KKB Papua Makin Terjepit, Panglima TNI & Kapolri Langsung ke Papua, Tak Puas Hanya Terima Laporan

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Pemerintah melalui TNI dan Polri tampak serius menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.

Diketahui, sebelumnya, Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan status KKB Papua merupakan organisasi teroris.

Keseriusan Pemerintah menumpas KKB Papua makin terlihat dengan akan hadirnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Papua.

Sebelumnya, TNI sudah menerjunkan Pasukan Setan untuk menambah kekuatan tempur di Papua.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal berkunjung ke Papua pada Kamis (6/5/2021) sore ini, bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kunjungannya itu berkaitan dengan meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan Hadi di sela rapat dengan Komisi I DPR, sebelum menjelaskan mengenai tenggelamnya KRI Nanggala-402.

"Dapat pula kami laporkan sore hari ini saya beserta Kapolri akan berangkat menuju ke Papua," kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis (6/5/2021).

Meski selalu mendapat laporan perkembangan atas situasi di Papua, Hadi menegaskan sebagai pimpinan TNI dirinya harus melakukan koordinasi secara langsung di lapangan.

"Kami memang setiap saat mendapatkan laporan terkait situasi yang ada," pungkasnya.

Read More

Hari Asma Internasional: Hindari Virus COVID-19, penderita asma wajib mengetahui ini

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Virus Corona atau SARS COVID-19 umumnya memiliki gejala kesulitan untuk bernapas. 

Hal ini patut diwaspadai oleh para penderita asma. Dokter Spesialis Siloam Hospitals Surabaya,  DR. Dr. Isnin Anang Marhana, Sp.P (K), FCCP, FISR, FAPSR  bertepatan dengan momentum Hari Asma Internasional mengatakan, pada penyakit asma lokasinya di bronkokonstriksi pada saluran nafas. 

Terutama di saluran nafas kecil dengan gejalanya sesak nafas yang memikiki pola khas, misalkan pada malam hari atau pagi hari. 

Hal tersebut akan semakin diperberat apabila terpapar virus corona. Dimana lokasi penyakit adalah di jaringan paru, yang semakin memperberat gejala sesak napasnya.

"Pada penderita asma, kondisi untuk terpapar virus Corona dan bergejala tentu tetap ada kemungkinannya. Bamun bila kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan melakukan manajemen pengobatan asma yang tepat, kita dapat berharap untuk menekan angka kesakitan akibat asma dan Covid-19 ini. Tentu apabila kondisinya ada indikasi rawat inap ya harus dirawat di rumah sakit. Namun apa bila kondisinya ringan dan tidak diperlukan untuk rawat inap maka bisa melakukan isolasi mandiri di rumah," tutur Dokter Spesialis Siloam Hospitals Surabaya,  DR. Dr. Isnin Anang Marhana, Sp.P (K), FCCP, FISR, FAPSR, Kamis (6/5).

Isnin Anang Maharna menyarankan para penderita asma di pandemi, supaya tetap menjalankan pola hidup sehat, seimbang antara istirahat dan olahraga, pola nutrisinya di jaga. 

Makanan-makanan yang dulunya ada riwayat alergi sementara dianjurkan supaya dikurangi atau dihindari. 

"Obat-obatan yang disarankan oleh dokter jangan lupa dikonsumsi sesuai anjuran dokter, terutama obat-obatan inhaler. Karena obat-obatan inhaler selain berfungsi sebagai reliever juga berfungsi sebagai controller supaya tidak mudah terkena serangan asma akut," ungkap Isnin Anang Marhana.

Asma merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas. 

Selain sulit bernapas akibat sesak di rongga dada, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dan batuk. 

Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik itu dimasa balita, hingga usia dewasa, muda atau tua.

European Respiratory Society 2021 menyatakan, asma adalah penyakit tidak menular yang terdapat pada 339 juta populasi di seluruh dunia. 

Faktor polusi lingkungan, perubahan iklim dengan temperature global yang berfluktuasi, berkontribusi langsung pada kesehatan penderita asma.

Data Kementerian Kesehatan RI menjelaskan, angka prevalensi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) selama 2013-2018 meningkat sampai 34 persen di Indonesia. 

Sebagai contoh alergi, diabetes, rematik, depresi, hipertensi, stroke, paru-paru basah, dan asma. 

