Mensos Risma Tegaskan Warga Miskin Usia di bawah 40 Tahun Tak Lagi Dapat Bansos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini mengatakan pihaknya menghapus data warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun dalam bantuan sosial (bansos) reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kini mereka akan dialihkan ke dalam program pemberdayaan ekonomi bernama Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). Program tersebut diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi agar tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah.

"Jadi yang anak-anak muda usianya 30 hingga 40 itu kami buat program. Kalau mereka terima bansos PKH dan BNPT itu cuma Rp450 ribu/sebulan, itu tidak akan membuat dia sejahtera," ujar Mensos kepada wartawan di kantor Kemensos Jakarta, Jumat (03/06/2022).

Mensos Risma mengatakan anak muda tersebut akan diberi kan pelatihan, pendampingan dan modal usaha. Sasaran peserta program ProKUS adalah mereka yang memiliki usaha rintisan seperti agrowisata, budidaya pertanian, industri kreatif, jasa, kerajinan tangan dan kuliner.

"Itu akan kita lakukan pemberdayaan, misal dia buat usaha apa. Ada yang kami treatment dan pantau hasilnya ada yang dari Rp50 ribu jadi Rp200 ribu, kalau dia Rp200 ribu itu 1 bulan bisa Rp6 juta. Ada yang dari 0 jadi Rp150 ribu per hari, kalo 30 hari bisa Rp4,5 juta," ujar Mantan Wali Kota Surabaya ini.

Untuk saat ini, Politikus PDIP ini menyampaikan pihaknya tengah melakukan asesment kepada 4 juta anak muda miskin dari data penerima bansos secara bertahap.

"Kami asesmen lagi proses, target, mudah-mudahan bisa sampai 500 ribu hingga 1 juta orang. Karena kalau tidak, dia ke depan akan tua dan dia kalo itu kita sudah mulai akseskan untuk usaha, kapasitas keuangannya lebih besar dibandingkan bansos dan menabung pas masa tua," tutur Mensos.

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani Tonton Formula E, Duduk di Antara Anies dan Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPR RI Puan Maharani menonton ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/22).

Puan datang sekitar pukul 15.00 WIB menuju kawasan VVIP Royal Suite.

Puan datang mengenakan setelan sporty dengan sepatu olahraga dan jaket berwarna kuning.

Usai tiba di kawasan VVIP, Puan masuk ke Royal Box dan duduk di antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah tiba di Jakarta International E-prix Circuit (JIEC) terlebuh dahulu.

Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 14.00 WIB.

Mengenakan baju putih kasual, Jokowi dikabarkan berangkat dari Istana Negara sekitar pukul 13.00 WIB.

Presiden Jokowi datang dan disambut oleh sejumlah pejabat negara lainnya yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno, Ketua Panitia Formula E Ahmad Sahroni, dan Co-Founder Formula E Alberto Longo.

Sebelum Jokowi, sejumlah petinggi negara lain sudah tiba terlebih dahulu untuk menonton ajang balap Formula E tersebut.

Antara lain; Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Menpora Zainudin Amali, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Read More

Mensos Risma Jawab Temuan BPK Soal Bansos Triliunan Tak Tepat Sasaran

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya penyaluran bantuan atau bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 6,93 triliun.

Risma mengatakan kementeriannya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran. Ia mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan.

“Jadi, memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma, Jumat malam, 3 Juni 2022.

Adapun temuan yang diserahkan BPK tersebut, tutur Risma, adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial. 

Risma meyakini dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.

“Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar dia.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, sebelumnya menjelaskan dana sebesar Rp 5,5 triliun disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima.

Walhasil, dari Rp 120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid. Achsanul mengatakan Kementerian Sosial mengalami masalah pembaruan data.

Banyak daerah, ujar dia, yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing. BPK pun meminta Kementerian Sosial memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp 5,5 triliun tersebut.

Read More

Presiden Jokowi Bersama Lima Menteri Plus Kapolri Saksikan Formula E di Sirkuit Ancol

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko Widodo datang langsung menonton balap mobil listrik Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022). Dia tiba di lokasi sekitar pukul 14.05 WIB. 

Kedatangan RI 1 langsung disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan beberapa tokoh lainnya.

Jokowi tidak banyak menyapa media yang memanggilnya. Namun demikian, Jokowi malah banyak disambut tokoh politik dan pejabat. 

Beberapa tokoh yang menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, adalah Ketua Panitia Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni, Co-Founder Formula E Alberto Longo.

Sambutan yang diberikan pada Jokowi itu terjadi sesaat sebelum Jokowi memasuki ruangan VVIP.

Berdasarkan pantauan Republika, beberapa tokoh lainnya yang datang bergantian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua MPR dan Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo.

