Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Sabtu, 25 Juli 2015

Sepakat Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Warga Surabaya diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dan menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan yang mengatasnamakan agama atau suku. Bahwa kedamaian dan kerukunan umat beragama di Surabaya yang sudah terwujud, harus selalu tetap terjaga.

Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di acara penandatanganan naskah pernyataan sikap bersama dalam rangka menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Surabaya yang digelar di area Tugu Pahlawan, Jumat (24/7) siang.

Acara yang digelar untuk memperkuat sinergi dan mengajak umat beragama Kota Pahlawan agar tidak terbawa emosi dalam menyikapi insiden rusuh mengatasnamakan agama yang terjadi di Tolikara, Papua pekan lalu ini dihadiri oleh tokoh agama dan perwakilan umat beragama di Surabaya. Juga hadir dalam acara tersebut, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/instansi, Muspika dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

“Mari bersama menjaga Surabaya agar tetap aman dan kondusif. Kita adalah keluarga besar yang harus bergandeng tangan untuk melawan musuh yang sesungguhnya yakni kebodohan dan kemiskinan. Mari kita tingkatkan tali persaudaraan sehingga kita bisa maju menjadi bangsa yang besar,” ujar wali kota dalam sambutannya.

Disampaikan wali kota, dipilihnya kawasan Tugu Pahlawan sebagai tempat untuk menggelar acar ini bukannya tanpa sebab. Namun, ada maksud mulia untuk menapakitilasi jejak para pejuang yang pada 70 tahun lalu berjuang bersama demi meraih kemeredekaan tanpa mementingkan perbedaan agama dan suku. Pesan yang ingin disampaikan, bila dulu para pendahulu kitabisa bersama-sama berjuang tanpa menonjolkan perbedaan, maka tidak ada alasan bila generasi sekarang justru terpecah karena perbedaan.

"Para pejuang bahu-membahu tanpa tahu agama atau suku. Dengan ketulusan berjuang itu, kita bisa seperti sekarang. Kita tinggal menjaga dan melanjutkan tanpa perlu khawatir di bom atau ditembaki penjajah. Jadi kalau kita sekarang justru bentrok karena masalah sepele, itu sama saja kita mundur 70 tahun," tegas wali kota.

Menurut wali kota, perbedaan adalah keniscayaan karena memang Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Namun, yang perlu dikedepankan adalah bagaimana menyatukan perbedaan tanpa perlu ada gesekan.

“Saya berharap, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat dan keluarga untuk tetap meningkatkan persaudaraan. Kalau Surabaya terus aman dan kondusif, kita nyari rezeki juga gampang,” sambung wali kota.

Sebelum penandatangan naskah tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Kota Surabaya, Soemarno membacakan poin-poin pernyataan sikap bersama. Beberapa poin diantaranya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah keharusan, bahwa ke-bhineka-an di Surabaya merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga, bahwa kedamaian dan kerukunan umat beragama di Surabaya yang sudah terwujud harus selalu tetap terjaga, juga menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama.

“Kita juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, juga menjaga toleransi kehidupan umat beragama dan saling menghargai kebebasan beribadah,” ucap Soemarno. (arf)

Jumat, 24 Juli 2015

Kejari Surabaya Launching Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Masyarakat Bisa Ikuti Perkembangan Penanganan Perkara Dengan Satu Jari 


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan transparansi informasi guna peningkatan pelayanan publik, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terus melakukan terobosan. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi teknologi informasi yang dikemas dalam bentuk website.


Aplikasi berbasis teknologi itu diresmikan, Kamis (23/7/2015). "Tujuan proyek ini untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses informasi terkait perkembangan proses penanganan perkara yang sedang ditangani Kejari Surabaya. Cukup klik www.kejari-surabaya.go.id, maka semua informasi perkembangan perkara mudah dilihat oleh publik,"ujar Kajari Surabaya, Tomo Sitepu.

Dijelaskan Tomo, peluncuran program tersebut dilatar belakangi oleh besarnya jumlah perkara yang ditangani Kejari Surabaya saat ini.

Dengan besarnya jumlah perkara yang ditangani ini, secara otomatis meningkatkan kinerja dan menyita banyak waktu jaksa di Pengadilan.

Hal itu berdampak pada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan informasi  perkembangan penanganan perkara yang sudah masuk di Kejari Surabaya melalui keterangan langsung dari jaksa yang bersangkutan.

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mengikuti perkembangan proses penanganan perkara tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor kejaksaan.

