saat ini menjadi perhatian publik berpotensi menimbulkan ketimpangan di lapangan.  Ia menyebut telah menerima sejumlah laporan terkait hal tersebut dan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak). “Yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG. Tadi saya diskusi banyak hal terkait ketimpangan-ketimpangan, dan nanti akan saya sidak,” ujar Dudung di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Mei 2026. Ia memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.  Dudung juga menegaskan akan melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya yakin dengan Ba...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengunjungi Kelurahan Teritip, Balikpapan, Selasa (5/5).  Kunjungan kerja ini bertujuan meninjau persiapan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah tersebut. ​Keduanya berdialog langsung dengan warga untuk memastikan bantuan perumahan menjangkau pihak yang tepat.  Pemeriksaan akurasi data dilakukan dengan melihat kondisi fisik bangunan serta kemampuan ekonomi para penerima bantuan di lapangan. "Tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak. Itu bagus menurut saya. Pemda-Pemda yang punya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang baik, bisa mengalokasikan program perumahan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5). Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program perumahan.  Dukungan tersebut terlihat dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pe...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 melalui akun media sosial pribadinya @listyosigitprabowo pada Sabtu (2/5/2026).  Dalam pesannya, Kapolri menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum penting untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan. “Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tulis Kapolri. Sejalan dengan tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Kapolri juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat kolaborasi dan kepedulian bersama dalam menghadirkan pendidi...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pemeriksaan PBB P5L PT Wanatiara Persada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.  Pendalaman dilakukan dengan memeriksa seorang saksi pada Senin, 4 Mei 2026. PBB P5L merupakan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, dan sektor lainnya. "Saksi didalami terkait proses pemeriksaan PBB P5L PT Wanatiara Persada di KPP Madya Jakut," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. Budi mengatakan saksi yang diperiksa tersebut adalah mantan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Jakut berinisial HTN. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9-10 Januari 2026 dan menangkap delapan orang. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lim...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pegiat media sosial Ade Armando mengungkap alasan pengunduran diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena buntut pelaporan atas dugaan penghasutan dan ujaran kebencian. Ade mengatakan kasus hukumnya telah menyeret partai terlalu jauh dan dia tak ingin hal itu berlanjut. "Seperti orang-orang akan mempersulit kerja PSI berikutnya untuk memperjuangkan partai di berbagai tempat gitu ya, menjelang, bukan menjelang, nanti menuju pemilu 2029," kata Ade dalam jumpa pers di kantor DPP PSI, Selasa (5/5). Ade bersama Permadi Arya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan dan provokasi buntut potongan ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu. Laporan itu dilayangkan Aliansi Profesi Advokat Maluku (APAM) dan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Perwakilan APAM sekaligus pelapor Paman Nurlette kepada wartawan pada S...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penataan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pengisian kursi Ketua DPRD Kota Surabaya mulai dimatangkan.  Fraksi PDI Perjuangan memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan menjelang rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyebut penempatan Anas Karno telah disiapkan melalui skema yang berlaku di internal dewan.  Anas akan ditempatkan sebagai anggota fraksi, kemudian masuk ke Komisi A.  Selain itu, ia juga ditunjuk untuk mengisi posisi di Badan Anggaran menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Syaifuddin Zuhri. “Pak Anas masuk di jajaran anggota fraksi, kemudian di Badan Anggaran dan di Komisi A. Untuk posisi pimpinan di komisi, itu mekanismenya dipilih melalui rapat internal komisi,” kata Budi Leksono yang akrab disapa Bulek usai rapat fraksi, Selasa 5 Mei 2026. Terkait kekosongan kursi Ketua DPRD Surabaya pasca wafatnya Adi Sutarwijono, Bulek memastikan seluruh proses ad...