Konsep Underpass Satelit akan Terintegrasi dengan Angkutan Massal Kota

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengerjaan konstruksi underpass yang menghubungkan Jl. Mayjend Sungkono dan Jl. HR Muhammad resmi dimulai seiring prosesi peletakan batu pertama tepat di bundaran satelit pada Jumat (25/9). Pembangunan infrastruktur itu diharapkan makin memperlancar arus lalin di kawasan tersebut.

Underpass bundaran satelit rencananya dibangun sepanjang 473 meter dengan lebar 19 meter. Kemiringan jalan memanjang sebesar 3 persen. Jalan bawah tanah tersebut terdiri atas empat lajur dengan dua arah terpisah. Tinggi underpass yakni 5,5 meter. Terdapat tiga simpang sebidang untuk mengakomodir kendaraan berat yang tidak mampu melalui kemiringan 3 persen atau melebihi ketinggian 5,5 meter.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, sebenarnya pemkot telah mengalokasikan 65 miliar untuk proyek underpass ini. Studi kelayakan underpass sudah dilaksanakan sejak 2012. Namun, dalam perkembangannya ternyata proyek ini mendapat dukungan dari pengembang. Sampai akhirnya pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur berinisiatif membangun underpass. Dengan begitu, seluruh pembiayaan pembangunan underpass ditanggung oleh para pengembang.

“Dana dari APBD yang awalnya dialokasikan untuk membangun underpass bisa dialihkan ke program-program lain seperti pembangunan pedestrian dan saluran,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini-.

Dia melanjutkan, underpass nantinya akan diintegrasikan dengan jalur angkutan massal perkotaan berupa monorel. Moda transprotasi itu rencananya akan menghubungkan Surabaya barat dan timur. Selain itu, untuk proyek ini seminimal mungkin tidak memerlukan pembebasan lahan karena menggunakan ruang milik jalan (rumija).

Kendati posisi jalan lebih rendah, underpass dipastikan tidak akan tergenang air hujan. Pasalnya, di bawah underpass tersebut sudah terdapat saluran air. Tak hanya itu, nantinya satu unit rumah pompa akan dibangun tepat di sebelah underpass sebagai antisipasi bila curah hujan tinggi.

Dalam hal pembangunan proyek underpass, pihak pengembang dan pemkot akan bekerja sama dengan kesepakatan tugas masing-masing. Untuk pelaksanaan pembangunan beserta pendanaannya murni merupakan domain pengembang. Sementara pemkot akan membantu pemindahaan utilitas seperti pipa PDAM maupun kabel telkom demi kelancaran proyek. Selain itu, pemkot bersama kepolisian juga membantu rekayasa lalin selama pengerjaan underpass. Sebelumnya, pemkot telah memfasilitasi izin pembangunan underpass ke pemerintah pusat. Izin tersebut sudah turun dan kini proyek siap dikerjakan.

Risma optimistis proyek infrastruktur ini akan menjadi salah satu warisan yang kelak bisa dinikmati generasi di masa mendatang. Dia juga yakin suatu saat Surabaya mampu menjadi kota wisata arsitektur yang maju. “Mari kita persembahkan yang terbaik untuk anak-cucu kita,” ujar mantan kepala bappeko ini.

Ketua DPD REI Jatim Paulus Totok Lusida mengatakan, adapun alasan pengembang bersedia membantu pemkot membangun underpass adalah karena selama ini pengembang merasa dimudahkan dengan sistem perizinan baru di Surabaya. Dengan sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW), pengembang merasakan adanya suatu efisiensi. “Nah, efisiensi pengurusan perizinan inilah yang kita sumbangsihkan berupa underpass,” ungkapnya.

Paulus menyatakan sebanyak 20 hingga 30 pengembang akan bahu-membahu menuntaskan proyek underpass ini. Dia menargetkan proyek tersebut rampung dalam 1,5 hingga 2 tahun.

Read More

Bertemu Ratusan Ketua Yayasan, Dispendik Paparkan Program Pendidikan Ke Depan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam upaya untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, guna bersama membangun pendidikan di Kota Surabaya yang lebih maju. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, pagi tadi (23/9), menggelar sosialiasi program pendidikan bersama ratusan ketua yayasan pendidikan se-Kota Surabaya.

Bertempat di Gedung Wanita Candra Kencana, Kalibokor, acara yang dihadiri ratusan ketua yayasan pendidikan se-kota Surabaya, ini berguna untuk menjalin sinergitas antara pihak yayasan pendidikan dan Pemkot, terutama dalam memajukan sektor pendidikan di Kota Surabaya.