"Disamping itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat bisa sama-sama melakukan pengawasan penanganan perkara yang sedang ditangani. Selain untuk peningkatan pelayanan publik, aplikasi keterbukaan informasi publik ini diharapkan mampu menciptakan kepercayaan publik (trust public) terhadap kinerja jaksa," tambah Tomo.

Tak hanya bisa mengikuti dan menanyakan perkembangan informasi penanganan perkara, masyarakat pun bisa menuangkan aspirasi, opini, informasi maupun pendapatnya terhadap kinerja jaksa dan segala hal yang berkaitan dengan perkara dalam website tersebut.

"Pertanyaan dari stakehoulder atau masyarakat yang ditujukan di website tersebut, nantinya bakal dijawab langsung oleh jaksa yang bersangkutan," tambah Tomo.

Tomo menambahkan, nantinya masyarakat dapat menuangkan aspirasinya atau menulis komentar atau kritik terhadap kinerja Jaksa Kejari Surabaya melalui website tersebut.

Selain itu, dengan adanya website ini, pimpinan (Kajati Jatim) maupun Asisten Pengawasan (Aswas) dapat memantau setiap penanganan perkara yang ditangani Jaksa Kejari Surabaya dan  bila ditemukan penanganan perkara yang tidak sesuai SOP, maka pimpinan maupun Aswas dapat menindak tegas Jaksa yang menangani perkara itu.

“Selain dapat menjawab aspirasi atau kritikan publik terkait kinerja Kejari Surabaya dalam penanganan perkara. Aplikasi ini juga dapat sebagai pantauan pimpinan dalam mengawasi kinerja Jaksa di Kejari Surabaya,” tambahnya.

Tampak juga hadir dalam acara ini Elvis Johnny Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim didampingi Asisten Pengawasan (Aswas) Arif dan Masnunah Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Jatim.

Menurut Elvis, program yang diluncurkan Kejari Surabaya ini, merupakan hal positif yang bisa dicontoh oleh jajarannya lainnya.

"Bagus sekali program yang diluncurkan ini, hal ini merupakan upaya peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja jaksa dan dapat dicontoh dan diaplikasikan oleh Kejari-kejari lainnya di jajaran Kejati Jatim," terang Elvis.(Komang)

Gelar Aksi Damai, AjakMasyarakat Waspadai KKN

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Korupsi rupanya masih menjadi momok luar biasa bagi pemerintah. Tetapi sayang, berkali-kali pemerintah mendengungkan kampanye perang terhadap korupsi, tetap saja tak membuat pelakunya jera, meskipun pelaku mendapatkan hukuman penjara yang tak ringan. Bahkan belakangan, pemerintah berupaya memiskinkan para koruptor agar bisa membuat orang yang hendak melakukan korupsi bepikir dua kali.

Namun, kendati ajakan untuk menghindari korupsi masih belum bisa mengena di masyarakat agar ikut membantu memberantasnya, tak membuat para jaksa-jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak patah semangat mengampanyekan ajakan kepada masyarakat untuk menghindari KKN (korupsi kolusi nepotisme).

Jumat (24/7) pagi, masih dalam rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang ke 55, para jaksa ini terlihat antusias menyapa para pengendara yang melintas di kawasan Jl. Indrapura. Dengan tetap bersemangat, aksi damai dengan caa membagikan ratusan brosur dan kaos ini membuat pengendara simpati dan menyambut baik langkah kejaksaan ini.

“Setidaknya.., masih ada yang menyuarakan anti korupsi. Negara ini sudah terpuruk, tentu saja yang dikorbankan siapa lagi kalau bukan masyarakat. Mudah-mudahan para pejabat negara ini sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Anwar, mengaku warga Dupak Masigit yang kebetulan melintas di depan Kantor DPRD Jatim, Jl. Indrapura, kemarin.

Siju, Kepala Seksi Intelejen Kejari Tanjung Perak disela kegiatan bagi pamlet ini tak mengelak jika cara yang dikuatkan ini sebagai bentuk penguatan jaringan agar masyarakat mau memberantas KKN. Dengan sosialisasi semacam ini, diharapkan masyarakat tahu berbagai macam bentuk korupsi dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam ranah korupsi.

“Kita ingin penguatan jaringan anti KKN. Setidaknya, masyarakat bisa membantu mengkampanyekan bahaya korupsi. Jangan sampai ada diantara keluarga mereka sampai terjerat. Memang tidak mudah, saya yakin ada yang mendukung dan ada yang mencibir. Tetapi kita akan tetap beri pengertian kepada masyarakat dengan berbagai cara,” sambung jaksa yang pernah berdinas di Jawa Barat ini.

