Dorong Minat Warga Ikuti Vaksinasi, Pemkot Gelar di Objek Wisata KBS

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama TNI-Polri terus memasifkan upaya percepatan vaksinasi Covid-19. 

Bahkan, untuk mendorong minat warga, pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memilih objek wisata sebagai lokasi penyelenggaraan vaksinasi.

Salah satu objek wisata yang menjadi serbuan vaksinasi massal yakni Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Dalam serbuan vaksinasi massal itu setidaknya ada 1500 kuota vaksin Sinovac dosis satu dan dua yang disiapkan untuk warga Surabaya.

"Salah satunya dilakukan di tempat ini (KBS). Ini (peserta) dari Kecamatan Wonokromo dan tiga kelurahan dilakukan di tempat ini," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di sela meninjau pelaksanaan vaksinasi di KBS, Senin (13/9).

Selain berlangsung di KBS, kata dia, vaksinasi massal juga serentak dilakukan di 130 kelurahan. 

Bahkan di hari yang sama, pelaksanaannya juga tersebar di 165 titik lokasi. 

"Ada juga mobil vaksin dari Polrestabes sekitar 22, serta kita juga akan sasar (door to door) ke bawah langsung," ujarnya.

Wali Kota Eri mengaku optimis, apabila semakin banyak lokasi vaksin, maka target capaian vaksinasi di Surabaya bisa lebih cepat. 

Apalagi, selama ini tenaga kesehatan (nakes) serta petugas vaksinator di Surabaya tak hanya berasal dari Dinkes, tapi juga didukung TNI dan Polri.

"Semakin banyak nakes, semakin banyak mobil vaksin kita jalankan sekarang, sehingga menuju vaksin 100 persen sudah bisa dipercepat. Sekarang sudah 98 persen dosis pertama, dan dosis kedua sudah 65 persen. Target kita harus 200 persen," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga berharap, herd immunity di wilayah aglomerasi (Surabaya, Gresik, Sidoarjo) bisa segera tercapai. 

Sebab, masyarakat di ketiga wilayah ini saling berhubungan dan tak bisa dipisahkan. 

"(Harapannya) aglomerasi ini bisa tercapai, sehingga Surabaya bisa mencapai level 1 atau zona hijau," katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menjelaskan, bahwa KBS dipilih sebagai salah satu tempat vaksinasi karena lokasinya yang strategis. 

Selain nyaman dan rindang, warga juga terlihat lebih antusias untuk datang. 

"Jadi sebenarnya tempat ini kan rindang, nyaman. Sehingga warga melaksanakannya (memilih) di tempat ini," tuturnya.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi di KBS, Wali Kota Eri pun berencana menggelar vaksinasi di objek wisata lain. 

Lokasi yang akan dipilih dipastikan memiliki ruang terbuka dan luas. Sehingga, sirkulasi udaranya bebas dan tidak menimbulkan kerumunan.

"Sebenarnya kami juga ingin melakukannya di tempat-tempat lain, tapi kalau di Jembatan Suroboyo kan panas, beda kayak di sini (KBS). Tapi ini antusias warganya (tinggi), nanti coba di tempat wisata lainnya seperti Kenjeran, mungkin akan kita kasih terop agar nyaman," pungkasnya.

Read More

Pendaftaran Direktur Utama PDAM Diperpanjang, Pansel: Bagi yang Merasa Dokumennya Belum Lengkap, Silahkan Dilengkapi!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya memperpanjang masa pendaftaran calon Direktur Utama PDAM, terhitung mulai tanggal 25 Agustus hingga 8 September 2021. 

Selama masa pendaftaran tahap 2 itu, Pansel meminta para calon yang sudah mendaftar, bisa melengkapi semua dokumen persyaratan, apabila merasa dokumennya belum lengkap.

“Jadi, para calon yang sudah mendaftar dan merasa dokumennya belum lengkap, silahkan dilengkapi sampai batas akhir tanggal 8 September 2021. Kami penting umumkan ini karena jangan sampai calon yang kompeten, gagal hanya karena tidak lengkap dokumen administrasinya,” tegas Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro saat jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Jumat (3/9).

Ia memastikan bahwa tahapan seleksi Direksi PDAM Surya Sembada itu terdiri dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir. 

Menurutnya, PDAM Surya Sembada itu masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan belum diubah menjadi Perumda dan Perseroda.

Makanya, semua persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi Anggota Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tetap mengaku pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perda 2 tahun 2009 sebagaimana diubah ke Perda 13 tahun 2014 tentang PDAM. 

“Jadi, PDAM Surya Sembada itu masih berbentuk PD, bukan Perumda dan Perseroda, makanya tetap mengacu pada Perda tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Pansel Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Wawan Aris Widodo menjelaskan bahwa proses seleksi dimulai dengan pendaftaran atau pengumpulan surat lamaran mulai tanggal 7-26 Juli 2021. 

Kemudian, pendaftaran itu diperpanjang mulai 27 Juli-16 Agustus 2021.

“Setelah perpanjangan tahap pertama berakhir, ternyata ada 52 pelamar, yang terdiri dari pelamar untuk jabatan Direktur Utama 7 orang, Direktur Operasional 12 orang, dan Direktur Pelayanan 33 orang,” kata Wawan saat jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya.

Menurut Wawan, karena masih ada posisi yang belum memenuhi harapan Pansel, yang mana Pansel ingin setiap posisi minimal ada 10 pelamar, maka dia pun berdiskusi dengan banyak pihak. 

Akhirnya, untuk memenuhi jumlah pelamar formasi jabatan Direktur Utama, maka Pansel memutuskan untuk memperpanjang pengumuman pendaftaran tahap kedua, mulai tanggal 25 Agustus hingga 8 September 2021.

“Jadi, perpanjangan pendaftaran tahap kedua ini khusus untuk pelamar Direktur Utama, tentu kami berharap dengan perpanjangan ini formasi jabatan Direktur Utama dapat terpenuhi. Karena kami khawatir pada tahap wawancara akhir nanti, hanya tinggal satu orang saja, sehingga kita tidak punya pembanding untuk menentukan yang profesional dan kompeten,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengumumkan kepada seluruh peserta atau pelamar yang masih merasa ada dokumennya yang belum lengkap, diharapkan untuk segera melengkapi. 

“Kami tunggu sampai tanggal 8 September 2021 pukul 16.00 WIB,” katanya.

Apabila sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan itu pelamar masih belum melengkapi kekurangan administrasinya, maka Pansel akan memproses dokumen yang sudah diterima sebelumnya. 

Artinya, jika sampai tanggal 8 September 2021 belum ada yang melengkapi kekurangan administrasinya, pihak Pansel akan melanjutkan proses seleksinya ke tahap seleksi administrasi.

“Nah, untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi itu, dapat dikirim kepada Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dengan alamat: Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya,” pungkasnya. 

Read More

Finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 Berikan Berbagai Produk Olahan Kepada Wali Kota Eri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Suasana berbeda terasa di ruang kerja Wali Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Jumat (3/9). Kali ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kedatangan tamu spesial, yakni empat finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 dari SDN Kaliasin 1 Surabaya. 

Mereka datang dengan membawa berbagai macam produk olahannya masing-masing.

Ada yang membawa sabun cuci tangan yang diolah dari minyak jelantah. Kemudian, ada yang membawa minuman dari bunga telang. 