Tak hanya itu, beberapa jajaran Jokowi lainnya yang hadir adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Terpantau juga di lokasi, ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, eks Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ikut hadir menyaksikan balapan Formula E. Lainnya, Panglima Kodam Mayjen Untung Budiharto dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.

Kedatangan Jokowi sebelumnya telah dikonfirmasi oleh panitia Formula E dan Istana Kepresidenan. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Jokowi dijadwalkan untuk menyaksikan secara langsung ajang balapan mobil listrik Formula E di Sirkuit Ancol. 

"Insya Allah Bapak Presiden diagendakan untuk menonton langsung Formula E," ujar Heru di Jakarta, Jumat (3/6/2022) malam WIB.

Read More

PUPR Rampungkan Proyek SPAM Pemasok Air Bersih ke Labuan Bajo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merampungkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II yang ditujukan guna mencukupi kebutuhan air bersih untuk warga Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pembangunan infrastruktur pada setiap Destinasi Pariwisata Super Prioritas direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juni.

SPAM Wae Mese II dibangun dengan kapasitas 2 x 50 liter per detik. Proyek yang mulai dikerjakan pada November 2020 ini telah selesai pada awal 2022.

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan intake air baku, jaringan perpipaan transmisi air baku, sistem pengolahan air bersih dan reservoir distribusi. 

Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor PT Amarta Karya dengan nilai kontrak Rp105,05 miliar.

Sumber air berasal dari Sungai Wae Mese dan akan dialirkan ke Reservoir Wae Mata yang berkapasitas 2.000 m3 untuk melayani lima reservoir, yaitu Reservoar Bappeda, Golokoe, Firdaus, Gua Cermin dan DPRD. SPAM Wae Mese II melengkapi SPAM Wae Mese yang sebelumnya telah dibangun dengan kapasitas 40 liter/detik.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan SPAM Wae Mese bukan hanya untuk menyediakan air di bangunan yang telah dibangun Kementerian PUPR saja, tetapi manfaatnya juga harus dirasakan masyarakat setempat.

“Yang harus kita pahami, air di Provinsi NTT ini kan sulit. Maka itu, selain untuk kawasan wisata kita juga bangunkan untuk masyarakat,” ujar Diana.

Di samping menyediakan air bersih, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Timur juga membangun fasilitas sanitasi berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Labuan Bajo dengan kapasitas 250 m3/hari. IPAL Labuan Bajo dibangun pada TA 2020-2021 dengan anggaran Rp11,3 miliar.

Read More

Kasus Korupsi CPO, Kejagung Panggil Petinggi PT Pos dan saksi Tambahan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa tujuh orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumadena mengatakan, ketujuh saksi diperiksa terkait dengan lima tersangka yaitu Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA; Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor; General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang; dan Penasihat Kebijakan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” ujar Ketut dalam keterangan, Jumat (3/6).

Saksi yang diperiksa yaitu Charles Sitorus, Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia; Ringgo, Analis Perdagangan Ahli Madya; Stefani Paskalia Indrayani, staf Research & Advisory Indonesia; serta Sri Haryati, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Lalu, Saefudin, staf Research & Advisory Indonesia; Padro, fasilitator perdagangan dan staf pemroses pada bisnis dan system single submission perizinan ekspor Kementerian Perdagangan; dan Sabrina Manova Indriyani, fasilitator perdagangan umum Kementerian Perdagangan. Sabrina diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Terakhir diberitakan, penyidik menargetkan pelimpahan berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO dilakukan pertengahan Juni 2022. Meski begitu, penyidik tidak berhenti pada lima tersangka saja.

Kejagung juga menyatakan adanya kemungkinan memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus ini. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah sebelumnya menyebut pemeriksaan mungkin saja dilakukan, namun tidak dari inisiatif penyidik. 

Bahkan, pemeriksaan Menteri Perdagangan akan dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kami akan melihat nanti yang menjadi catatan JPU lah ya, karena nanti akan diberikan catatan untuk kepentingan persidangan dan penyidik akan penuhi," kata Febrie, Selasa (31/5) malam.

Read More

Lagi! Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Mafia Minyak Goreng

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Ketujuh saksi tersebut berasal dari instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga swasta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, pun menyampaikan perihal tujuan pemeriksaan saksi tersebut.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.," kata Ketut dalam siaran pers yang diterima, Jumat (3/6/2022).

1. Nama-nama saksi yang diperiksa

Inisial ketujuh saksi tersebut adalah sebagai berikut:

CS selaku Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia.

R selaku Analis Perdagangan Ahli Madya.

SPI selaku Staf Research & Advisory Indonesia.

SH selaku Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

S selaku Staf Research & Advisory Indonesia.