Dijelaskan olehnya, yang diharapkan dari kampanye ini tidak lain, yakni memberitahukan apa saja yang bisa membuat seseorang terjerat korupsi meski tidak dilakukan sendiri. Salah satunya, mewaspadai tindakan pencucian uang dari hasil korupsi. Tindakan pencucian uang inilah, yang bisa membuat seseorang bisa tersanndung perbuatan koruipsi.

“Salah satu contoh, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang bisa sampai menyeret keluarganya menjadi terdakwa. Dia tidak melakukan, tetapi keluarganya diduga diberikan titipan uang untuk disimpan atau mungkin dibelikan benda-benda berharga lain. Hal itu yang membuat seseorang yang tidak tahu apa-apa bisa terjerat tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Makanya, ini yang perlu kita sosialisasikan,” sambungnya.
Kampanye anti KKN ini rupanya, tak hanya dilakukan dalam rangkain HBA, tetapi rutin seminggu sekali disosialisasikan di sekolah-sekolah maupun kantor pemerintahan. Sebelumnya sosialisasi sudah dilakukan di SMP Negeri 5 Surabaya dan Kantor Kecamatan Bulak yang masih menjadi wilayah kerja Kejari Tanjung Perak. (Arf)

Kejari Surabaya Banjir Perkara Curat

Selama 3 Bulan 145 Kasus Pencurian 


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, kebanjiran perkara curat (pencurian dan pemberatan). Selama bulan April sampai bulan Juni 2015, sedikitnya ada sekitar ada 145 perkara pencurian dari 444 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Untuk diketahui, jumlah perkara yang masuk dodominasi oleh perkara pencurian,  disusul perkara penipuan, narkotika dan perjudian.

“Dari bulan April sampai Juni, memang paling tinggi kasus pencurian. Baru kemudian narkotika dan perjudian. Sisanya ada kasus penganiayaan, pemalsuan, penadahan dan laka lantas. Sementara untuk bulan Juli 2015, belum kita rekap,” ujar Joko Budi Dharmawan, Kaipidum Kejaksaan Negeri Surabaya, kemarin.

Dijelaskan oleh Joko, jika semua perkara yang masuk ia berusaha ditangani dengan cepat dan tepat. Artinya, bila sebelumnya berkas dilimpahkan ke Pengadilan diberikan waktu tiga hari, untuk saat ini pihaknya mentargetkan pelimpahan langsung dilakukan hari itu juga begitu berkas sudah lengkap.

“Kalau hari ini sudah tahap II, maka hari ini juga berkas kita kirim ke Pengadilan. Kita berusaha semaksimal mungkin agar penanganan kasus tidak ada yang terkatung-katung dan tidak ada tunggakan pada nantinya. Kecuali jika memang perlu dikoreksi, kita koreksi lagi. Tapi itupun tidak terlalu lama,” imbuh jaksa yang sebelumnya berdinas di Makasar ini.

Berdasarkan data yang ada di website Kejaksaan Negeri Surabaya, sedikitnya 444 SPDP yang terdata selama 3 bulan terakhir tak jauh berbeda dengan 3 bulan sebelumnya (Januari sampai Maret). Hanya saja selama bulan Januari sampai Maret, jumlah SPDP yang masuk mencapai 446.

Selain tiga perkara seperti pencurian, penipuan, narkotika dan perjudian, beberapa perkara pekat (penyakit masyarakat) hampir rata. Diantaranya Penganiayaan (10), penadahan (4), perbuatan tidak menyenangkan (3), pemalsuan (11), perlindungan anak (11), kesehatan (12), kekerasan dalam rumah tangga (5) dan penadahan (4).

“Kalau bulan Januari sampai Maret 2015, pencurian mencapai 155 perkara. Lalu penipuan penggelapan ada 73, narkoba sekitar 112 dan perjudian sebanyak 46. Lainnya, hampir sama dengan yang tiga bulan sejak April sampai Juni,” tandasnya. (arf0

Gedung Kejari Surabaya dirombak


Bangun Gedung Sentra Pidum, Kajati Jatim Letakan Batu Pertama tanda dimulainya pembangunan





KABARPRPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam waktu dekat akan berubah wajah. Pasalnya, Korps Adhyaksa yang terletak di Jalan Sukomanunggal Surabaya tersebut akan dirombak.

Kejari Surabaya akan menambah bangunan gedung disisi selatan gedung lama. Gedung tersebut nantinya akan digunakan penuh untuk sentra pidana umum (pidum).

Dari gambar yang diperlihatkan, tampak depan gedung adhyaksa tersebut, nantinya tak lagi   menghadap ke barat, melainkan ke utara.