Lalu, berbagai olahan makanan dan minuman dari jahe. Terakhir, salah satu finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 membawa produk olahan hasil budidaya jeruk kingkit berupa minuman dan salep.

Wali Kota Eri terlihat sangat penasaran dan tertarik dengan produk olahan yang mereka bawa. Ia pun mencicipi berbagai minuman dan makanan dari produk olahan tersebut. 

Saat mencicipi sebotol minuman olahan dari jeruk kingkit, tenggorokannya terasa segar.

Ternyata, minuman dari jeruk kingkit mempunyai khasiat untuk mengatasi tenggorokan gatal, batuk, dan melancarkan pencernaan. 

“Enak gak? Ternyata segar ya. Ini gara-gara minuman jeruk kingkit buatanmu tenggorokan saya terasa segar, ini enak,” ungkap Wali Kota Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mencicipi minuman yang diolah dari bunga telang. Ia terkejut, rupanya minuman itu terasa manis. 

Bahkan, ia juga mencoba langsung memakan bunga telang untuk membuktikan bahwa bunga tersebut dapat langsung dimakan dan mempunyai rasa manis. 

“Ini bunganya bisa langsung dimakan? Saya coba ya. Ternyata bunganya bisa dimakan, manis loh rasanya. Minumannya enak, manis juga,” ujarnya.

Wali Kota Eri berpesan kepada kepala SDN Kaliasin 1 Surabaya untuk terus mendampingi siswanya membudidayakan berbagai tumbuhan dan mengolah limbah dari minyak jelantah. 

Ia ingin, produk-produk olahan itu dapat diperjual belikan. Sehingga, hasil budidaya itu tidak berhenti dan akan terus berkelanjutan.

“Setelah budidaya ini produknya harus dijual. Jangan berhenti sampai disini. Ini tugas untuk kalian dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Jadi, tanaman apa yang dibudidayakan, khasiatnya apa, itu terus digerakkan,” pesannya. 

Ia juga menyampaikan kepada ke-empat finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 untuk terus menjadi contoh bagi orang banyak agar bisa menjadi pemimpin di masa depan. 

Oleh karena itu, ia mendorong anak-anak tersebut untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka. 

"Kalau terus menjadi contoh seperti ini, nantinya bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menggantikan saya nantinya. Belajar terus ya adek-adek,” imbuhnya.

Pada sempatan itu, Kepala SDN Kaliasin 1 Sastro mengatakan, setiap anak yang mengikuti program Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 memiliki satu pendamping. 

Selama masa pandemi Covid-19, pendampingan itu dilakukan secara hybrid, yakni daring dan luring.

“Kalau pembinaanya secara luring, kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Proyek ini sesuai dengan visi dan misi sekolah kami, yaitu berbudaya lingkungan dan peduli lingkungan,” kata Sastro.

Ia menjelaskan, proyek lingkungan itu sudah diimplementasikan di beberapa kampung binaan. 

Ia menyebut, dikarenakan pandemi Covid-19, produk olahan dari anak-anak itu dijual ke kampung binaan dan secara online. 

"Karena ini pandemic jadi kita tidak bisa menjual secara bebas. Biasanya itu kita jual di koperasi dan kantin sekolah,” jelasnya.

Salah satu finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 Syaqila menjelaskan, dari limbah minyak jelantah ia mampu merubahnya menjadi dua produk yang bernilai ekonomi. 

Produk olahan itu berupa sabun padat dan sabun cair. 

"Sabun cair ini fungsinya untuk mencuci tangan. Sementara itu, sabun padat dapat digunakan untuk mencuci serbet atau kain. Idenya dari berbagai sumber dan cara pengolahannya saya lihat di youtube,” jelasnya.

Sementara itu, siswa kelas 5 SDN Kaliasin 1 Nevan menyebut, ia mempunyai dua produk hasil olahan jeruk kingkit. 

Pertama, minuman kingkit serut timun (Kirutin), ia mengkombinasikan jeruk kingkit dengan serut timun, selasih, nata de coco, sirup melon, dan perasan lemon agar lebih segar. Kedua, salep dari buah jeruk kingkit. 

Menurutnya, salep buatannya itu dapat mengobati berbagai penyakit kulit.

“Berdasarkan testimoni dari warga-warga kampung binaan, salepnya dapat mengobati masalah panu, kutu air, gatal-gatal, dan jerawat. Salepnya ini merupakan resep dari uyut saya. Semoga produk-produk ini bisa bermanfaat bagi warga,” pungkasnya. 

Read More

Satpol PP Surabaya Segel Karaoke Berkedok Depok 136 Resto, 22 Permpuan Pemandu Lagu Diamankan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bertindak tegas dengan menyegel Depot 136 Resto di kawasan Jalan Kusuma Bangsa Kota Surabaya, Jum'at (3/9). 

Hal ini lantaran Depot 136 Resto telah melakukan pelanggaran dengan merubah fungsinya sebagai Rumah Hiburan Umum (RHU) atau karaoke.

Apalagi Kota Surabaya masih Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sehingga karaoke berkedok Depot 136 Resto tersebut ditutup sementara.

Dalam operasi yustisi tersebut, petugas tak hanya menyegel Depot 136 Resto tapi juga mengamankan 22 perempuan pemandu lagu (LC) beserta 11 orang pengunjung laki-laki.

Mereka kemudian digiring ke Kantor Satpol PP Surabaya untuk dilakukan pendataan dan sanksi administrasi.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum), Satpol PP Kota Surabaya, Saiful Iksan mengatakan, penyegelan ini dilakukan berkat informasi dari masyarakat adanya RHU yang masih beroperasi. Tanpa menunggu lama, petugas pun langsung bergerak cepat ke lokasi.

"Kita berangkat sama-sama setelah Salat Maghrib, sekitar pukul 18.30 WIB. Ada yang kasih tahu info kalau di sana masih buka. Langsung gerak cepat meluncur ke sana," kata Saiful di Kantor Satpol PP Surabaya, Jum'at (3/9) malam.

Ia juga mengungkapkan, bahwa RHU tersebut, tercatat sudah beberapa kali melanggar protokol kesehatan dan disegel. 

Tak hanya disegel, bahkan petugas juga mengenakan denda administrasi kepada pemilik atau pengelola.

"Ada denda juga, karena sudah beberapa kali melanggar. Saya sendiri yang menyegel dari awal sekian juta dan hari ini sekitar Rp5 juta dendanya, yaitu denda protokol kesehatan," tegasnya.

Saiful mengaku, bahwa petugas juga sempat terkelabuhi dengan penampilan depan RHU tersebut. 

Sebab, di depan pintu masuk, terdapat tulisan resto atau depot rumah makan. Namun, ketika naik ke lantai dua, ternyata digunakan untuk karaoke.

"Tulisannya depot, ternyata untuk minum dan karaoke. Tadi kita datang itu terus masuk seperti tertipu, karena lantai bawah itu parkiran motor. Yang dipakai (lantai) di atas, ada kerumunan juga," jelasnya.

Selain dilakukan pendataan, karyawan beserta pengunjung juga dilakukan pemeriksaan swab oleh Dinas Kesehatan. 

Mereka pun dikenakan denda protokol kesehatan masing-masing sebesar Rp150 ribu. Sementara untuk pengelola atau pemilik RHU, dikenakan denda Rp5 juta.

"Masih belum (diperbolehkan) buka RHU, tapi dia buka (beroperasi). Kedua untuk pengunjung melanggar prokes dengan kerumunan. Denda perorangan Rp150 ribu dan tempat usaha (RHU) Rp5 juta," sebutnya.