Dari sekian banyak kasus Penyakit Tidak Menular yang paling banyak diidap masyarakat adalah asma. 

Data menunjukkan, 4,5 persen penduduk Indonesia menderita asma. Jumlah kumulatif kasus asma sekitar 11.179.032 penderita.

Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, Isnin Anang Marhana mengatakan, beberapa hal yang kerap memicu timbulnya asma, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia.

Penyakit Asma dapat disembuhkan melalui cara dikontrol dengan terapi asma. Kondisi yang memicu timbulnya sesak dan alergi, misalnya saat lingkungan sekitar berhawa dingin, lingkungan yang berdebu, atau makan makanan tertentu yang dapat memicu alergi. 

"Bagaimana memanage asma pada akhirnya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pentingnya kontrol teratur ke dokter spesialis paru guna mengetahui terapi apa yang terbaik untuk penderita asma perlu dilakukan," pungkas Isnin Anang Maharna.

Read More

Korupsi Benih Jagung Lampung, Penyidik Sita Rumah dan Gudang di Bandar Lampung

KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyita rumah dan gudang yang memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian (Kementan) RI untuk Provinsi Lampung tahun 2017, Kamis (6/5). 

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengatakan pihaknya menyita rumah dan gudang. 

"Tim Penyidik Kejati Lampung telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Rumah di daerah Bataranila Provinsi Lampung dan 1 (satu) unit Gudang didaerah Sukabumi Kota Bandar Lampung," tuturnya. 

ia melanjutkan, tindakan ini merupakan upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan korupsi pengadaan benih jagung khususnya di Provinsi Lampung 2017. 

"Penyitaan dilakukan sebagai salah satu upaya penyidik untuk mengejar pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dan penyitaan didasari atas penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," lanjutnya. 

Pengadilan negeri terkait merupakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung dengan nomor penetapan, Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.TJK. dan Nomor: 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.TJK. 

Diketahui Sebelumnya, kasus ini bermula dari penyelidikan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) bentukan Kejagung RI pada tahun 2019 lalu. 

Kemudian, ditemukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut pada Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Read More

Kodim Lamongan Kerahkan pasukan Kawal Kedatangan Presiden

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mendapat pengawalan ketat dari aparat Kodim 0812/Lamongan.

Sebelum melakukan pengawalan VVIP itu, personel Kodim terlebih dulu menggelar apel pengamanan yang digelar di Kecamatan Brondong. Kamis, 06 Mei 2021 pagi.

“Untuk personel Kodim sendiri, kurang lebih 310 pasukan. Itu nanti juga dibantu aparat dari Polres dan unsur pengamanan lainnya,” ujar Kepala Staf Kodim, Mayor Arh G. N, Putu Ardana.

Beberapa penekanan pun ditegaskan oleh dirinya, terutama berkaitan dengan adanya sinergitas dan koordinasi antar unsur pengamanan selama berlangsungnya kunjungan Presiden. 

“Koordinasi yang kita utamakan. Itu untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Gandeng ITN Malang, Kejaksaan Ungkap Korupsi Dinas PUPR Tulungagung

KABARPROGRESIF.COM: (Tulungagung) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung telah selesai memeriksa empat ruas jalan, yang terindikasi menjadi obyek korupsi.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan pekan kemarin, Kejari Tulungagung menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Pemeriksaan ini untuk melihat spefisikasi yang direncanakan, dengan kondisi riil di lalapangan.

“Pemeriksaan dilakukan dua hari, karena ada empat ruas jalan. Setiap hari ada dua ruas jalan,” terang Kasi Intelejen Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, Kamis (6/5/2021).

Empat ruas jalan itu adalah Jeli-Picisan, Sendang-Penampihan, Boyolangu-Campurdarat dan Tenggong-Purwodadi.

Semua proyek empat ruas jalan ini dikerjakan tahun 2018.

Ada yang berupa peningkatan jalan dan pelebaran ukuran jalan.

“Ahli dari ITN sudah mengukur dan mengambil sampel. Tinggal diuji dilaboratorium, kami menuggu hasilnya,” sambung Agung.

Setelah hasil laboratorium sudah keluar, Kejari Tulungagung akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menghitung kerugian negara.