Sebagai tanda dimulainya pembangunan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Elvis Jhonny telah melakukan peletakan batu pertama, Kamis (23/7/2015) di Kejari Surabaya.

Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pembangunan gedung sentra pidum ini adalah Kasidatun Kejari Surabaya, Agus Condro.  Proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar.

Menurut Kajati Jatim,Elvis Jhonny,  pembangunan Gedung Sentra Pidum Kejari Surabaya ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kinerja jaksa kepada masyarakat khususnya melayani perkara pidana umum. “Dengan dibangunnya gedung baru ini, diharapkan nantinya jaksa yang bertugas di Kejari Surabaya makin profesional dalam menjalankan tugasnya mengabdi kepada masyarakat,” terang Elvis dalam sambutannya. (Komang)

Kamis, 16 Juli 2015

Jangkau Perijinan Di Seluruh Wilayah, Pemkot Surabaya Bangun UPTSA Di Eks Gedung Siola.


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memudahkan segala jenis perijinan di Kota Surabaya, semakin menunjukan hasil. Hal ini dibuktikan, dengan dibukanya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Pusat, yang berlokasi di Museum Surabaya (eks-Siola).

Peresmian UPTSA Surabaya Pusat oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dihadiri juga  oleh Asisten Kota Surabaya, Jajaran kepala SKPD, Jajaran muspika Kota Surabaya, dan tamu undangan dari Investor dan pengusaha. UPTSA yang berlokasi di sepanjang Jl. Tunjungan ini, terdari 11 SKPD seperti, Badan Lingkungan Hidup, Bakesbang, Pol & Linmas, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Tenaga kerja.

Dalam laporannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Taswin menyebutkan diresmikannya UPTSA terkait dengan diadakannya optimalisasai pelayanan yang dilakukan Pemkot yang salah satunya melalui Surabaya Single Window (SSW).

“terhitung rata-rata sekitar 7.400 permohonan baru  perbulan, dan 370 permohonan per hari. Sehingga optimalisasi pelayanan melalui SSW dinilai bisa memberikan solusi terbaik bagi warga Surabaya. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) masih ada 3 wilayah yang harus diselesaikan” imbuh M. Taswin.

Wali Kota Surabaya dalam sambutannya menyebutkan, bahwa didirikannya UPTSA Surabaya Pusat selain bertujuan untuk menghidupkan kembali Jalan Tunjungan, yaitu agar masyarakat yang berada di wilayah yang jauh di UPTSA Menur dapat menjangkau UPTSA yang berlokasi di Surabaya pusat ini. UPTSA yang rencananya dibuka hingga pukul 9 malam . ini diharapkan juga oleh Wali Kota dapat menjangkau para pemohon yang tidak memiliki waktu di siang hari.

“mungkin ini akan dilakukan secara bertahap, karena staf kita masih terbatas. Saya juga berharap seluruh layanan dasar seperti Dinas Kependudukan, Perijinan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Dinas Tanah bisa dilakukan di sini,” tegas wali kota.

Senada dengan Wali Kota, Dimas Nuswantoro selaku plt. UPTSA Surabaya Pusat menambahkan, bahwa jam buka UPTSA Surabaya Pusat akan direncakanan buka hingga jam 10 malam. Namun hal ini masih bertahap, sesuai dengan kondisi stafnya yang masih terbatas.

“sekarang, kami memiliki 14 loket yang melayani ijin reklame dan pembayaran PBB. 8 loket untuk pengurusan ijin, 6 loket untuk pelayanan pajak reklame dan PBB. Sementara, ada kios pelayanan publik agar masyarakat mampu melakukan pengajuan catatan sipil secara mandiri. Dua loket mandiri dilengkapi dengan scanner, agar pemohon perijinan dapat mengunggah dokumen secara mandiri,” Imbuh Dimas.

Hery Rochman, warga Tambak Wedi mengatakan bahwa dirinya terkagum dengan UPTSA yang baru, Hery yang awalnya berencana mengambil SIUP miliknya di UPTSA Menur, kemudian mendapat pemberitahuan oleh petugas UPTSA bahwa kini pelayanan juga bisa dilakukan di UPTSA Surabaya Pusat.

“selain cepat karena banyaknya loket, pelayanannya juga langsung di satu wilayah. Tidak seperti UPTSA Menur yang terbagi. Saya berharap Pemkot Surabaya agar lekas membangun UPTSA di wilayah lain, agar orang-orang seperti saya ini tidak harus lagi datang dari jauh dan antri untuk mengurus perijinan,” ujar Hery. (arf)


Walikota Instruksikan Waspadai Kebakaran saat Libur Panjang Lebaran


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jika saat ini mayoritas warga metropolis siap-siap berlibur, sebagian pegawai Pemkot Surabaya justru sebaliknya. Mereka mengemban tanggung jawab menjaga keamanan dan kondusivitas kota saat libur panjang lebaran. Para personel pemkot yang terlibat skema pengamanan dikumpulkan dalam apel di halaman Taman Surya, Rabu (15/7), guna mendapat pengarahan dari Walikota Tri Rismaharini.