Pihaknya menegaskan, bakal terus intensif melakukan pengawasan dan penertiban RHU yang masih nekat beroperasi di tengah pelaksanaan PPKM Level 3. 

Dalam setiap operasi yustisi, pihaknya juga melibatkan jajaran samping.

"Kita rutin melaksanakan giat pengawasan RHU. Kita berikan sanksi pengunjung denda administrasi dan dilakukan swab.  Untuk LC (Lady Escort), dilakukan swab dan dilakukan pendataan untuk cek masuk MBR apa tidak," pungkasnya. 

Read More

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Keruk Endapan Lumpur di Saluran Box Culvert

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Demi mengantisipasi musim hujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur yang ada di saluran box culvert Surabaya Barat, tepatnya box culvert di  depan TPU Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, Rabu (3/9).

Awalnya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati mengecek langsung endapan lumpur di dalam box culvert tersebut. 

Karena ternyata memang banyak endapan lumpur, akhirnya dia pun meminta satgasnya untuk melakukan pengerukan di tempat tersebut. 

Sejumlah satgas pun akhirnya memasuki box culvert yang luas tersebut. Bahkan, salah satu alat berat untuk mendorong lumpur pun dimasukkan.

Saluran box culvert yang dari Babat Jerawat ke sisi barat memang lebih banyak endapan lumpur. Sebab, lumpur dari saluran yang belum selesai bergeser ke sisi timur.

“Jadi, box culvert yang sudah dikonversi itu kan sangat dalam, dan yang belum dikerjakan itu ada sekitar 2 kilometer, sehingga kalau hujan, lumpur yang berasal dari saluran 2 kilometer itu bergeser ke timur, makanya banyak endapan lumpur di Babat Jerawat,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati, Kamis (2/9).

Menurutnya, pada saat pengerukan di tempat ini, ia mengaku membuka box khusus untuk mobilisasi alat berat, karena pada saat itu ada alat berat yang dimasukkan ke dalam box culvert. 

“Setiap 200 meter di kontruksi box culvert itu, ada box yang atasnya bisa dibuka untuk mobilisasi alat berat, di situ kita bisa menurunkan alat berat untuk dimasukkan ke dalam,” katanya.

Makanya, ketika melihat pengerukan di tempat tersebut ada alat berat yang ada di bawah atau dimasukkan ke dalam box culvert. 

Alat ini berfungsi untuk mendorong endapan lumpur di dalam box culvert. 

“Jadi, lumpurnya didorong ke dekat box yang bisa dibuka itu, lalu alat berat yang ada di atas tinggal ambil dari tumpukan itu,” imbuhnya.

Ia juga memastikan bahwa panjang box culvert yang akan dikeruk itu sekitar 700 meter dari Babat Jerawat ke barat. 

Hasil dari pengerukan itu dibuang ke pembangunan tanggul di Sumberejo. 

“Dibung ke tempat terdekat aja, di tanggul Sumberejo,” kata dia.

Erna juga memastikan bahwa kondisi saluran di tempat ini berbeda pada saluran box culvert yang dari sisi Giliraya sampai Tandes. 

Di saluran ini, yang banyak adalah sampah, sehingga Dinas PU Bina Marga dan Pematusan bekerjasama dengan DKRTH untuk membersihkan sampah-sampah itu.

“Biasanya, sampah di saluran ini sampai 200 dumptruk yang kita angkut,” pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Terima 142 Sertifikat Hak Pakai dan 44 Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima sertifikat aset tanah dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surabaya I dan II. 

Sebanyak 142 Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 44 Peta Bidang Tanah (PBT) diterima oleh Pemkot Surabaya. 

Rinciannya, 66 SHP dari Kantah Surabaya I. Kemudian, 76 SHP dan 44 PBT dari Kantah Surabaya II.

Sertifikat itu diserahkan oleh Kepala Kantah Surabaya II, Lampri dan Kepala Kantah Surabaya II Kartono Agustiyanto.

Sertifikat itu diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Kamis (2/9).

Aset milik negara harus segera diamankan sebab, bagaimana pun  aset milik negara harus dikembalikan kepada negara apapun yang terjadi. 

“Alhamdulillah, ini membuat saya senang. Ini menunjukkan keinginan kita untuk mengamankan aset bisa segera terwujud,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (2/9).

Ia menjelaskan, jika semua tanah sudah diukur dan masuk dalam peta, maka hal itu akan memudahkan proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Selain itu, ia ingin peta milik BPN segera terkoneksi dengan peta milik Pemkot Surabaya.

“Kalau sudah terkoneksi, nanti pengurusan IMB itu tidak perlu lagi melakukan proses pengukuran. Akhirnya, proses izinnya bisa segera terselesaikan,” jelasnya.

Wali Kota Eri memastikan, Pemkot akan terus memberikan dukungan untuk BPN Surabaya agar dapat melaksanakan pelayanan yang cepat untuk masyarakat. 

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Kantah Surabaya I dan II.

“Semoga yang belum terselesaikan dan tertinggal  dapat segera terselesaikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada jajaran BPN Surabaya I dan II karena proses pengeluaran sertifikat di Kota Surabaya merupakan salah satu yang tercepat dan terbaik,” ujarnya.

Wali Kota Eri berharap, kerjasama antara pemkot dengan Kantah Surabaya I dan II dapat terus berlanjut. 

Ia yakin, pemkot bersama Kantah Surabaya I dan II dapat saling melengkapi satu sama lain. 

“Semoga sertifikat secara digital atau sertifikat elektronik bisa diwujudkan di Surabaya. Agar Surabaya bisa menjadi Surabaya Kota Lengkap. Insya Allah ini juga akan berdampak luar biasa bagi warga Surabaya,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantah Surabaya II, Lampri mengatakan, pihaknya menargetkan 1020 sertifikat aset pemkot. 

Berdasarkan data Kantah Surabaya I dan II, saat ini berkas yang sudah masuk sebanyak 923 bidang. Kemudian, 780 bidang yang sudah selesai proses peta bidang.

“Untuk yang masih dalam proses peta bidang itu ada sebanyak 213 bidang. Kemudian, 329 bidang  yang masih dalam proses Surat keputusan (SK) Kepala Kantah Kota Surabaya I dan II. Lalu, 217 bidang yang sudah selesai SK. Sementara itu, sebanyak 169 bidang yang sudah terbit sertifikat,” kata Lampri.

Lampri menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran sertifikat elektronik agar bisa segara diterapkan di Kota Pahlawan. 

Menurutnya, penggunaan sertifikat elektronik dapat mengurangi risiko sertifikat hilang, terbakar, dan sebagainya.

“Jadi, setelah sertifikat elektronik cukup Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengamankan. Untuk mendukung itu kami meminta bantuan dari Pemkot Surabaya agar seluruh daftar-daftar sertifikat segera disampaikan kepada kami,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk mewujudkan Surabaya Kota Lengkap. 

Artinya, seluruh bidang tanah di Kota Surabaya sudah diukur dan terpetakan. Ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. 

“Alhamdulillah, saat ini hampir 95 persen sudah terukur semua,” pungkasnya.

Read More

Dengar Keluh Kesah PKL, Wali Kota Eri: Pemkot Tidak Akan Sempurna Tanpa Keterlibatan Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya menerima audiensi perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) beserta aktivis, Kamis (2/9).