Dugaan korupsi ini bermula dari temuan BPK di tahun 2019, bahwa terjadi kelebihan bayar pada proyek empat ruas jalan ini.

Dalam penjabarannya, jalan dikerjakan di bawah spesifikasi, namun dibayar secara penuh.

“Kontraktor yang seharusnya yang mengembalikan kelebihan bayar itu. Tapi hingga sekarang belum dilakukan,”tutur Agung.

Lanjut Agung, setelah BPK merilis kelebihan bayar itu, sebenarnya ada waktu 60 hari kontraktor memberikan sanggahan.

Sanggahan ini memungkinkan klaim kelebihan bayar akan lebih kecil nilainya.

Namun setelah waktu yang ditetapkan, kontraktor harus membayar sesuai nilai akhir yang ditetapkan.

Namun kini setelah dua tahun berselang, kontraktor tidak kunjung membayarkan klaim kelebihan bayar yang ditemukan BPK.

Karena itu kasus ini sudah memenuhi unsur korupsi, karena ada kerugian negara di dalamnya.

Bahkan meski ada pembayaran klaim BPK itu di tengah penyidikan perkara, tidak menghapus tindak pidananya.

“Pengembalian uang tidak menghapus tindak pidananya. Namun akan menjadi pertimbangan pasal maupun putusan hakim kelak,” tegas Agung.

Setelah Kejari Tulungagung mengumumkan tengah menyidik korupsi ini, ada yang melakukan penggembosan opini.

Salah satunya menyebut, kasus ini sudah menjadi bagian perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkara yang ditangani KPK ini yang membawa bupati, kepala dinas PUPR dan seorang rekanan masuk penjara.

Namun Agung menjelaskan, kasus yang ditanganinya berbeda dengan yang ditangani KPK.

Sebab terduga pelakunya juga berbeda dengan perkara yang ditangani KPK.

Pasal yang digunakan juga berbeda.

“Kalau KPK kan terpidananya ada tiga orang itu. Sementara kami tidak membidik mereka, ada pihak lain yang menjadi kontraktor,” pungkas Agung.

Read More

Begini Proses Pengolahan Sampah Menjadi Listrik di TPA Benowo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Surabaya akan diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (6/4/2021).

Pengolahan sampah menjadi listrik ini dengan menggunakan metode Gasification Power Plant yang mulai tahun 2015

Keberhasilan daur ulang ini berkat kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT. Sumber Organik.

Nah, agar sampah tersebut menjadi energi listrik, PT. Sumber Organik memiliki beberapa mekanisme.

"Pertama, sampah yang telah ditimbang akan dimasukkan Waste Pit atau proses pemilahan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Rabu (5/5).

Kemudian, lanjut Anna sampah itu diayak dengan menggunakan crane seperti capit dan dimasukkan ke dalam Boiler. 

Nah, di dalam Boiler itulah proses pembakaran dilakukan. Metode ini pun terbilang lebih cepat dibanding sebelumnya Landfill Gas Power Plant.

"Jadi melalui Gasification ini per hari minimal 1000 ton sampah yang diolah menjadi listrik. Dan mesin ini bekerja selama 24 jam tidak berhenti. Tapi memang dalam 1 tahun itu ada beberapa hari masa pemeliharaan, jadi saat itu mesin berhenti tidak beroperasi sama sekali, supaya tidak rusak," paparnya.

Saat ini, Anna menyebut, sampah yang dihasilkan Kota Surabaya mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Sedangkan jenis sampah yang diolah di TPS Benowo adalah sampah domestik atau rumah tangga. Sementara untuk jenis sampah seperti limbah mebel, diolah kembali di lokasi lain, seperti di galeri milik pemkot.

"Jadi tidak semua jenis sampah masuk ke sini. Sebelum sampah masuk ke TPA Benowo itu kita pilah-pilah dulu di TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Ada sebanyak 190 TPS di Surabaya," katanya.

Anna menambahkan, bahwa PSEL Benowo ini bakal menjadi pilot project proyek strategis nasional. 

Sebab, di Indonesia baru pertama kali instalasi pengolahan sampah terbesar menjadi listrik dilakukan. 

"Jadi ini Insya Allah bakal menjadi pilot project nasional," pungkasnya.