Adapun peserta apel pengamanan merupakan gabungan dari sejumlah dinas, antara lain dinas perhubungan, satpol PP, bakesbangpol & linmas, dinas kebersihan dan pertamanan, dinas kesehatan, PMK, dinas sosial dan satkom surya (diskominfo). Selain itu, instansi lain juga dilibatkan, yaitu PDAM Surya Sembada, PLN dan PD Pasar Surya.

Pada kesempatan itu, walikota berpesan agar setiap personel tidak hanya waspada terhadap pencurian atau perampokan saja, tetapi juga potensi kebakaran. Menurut Risma -sapaan Tri Rismaharini- bahaya kebakaran tetap patut diwaspadai utamanya saat para pemilik bangunan bepergian ke luar kota. Untuk itu, walikota meminta seluruh personel memberi perhatian lebih pada kawasan permukiman, pasar dan pertokoan.

“Respon cepat akan sangat menentukan terhadap penanganan kebakaran. Oleh karenanya saya minta segera lapor bila menjumpai potensi kebakaran di wilayah masing-masing,” kata mantan kepala Bappeko Surabaya ini.

Risma menambahkan, dalam berkoordinasi pihaknya memanfaatkan perangkat handie-talkie (HT). Dikatakan alumnus ITS ini, bahwa pola komunikasi semua laporan dikoordinasi oleh Bakesbangpol & Linmas Surabaya. “Termasuk PLN, kepolisian hingga aparat yang siaga di level RT dan RW. Semua satu koordinasi di linmas,” terangnya.

Bagi mereka yang menghabiskan masa liburan di luar kota, walikota menghimbau agar tetap mengutamakan keselamatan. “Tidak perlu kebut-kebutan. Jangan memaksakan diri di jalan. Utamakan selamat, toh tujuannya kan untuk silaturahmi,” pesan Risma.

Walikota juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi para personel yang terlibat dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 H dan libur panjang lebaran. “Sampaikan salam saya dan permohonan maaf bagi keluarga anda sebab demi kota ini anda harus merelakan waktu-waktu liburan bersama keluarga anda. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf,” pungkas Risma.

Mobil Pemkot Mulai Dikandangkan

Sementara itu, Rabu (15/7) sore, ratusan mobil pelat merah milik Pemkot Surabaya mulai dikandangkan. Kendaraan-kendaraan tersebut diparkir di bagian belakang balai kota, halaman gedung Graha Sawunggaling dan sepanjang Jalan Jimerto. Sehubungan dengan hal tersebut, kompleks balai kota dan Jl. Jimerto akan ditutup total.

Kabag Perlengkapan Pemkot Surabaya Noer Oemarijati mengatakan, pengumpulan kendaraan dinas tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Sekretaris Daerah Kota Surabaya nomor 024/3290/436.3.2/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Adapun bunyi surat edaran tersebut antara lain melarang penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi selama masa libur lebaran. Pengumpulan kendaraan dilaksanakan mulai Rabu (15/7) pukul 15.00 sampai 18.00. Kendati demikian, tidak semua mobil pelat merah wajib dikandangkan. Pengecualian berlaku bagi ambulans, mobil patroli maupun mobil operasional lainnya seperti bus atau kendaraan dinas perhubungan, truk satpol PP maupun linmas serta truk dinas kebersihan dan pertamanan.

Noer menambahkan, berdasar data Bagian Perlengkapan, total kendaraan yang wajib parkir di sekitar balai kota sejumlah 354 mobil. Selama libur lebaran, mobil-mobil tersebut akan dijaga selama 24 jam secara bergantian oleh petugas satpol PP, linmas, PMK dan bagian perlengkapan.

“Kendaraan dinas dapat diambil kembali pada Selasa, 21 Juli 2015 mulai pukul 09.00,” pungkasnya. (arf)

Rabu, 15 Juli 2015

Sinergi Kementrian PU-Pemkot Surabaya Bangun Box Culvert Banyu Urip Hingga Perbatasan Gresik

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meneruskan pembangunan box culvert di kawasan Banyu Urip hingga ke perbatasan Surabaya-Gresik, mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kementrian PU sepakat dengan Pemkot Surabaya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai sejak 2009 ini.