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekda Balai Kota Surabaya ini, bertujuan untuk mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami PKL karena dampak penerapan PPKM Level 3.

Hadir dalam audiensi itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi beserta Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Ada juga, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan dan Kepala Staf Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Erwin Rustiawan mewakili Komandan Korem.

Selain itu, hadir pula Dandim 0832/Surabaya Selatan, Kolonel Inf Budi Yuono, Dandim Tipe A 0831/Surabaya Timur, Kolonel Inf Agus Faridianto dan Dandim Tipe A 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

Dengan seksama, Forkopimda Surabaya ini mendengarkan langsung keluh kesah aktivis beserta perwakilan dari PKL. 

Pada intinya, mereka meminta agar ada penambahan jam operasional usaha di Surabaya. 

Di lain hal, mereka juga mengaku, bahwa masih ada PKL yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa terkait jam operasional usaha di Surabaya sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM. 

Artinya, kebijakan tersebut tak hanya berlaku di Kota Pahlawan melainkan juga di semua wilayah yang telah diatur dalam Inmendagri.

"Bahwa tidak ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Inmendagri. Semua kota melakukan yang sama. Insya allah semua aturan itu melekat sama," kata Wali Kota Eri.

Namun, Wali Kota Eri menyatakan, apabila masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi jam yang ditentukan, maka informasi itu bisa disampaikan ke petugas agar segera ditindaklanjuti. 

Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan PPKM di Surabaya ini tidak akan bisa berjalan sempurna.

"Karena itulah masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Karena Surabaya menjadi hebat bukan karena pemerintahannya, tapi masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Ketika saat ini ada yang masih buka (melebihi aturan) monggoh (silahkan) disampaikan," terangnya.

Sementara terkait sasaran penerima bansos, Wali Kota Eri menuturkan, bahwa saat ini pemkot telah meluncurkan aplikasi Usul Bansos yang dapat diakses di laman: https://usulbansos.surabaya.go.id/. 

Melalui aplikasi itu, warga bisa melaporkan diri sendiri atau tetangga yang memang belum menerima dan membutuhkan bansos.

"Kita bikin aplikasi usul bansos. Semua orang bisa mengusulkan. Karena kami pemerintah tidak akan pernah sempurna tanpa informasi dari masyarakatnya. Saya berharap njenengan (anda) ini menjadi ujung tombaknya. Karena laporan itu menjadikan bantuan sosial menjadi lebih sempurna," tuturnya.

Di waktu yang sama, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menjelaskan, bahwa TNI dan Polri mendukung sepenuhnya kebijakan pemkot dalam penerapan strategi penanganan Covid-19. 

Apalagi saat ini Surabaya telah berstatus zona kuning dan tentu harus dijaga atau diturunkan ke hijau.

"Ini pertama kali Surabaya zona kuning, artinya kebanggan yang harus kita jaga. Karena ini tidak mudah dan harus tetap kita jaga," kata Kapolres.

Karenanya, pihaknya juga meminta dukungan masyarakat, khususnya aktivis beserta perwakilan PKL yang hadir dalam audiensi itu agar turut serta membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19. 

Adanya pelonggaran ini, jangan sampai kemudian berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19.

"Karena itu kami mohon dukungan dari teman-teman. Kami akan terus mengantisipasi (kenaikan kasus) menjelang berakhirnya PPKM Level 3," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Erwin Rustiawan menambahkan, bahwa selama ini Forkopimda Surabaya rutin melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19. 

Meski begitu, dalam pelaksanaan di lapangan, tentu dibutuhkan dukungan dari masyarakatnya.

"Apa yang disampaikan Pak Wali Kota itu untuk kebaikan kita semuanya. Karena itu dalam pelaksanaan di lapangan mari kita sama-sama bekerja sama memberikan informasi. Karena kita sebagai manusia kan terbatas, pasti ada kekurangan. Yang jelas kami akan tindaklanjuti," kata Kolonel Inf Erwin Rustiawan.

Pada dasarnya, Kasrem menerangkan, bahwa kebijakan atau langkah yang diambil Wali Kota Surabaya ini untuk kebaikan masyarakat. Khususnya, Kota Surabaya sebagai barometernya Jawa Timur.

"Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas keamanan di Surabaya ini. Ya dari adik-adik inilah para aktivis yang mempunyai pemikiran-pemikiran maju untuk mengedepankan hukum, menjalankan kehidupan di masyarakat," pungkasnya. 

Read More

Kunjungi Kediaman Anak-anak Terdampak Covid-19, Wali Kota Eri Pastikan Hak Mereka Terpenuhi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Rini Indriyani dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya Antik Sugiharti, mengunjungi beberapa kediaman anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena Covid-19, Sabtu (21/8).

Kunjungan ini dilakukan Wali Kota Eri untuk memastikan langsung kondisi mereka pasca ditinggalkan orang tuanya. 

Harapannya, Pemerintah Kota (Pemkot) dapat memberikan intervensi yang sesuai untuk masa depan anak-anak tersebut.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri melihat langsung bagaimana kondisi dari anak-anak itu. Ia bersama Ketua Tim Penggerak PKK pun menyempatkan diri untuk mengobrol, dan memberikan semangat kepada anak-anak itu. 

Bahkan, ia juga memberikan bingkisan berupa jajanan, mainan, tas sekolah, dan alat tulis.

Saat berada di salah satu lokasi kunjungan, Wali Kota Eri beserta Rini Indriyani terlihat bercengkrama dan bermain dengan seorang anak berusia tiga tahun bernama Elen. 

Elen yang mendapatkan bingkisan berupa mainan pun sangat antusias memainkannya bersama Wali Kota Eri.

Menariknya, Elen mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sehingga saat bermain, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa inggris. 

Sebelum meninggalkan tempat, Wali Kota Eri pun memeluk anak itu dengan hangat.

Wali Kota Eri mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Surabaya, ada sekitar 1.400 keluarga yang meninggal karena Covid-19. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 600-an keluarga sudah disurvei DP5A. Sedangkan sisanya, hingga saat ini pemkot masih terus melakukan pendataan.

“Kita masih hitung berapa jumlah anaknya dari data 1.400 keluarga tadi. Dari situ kita bisa memetakan berapa yang masih SD, SMP, dan SMA,” kata Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya akan membangun asrama untuk ditempati oleh anak-anak itu. Di sana, pemkot dapat memantau perkembangan mereka. 

Selain itu, pemkot juga menjamin pendidikan mereka hingga jenjang Perguruan Tinggi. 

Baginya, anak-anak itu merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan, makanya pemkot akan berjuang untuk masa depan mereka.

“Mereka bisa tinggal di asrama jika mereka mau. Kita akan jamin pendidikannya meskipun mereka tidak tinggal di asrama. Tidak hanya pendidikan saja, tapi bagaimana mereka semua akan mempunyai keterampilan agar dapat bersaing nantinya,” terangnya.

Sementara itu, kepada warga yang belum disurvei pemkot, Wali Kota Eri berpesan agar mereka melaporkannya ke DP5A. 

Juga, bisa melalui Lurah maupun Camat di wilayahnya masing-masing untuk segera didata. 

“Kesejahteraan warga merupakan yang utama bagi saya. Sekarang waktunya Surabaya sejahtera,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri mengajak kepada seluruh warga Surabaya untuk meletakkan egoismenya dan bergotong-royong mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak itu.