Seperti diberitakan Presiden Jokowi dijadwalkan bakal meresmikan PSEL TPA Benowo pada Kamis (6/5), rencananya juga bakal dihadiri beberapa Menteri. 

Di antaranya, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) RI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, hingga Menteri Sosial RI. 

Saat ditiba di PSEL TPA Benowo, Pak Presiden juga ingin melihat secara langsung pengolahan sampah menjadi listrik itu.

Di PSEL Benowo, Presiden akan menuju lantai 3 dan lantai 6. Di lantai 3 sendiri, Presiden dapat melihat langsung bagaimana proses mesin bekerja mengolah sampah menjadi listrik. 

Dari jumlah tonase-nya hingga berapa jumlah listrik yang dihasilkan. Jadi akan terlihat di dalam layar.

Tak hanya di lantai 3, Presiden jokowi juga dapat melihat langsung suasana di luar area PSEL. Seperti, bagaimana dump truk bekerja mengangkut hingga menurunkan sampah ke waste pit, sebelum dimasukkan ke dalam mesin turbin untuk proses menghasilkan listrik.

Read More

Kasus Dugaan Korupsi PT KAI Purwokerto Naik ke Penyidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Banyumas) Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menaikkan status kasus dugaan korupsi di PT KAI Daop 5 Purwokerto ke tahap penyidikan.

"Kami belum sampai ke penghitungan kerugian, tapi sudah naik ke penyidikan," ucap Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan di Purwokerto, Kamis (6/5)

Selain itu, Kejari Purwokerto masih mendalami calon tersangka karena penyidikan itu pada intinya mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkaranya dan menemukan siapa tersangka-nya.

"Kami baru mulai penyidikan sekitar dua minggu," jelas Sunarwan.

Meskipun belum penghitungan kerugian, dia memperkirakan potensi kerugian dalam kasus dugaan korupsi tersebut berkisar Rp6 miliar hingga Rp8 miliar.

Dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut, kata dia, pihaknya telah memeriksa sekitar 15-20 orang saksi.

"Yang kami periksa ada dari pihak KAI, pihak yang menempati. Pihak-pihak terkait semua sudah ada," ujarnya.

Kajari mengatakan kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan adanya pengalihan salah satu aset PT KAI (Persero) di Jalan Jenderal Soedirman, Purwokerto.

"Intinya ada pengalihan aset PT KAI (Persero) yang kami duga pengalihan itu tidak sesuai dengan ketentuan dan kami menemukan ada perbuatan melanggar hukum di situ pada saat pengalihan aset oleh salah satu pihak kepada pihak lain," tutur-nya.

Dalam hal ini, kata dia, PT KAI (Persero) khususnya PT KAI Daop 5 Purwokerto menjadi korban karena tidak mendapatkan hak yang semestinya sejak tahun 2012/2013.

"Sebenarnya bergulir sejak tahun 2006, tapi permasalahan muncul sejak tahun 2012/2013. PT KAI (Persero) sejak tahun 2012/2013 ke sini seharusnya m haknya, keuntungannya dalam arti atas sewa-sewa (aset) itu, ternyata tidak," pungkasnya.

Read More

Dipimpin KASAL, Laksda Iwan Isnurwanto Kini Resmi Jabat Pangkoarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., jabatan Panglima Koarmada II resmi diserahterimakan dari Laksda TNI I N.G. Sudihartawan S.Pi., M.M.,kepada Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han).

Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Gedung Neptunus Detasemen Markas (Denma) Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap Jakarta Timur, Rabu sore, (5/5).

Selain Pangkoarmada II,  empat jabatan strategis di TNI AL juga turut disertijabkan. Diantaranya jabatan Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Kasal dari Laksamana Muda TNI Atok Dushanto, M.Soc.Sc., kepada Laksamana Muda TNI I.N.G. Sudihartawan, S.Pi. M.M.

Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr (Han), kepada Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr.(Han)., S.E., M.M.

Komandan Sekolah Staf dan Komando  Angkatan Laut (Danseskoal) dari Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han)., kepada Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr (Han).

Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Kadisopslatal) dari Laksamana Pertama TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., kepada Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono, S.E.

Sementara itu Laksda Iwan Isnurwanto sebagai pejabat baru Pangkoarmada II,  adalah sosok yang tidak asing bagi keluarga besar Koarmada II. 