Kepala Dispendik, ikhsan, dalam sambutannya menyampaikan, ke depan, beberapa program pendidikan telah disiapkan dan berguna untuk meningkatkan mutu serta kualitas para guru. Dispendik sendiri tengah menyiapkan program Pemetaan dan Penguatan Kompetensi guru Surabaya (P2KGS). Nantinya, melalui hasil analisa, Dispendik akan mengeluarkan rekomendasi penguatan kompetensi bagi guru yang memiliki kekurangan di beberapa aspek.

“Alur kerja P2KGS diawali dengan penilaian diri sendiri dan pengerjaan soal, hasilnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dianalisa. Nantinya, peningkatan kompetensi tiap-tiap guru, akan sesuai dengan titik lemahnya, tapi tetap berlandaskan mapel yang diampu,” ujar Ikhsan.

P2KGS dilakukan secara online. Namun, pelatihan diberikan dengan tatap muka langsung bersama narasumber berkompeten yang telah ditunjuk oleh Dispendik. Pelatihan ini nantinya menggunakan dua model “in-on”, in pertama, dalam arti berupa pelatihan, dan on-nya mempraktikan hasil pelatihan di sekolah. Sementara, in kedua merupakan upaya pelatihan kembali untuk menutupi kekurangan saat praktik sesuai evaluasi, dan on-nya adalah pelaksanaan praktik kembali

Ikhsan menambahkan, dari pelatihan selama 32 jam, para guru akan mendapat 1 poin angka kredit, pembuatan resume kegiatan mendapatkan 2 poin angka kredit, pembuatan karya tulis dalam bentuk PTK mendapatkan 3 poin angka kredit, dan publikasi jurnal online Dispendik mendapat 3 poin angka kredit. “Jadi total ada Sembilan poin angka kredit yang diperoleh ketika mengikuti keseluruhan P2KGS,” imbuh Ikhsan.

Untuk merangsang minat para siswa agar menjadi seorang pembaca sepanjang hayat sekaligus mensukseskan program literasi, Ikhsan menghimbau kepada para ketua yayasan untuk dapat membantu mensosialisasikan baik kepada kepala sekolah, guru, dan siswa tentang program Tantangan Membaca Surabaya 2015. “Program ini telah berjalan hampir tiga bulan, kami berharap sampai akhir bulan Desember telah tercapai 1.000.000 pembaca buku,” ujar Ikhsan antusias.

Mengenai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016, mantan Kepala Bapemas dan KB tersebut mengutarakan Dispendik telah melakukan pendataan kepada sekolah-sekolah yang mengikuti UN CBT mulai dari tingkat SMP hingga SMA dan SMK.

Sementara, mengenai persyaratan  sekolah calon penyelenggara UNBK 2016, salah satunya adalah, tersedianya petugas laboratorium komputer (minimal 1 proktor dan 1 teknisi). Selanjutnya sekolah calon penyelenggara UNBK, wajib menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal), seperti penyediaan server utama dan cadangan dengan spesifikasi PC terbaru, UPS yang tahan hingga 15 menit, dan jumlah server mengikuti rasio 1 : 40 (1 server maksimal untuk 40 client).

Sedangkan untuk Client (pengguna), sekolah mempersiapkan PC atau Laptop dengan monitor minimal 12 inch, dan jumlah client mengikuti rasio 1:3 (1client untuk 3 peserta). Serta headphone untuk ujian listening bagi siswa SMA/MA dan SMK, dan yang tak kalah penting adalah tersedia jaringan internet dengan bandwidth minimal 1mbps.

Secara teknis sistem UNBK nanti akan berlangsung semi online. Dalam artian, mekanismenya server lokal mendownload paket soal (sinkronisasi), peserta tes mendaftar secara online dengan menggunakan akses internet sebelum hari H. Kemudian peserta tes mengakses tes secara offline ke server lokal. Hasil jawaban peserta dikirimkan secara online setelah tes berlangsung ke server pusat.

Raut sumingrah pun tampak dari wajah para ketua yayasan pendidikan, ketika Kepala Dispendik, Ikhsan, menjelsakan tentang informasi pencairan BOPDA periode bulan Juli – Desember 2015. Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat 5 pemberian hibah hanya boleh diberikan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan merujuk UU no. 16 Tahun 2001 junto 28/2004 yayasan/lembaga dinyatakan berbadan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari menteri.

Menyikapi hal tersebut Dispendik akan segera memfasilitasi percepatan pendaftaran dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dengan membuka layanan langsung di acara sosialisasi tersebut. “Nantinya yayasan ataupun lembaga yang telah melakukan verifikasi data sesegera mungkin untuk dibantu pengurusan SK ke Kemenkumham,” imbuh Ikhsan. (arf)

Read More