“Inilah waktunya kita meletakkan egoisme kita, meletakkan jabatan kita, meletakkan kelompok kelompok kita, bagaimana kita bisa bahu membahu, bagaimana kita gotong royong untuk masa depan mereka,” imbuhnya.

Di waktu yang sama, Plt Kepala DP5A Surabaya, Antik Sugiharti menjelaskan, bahwa pemkot akan memastikan hak-hak anak-anak itu terpenuhi. Seperti, hak pendidikan, hak pengasuhan, dan hak kesehatan.

“Kita pastikan mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya kesehatannya juga, mereka harus mendapatkan intervensi kesehatan. Termasuk hak pengasuhan, seperti tadi yag disampaikan Pak Wali Kota, mereka harus ada keluarga yang bisa mengasuh, bisa melindungi, menjaga. Kalau tidak, maka pemkot akan memberikan tempat (asrama) yang bisa digunakan anak tersebut untuk tinggal,” kata Antik.

Ia mengatakan, jika ada warga Surabaya yang ingin membantu dan bahkan ingin menjadi orang tua asuh untuk anak-anak itu, mereka dapat langsung ke kantor DP5A, menghubungi call center 112. 

“Mereka juga bisa menghubungi hotline kami di nomor 08113345303,” pungkasnya.

Read More

SOP Ex Hi-Tech Mall Rampung, Ini Pedoman Kegiatan Harus Ditaati

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto menjelaskan, bahwa saat ini SOP protokol kesehatan kegiatan di Ex Hi-Tech Mall telah rampung. 

SOP tersebut, berdasarkan hasil asesmen BPB dan Linmas beserta Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya. 

"Jadi SOP Prokes untuk aktivitas kegiatan di dalam gedung Ex Hi-Tech Mall sudah rampung," kata Irvan Widyanto, Sabtu (21/8).

Di dalam SOP tersebut, mengatur beberapa pedoman aktivitas kegiatan di dalam gedung Ex Hi-Tech Mal. 

Baik itu untuk pengunjung, pemilik/pengelola/paguyuban pedagang, hingga karyawan. Salah satunya, mewajibkan setiap karyawan/pengunjung yang akan masuk ke area mal menunjukkan surat keterangan atau sertifikat vaksin.

"Apabila pengunjung/karyawan tidak dapat menunjukan surat keterangan/sertifikat vaksin, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam area mall," terangnya.

Di samping itu, Irvan mengungkapkan, bahwa dalam SOP itu juga telah diatur mengenai jumlah kapasitas orang yang berada di dalam gedung maksimal 25 persen. 

"Pemilik/Pengelola/Paguyuban Pedagang ex Hi-Tech Mall juga harus memberi tanda informasi mengenai jumlah kapasitas maksimal pengunjung pada pintu masuk," ujarnya.

Terlebih penting lagi, kata Irvan, Pemilik/Pengelola/Paguyuban Pedagang ex Hi-Tech Mall, harus mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan. 

Antara lain, dengan tetap menjaga jarak atau tidak bergerombol, memakai masker dan memanfaatkan sarana kebersihan.

"Pemilik/Pengelola/Paguyuban Pedagang ex Hi-Tech Mall mewajibkan seluruh pemilik gerai/stan produk makanan siap saji tersedia dalam bentuk kemasan. Dan, tidak diperkenankan untuk makan/minum di tempat/gerai/stan makanan tersebut," paparnya.

Tak hanya itu, Irvan menambahkan, bahwa Pemilik/Pengelola/Paguyuban Pedagang ex Hi-Tech Mall, juga wajib mengoptimalkan pembayaran secara non tunai. 

Karenanya, mereka juga wajib menyediakan nampan atau baki jika transaksi pembayaran dilakukan secara tunai.

"Jadi pemilik gerai atau stan juga wajib untuk menyediakan nampan, baki atau tempat sebagai sarana untuk serah terima uang pembayaran tunai di kasir," pungkasnya. 

Read More

Tak Ada Larangan, Pemkot Surabaya Izinkan Pedagang Ex Hi-Tech Mall Berjualan di Dalam Gedung Sesuai Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebelum adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengizinkan pedagang Ex Hi-Tech Mall melakukan transaksi penjualan di dalam gedung. 

Tentu dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan pembatasan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Kabid Pemanfaatan Bangunan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Taufik Siswanto mengatakan, saat ini ada sekitar 318 pedagang yang masih berjualan di Hitech Mall. 

Selama pandemi, para pedagang ini melakukan transaksi penjualan di dalam gedung dengan prokes ketat.

"Secara umum dari awal pandemi kita perbolehkan buka. Namun karena adanya PPKM, maka aktivitas transaksi penjualan di dalam gedung tidak diperbolehkan. Sehingga mereka kemudian melakukan penjualan secara online," kata Taufik, Sabtu (21/8).

Seiring berjalannya waktu, Taufik menyebut, pemerintah pusat kemudian memberikan relaksasi usaha dalam aturan PPKM itu. 

Para pedagang, khususnya yang ada di dalam mal atau pusat perbelanjaan, diizinkan melakukan transaksi penjualan di dalam gedung dengan prokes ketat menyesuaikan dalam aturan PPKM Level 4. 

"Sehingga kemudian harus ada Satgas Covid-19 mandiri dan SOP protokol kesehatan jika mall ingin buka," terangnya.

Oleh sebab itu, Taufik menyatakan, bahwa pemkot melalui Satgas Covid-19 Surabaya kemudian melakukan asesmen dan merumuskan SOP prokes kegiatan di Ex Hi-Tech Mall. 

SOP tersebut, sebagai pedoman bagi setiap pedagang, pengunjung maupun karyawan yang ingin melakukan aktivitas di dalam gedung.

"Intinya tidak ada larangan berdagang di dalam gedung Ex Hi-Tech Mall. Namun yang penting tidak menimbulkan kerumunan, sehingga kemudian dilakukan pengetatan," pungkasnya.

Read More

Catat! Pada Bulan Ini Pemkot Gelar Mutasi Besar-Besaran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemkot Surabaya rencananya akan melakukan perombakan sejumlah eselon di akhir tahun ini. Memulai proses sejak September, para pejabat ditargetkan akan dilantik pada Desember mendatang. 

"Mutasinya, bisa Desember. Untuk pengisiannya (dimulai) September besok," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sabtu (21/8). 

Perombakan tersebut menjadi kali pertama di masa pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu. 

Kepala daerah yang terpilih memang dilarang melakukan mutasi selama enam bulan setelah dilantik dan menjabat sebagai bupati atau wali kota.

Rencananya, mutasi akan dimulai pada September mendatang. Mekanismenya di antaranya lewat lelang jabatan (open bidding) berbasis kinerja. 

Ini diperuntukkan untuk posisi eselon II hingga eselon IV. 

"Jadi, kita lakukan tes. Mana yang sudah lulus open bidding," kata Wali Kota Eri. 

Bahkan daalam mutasi mendatang itu, Wali Kota Eri menyatakan tidak ada istilah kolusi dan nepotisme.

"Nanti tidak ada istilah kedekatan dengan si A, si B, atau yang lainnya," tegasnya. 

Nantinya, proses pengisian akan melalui assesmen. Wali Kota Eri telah memiliki sejumlah kriteria pejabat yang menurutnya layak dipilih. 

Di antaranya memiliki nilai leadership, inovasi, hingga kemampuan dalam mengambil keputusan. Leadership didasarkan pada kemampuan mengorganisir bawahan. 