P selaku Fasilitator Perdagangan dan Staf Pemroses pada Bisnis dan System Single Sub Mission Perizinan Ekspor di Kementerian Perdagangan RI.

SMI selaku Fasilitator Perdagangan Umum Kementerian Perdagangan RI.

2. Kejagung terlebih dahulu periksa dua saksi

Kejagung sendiri sebelumnya telah memeriksa dua orang saksi terkait kasus mafia minyak goreng tersebut pada Mei lalu. 

Mereka adalah YMA, selaku Direktur CV Aneka Pangan Makmur dan DAS, yang notabene adalah Analis Pengadaan Keuangan APBN Madya Kementerian Perdagangan RI.

YMA diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Fasilitas Ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan turunannya pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022.

Sedangkan, DAS diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022.

3. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag jadi tersangka korupsi minyak goreng.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardana, resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian ekspor CPO atau minyak sawit mentah.

Hal ini diumumkan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin pada pertengahan April lalu. Selain Indrasari, ada beberapa tersangka atas kasus yang sama lantaran diketahui menjalin komunikasi dengannya.

Mereka adalah MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA yang merupakan Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PT selaku General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas.

4. Lin Che Wei jadi tersangka baru

Setelah menetapkan empat tersangka sebelumnya, Kejagung kemudian menetapkan tersangka baru terkait kasus mafia minyak goreng, yaitu Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.

Lin Che Wei diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI dan disebut bekerja sama dengan mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

"Dalam perkara ini, peran tersangka yaitu bersama-sama dengan tersangka IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) mengondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan," tulis keterangan Kejagung.

Read More

Manfaatkan Teknologi, Kemendag Lakukan Pendampingan ke UMKM

KABARPROGRESIF.COM: (Babel) Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pendampingan berdagang dengan memanfaatkan teknologi digital dalam jaringan (daring) kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

"Pendampingan dan pembinaan ini kami laksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Babel, kami berharap akan membuahkan hasil dan semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan peluang ini serta paham tata cara berdagang melalui sistem elektronik," kata Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendag Nina Mora di Pangkalpinang, Jumat (3/6).

Ia mengatakan perkembangan teknologi menggunakan internet sangat pesat dan menyebabkan perkembangan perdagangan secara elektronik terus mengalami peningkatan, hal itu sudah dibuktikan pada saat masa pandemi COVID-19, dimana sebagian masyarakat memanfaatkan digitalisasi dalam melakukan transaksi ataupun belanja.

Pemerintah terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi digital tersebut untuk mengembangkan usaha.

"Kita bersama-sama berjuang ke arah itu karena UMKM telah terbukti memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi nasional. Salah satunya kita bersama Diperindag Babel menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan cara berdagang melalui sistem elektronik agar para pelaku UMKM di Babel bisa memasarkan produk-produknya lebih mudah dan jangkauan lebih luas," katanya.

Dengan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara terus menerus diyakini ke depan para pelaku usaha bisa semakin berkembang, mampu meningkatkan penjualan produk, dan usaha yang dijalankan maju dan mandiri.

Ia berpesan kepada pelaku UMKM untuk menangkap peluang pasar besar tersebut dengan menjaga kualitas produk dan pengiriman tepat waktu sehingga mampu bersaing dengan produk lain.

"Di era serba digital ini pasar semakin terbuka luas, bahkan hingga luar negeri. Mari manfaatkan untuk mengembangkan dan menjual produk yang berkualitas," tukasnya.

Read More

Kejagung Belum Kantongi Hasil Audit BPKP di Kasus Dugaan Korupsi Garuda

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) belum kantongi hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal kerugian negara pada kasus dugaan korupsi PT Garuda Indonesia.

"Belum," jawab Direktur Penyidikan, Supardi saat ditanya hasil audit BPKP di Jakarta, Jumat (03/06/2022).

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi PT Garuda sudah lama ditangani oleh Kejagung, dimulai sejak 15 November 2021.

Hal ini tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-25/F.2/Fd.1/11/2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Sebelumnya, penyidik telah melakukan pelimpahan berkas atau tahap 1 pada (11/05/2022) ke Jaksa peneliti, namun Jaksa peneliti memberi petunjuk adanya kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh penyidik (P-19).

"P-19, sudah saya pastikan untuk melengkapi," ungkap Direktur Penyidikan Supardi di Jakarta, Selasa (31/05/2022).

Berdasarkan keterangan saksi ahli, dokumen perkara dugaan korupsi PT Garuda Indonesia masih kurang beberapa dokumen, namun Supardi enggan menjabarkan dokumen apa yang dimaksud.

"Karena ahli masih membutuhkan dokumen-dokumen lain yang sudah kita minta ke Garuda, tadi sudah," lanjut Supardi.