Menteri Pekerjaa Umum, Basuki Hadimuljanto ketika meninjau progress pembangunan box culvert Banyu Urip bersaa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, program pembangunan tersebut terbukti telah memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Menteri PU menyempatkan melihat program PU di Surabaya sebelum menghadiri acara di Sidoarjo.

“Beliau (wali kota) minta diteruskan karena memang saya melihat manfaatnya besar. Dulu waktu saya masih menjadi Dirjen SDA, kawasan di sini selalu banjir. Mudah-mudahan kita kita bisa lanjukan sampai ke Kali Lamong Gresik. Walaupun bertahap karena biaya nya besar,” tegas Menteri PU.

Menurut menteri kelahiran Surakarta ini, pembangunan box culvert yang dulunya merupakan irigasi Gunungsari tidak ada kendala semisal pembebasan lahan. Selama ini, untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkot Surabaya.  Kalaupun ada hambatan adalah soal anggaran.

“Untuk box culvert Banyu Urip tidak ada kendala, pembebasan lahan sudah beres. Tinggal perencanaan yang kita teruskan. Juga tinggal penganggaran. Mudah-mudahan Komisi V DPR RI bisa mendukung penganggarannya,” sambung menteri pemilik gelar Doktor (S3) Teknik Sipil bidang pengairan di Colorado State University, Amerika Serikat ini.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, untuk mempercepat pembangunan box culvert Banyu Urip hingga perbatasa Surabaya-Gresik, Pemkot Surabaya akan bergerak bersama dengan Kementrian PU sesuai tugas masing-masing. Menurut wali kota, pembangunan box culvert Banyu Urip menuju ke perbatasan Surabaya-Gresik, masih kurang sekitar lima (5) kilometer. Sejak dibangun mulai 2009 silam, pembangunan box Culvert di kawasan Banyu Urip sudah selesai sekitar 12 kilometer.

“Kurang sekitar lima kilometer ek arah Teluk Lamong. Untuk yang ke sana nantinya akan dibangun dua cell (jalur). Kita gerak sama-sama. Memang ini statusnya jalan nasional (pusat). Kita fokusnya pembebasan lahan,” tegas wali kota.

Mantan Kepala Badan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menjelaskan, box culvert Banyu Urip memiliki multi fungsi bagi masyarakat. Tidak hanya mampu berfungsi sebagai saluran drainase yang mencegah terjadinya banjir dan luapan air, tetapi juga mampu memecah kepadatan lalu lintas di sana.

“Jadi ini saluran irigasi yang menjadi drainase. Dulu, di kawasan ini, posisi sungai di atas dan digunakan untuk mengairi sawah. Ketika sungai penuh, air keluar ke rumah-rumah. Sekarang ini, selain sebagai saluran drainase juga berfungsi  sebagai jalan,” jelas wali kota.

Sebelum melakukan peninjauan ke box culvert Banyu Urip, Menteri PU bersama rombongan, bertemu dengan Wali Kota Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota di Balai Kota Surabaya. Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 30 menit tersebut, wali kota menyampaikan beberapa hal. Selain progress pembangunan box culvert di kawasan Banyu Urip, juga pentingnya akses jalan menuju Pelabuhan Teluk Lamong agar fungsinya bisa lebih maksimal serta usulan lebih mengoptimalkan Kali Brantas di Jagir untuk kebutuhan air baku. Termasuk juga pembahasan perihal Jalan Lingkar Luar Timur dan Barat.

“Selama ini pintu air Wonokromo ditutup untup IPAM Karang Pilang dan Ngagel. Kita mau tutup lagi di hilir Wonorejo. Kami minta dibuatkan pak menteri pintu air supaya air laut nggak masuk sehingga kita bisa membuat instalansi pengolahan air minum (IPAM) yang mengolah air nya untuk kebutuhan air baku. Sebab kalau tidak kita bisa kesulitan air baku karena debit air Brantas ketika kemarau kecil,” jelas wali kota.(arf)

Pangdam Jaya menghadiri Acara Sertijab Panglima TNI

KABARPROGRESIF.COM : (Jak Pusat) Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo, S.E., menghadiri Serah terima Jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI DR. Moeldoko kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang telah dilantik di Istana Negara beberapa hari lalu oleh Presiden Ir.Joko Widodo sesuai dengan Keppres Nomor 49/TNI/2015, Bertempat di Mabes TNI Cilangkap. Selasa (14/07).