Inovasi didasarkan pada ide dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kemampuan mengambil keputusan juga penting terutama untuk yang bersifat mendesak. 

"Siapa yang berguna untuk umat, siapa yang kerjanya cepet, silakan ambil. Namun, kalau tidak manfaat, tidak bisa menggerakkan ekonomi dengan cepat, maka tidak usah menjadi pejabat," tegasnya. 

Tolok ukur lainnya, calon pejabat ini juga harus bisa dekat dengan rakyat. "Sebab, pejabat harus bisa menjadi pelayan masyarakat, tak sekadar merasa paling hebat," katanya. 

Selain itu, pihaknya juga akan menjalankan evaluasi bagi pejabat yang sudah ada saat ini. Apabila kinerja tak sesuai dengan target, maka yang bersangkutan harus rela kehilangan posisi. 

Mekanisme ini disebut Wali Kota Eri sebagai swastanisasi birokrasi. Promosi hingga mutasi disesuaikan dengan kinerja selama menjabat sebelumnya. 

"Ibaratnya seorang manager, kalau target tidak tercapai ya diganti. Begitu halnya dengan pejabat di birokrasi. 

Kalau target tidak tercapai maka harus legowo untuk diganti," tegas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini. 

Perombakan posisi tersebut akan berjalan selatan perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Surabaya. 

DPRD bersama Pemkot pun telah mengesahkan Raperda Perubahan Atas Perda Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Senin (16/8/2021). 

Di dalam perubahan Perda tersebut menggabungkan sekaligus memecahkan sejumlah OPD. Rencananya, SOTK yang baru ini akan berjalan mulai 2022. 

"Yang sudah disahkan, tidak kita lakukan tahun ini. Tapi, kami akan melakukan di 2022. Kalau dilakukan tahun ini, pertanggungjawabannya menjadi susah," katanya. 

Pengesahan tersebut dilakukan saat ini karena Pemkot bersama DPRD juga harus mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tentu, RPJMD terkait erat dengan SOTK.

Sekalipun demikian, Wali Kota Eri memastikan bahwa perombakan jabatan tidak hanya pada organisasi yang mengalami penggabungan atau pemisahan saja. Namun, juga akan menjangkau struktur lain. 

"Misalnya, kalau yang SOTK ini ada 5, dikira yang nggak aman cuma 5 maka yang diganti mungkin cuma 5. Padahal, ini tidak begitu," katanya. 

"Bisa jadi yang diganti 20. Karena apa? InsyaAllah, (kami memilih) yang punya potensi, seperti kepala dinas, sekretaris, kabid, dan posisi lainnya lewat seleksi tadi," katanya.

Selain adanya peleburan, sejumlah OPD di Pemkot Surabaya memang tengah mengalami kekosongan jabatan. Saat ini, banyak di antaranya diisi oleh seorang Pelaksana tugas (Plt).

Read More

Kunjungi Sragen, Risma Sisir Ribuan Rekening Bansos Terblokir

KABARPROGRESIF.COM: (Sragen) Ribuan rekening peserta program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Sragen, Jateng terblokir. Akibatnya, warga miskin penerimanya tak bisa menikmati bantuan dari pemerintah tersebut.

Mendapati hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharani melakukan kroscek di lapangan dengan menghadirkan Dinas Sosial, pendamping PKH, serta perbankan penyalur bansos pemerintah. Instansi terkait diminta menyisir rekening terblokir kemudian membukanya.

"Data dari Kemensos sebanyak 1.829 KPM (keluarga penerima manfaat) belum tersalurkan PKH nya. Ternyata data itu berbeda dari bank. Yakni 1.868 rekening KPM terblokir," kata Risma, sapaannya kepada wartawan usai rakor pelaksanaan program di Sragen, Jumat (20/8).

Berbagai faktor memicu problem itu seperti KPM belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan. Adapun alasan utamanya adalah rekening penerima bansos terblokir. 

Sistem perbankan akan memblokir secara otomatis rekening penerima bansos yang saldonya tidak diambil dalam dua bulan berturut-turut. 

Mengenai hal itu, Risma meminta jajaran perbankan membukanya. Namun perlu waktu karena kantor cabang bank di daerah membutuhkan persetujuan manajemen pusat.

Dalam rakor itu terungkap dana PKH macet sudah terjadi sejak tahap awal penyaluran PKH. 

Di Sragen, untuk tahap I, dari 35.508 keluarga sasaran, baru 35.421 KPM yang melakukan pencairan. Hal ini berarti masih ada 87 KPM yang belum mencairkan bansos PKH.

Read More

Sebulan Bisa Capai 863 Kilogram, Begini Cara Pemkot Tangani Sampah Rumah Tangga Masker

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menyiapkan langkah-langkah dan strategi khusus untuk menangani sampah rumah tangga masker yang saat ini penggunaannya meningkat di masa pandemi. 

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, sampah rumah tangga masker itu sebulan bisa mencapai 863,15 kg per bulannya.

Dalam tiga bulan terakhir ini, rata-rata jumlah sampah masker mencapai 863,15 kg per bulannya. Pembuangan sampah rumah tangga masker itu masuk ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS). 

“Sampah masker itu masuk ke semua TPS. Jadi jumlah rata-rata sampah masker itu per bulannya 863,15 kg,” kata Plt Kepala DKRTH Kota Surabaya Anna Fajriatin, Jumat (20/8).

Anna mengungkapkan, sampah masker menyumbang 43,85 persen dibandingkan dengan sampah spesifik lainnya, seperti sampah baterai bekas, sampah kaleng semprotan bekas, sampah lampu bekas, dan sampah elektro bekas. 

“Sampah masker menyumbangkan 43,85 persen. Lebih banyak dari sampah spesifik lainnya,” ungkapnya.

Anna menjelaskan, penanganan dan pengolahan sampah rumah tangga masker itu ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum akhirnya sampah masker itu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). 

Ketika sampah rumah tangga masker itu dibawa ke TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), petugas DKRTH akan memilah dan mengumpulkan sampah masker. 

Kemudian, hasil pemilahan dimasukan ke dalam wadah atau plastik container yang bertuliskan ‘Sampah spesifik Masker Bekas’.

“Setelah itu, kita akan timbang dan didata. Lalu, sampah masker itu melewati proses desinfeksi dengan cara direndam menggunakan sabun atau chlorine selama 15 menit,” jelasnya.

Ia memaparkan, setelah melewati proses desinfeksi, sampah masker itu dicacah dengan menggunakan gunting atau mesin pencacah khusus. 

Selanjutnya, sampah masker yang sudah didesinfeksi dan dipotong-potong diangkut ke TPA Benowo.

“Setelah direndam dan dipotong-potong, sampah masker itu kita angkut ke TPA Benowo. Di sana akan dilakukan proses lebih lanjut. Wadah penampungan dan lokasi pengolahan limbah kita sterilkan dengan cara penyemprotan desinfektan, ” paparnya.

Selanjutnya, limbah cairan hasil proses disenfeksi diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Anna menambahkan, proses penanganan sampah rumah tangga maskes sudah sesuai dengan aturan Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Nomor. SE3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

“Untuk proses penanganannya sendiri kita sudah sesuaikan dengan SE dari MenLHK,” terangnya.

Oleh karena itu, Anna juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah masker di sembarang tempat, seperti di jalanan, taman, dan saluran air. Sebab, pihaknya banyak menemukan sampah masker itu di sembarang tempat.