Supardi memastikan, bahwa penyidik akan segera melengkapi.

"Mungkin dalam 1 sampai 2 hari dipenuhi dokumen-dokumennya," tegasnya.

Dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bermula pada tahun 2011, jenis tipe pesawat, antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600, yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang dilaksanakan dalam periode Tahun 2011-2013 terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya.

Penyimpangan terkait Kajian Feasibility Study / Business Plan rencana pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) yang memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan dan analisis resiko tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel.

Selain itu, proses pelelangan dalam pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang / jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR.

Dalam penanganan kasus perkara dugaan korupsi PT Garuda Indonesia ini, jaksa penyidik telah menetapkan dan menahan tiga tersangka, yakni Setijo Awibowo selaku Vice President Strategic Management Office 2011-2012 dan Albert Burhan selaku Vice President Treasury Management 2005-2012 dan Agus Wahjudo selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery 2009-2014.

Read More

KPK Duga Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Tidak Sekali Terima Suap Perizinan IMB

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti tak hanya sekali menerima uang suap dari proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Pemkot Yogyakarta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya aliran uang suap dari pihak lain yang diterima Haryadi.

"Selain penerimaan tersebut, HS (Haryadi Suyuti) juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan izin IMB lainnya dan hal ini akan dilakukan pendalaman oleh tim penyidik," ujar Alexander saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/6/2022).

Dalam kasus suap perizinan ini KPK menetapkan empat orang tersangka. Tiga tersangka penerima suap yakni Haryadi Suyuti (HS).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nur Widhihartana (NWH), Triyanto Budi Yuwono (TBY) selaku sekretaris pribadi Haryadi merangkap ajudan.

Kemudian Oon Nusihono (ON), selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk yang menjadi tersangka pemberi suap.

Haryadi Suyuti diduga menerima suap terkait pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton.

Wali Kota Yogyakarta yang mengakhiri jabatan pada 22 Mei 2022 ini diduga menerima Rp50 juta dan USD27.258 dari pihak pengembang untuk memuluskan penerbitan izin tersebut.

Di tahun 2022, IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT Java Orient Property anak perusahaan PT Summarecon Agung Tbk akhirnya terbit.

Kamis 2 Juni 2022, Oon Nusihono datang ke Yogyakarta untuk menemui Haryadi. Di rumah dinas jabatan Wali Kota ON menyerahkan uang sejumlah sekitar USD27.258 yang dikemas dalam tas goodie bag melalui Triyanto.

Sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nur Widhihartana.

Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

Di antaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Haryadi yang mengetahui ada kendala tersebut, kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan Nusihonon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan.

Sebagai pemberi suap Oon Nusihonon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Haryadi, Triyanto dan Nur Widhihartana sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Read More

Petinggi Summarecon Agung Jadi Tersangka Penyuap Eks Wali Kota Yogyakarta Terkait Perizinan Apartemen

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menjerat eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan.

Dalam kasus ini, ada tiga tersangka lain yang ditetapkan termasuk Vice Presiden Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Oon menjadi merupakan tersangka pemberi. Penetapan ini diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis, 2 Juni kemarin.

"Selaku pemberi ON, Vice Presiden Real Estate PT SA Tbk," kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Juni.

Sementara selaku penerima, KPK juga menetapkan dua anak buah Hariyadi. Mereka adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Hariyadi, Triyanto Budi Yuwono.

Alexander mengatakan penyuapan ini diduga berkaitan dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun Apartemen Royal Kedaton di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta.

Haryadi diduga menerima uang untuk melicinkan perizinan itu. Padahal, ada sejumlah syarat yang tak memenuhi untuk dikeluarkannya izin pembangunan di wilayah cagar budaya tersebut.

"Diduga ada kesepakatan antara ON dan HS, antara lain HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan izin IMB dengan memerintahkan Kadius PUPR untuk segera menerbitkan izin," ujar Alexander.

Hanya saja, kesepakatan ini tentu ada timbal baliknya. Di antaranya, sambung Alex, terjadi penyerahan uang bertahap dari Oon melalui ajudan Haryadi, Triyanto serta Nurwidhihartana.

"Selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp50 juta dari ON untuk HS melalui TBY dan juga untuk NWH," ungkapnya.

Tak hanya itu, ketika IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton terbit pada Kamis, 2 Juni terjadi pertemuan yang berujung penyerahan uang sebesar 27.258 dolar Amerika Serikat.

Uang dalam tas kertas atau goodie bag berwarna cokelat itulah yang kemudian disita KPK saat OTT berlangsung. Adapun pemberian uang ini dilakukan di rumah dinas jabatan wali kota.

