Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Jumat, 21 September 2018

KPK Anggap Adanya Korupsi Massal jika Anggota Dewan Tak Mau Berubah


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, korupsi massal yang melibatkan banyak anggota Dewan akan terus terulang jika tidak ada perubahan dalam diri para wakil rakyat.

Menurut Saut, sistem sebaik apapun tidak akan bisa mencegah jika tak ada niat dari masing-masing anggota dewan.

"DPRD harus jauh dari perilaku bagi-bagi itu. Selama masih ada perilaku bagi-bagi, mau pakai sistem apa saja akan ada kasus serupa di tempat lain," ujar Saut melalui pesan singkat, Jumat (21/9/2018).

Menurut Saut, KPK sebenarnya sudah melakukan pencegahan korupsi ke daerah-daerah. Salah satunya, KPK menyosialisasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di pemerintahan-pemerintahan daerah.

Namun, di beberapa daerah yang sudah dikunjungi KPK, justru terjadi praktik suap menyuap antara eksekutif dan legislatif.

Salah satunya, seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Jambi. Dalam fakta persidangan terhadap terdakwa Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, terungkap bahwa bidang pencegahan KPK sudah melakukan pendampingan di Provinsi Jambi.

Namun, anggota DPRD Jambi mengabaikan KPK.

Anggota DPRD terus meminta uang yang disebut sebagai uang "ketok palu" kepada pihak eksekutif.

Uang tersebut harus diberikan agar anggota DPRD memberikan persetujuan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi. (rio)

Danrem 083/Baladhika Jaya Sosialisasikan Pelaksanaan HUT TNI ke Masyarakat


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo, mulai mensosialisasikan rangkaian pelaksanaan HUT TNI ke-73, tahun ini.

Pelaksanaan HUT TNI, kata Danrem, akan mengelar Pameran Alutsista TNI 3 matra selama tiga hari dengan mengusung tema Profesionalisme TNI, Untuk Rakyat.

Ia menungkapkan, tak hanya pameran alat utama sistem pertahanan (alutsista) saja. Akan tetapi, gelaran HUT TNI di Malang Raya, rencananya juga akan menyajikan bela diri Yong Moo Do, serta demo udara gabungan, hingga terjun payung tiga matra TNI.

“Pameran itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban TNI kepada Rakyat. Nanti, kita akan tunjukkan ketrampilan prajurit TNI yang profesional kepada masyarakat,” kata Kolonel Bagus melalui dialog interaktifnya. Jumat, 21 September 2018.

“Pameran itu, di mulai tanggal 5-7 Oktober mendatang,” tambahnya.

Bahkan, melalui dialog interaktif di salah satu stasiun televise tersebut, Danrem juga mengimbau kepada seluruh prajurit, untuk tidak sekali-kali terlibat politik praktis dalam bentuk apapun.

Ia mengungkapkan, netralitas TNI, merupakan harga mati. TNI, kata Danrem, merupakan alat pertahanan negara, dan TNI merupakan milik rakyat. “TNI, milik rakyat. Bukan milik politik,” tegasnya.

Tak hanya dihadiri Kolonel Inf Suryadi Bagus Tayo saja. Berlangsungnya dialog interaktif tersebut, juga dihadiri oleh Dalanud Abdurrahman Saleh, Marsekal Pertama Andi Wijaya, serta Danlanal Malang, Kolonel Laut Nanang P. (andre)