Lulusan AAL tahun 1988 ini sebelumnya menjabat sebagai Danguskamla Koarmada II pada tahun 2019, dan Kaskoarmada II di tahun 2020. 

Karier dan pengalaman banyak dihabiskannya sebagai salah satu pasukan khusus TNI AL, yakni pengawak kapal selam dan Komandan Satuan Kapal Selam.

Sebelumnya, para Perwira Tinggi TNI AL ini telah dimutasi dan dipromosikan bersama-sama dengan Pati TNI AD dan TNI AU lainnya berdasarkan Surat Keputusan  Panglima TNI Nomor Kep/350/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Acara yang dihadiri  Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., para Pejabat Utama Mabesal, para Pangkotama wilayah Jakarta dan para Kadis jajaran Mabesal ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan Pataka, penanggalan dan penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando serta penandatanganan Pakta Integritas. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kejari Periksa Ketua KONI Bengkalis Dugaan Penyelewengan Dana Hibah

KABARPROGRESIF.COM: (Bengkalis) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis sepertinya terus serius berupaya mengungkap dugaan penyelewengan dana hibah di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis. 

Kali ini sang Ketua yaitu Darma Firdaus Sitompul kembali diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam agenda perlengkapan keterangan.

Yangmana pemeriksaan Ketua KONI tersebut, berada diruangan Pidana Khusus Kejari, yang berlangsung selama 6 Jam dan diperiksa oleh penyidik Frengki Hutasoit dan dibantu oleh Doli Novaisal.

Dari keterangan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bengkalis Jufrizal SH saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, membenarkan atas pemeriksaan Ketua KONI Kabupaten Bengkalis tersebut dalam perkara dana hibah sebesar Rp 12 Miliar yang bersumber dari APBD Bengkalis Tahun 2019.

“Pemeriksaan terhadap Ketua KONI Bengkalis tersebut hanya melengkapi BAP lanjutan,” kata Jufrizal, Senin (03/05/21).

Terkait nanti, tambah Kasi Pidsus, adanya peningkatan saksi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 sebesar 12 Miliar, nanti diinfokan kembali kepada rekan-rekan media.

“Pemeriksaan saudara Darma Firdaus Sitompul tadi dimulai pada pukul 11.00 hingga 5.45 Wib, kita pihak Pidsus Kejari Bengkalis saat ini terus melakukan pemeriksaan terkait perkara dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Bengkalis Tahun 2019,” sebut Jufrizal.

Terkait dugaan tersebut beberapa pengurus Cabor dan pengurus KONI dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri.

Dimana kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Bengkalis tersebut, sebelumnya pernah ditangani oleh Krimsus Polda Riau. Namun, perkaranya tidak sampai ke penyidikan.

Tetapi, penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkalis berhasil menemukan alat bukti yang cukup untuk naik ke tingkat ke penyidikan.

Read More

Dibantu Pemerintah Pusat, Pembangunan JLLB di Surabaya Terus Dikebut

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya)  Proses pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya tahun ini terus dikebut.

Ada dua lokasi JLLB yang dibangun oleh pemerintah pusat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Awalnya, pemerintah pusat hanya membangun di Simpang Romokalisari hingga simpang 4 Romokalisari yang panjangnya sekitar 1,5 kilometer.

“Rencana awalnya, sebelum exit tol Romokalisari belok kiri hingga ke simpang 4 Romokalisari. Itu sudah lama dibangun dan saat ini progres pembangunannya sudah sekitar 55 persen,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya Erna Purnawati, Rabu (5/5).

Namun, dengan berjalannya waktu, ternyata Presiden Jokowi menambah bantuannya untuk membangun JLLB, karena waktu itu JLLB juga dipersiapkan untuk akses jalan perhelatan Piala Dunia U-20.

“Nah, lokasi yang kedua yang ditambah oleh Pak Jokowi adalah pembangunan dari Simpang 4 Romokalisari hingga rel kereta api Sememi yang panjangnya sekitar 3,2 kilometer, dan saat ini sudah mulai pengurugan,” tegas Erna.

Oleh karena itu, Erna memastikan bahwa titik pertemuan akses jalan itu berada di Simpang 4 Romokalisari. 

Sebab, dari Simpang 4 itu ke arah timur sudah nyambung dengan Fly Over Teluk Lamong yang dibangun oleh Pelindo. 