Akibat perbuatannya, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, Haryadi dan dua anak buahnya selaku penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Read More

Komisi VII DPR Dukung Optimalisasi Subsidi lewat Pengoperasian BBM Satu Harga dan OVOO

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mendukung penuh optimalisasi subsidi oleh Pertamina melalui pengoperasian Lembaga Penyalur Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dan One Village One Outlet (OVOO).

Sugeng mengungkapkan program tersebut merupakan implementasi perlindungan negara kepada rakyat melalui penyediaan BBM dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) subsidi.

"Kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pertamina, termasuk memastikan keberlanjutan Program BBM Satu Harga dan OVOO,” kata Sugeng melalui keterangan tertulis, Jumat 3 Juni.

Dikatakannya, Program BBM 1 Harga dan OVOO merupakan upaya Pemerintah dan Pertamina agar BBM dan LPG subsidi sampai ke seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke hingga pelosok.

Dengan program tersebut, masyarakat bisa menikmati BBM dan LPG dengan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.

"Itu peran strategis negara melalui BUMN dan DPR selalu mendukung yang terbaik bagi rakyat," ujar Sugeng.

Melalui Program BBM Satu Harga dan OVOO, tambahnya, Pertamina terus memperluas infrastruktur penyaluran BBM dan LPG Subsidi hingga ke seluruh pedesaan.

Program tersebut juga akan meningkatkan keterjangkauan BBM dan LPG subsidi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Terkait hal itu, kata Sugeng, Komisi VII DPR akan mengawasi program tersebut.

"Sesuai fungsi pengawasan, Komisi VII juga akan terus mengawasi penyaluran BBM dan LPG Subsidi tepat sasaran," kata dia.

DPR, lanjut Sugeng, menyadari saat ini pemerintah mengalami beban sangat berat, terutama di tengah kondisi geopolitik yang berimbas pada harga minyak dunia.

"DPR telah menyetujui penambahan subsidi anggaran energi. Karena ini menjadi bagian penting bagi rakyat,” katanya.

Sekadar informasi, program BBM Satu harga sudah diterapkan sejak 2017 sebagai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini, Program BBM Satu Harga tersebar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di 112 kabupaten di Indonesia sebanyak 328 lembaga penyalur.

Pada 2022, pemerintah menargetkan 92 titik BBM Satu Harga dan progres pembangunan saat ini telah berhasil dituntaskan sebanyak tujuh titik tersebar di Kalimantan Barat (dua titik), Kalimantan Tengah (satu titik), Sulawesi Utara (satu titik) dan Kepulauan Maluku (tiga titik).

Selain itu, sebanyak 65 titik BBM Satu Harga tengah dalam proses pembangunan dan perizinan pemerintah daerah.

Pertamina juga telah mengembangkan 217.687 pangkalan LPG 3 kilogram yang tersebar di 61.801 desa.

Melalui OVOO, Pertamina akan memastikan LPG Subsidi dapat dinikmati masyarakat kecil di pedesaan.

Read More

Eks Wali Kota Yogyakarta Terima Suap dari PT. Summarecon Agung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Haryadi diduga menerima suap terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen di Yogyakarta.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka Haryadi Suyuti," ujar Alex dalam konferensi pers, Jumat (3/6).

Alex mengatakan pihaknya turut menahan beberapa pejabat pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta serta pihak swasta.

"Vice President Real Estate PT. Summarecon Agung Tbk Oon Nusihono, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana, dan Sekretaris Pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono," kata Alex.

Kemudian, Alex membeberkan pihaknya mengamankan 27.258 dolar AS dalam tas goodie bag saat menangkap tangan Haryadi.

"Tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, sampai dengan 22 Juni 2022 untuk kepentingan penyidikan," tuturnya.

Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Wuyono, dan Nur Widihartana ditetapkan sebagai pihak penerima suap.

"Disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999," ujar Alex.

Sedangkan Oon Nusihono sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. 

Read More

Mensos Risma Salurkan Bantuan Sepeda untuk Siswa di Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Sosial ( Kemensos ) menyalurkan bantuan sepeda kepada murid-murid di Papua. Upaya ini dinilia menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyaluran sepeda ini dilakukan Kemensos dengan menggandeng organisasi kemanusiaan, Human Initiative dalam "Program sepeda untuk Papua". 

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada President Human Initiative Tomy Hendrajati di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Menurut Risma, sepeda tersebut akan diberikan kepada puluhan anak di Kabupaten, Sarmi, Papua. 

"Jadi saat saya ada di Sarmi, Papua, saya ketemu dengan anak-anak di sana. Saya nanya kalian pengen apa? Sepeda (jawab anak) karena selama ini mereka harus jalan kaki kurang lebih 7 km menuju sekolah. Kemudian, oke! Mama Risma akan carikan kalian sepeda,"ujar Risma.