Setelah hampir 2 Tahun Jenderal TNI DR.Moeldoko yang merupakan lulusan terbaik Akabri tahun 1981 ini menjabat sebagai Panglima TNI, menjelang masa Purna Baktinya Jabatan Panglima TNI Tersebut diserahterimakan Kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang merupakan Perwira lulusan Akabri 1982.

 Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat berpangkat Kolonel pernah berdinas di Jajaran Kodam Jaya dan menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri-1 PIK/Jayasakti, Asops Kasdam Jaya serta Danrindam Jaya.

 Lebih lanjut Jenderal TNI DR.Moeldoko berharap kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kelak nanti mampu terus meningkatkan profesionalitas prajurit dan kesejahteraan prajurit yang telah dengan susah payah ditingkatkan olehnya.

 "Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tulus terhadap Jenderal TNI DR.Moeldoko, atas pemikiran terhadap TNI yang lebih handal, profesional, serta modern dan semuanya itu modal untuk meningkatkan pertahanan negara" Tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo”.

 Upacara Sertijab Panglima TNI kali ini diikuti oleh 1664 Prajurit, TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta dipamerkan beberap Alutsista Baru milik TNI diantaranya 4 Unit Tank Scorpio, 4 Unit Kendaraan taktis Anoa milik TNI AD, 4 Unit Tank Amfibi milik Marinir serta beberapa Helikopter terbaru milik TNI AU. (arf)

Serahkan SK pengangkatan (CPNS), Wali kota inginkan para CPNS agar taati aturan.

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berarti harus siap menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, salah satunya adalah bersedia menjalankan tugas di mana saja. Hal tersebut diutarakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan pengarahan kepada ratusan penerima SK Calon PNS (CPNS) di Graha Sawunggaling, Selasa (14/7).

Walikota menyatakan, bahwa perjuangan menjadi CPNS adalah hal yang tidak mudah. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat. Ia meminta agar segenap CPNS untuk tetap menjaga amanah yang diberikan melalui jabatan ini, Salah satunya dengan mentaati aturan.

“menjadi seorang PNS merupakan sebuah kehormatan, karena dapat menolong orang lain. Seorang PNS jika bekerja dengan benar akan dapat menyelamatkan orang lain. Saya juga ingin, agar nantinya saudara sekalian dapat mentaati aturan, karena Pemkot kemarin telah memberhentikan sebanyak 14 PNS karena tidak disipilin dalam mentaati aturan,” imbuh walikota.

Permintaan walikota agar taat pada aturan yang berlaku, bukan tanpa dasar. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Diklat Henry Rachmanto turut menjelaskan tentang aturan bagi para calon Aparatur Sipil Negera (ASN) sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Henry Rachmanto merasa masalah yang sering timbul, umumnya berasal dari ketidakhadiran pegawai tanpa keterangan. Ia juga menambahkan, bahwa para PNS yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi dalam laporannya menyebutkan, diserahkan sebanyak 300 SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal tenaga honorer Kategori II (K II) tahap III, terdiri dari golongan I sebanyak 36 orang, golongan II sebanyak 125 orang, golongan III sebanyak 140 orang. Dengan jenis tenaga pendidikan sebanyak 148, tenaga kesehatan 7 dan tenaga teknis 145.

 “untuk tenaga pendidikan guru, tidak ditempatkan di tempat asal, namun akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. untuk tahap I dan II kemarin, telah diserahkan sebanyak 762 SK, jadi total 1078  tenaga honorer yang lulus, kini tinggal 16 yang masih dalam proses verifikasi,” imbuh Mia Santi Dewi.

Untuk menguatkan mental para CPNS, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turut menjelaskan pengalamannya menjadi seorang PNS,bahwa pernah ia dalam satu tahun dipindahkan sebanyak tiga kali. “Saya satu tahun pernah pindah sebanyak tiga kali, tapi saya tidak khawatir. Dengan begitu saya memiliki lebih banyak pengalaman dan banyak teman,” sambung walikota.

Acara ditutup dengan penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada Suwandi dari Dinas Perhubungan dan Tanti Meliana dari Puskesmas Ketabang. (arf)

Melekat Dihati Rakyat Koramil 04 Babelan Bekasi Bagikan Bingkisan

KABARPROGRESIF.COM : (Bekasi) Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H, Koramil 04/Babelan Kodim 0509/Kab Bekasi bersinergi dengan PT Tesco gelar  ramah  tamah dan peduli terhadap masyarakat dengan membagikan bingkisan lebaran kepada masyarakat di sekitar lingkungan PT Tesco di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kab Bekasi.

600 paket bingkisan diserahkan kepada masyarakat sekitar yang langsung diterima kepada yang berhak menerimanya.