“Harapan kami pada saat akan membuang masker, maskernya sudah disobek terlebih dahulu biar tidak dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak lain,” pungkasnya. 

Read More

Pencairan Bansos Terlambat, Mensos Tri Risma Minta Pertanggungjawaban Perbankan

KABARPROGRESIF.COM: (Sragen) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pengecekan bantuan sosial di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri.

Kedatangan Mensos untuk mengklarifikasi adanya bantuan kepada ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan.

Mensos menggelar pertemuan dengan perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), Koordinator Pendamping PKH, Wakil Bupati pejabat eselon 1 Kemensos dan dari Bareskrim Polri.

“Ada laporan, ribuan penerima bantuan belum cair bantuannya. Ini kan bantuan untuk rakyat miskin ya. Saya perlu mendengarkan laporan beberapa pihak terkait dimana sebenarnya masalahnya,” kata Risma melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/8/2021).

Risma membuka forum klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan pencairan bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.

Dalam pertemuan ini, Risma meminta penjelasan BNI untuk menjelaskan mengapa dan apa sebabnya ribuan KPM PKH di Sragen, Wonogiri dan Surakarta belum menerima bantuan.

Mensos memberikan kesempatan kepada ketiga perwakilan Bank BNI untuk menjelaskan secara rinci, berapa jumlah KPM yang belum menerima bantuan dan apa sebabnya. 

Salah satu yang menjadi fokus diskusi hangat adalah KPM PKH Kabupaten Sragen.

Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April Mei Juni terdapat 37.225 KPM dimana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir.

Mendapatkan laporan ini, Mensos “mengejar” kepada perwakilan Bank BNI dan pendamping mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan.

“Saya minta tolong pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” kata Risma.

Permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT

Terkait dengan rekening yang terblokir, Risma meminta Bank BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Risma sempat menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga.

“Ini Risma.Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya,” kata Risma.

Kepada semua pihak yang terkait dengan penyaluran bansos, Risma meminta agar bekerja sungguh-sungguh dengan memudahkan kebutuhan KPM.

Kini Kementerian Sosial terus mematangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Termasuk didalamnya dengan melibatkan penggunaan teknologi digital.

Read More

Pemkot Surabaya Bakal Terapkan Vaksinasi Door to Door untuk Ibu Hamil

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menerapkan vaksinasi door to door kepada ibu hamil (bumil). 

Hal ini setelah pemkot melakukan vaksinasi massal dosis 1 kepada ibu hamil di Airlangga Convention Centre (ACC) Kampus C Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (19/8).

Vaksinasi massal ibu hamil di ACC Kampus C Unair, telah menyasar 800 jiwa dari total 1000 undangan. 

Ini dikarenakan beberapa di antaranya tidak hadir saat hari H pelaksanaan.

"Kemarin sasaran 1000, baru tercapai 800. Targetnya 1500 lagi, tapi belum ada vaksinnya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Jum'at (20/8).

Menurut Febria, ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu hamil tidak datang saat pelaksanaan vaksinasi massal di ACC Kampus C Unair Surabaya. 

Satu di antaranya adalah ibu hamil tersebut belum mendapat izin dari suaminya. 

"Belum dapat izin dari suami. Terus kemudian masih ragu-ragu," katanya.

Karena beberapa faktor tersebut, pihaknya menyatakan bakal melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. 

Ia berharap, seluruh ibu hamil di Surabaya yang telah ditetapkan menjadi sasaran, bersedia untuk di-vaksin Covid-19.

"Ini masih kita lakukan pendekatan, karena nanti bumil wajib melakukan vaksin seperti waktu kita mewajibkan mereka tes PCR," ungkap dia.

Bahkan untuk mendekatkan layanan, pihaknya berencana menerapkan vaksinasi door to door. 

Atau, mendatangi langsung ke rumah-rumah ibu hamil seperti yang telah dilakukan sebelumnya kepada lansia dan disabilitas.

"Ya, ketika mereka tidak bisa (datang). Seperti kita lakukan pada lansia, disabilitas, kita lakukan door to door. Kalau mereka masih belum berkenan ya kita datangi," terangnya.

Feny menerangkan, bahwa siapapun bisa tertular Covid-19, termasuk pula ibu hamil. 

Karenanya, vaksinasi ini dinilainya penting untuk menumbuhkan herd immunity bagi ibu hamil. Apalagi, bumil juga tergolong rentan tertular Covid-19.

"Siapa saja bisa tertular. Kalau bumil kan rentan, mudah tertular. Jadi di Surabaya penularannya bukan lagi kluster-kluster, tapi sudah komunitas," paparnya.

Ia menambahkan, bahwa usia kehamilan yang aman divaksin setelah melewati 3 bulan pertama. Atau, setelah melewati trimester pertama. 

Pihaknya memastikan, vaksinasi kepada bumil tidak membahayakan bagi janin atau calon bayi. 

"Kita utamakan yang risiko tinggi, usia 35-40 tahun. Yang punya komorbid (tidak akut dan terkontrol) itu juga. Janinnya jadi kuat," pungkasnya.

Read More

Parah! Banner Ucapan HUT RI di Sidoarjo Salah Ketik

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Tulisan dalam banner ucapan HUT ke-76 RI yang terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang Jalan Ahmad Yani di Sidoarjo, Jawa Timur terlihat salah tulisan.

Dalam banner diperkirakan berukuran 3×6 meter bertuliskan ’76 Dirgahayu Republik Indoneisa. Indonesia Tangguh. Indonesia Tumbuh’. Kalimat ‘Indoneisa’ seharusnya tertulis Indonesia.

Banner itu pun terpajang rapih di Jalan A Yani dari arah Surabaya ke Malang. Banner berwarna dasar merah dengan tulisan warna putih terlihat jelas dari kejauhan.

Diduga benner itu dibuat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sidoarjo Tahun 2021. Pasalnya, di pojok kanan atas terdapat logo Pemkab Sidoarjo disertai foto pejabat forkopimda.

Dalam foto itu terpampang Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Arief Zahrulyani, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo H. Moh Muchlis dan Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman.

Berikutnya Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali, Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf, M Iswan Nusi serta Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo W Bintaro.

Salah satu warga, Reza (62) mengaku tidak tahu kapan banner tersebut terpasang. Dia mengaku sejak pagi benner itu terlihat terpasang.

“Tidak tahu kapan banner itu dipasang, saya mulai tadi pagi mangkal di sini sudah terpasang,” kata Reza saat di bawah JPO, Rabu (11/8).

Warga lainnya, Yudi (34) mengatakan, banner salah cetak itu fatal. Seharusnya sebelum dicetak dari desain harus melalui pemeriksaan beberapa tahap. Sehingga bisa meminimalisir kesalahan.

“Itu kesalahan fatal, karena sebelum dipasang harus diteliti apakah benar banner tersebut,” jelas Yudi.

Read More

Wawali Armuji Tinjau Normalisasi Sungai Kalimas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meninjau normalisasi Sungai Kalimas yang sampai saat ini masih terus dilakukan pengerukan, Kamis (12/8). 

Saat meninjau itu, ia naik perahu dari dermaga Taman Ekspresi menuju sisi barat hingga ke Peneleh.

Saat itu, ia juga melihat beberapa gundukan sedimen yang memang sengaja ditumpuk untuk selanjutnya diangkut menggunakan dump truk. 

Ia juga sempat melihat langsung alat berat yang digunakan untuk mengeruk sedimen di Kalimas itu.  