Berkat kolaborasi tersebut, Risma mengaku dapat menghemat APBN. Walaupun bantuan ini juga dapat dipenuhi dengan APBN, alangkah lebih baik, anggaran tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang lebih darurat. 

"Mungkin lewat APBN juga bisa kami penuhi, tapi kan kalau saya bisa menghemat APBN, uang sisanya itu bisa kami gunakan untuk yang lain, yang mungkin lebih urgent,"ujar dia.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan dirinya telah menerima berbagai tawaran kolaborasi dengan organisasi kemanusiaan lainnya. Baik berupa operasi katarak hingga rumah antigempa di beberapa daerah. 

"Kalau memang ada yang bisa bantu, kan kalau kita bisa hemat APBN kita lebih bagus. APBN bisa untuk yang lain yang memang sangat membutuhkan karena sebetulnya ternyata bisa banyak masyarakat yang peduli,"ujar dia.

Selain program bantuan sepeda untuk Papua, Risma mengatakan pihaknya juga akan memberikan bantuan sepatu dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak di NTT. 

"Kita akan bantu sebelumnya awalnya cuma minta sepatu saja, tapi akan kita bantu untuk peralatan sekolah, ransel seragam, seragam olahraga. Juga kita bantu untuk komputer dan kita akan pasang untuk jaringan juga," katanya.

Read More

Jamintel Kejagung Amir Yanto Minta Jaksa Tak Ambil Keuntungan Dipegurusan PJI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jamintel Kejagung mengukuhkan kepengurusan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Jawa Barat periode 2022-2024. Acara berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Jumat (3/6/2022).

Jamintel Dr.Amir Yanto,SH.MH selaku Ketua Umum PJI, berharap para pengurus Jawa Barat yang dikukuhkan bisa menjalankan tugas dengan baik, dan bisa menjadi role model dan teladan bagi seluruh jaksa di Wilayah Jawa Barat.

“Organisasi PJI tidak dapat dipisahkan dengan institusi Kejaksaan RI dan oleh karena itu segala kegiatan yang dilakukan oleh pengurus harus dapat mendukung keberhasilan capaian dan tujuan insitusi Kejaksaan RI. Saya berharap tidak ada pemisah antara organisasi PJI dan institusi Kejaksaan RI. Maka dari itu, seluruh anggota PJI wajib melaksanakan segala aturan yang berlaku di Kejaksaan RI,” ujar Amir.

Dalam hal pendanaan dan penganggaran, Amir menyampaikan agar pengurus dapat meminimalisasikan pengambilan anggaran dari iuran anggota, mengingat PJI adalah organisasi sosial.

“Tidak ada cela untuk mengambil keuntungan dana di kepengurusan PJI, sebab fungsi dan tugas utama dari pengurus PJI harus terus menyejahterakan seluruh pegawai Kejaksaan RI, khususnya memperjuangkan hak-hak anggota PJI,”harap Amir.

Read More

Jelang Formula E, Polda Metro Jaya Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Formula E rencananya akan berlangsung 4 Juni 2022 mendatang. Diprediksi akan ada penumpukan kendaraan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Untuk menghindari hal itu, Polri akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan wisata tersebut.

Polda Metro Jaya mengimbau, jika masyarakat yang hendak beraktivitas melewati kawasan ini agar menghindari, dan mencari alternatif lain. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menjelaskan, imbauan dikeluarkan untuk menghindari terjadinya potensi kemacetan.

"Kami berharap, batasan kegiatan tersebut masyarakat bisa menghindari seputar Ancol, untuk mengantisipasi kemacetan,” terang Zulpan. 

Imbauan dikeluarkan karena Polda Metro mendapat kabar jika tiket Formula E ini habis terjual.

Zulpan juga menambahkan, petugas Kepolisian akan merekayasa arus lalu lintas di sekitar pintu masuk Ancol, untuk masyarakat yang sudah membeli tiket dan ingin datang menyaksikan Formula E.

"Ditlantas telah bekerja sama dengan penyelenggara, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan," terang Zulpan.

Polda Metro Jaya juga akan mengerahkan 1.778 personel, untuk membantu mengamankan balapan mobil listrik tersebut. "Kita berharap acara tersebut berjalan lancar, tidak terjadi gangguan akibat kecelakaan," tutur Zulpan.

Read More

Eks Wali Kota Yogya Haryadi Suyuti Resmi Pakai Rompi Oranye KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, resmi mengenakan rompi oranye bertuliskan “Tahanan KPK”. 

Tak hanya rompi oranye, kedua tangan Haryadi juga diborgol.

Rompi tahanan itu dikenakan Haryadi usai menjalani pemeriksaan sekitar 12 jam lebih oleh tim KPK. Haryadi terjaring OTT pada Kamis kemarin.