Lalu ke arah utara atau ke Simpang Romokalisari sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan ini masuk bantuan yang pertama. 

Kemudian ke arah Selatan dari Simpang 4 Romokalisari sudah mulai pengurugan yang dibantu oleh pemerintah pusat untuk yang kedua kalinya.

“Nah, kalau yang ke arah barat dari Simpang 4 Romokalisari ini nanti akan tembus Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), sekarang sudah jadi dan sudah diaspal. Panjangnya sekitar 2 kilometer dan itu 620 meter diantaranya digarap oleh pengembang. Mohon doanya semoga Desember tahun ini bisa selesai semuanya,” pungkasnya.

Read More

Dua Jabatan Strategis Komando Pusat Latiham Koarmada II Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua Jabatan Strategis Jajaran Komando Pusat Latihan (Kolat) Koarmada II diserahterimakan dalam upacara militer yang dipimpin oleh Dankolat Koarmada II Kolonel Laut (P) Mulyadi, S.E bertempat di lapangan apel Kolat Koarmada II pada Selasa (04/05).

Kali ini Komandan Komando Latihan Koarmada II Kolonel Laut (P) Mulyadi, S.E memimpin langsung serah terima jabatan Komandan Pusat Latihan Kapal Perang dan Komandan Pusat Latihan Penerbangan Angkatan Laut.

Jabatan Danpuslatkaprang yang sebelumnya kosong diserahterimakan kepada Letkol Laut (P) Ferry Kurniawan. Sedangkan jabatan Komandan Puslat Penerbangan yang sebelumnya juga kosong diserahkan kepada letkol laut (P) Andreas suko Riyanto, S.H.

Dalam serah terima jabatan ini, para pejabat mengikuti serangkaian prosesi berupa Penyumpahan Jabatan, Penandatanganan Berita Acara dan Pakta Integritas, serta Laporan resmi serah terima jabatan kepada Dankolat.

Dalam sambutannya Dankolat Koarmada II Kolonel Laut (P) Mulyadi, S.E mengatakan, “ Serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan simbol formal, tekad dan komitmen jajaran Koarmada II yang semakin profesional dan berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan tugas masa depan yang semakin kompleks.  Kegiatan ini merupakan bagian rangkaian " Tour of Duty " dan " Tour of Area " didalam struktur organisasi Koarmada II khususanya Kolat Koarmada II, “ ungkapnya.

Diakhir sambutan, Kolonel Mulyadi berharap dengan dilaksanakannya serahterima jabatan ini maka kedepannya Puslat Penerbal dan Puslat Kaprang Koarmada II akan lebih maju, profesional dan menjadi lebih baik. (Dispen Koarmada II)

Read More

Terpidana Korupsi PLTU Lasunapa Serahkan Uang Rp300 Juta Kepada Kejari

KABARPROGRESIF.COM: (Muna) Mungkin anda masih ingat dengan kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna pada 2012 lalu.

Dua tersangka terjerat dalam kasus proyek senilai Rp4,7 miliar tersebut. Mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raha, Arifin dan mantan Kades Lasunapa, La Ode Mbirita dijebloskan dalam jeruji besi kala itu.

Terdakwa Arifin dan Mbirita dipidana selama 6 tahun penjara. Keduanya kini telah menghirup udara segar.

Namun, Arifin masih diwajibkan membayar uang pengganti alias denda sebesar Rp313.559.950. Uang ratusan juta itu diserahkan langsung oleh istri Arifin di Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, Rabu 5 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita.

Dihadapan awak media, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muna, Agustinus Ba’ka mengatakan, dengan dibayarnya uang pengganti ini, maka terpidana Arifin tidak lagi menjalani hukuman selama setahun.

“Hari ini saya selaku Kajari Muna telah menerima uang pengganti sebesar Rp 313.559.950 dari keluarga terpidana Arifin SH,” Kata Agustinus Ba’ka.

Agustinus mengapresiasi tindakan yang dilakukan terpidana Arifin. Ia mengaku, uang yang telah diterima pihaknya langsung diserahkan ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Raha.

“Apa yang dilakukan keluarga terpidana Arifin hendaknya menjadi contoh bagi siapapun yang berperkara jika diwajibkan membayar denda ataupun uang pengganti,” pungkas Agus.

Read More