Kabar Progresif

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap istri bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin berinisial VVP dan dua anaknya berinisial HSI serta CA.  Ketiganya ditangkap atas dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan bisnis peredaran gelap narkoba oleh Koko Erwin. “Ketiga tersangka tersebut ditangkap di Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Kamis, 23 April 2026. Dari penangkapan ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga hasil pencucian uang, antara lain rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait. Namun, Eko belum bisa mengungkapkan lebih detail dan informasi selanjutnya akan disampaikan usai pemeriksaan awal ketiga tersangka. Koko Erwin merupakan bandar narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba. Dia diduga t...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.  Kali ini, saksi yang dipanggil yaitu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Soeroto (SO). “Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, atas nama SO selaku Pj Sekda Tulungagung,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis, 23 April 2026. Budi mengatakan, selain Soeroto, penyidik juga memanggil Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung GNR, mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Tulungagung EH, Kabag Umum Setda Tulungagung YRI, dan Bendahara Pengeluaran Umum Bagian Umum Setda Tulungagung HS. Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung FW, mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tulungagung SW, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tulungagung DHS, serta Sekretaris BPKAD Tulungagu...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan sejumlah perbaikan tata kelola partai dalam laporan yang dirilis Direktorat Monitoring pada Jumat (17/4). Selain mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum hanya dua periode, KPK juga mengusulkan syarat pencalonan presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah berasal dari kader atau telah melalui sistem kaderisasi. KPK mengusulkan revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur soal itu. "Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai," demikian dikutip dari ikhtisar laporan tersebut, Kamis (23/4). Untuk itu, KPK meminta Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) menyusun standar sistem kaderisasi partai dengan bantuan keuangan politik (Banpol). Kemudian, lewat revisi UU Parpol, KPK juga merekomendasikan jenjang atau tingkatan partai mulai d...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan proses pembongkaran fasad eks Toko Nam yang berlokasi di Jalan Embong Malang pada Kamis 23 April 2026.  Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemkot untuk mengembalikan fungsi trotoar  atau pedestrian bagi kenyamanan pejalan kaki. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Mohamad Iman Rachmadi menjelaskan bahwa proses pembongkaran akan dilakukan pada malam hari, secara bertahap dengan perhitungan teknis yang matang supaya tidak menganggu pengguna jalan. Ia menjelaskan, pengerjaan pembongkaran bangunan replika itu akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pembongkaran fondasi dan pengaman besi, pembongkaran struktur utama fasad bangunan, rekondisi lahan perbaikan dan  pedestrian akibat dampak pembongkaran. "Rencana nanti malam sudah mulai kami bongkar untuk tahap pertama. Kami harapkan selesai dalam satu malam, sehingga besok malam bisa lanjut ke tahap kedua....

Dumai - KABARPROGRESIF.COM Polda Riau melalui Satuan Reserse Kriminal Polres Dumai berhasil mengungkap praktik penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal melalui jalur tidak resmi di wilayah pesisir Kota Dumai. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua menegaskan, pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan polisi dalam menindak kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. "Apa yang kami temukan di Dumai memperlihatkan bahwa penempatan pekerja migran secara ilegal bukan lagi tindakan sporadis, melainkan telah berkembang menjadi pola yang terstruktur dan sistematis," ujar Kombes Hasyim saat jumpa pers di Mapolres Dumai, Kamis, 23 April 2026.  Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari praktik kejahatan yang semakin kompleks.  Hasyim mengatakan, praktik pemberangkatan pekerja migran secara ilegal seperti ini sangat berbahaya. Selain melanggar ketentuan hu...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 55 tenaga alih daya (outsourcing). Mereka menjadi saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq. “Pemeriksaan 55 saksi bertempat di Polres Pekalongan Kota, Kota Pekalongan, Jawa Tengah,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis, 23 April 2026. Budi mengatakan 55 saksi tersebut merupakan tenaga alih daya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. Kemudian, ada juga tenaga alih daya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan K...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM PDIP dan Partai NasDem angkat suara soal usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi maksimal hanya dua periode. Usulan KPK itu tertuang dalam laporan tahunan yang dirilis Direktorat Monitoring KPK 2025.  Dalam laporan itu, KPK mengusulkan perbaikan tata kelola terhadap sejumlah lembaga dan program strategis pemerintah, termasuk partai politik. Khusus perbaikan partai politik, KPK total mengeluarkan 16 poin rekomendasi perbaikan, salah satunya agar masa jabatan ketua umum partai dibatasi hanya untuk dua periode.  Selain itu, ada pula rekomendasi agar partai memperbaiki kurikulum pendidikan pendidikan partai. "Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian dikutip dari laporan tersebut, Kamis (23/4). Politikus PDIP, Guntur Romli menilai KPK telah melampaui kewenangan atau ultra vires. Menuru...