Dengan rompi dan borgol, Haryadi turun dari ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.10 WIB, Jumat (3/6).

Dengan memakai rompi tahanan itu, maka dengan kata lain Haryadi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

Ia diduga terlibat kasus suap terkait izin pembangunan apartemen di Yogyakarta ketika ia masih menjabat wali kota.

"Diduga terkait tindak pidana korupsi berupa suap perizinan pendirian bangunan apartemen di wilayah Yogyakarta," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri.

Pada saat OTT, KPK mengamankan uang dalam bentuk dolar AS. Berdasarkan informasi, uang tersebut sekitar USD 20 ribu atau sekitar Rp 290 juta.

Haryadi merupakan Wali Kota Yogyakarta 2 periode yakni dari 2011 hingga 2022. Dia pun sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta 2006-2011.

Dia resmi purnatugas pada 22 Mei 2022 lalu dan digantikan oleh Sumadi selaku Penjabat Wali Kota yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Pemerintahan Pemda DIY.

Read More

Kolaborasi BUMN dan Kejaksaan Buka Kasus Korupsi Perusahaan Pelat Merah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengungkap kasus korupsi di perusahaan berpelat merah. 

Kali ini, Kejakgung melakukan penyidikan kasus baru terkait dugaan korupsi di PT Waskita Beton Precast.

Tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyebut ada dugaan kerugian negara senilai Rp 1,2 triliun dalam kasus itu. 

Sebanyak 17 orang saksi, sudah diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan dana pembangunan, dan pengadaan tanah untuk proyek jalan tol.

“Bahwa, tim penyidikan dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memperkirakan dugaan kerugian negara sementara ini, mencapai Rp 1,2 triliun,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana di Jakarta, Selasa lalu.

Ketut mengatakan, tim penyidikan telah meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan sejak tanggal 17 Mei 2022. Dari hasil penyelidikan, ada lima objek penyidikan yang menjadi fokus pengungkapan di Jampidsus. 

Di antaranya, terkait dugaan penyelewengan dana, dalam proyek pembangunan Jalan Tol Kriyan-Legundi, Bunder, dan Manyar atau Tol KLBM di Jawa Timur (Jatim) sepanjang periode 2016-2020.

Terkait itu, tim penyidikan mendalami pengadaan bahan-bahan material, seperti pasir dan bebatuan split yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta. 

Penyidik juga mendalami kegiatan PT Waskita Beton Precast dalam pengadaan dan transaksi jual beli lahan di Bojonegara di Serang, Banten.

“Inti dari kasus ini adalah adanya dugaan penyimpangan, dan penyelewengan penggunaan dana pembangunan oleh PT Waskita Beton Precast, terkait proyek-proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, dan merugikan keuangan negara,” kata Ketut.

Read More

Selain Eks Wali Kota, Dua Kadis Pemkot Yogya Turut Ditangkap KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Yogyakarta) Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditangkap oleh KPK. Diduga penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap perizinan apartemen.

Tak hanya Haryadi, sejumlah ASN Pemkot Yogyakarta juga turut diamankan KPK.

"Iya kita sudah cek teman-teman memang ada beberapa ASN yang kemarin ikut dibawa," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi di Pemkot Yogyakarta, Jumat (3/6).

Sumadi pun mengatakan ada dua kepala dinas yang turut diamankan KPK yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Hari Setyo Wacono. 

Serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nurwidhihartana.

"Terus terang ada Kepala Dinas perizinan. Penanaman modal dan perizinan (DPMPTSP), ada Dinas PU (DPUPKP)," kata Sumadi.

Selain itu ada dua ASN lagi yang turut diamankan yaitu salah satu kepala bidang di DPMPTSP serta satu staf di sana.

"Ada salah satu kepala bidang di penanaman modal perizinan, ada salah satu staf di sana," katanya.

Satu mantan asisten pribadi Haryadi Suyuti juga dikabarkan turut diamankan.

"Terus ada 1 lagi mantan aspri Pak HS (Haryadi Suyuti). Tidak ASN," katanya.

Total ada 9 orang yang diamankan dalam OTT KPK di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis kemarin. Termasuk ASN hingga swasta.

"Terdiri dari unsur swasta dan beberapa pejabat Pemkot Yogyakarta, termasuk Wali Kota periode 2017-2022," ujar Plt juru bicara KPK, Ali Fikri.

KPK belum menjelaskan detail mengenai perkara ini. Hanya disebut perkara diduga terkait perizinan pendirian apartemen di Yogyakarta. Tim KPK turut mengamankan uang diduga suap dalam OTT.

Haryadi dkk saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK. Mereka menjalani pemeriksaan secara intensif. 