Seusai meninjau sungai, Wawali Armuji mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan normalisasi Sungai Kalimas untuk mengantisipasi musim hujan. 

Sebab, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau itu akan terjadi pada bulan Oktober 2021, sehingga pengerukan itu terus dilakukan.

“Sampai saat ini sudah ada sekitar 10 ribu meter kubik yang sudah diambil, dan ini terus dilakukan,” kata Wawali Armuji dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim.

Ia juga menjelaskan bahwa pengerukan sedimen itu sangat penting untuk normalisasi arus lalu lintas air. 

Dengan dikeruk itu, maka lalu lintas air bisa semakin lancar dan ini juga untuk mencegah genangan yang ada di Surabaya.

“Apalagi ini sungai satu-satunya yang ada di tengah kota, jadi harus dinormalisasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wawali Armuji juga mengimbau kepada warga yang ada di pinggir Sungai Kalimas untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebab, itu akan menghambat arus lalu lintas air.

“Tolong jangan membuang sampah ke sungai, supaya tidak kebiasaan dan supaya lalu lintas air bisa lancar, tidak tersendat oleh sampah,” pungkasnya.

Read More

Pernah Divaksin Dosis Pertama Sinovac di G10N Surabaya, Ini Syarat Lainnya Bagi Pelajar SMP untuk Vaksinasi Tahap Kedua

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 terutama untuk tahap kedua.

Serbuan vaksinasi massal Sinovac tahap kedua yang digelar Pemkot Surabaya Kamis (12/8) besok menyasar bagi para pelajar SMP di Islamic Center Surabaya, Kamis (12/8) besok.

Nah, untuk mengikuti vaksinasi dosis kedua ini, peserta wajib untuk menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama Sinovac yang dilakukan di Gelora 10 Nopember (G10N) Surabaya.

Selain itu, peserta juga harus membawa fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atau fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta membawa alat tulis sendiri.

“Syaratnya harus pelajar yang menerima vaksin Sinovac di G10N, membawa fotokopi KK atau KIA. Kalau yang sudah punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa membawa fotokopi KTP. Jangan lupa membawa alat tulis sendiri,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, Rabu (11/8).

Supomo mengimbau kepada wali murid yang belum menerima undangan vaksinasi dosis kedua di Islamic Center Surabaya untuk tidak khawatir. 

Sebab, pelaksanaan vaksinasi akan terus dilakukan oleh pemkot secara bertahap.

“Yang belum nanti menyusul, vaksinasi dilakukan secara bertahap sembari menunggu ketersediaan vaksin,” pungkasnya.

Serbuan vaksinasi Sinovac kedua untuk pelajar SMP yang akan berlangsung di Islamic Center Surabaya berlangsung satu hari, yakni Kamis (12/8) mulai pukul 07.00 WIB. 

Dalam vaksinasi ini, Pemkot Surabaya menargetkan sekitar 5.700 pelajar mendapatkan vaksin dosis kedua Sinovac.

Serbuan vaksinasi Sinovac kedua merupakan bagian dari akselerasi atau percepatan vaksinasi Covid-19 yang digelar Pemkot Surabaya bersama TNI dan Polri serentak di 67 titik lokasi yang tersebar di 31 wilayah kecamatan Surabaya. 

Read More

Besok, Vaksinasi Dosis Kedua untuk Pelajar SMP di Surabaya Digelar, Ini Lokasinya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serbuan vaksinasi massal Sinovac tahap kedua yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Kamis (12/8) besok tak hanya menyasar bagi warga Surabaya yang sudah berusia dewasa.

Namun kali ini juga digelar untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan lokasinya akan dipusatkan di Islamic Center Surabaya.

Untuk mendapatkan vaksinasi massal dosis kedua Sinovac ini diperuntukkan bagi pelajar SMP yang sebelumnya sudah menerima vaksin dosis pertama di Gelora 10 November (G10N). 

“Itu untuk pelajar SMP yang sebelumnya sudah disuntik dosis pertama di G10N,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita, Rabu (11/8).

Feny sapaan akrabnya menyatakan, pelaksanaan vaksinasi Sinovac kedua bagi pelajar SMP ini hanya berlangsung satu hari, yakni Kamis (12/8) mulai pukul 07.00 WIB. 

Dalam vaksinasi ini, pemkot menargetkan sekitar 5.700 pelajar mendapatkan vaksin dosis kedua Sinovac.

“Target kita sekitar 5.700 pelajar ya. Vaksinasi dimulai pukul tujuh pagi sampai dengan selesai,” tuturnya.

Feny menjelaskan, vaksinasi ini hanya diperuntukkan bagi pelajar yang sudah mendapatkan undangan dari Pemkot Surabaya. 

Mekanisme ini diterapkan untuk menghindari timbulnya kerumunan saat pelaksanaan. 

Oleh karena itu, ia berpesan kepada wali murid yang belum menerima undangan agar tidak datang ke lokasi vaksinasi. 

Sebab, pemkot tidak akan melayani pelajar yang tidak menerima undangan.

“Iya, untuk undangan saja. Mereka sudah dihubungi oleh pemkot untuk hadir besok, jamnya juga sudah diatur biar tidak menimbukan kerumunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk memperlancar proses vaksinasi, pihaknya sudah menyiapkan 12 tim yang bertugas di Islamic Center Surabaya. 

Setiap tim ini terdiri dari empat tenaga kesehatan, yakni satu orang petugas skrining, satu orang vaksinator, satu orang asisten vaksinator, dan satu orang tenaga administrasi.

“Kita siapkan 12 tim di sana (Islamic Center). Berdasarkan pengalaman kita, satu tim ini mampu menangani hingga 500 peserta vaksin,” pungkasnya.

Read More

Ini Lokasi Vaksinasi Massal Dosis 2 di Surabaya yang Digelar Besok

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serbuan vaksinasi massal secara serentak di 67 titik lokasi yang tersebar di 31 wilayah kecamatan Surabaya akan dilakukan bersama TNI dan Polri.

Serbuan vaksinasi massal dosis 2 sinovac ini digelar secara serentak selama tiga hari berturut-turut mulai tanggal 12 - 14 Agustus 2021.

Sedangkan untuk waktunya akan dimulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.

"Lokasinya, berada di Lapangan Thor, Islamic Center Surabaya dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan se-Surabaya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Rabu (11/8).

Feny sapaan lekatnya menambahkan dalam vaksinasi massal ini Pemkot Surabaya menyiapkan seluruh jajaran tenaga kesehatan (nakes).

Hal yang sama juga dilakukan dari pihak TNI, Polri. Bahkan para relawan hingga perguruan tinggi juga dilibatkan dalam kegiatan ini.

"Jumlah (dosis) per lokasi itu bervariasi, ada yang 2000 ada yang 3000 dosis. Untuk pesertanya itu yang sebelumnya mengikuti vaksinasi di G10N dan seluruh Faskes yang ada di Surabaya," ungkapnya.

Dalam sehari, pihaknya menargetkan, vaksinasi ini menyasar kepada 65 ribu jiwa. Tentunya peserta vaksin yang datang ini sebelumnya telah menerima undangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

"Jadi sekitar 65 ribuan (dosis) khusus untuk besok. Pelaksanaannya ini tiga hari, jadi total ada 218.610 dosis yang disiapkan. Karena tiap hari kan berbeda juga (dosis)," pungkasnya. 

Read More