Danramil 04 / Babelan Kapten Inf Sudiro didampingi Romi Santoso perwakilan  PT Tesco mengatakan, ini salah satu kepedulian dari pihak Perusahaan yang bertujuan menjalin tali silaturohim terhadap warga sekitar PT Tesco apalagi sekarang sudah mendekati hari raya idul fitri.” Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H Mohon maaf lahir dan Batin,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya dan pihak PT Tesco mengucapkan terima kasih atas terjalinnya komunikasi yang baik, saling menjaga keamanan ,ketertiban sehingga wilayahnya bisa kondusif.”Kami terimakasih,atas kerjasamanya. Selamat menjalankan ibadah puasa hingga akhir dan kita bisa merasakan berkah di bu,lan ramadhan ini,”ucapnya.

Salah satu warga sekitar Yanto mengucapkan terima kasih atas kepedulian pihak Koramil dan PT Tesco atas sumbangsih sehingga warga bisa ikut merasakan lebaran pada tahun ini.‎”Kami ucapkan terimakasih atas bingkisan yang diberikan PT Tesco. (arf)

'Otak' Trafiking Batam divonis 3 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Liem Gien Lan Nio alias Lena, satu dari tiga terdakwa kasus perdagangan manusia atau human trafiking divonis hukuman 3 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Matius.

Selain menjatuhkan hukuman badan, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ini juga menjatuhkan hukiman denda. Terdakwa yang tinggal di Jl Grudo Surabaya ini diwajibkan membayar denda sebesar Rp 120 juta. "Apabila tidak dibayar sesuai ketentuan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,"ucap Hakim Matius saat membacakan amar putusannya yang dibacakan diruang sidang tirta PN Surabaya, Selasa (14/7/2015).

Dalam amar putusannya, terdakwa berkulit putih ini dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia  No 21 tahun 2007  tentang trafiking atau perdagangan manusia.

Meski divonis sesuai dengan tuntutan Jaksa, Namun  terdakwa Liem Gien Lan Nio terlihat tak puas, terdakwa kembali meminta majelis hakim yang diketuai Matius untuk meringankan lagi hukumannya. Namun Hakim berkacamata ini meminta agar terdakwa melakukan upaya hukum banding."kalau memang tidak puas dengan putusan hakim, silahkan anda mengajukan banding,"ujar Hakim Matius menjawab permohonan terdakwa.


Tak legowo dengan jawaban hakim, terdakwa akhirnya menyatakan pikir-pikir. Senada juga dilontarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Feri Rahman dari Kejari Surabaya. "kami masih pikir-pikir,"ucap terdakwa dan Jaksa Feri secara bergantian.

Sementara, dalam persidangan terpisah, pasangan suami isteri (Pasutri) Wong Chem Ai  alias Wati dan Alexander Halim, terdakwa lain dalam kasus ini mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut keduanya dengan tuntutan 4 Tahun Penjara dan denda Rp 120 juta subsidair (3) bulan kurungan.

Pasutri ini dituntut lebih tinggi oleh jaksa, lantaran dianggap berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Dalam pembelaannya, pasutri yang tinggal di Villa Kepiting Lor juga mengaku tidak bersalah.

Seperti diketahui, kasus ini sempat mejadi perhatian Walikota Surabaya, Tri Risma Harini, Bahkan Risma telah membentuk satgas khusus yang dibentuk secara diam-diam

Bersama Polrestabes Surabaya, satgas melakukan operasi penyelamatan di Batam. Tiga gadis berhasil dibebaskan dari rumah karantina milik bos prostitusi. Mereka yakni  Desi, Yuni Marianti,  Padilah  dan Cindy. Lalu Operasi berlanjut di Surabaya dan berhasil menangkap ketiga terdakwa tersebut.

Perekrutan para korban ini bermula ketika terdakwa Wong Chen Ai  alias Wati mengenal Merry (DPO). Saat datang ke Surabaya pada awal November 2014 lalu, Merry menjanjijan bisa meminjami uang ke terdakwa Wong Chen sebesar Rp 50 juta dengan syarat membatu merry mencarikan perempuan untuk bekerja dirempat karaoke di Batam.

Kemudian terdakwa wong chen mengajak Merry bertemu terdakwa Liem Gien Lan Nio alias Lena , anak dari Liem Sui Lian (penuntutan dalam berkas terpisah)  yang merupakan kakak ipar terdakwa Wong chen Ai alias Wati Alias Ching Ai. Dengan diantar oleh terdakwa Alexander untuk membantu mencarikan perempuan guna bekerja ditempat karaoke di batam dengan komisi perorang satu juta rupiah. (Komang)