KPK akan melakukan gelar perkara atau ekspose hari ini untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut. Saat ini, mereka masih berstatus terperiksa.

Haryadi merupakan Wali Kota Yogyakarta 2 periode yakni dari 2011 hingga 2022. Dia pun sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta 2006-2011.

Dia resmi purnatugas pada 22 Mei 2022 lalu dan digantikan oleh Sumadi selaku Penjabat Wali Kota yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Pemerintahan Pemda DIY.

Read More

Bangun Kesadaran Lingkungan, Dosen UPN Veteran Jatim Beri Pelatihan Warga Olah Limbah

Oleh: Wiwik Handayani, Sri Suryani Yuprapti, Zumrotul Fitriyah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur getol mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan sekitar. Langkah tersebut salah satunya diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung pada tanggal 17-18 Mei 2022.

Dalam kegiatan itu, mahasiswa UPN Veteran Jatim membangun kesadaran lingkungan dengan menciptakan produk melalui pemanfaatan Limbah Bersama Warga Rejosari, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya.

Kegiatan pengabdian dengan tema “Membangun Kesadaran Lingkungan dengan Menciptakan Produk Melalui Pemanfaatan Limbah” tersebut, berlangsung di Balai RW 03 Rejosari, Kelurahan Benowo, Pakal, Surabaya.

Dosen UPN Veteran Jatim, Wiwik Handayani mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran warga terhadap kesehatan, kebersihan, dan keharmonisan lingkungan. Khususnya di wilayah RW 03 Rejosari, Kelurahan Benowo, Pakal, Surabaya.

"Selain itu bertujuan pula untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar," kata Wiwik Handayani melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/6/2022).

Tak hanya itu, Wiwik Handayani juga menyatakan, pengabdian ini juga untuk membangun kreatifitas dan inovasi masyarakat. 

Tentunya dalam upaya mendukung terciptanya lingkungan bersih tanpa limbah dengan menciptakan produk baru berbahan dasar limbah.

"Yang paling penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal gotong-royong, bersama-sama memiliki gagasan baru agar lingkungan bebas limbah, asri, dan sejahtera," ujarnya.

Di waktu yang sama, Sri Suryani Yuprapti Dosen UPN Veteran Jatim yang juga terlibat dalam pengabdian masyarakat ini menerangkan, bahwa realisasi kegiatan tersebut menggunakan tiga tahapan.

Untuk tahap pertama adalah persiapan. Dalam tahap ini, Sri Suryani menyebut, jika tim pengabdian UPN Veteran Jatim melakukan kunjungan tempat mitra untuk menggali informasi maupun menyiapkan instruktur pelatihan serta alat dan bahan yang akan digunakan.

"Kemudian untuk tahap kedua adalah pelaksanaan. Dimana tim pengabdian melakukan kunjungan lapangan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, produktivitas, kreasi dan inovasi produk dari limbah," tuturnya.

Kegiatan penyuluhan ini, kata dia, sekaligus dilanjutkan dengan aksi lapangan berupa pembuatan perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari limbah dari kain perca.

Seperti di antaranya memanfaatkan limbah untuk keset, jampel, dan sospeso. "Kegiatan pembuatan produk dipandu langsung oleh instruktur, dosen, dan mahasiswa," tambahnya.

Sementara untuk tahap ketiga adalah evaluasi. Sri Suryani menerangkan, bahwa dalam tahapan ini seluruh kegiatan dilakukan evaluasi hasil pelatihan secara langsung. 

"Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan keberhasilan membuat produk sampai selesai," sambungnya.

Sementara itu, Zumrotul Fitriyah, Dosen UPN Veteran Jatim yang turut andil dalam kegiatan ini mengungkapkan, bahwa antusiasme, semangat dan kemampuan peserta pelatihan juga menjadi poin penting dalam keberhasilan pengabdian masyarakat yang disajikan oleh tim pengabdian. 

"Tidak cukup membuat produk saja, namun wawasan teknologi dan bagaimana cara memasarkan produk juga menjadi hal yang tak dari pelaksanaan pengabdian," kata Zumrotul Fitriyah.

Ia menilai, jika digital marketing adalah salah satu strategi yang disarankan untuk memecah kebuntuan masyarakat pada proses pemasaran yang dianggap sebagai tantangan terbesar setelah produk diciptakan. Melalui pengabdian ini, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan perekonomian sekaligus memelihara lingkungan. 

"Potensi besar telah terendus, dan tidak menutup kemungkinan kegiatan ini ke depannya menjadi sub sektor ekonomi kreatif yang menjadi tumpuan warga Rejosari khususnya dan Surabaya pada umumnya," tutupnya. (Arf)

Read More