Lantamal VI Sambut Satgas Lattek Wira Jala Yudha VI/2017

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Satuan Tugas (Satgas) Latihan Praktek (Lattek) pelayaran gabungan Wira Jala Yudha VI/2017 yang dipimpin langsung Kolonel Laut (P) Yuusuf Setiawan selaku Direktur Latihan (Dirlat) tiba di Dermaga Bogasari Makassar, Sabtu (21/10/2017).

Satgas Lattek tersebut menumpangi KRI Surabaya - 591 yang dikomandani oleh Komandan KRI Surabaya-591 Letkol Laut (P) Heru Syamsul Hidayat, S.Si. 

Kedatangan Satgas ini, disambut dengan Merflu oleh personel Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) dan tampak juga para pejabat teras yaitu Para Asisten Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI), Kafasharkan Makassar, Serta Para Kadis/Kasatker Lantamal VI dan Danyonmarhanlan VI turut menyambut kedatangan para siswa tersebut di dermaga Bogasari.

Selama 4 hari di Makassar, mulai tanggal 21 s.d. 24  Oktober 2017, Satgas yang dipimpin langsung Dansatgas Letkol Laut (P) Wahyu Cahyono, S.T., M.M., ini akan  melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Pengenalan Fasilitas yang berada di Lantamal VI, Olahraga bersama, Penanaman Pohon, Promosi ke sekolah - sekolah SMA yang ada di Kota Makassar dan Malam Prajurit.

Lattek Pelayaran Wira Jala Yudha VI/2017 tersebut diikuti 553 siswa terdiri Siswa Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa)angkatan ke-24 TA.2017 dan  Siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) angkatan ke-37 gelombang 1 TA. 2017 yang tengah menempuh pendidikan di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal). (arf)

Read More

Sekber Golongan Karya Ingin UUD 1945 Sebagai Dasar Tatanan Pemerintahan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekretariat Bersama Golongan Karya mendorong kembalinya Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar tatanan pemerintahan. Pasalnya, menurut  salah satu Deklarator Sekretariat bersama Golongan Karya, lili Chodijah Wahid, Jumat (20/10), Kondisi bangsa saat ini memerlukan tindakan untuk kembali kepada cita-cita kemerdekaan bangsa.

“Karena hari ini sudah kembali kepada cita-cita kemerdekaan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, keprihatinannya, selepas Bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, saat ini justru masuk pada era penjajahan lain, yang wujudnya diantaranya 70 persen tanah di negara ini sudah dikuasai orang lain.

“Itu yang menjadi alasan kita mendirikan secretariat bersama Golongan Karya,” paparnya.

Adik kandung Gus Dur ini menyatakan, melihat kondisi bangsa saat ini, pihaknya khawatir pada generasi muda. Larena undang-undang hasil amandemen yang dijalankan saat ini jauh dari penyelesaian persoalan yang dihadapi bangsa.

“Di Pasal 33, dulu bumi, air dan sumber daya yang dikuasai untuk rakyat. Sekarang siapapun bisa memiliki,” tuturnya.

Lily Wahid menegaskan, jika kembali pada UUD 1945, maka otomatis tatanan pemerintahan juga ikut berubah, dimana MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang bisa menentukan nasib bangsa ke depan.

“Namun mekanismenya memang harus melalui parpol,” paparnya.

Sementara, Ketua umum Sekretariat bersama Golongan Karya, Zulkifli Eko Mei mengungkapkan, alasan pendirian Sekber Golongan Karya adalah untuk mengembalikan jati diri bangsa, yakni kembali ke Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat.

“Bukan seperti sekarang one man one vote seperti sekarang,” tuturnya.

Zulkifli mengatakan, politik saat ini bersifat transaksional, siapa yang memiliki uang bisa maju dalam pemilu. Sementara, mereka yang berkualitas, namun tak memiliki dana justru tak mempunyai kesempatan.

“Demokrasi pancasila gak seperti itu,” katanya.

Ia menegaskan, dengan Secretariat Bersama Gol;ongan Karya, pihaknya akan berupaya membangun kesadaran berbangsa bernegara guna mengembalikan jati diri bangsa yakni Pancasila.

“Kita akan bentuk wadah ini hingga ke daerah-daerah,” pungkasnya. (arf)

Read More