Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Kuota 133 Rumah dari Kediri Dialihkan ke Sumenep

-


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sidang dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep mengungkap adanya pergeseran alokasi bantuan rumah dari Kota dan Kabupaten Kediri ke Sumenep. 

Pergeseran sebanyak 133 unit itu disampaikan Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, Sultan, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin 3 Agustus 2026.

Dalam keterangannya, Sultan menjelaskan pergeseran alokasi tersebut berkaitan dengan aspirasi Komisi V DPR RI. 

Menurut dia, pada Juli 2024, sebanyak 133 unit bantuan yang semula dialokasikan untuk Kota dan Kabupaten Kediri dipindahkan ke Kabupaten Sumenep.

"Total sebanyak 133 unit dari Kota dan Kabupaten Kediri yang bergeser ke Sumenep," kata Sultan saat sidang.

Sultan mengatakan, selain Sumenep, program BSPS juga sempat direncanakan untuk dialokasikan ke Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. 

Namun, ia menegaskan BP3KP Jawa IV hanya menjalankan tugas teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami hanya teknis saja," ujarnya.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 11 saksi, terdiri atas pejabat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pejabat BP3KP Jawa IV, kepala desa, serta pemilik toko bangunan.

Salah satu saksi, Direktur Rumah Swadaya Kementerian PKP M. Salahudin Rasyidi, menerangkan bahwa usulan Program BSPS di Kabupaten Sumenep berasal dari aspirasi sejumlah anggota DPR RI. 

Menurut dia, usulan tersebut diajukan oleh Sri Wahyuni, Iis Rosita Dewi, Anang Susanto, Sigit Sosiantomo, Suryadi Jaya Purnama, Torik Hidayat, Muhammad Iqbal, dan Said Abdullah.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Ari Her Sofiawanudin alias Bilowo, mantan tenaga ahli Anggota DPR RI Sri Wahyuni. Ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program BSPS Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan surat dakwaan, program BSPS di Kabupaten Sumenep memiliki pagu anggaran sebesar Rp109,8 miliar yang diperuntukkan bagi 5.490 penerima bantuan di 143 desa pada 24 kecamatan. 

Masing-masing penerima memperoleh bantuan senilai Rp20 juta untuk bahan bangunan dan upah tukang.

Namun, dalam pelaksanaannya diduga terjadi pengalihan kuota bantuan ke Kabupaten Sumenep yang disertai praktik pemotongan dana melalui kepala desa dan toko bangunan di sedikitnya 71 titik. 

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, dugaan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp26.876.402.300.

Atas perbuatannya, Ari didakwa dengan empat dakwaan alternatif yang mencakup tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, penerimaan hadiah terkait jabatan, serta gratifikasi. Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadilan Bebaskan Promotor EO Konser Artis DJ Dimitri Vegas dan Like Mike Dari Tudingan Penipuan

-
Gambar
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Promotor Event Organaiser (EO) konser Ervan Anugerah Asmoro, terdakwa kasus dugaan penipuan konser artis DJ dimitri vegas dan like mike akhirnya bebas dari tuntutan 1,5 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya. Oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto SH MH, kasus penipuan yang menjerat Ervan tersebut dinyatakan bukan perkara pidana. Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menerangkan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ervan tersebut tidak terdapat unsur penipuan sehingga dianggap bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, kasus yang menjerat Ervan merupakan hubungan hukum keperdataan. Atas dasar itulah, terdakwa Ervan diputus bebas dari tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Menanggapi hal itu ketiga kuasa hukum Ervan , DR. Ismu Gunadi W, SH. M.Hum, Dody Iswandono, SH. MH dan Nur Hadi, SH. MH, mengaku bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Er...
Baca selengkapnya

Bareskrim Ajukan Red Notice Pak Cik, Pemasok Sabu Jaringan The Doctor

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengajukan penerbitan red notice terhadap Lukmanul Hakim alias Pak Cik Hendra alias Pak Haji. Pak Cik diketahui berperan sebagai pengendali serta pemasok utama sabu dan etomidate di balik jaringan Andre 'The Doctor' di Indonesia. "Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso. dalam keterangannya, Rabu (20/5). Eko menerangkan Pak Cik merupakan warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang saat ini terdeteksi berada di Malaysia.  Namun, belakangan status kewarganegaraan sudah berpindah menjadi warga negara Saint Kitts and Nevis. "Lukmanul Hakim merupakan DPO BNN RI terkait perkara TPPU tindak pidana narkotika," ucap Eko. Eko mengungkapkan hasil analisa transaksi perbankan terhadap rekening jaringan sindikat na...
Baca selengkapnya

Lewat Aplikasi SIGNAL, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih Mudah

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Seiring dengan pesatnya transformasi digital, pelayanan publik kini dituntut untuk menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.  Bagi Anda pemilik kendaraan bermotor, membayar pajak kini tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di kantor Samsat. Melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan dapat diselesaikan langsung dari smartphone Anda. Apa Itu Aplikasi SIGNAL? Aplikasi SIGNAL adalah inovasi One Stop Service dari Korlantas Polri yang melayani pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Secara sistem, aplikasi ini sangat aman dan akurat karena mengintegrasikan tiga pangkalan data utama secara nasional: data kendaraan bermotor milik Polri, data induk kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan sistem informasi pajak kendara...
Baca selengkapnya