KPU Surabaya Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan dan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024. 

Adapun metode atau mekanisme dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024, dilakukan dengan cara seleksi terbuka.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pendaftaran pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 sendiri, akan dimulai hari, Selasa (23/4/2024). 

Pendaftaran berlangsung selama 5 hari ke depan, melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan untuk PPK Pemilu 2024 sudah selesai masa tugasnya. 

Selanjutnya, dalam menghadapi Pemilih Serentak 2024 dibutuhkan pembentukan kembali untuk badan adhoc beruapa PPK yang berkedudukan di Kecamatan. 

“Nah, sesuai dengan aturan yang sudah turun dari KPU RI dengan keputusan akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Kurang lebih sama dengan saat pembentukan PPK Pemilu 2024.” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Subairi menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak 2024 melaluai website dan seluruh akun media sosial. 

Dia berharap, agar seluruh masyarakat bisa mengakses secara langsung, termasuk memberi tahu pada yang lain kalau sudah memasuki tahapan pendaftaran pengumuman.

Pihaknya juga mengundang seluruh masyarakat Kota Surabaya, yang memenuhi syarat dan persyaratan untuk mendaftarkan diri. 

Berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024. Terlebih, pendaftaran sangat mudah dengan cara mengakses dan mengisi melalui aplikasi SIAKBA. 

“Kami berharap semua masyarakat bisa terlibat aktif, mendaftarkan diri dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya,” terangnya.

Subairi menambahkan, selain melakukan tahapan pengumuman. 

Juga ada tahapan seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT, dalam rangka untuk memperoleh dan menjaring PPK yang berkualitas. 

Nantinya, juga akan mengundang pada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon PPK yang mengikuti tahapan seleksi pembentukan. 

“Untuk penetapan dan pelantikan PPK Pemilihan Serentak 2025, sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan pertengahan Mei 2024,”pungkas Subairi mantan wartawan ini. 

Read More

Raih Skor Tertinggi, Kota Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi dari Kemendagri di Hari Otoda 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima dua penghargaan sekaligus pada saat Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). 

Awalnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

Setelah upacara, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Pasalnya, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. 

Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, lalu Kota Makasar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro, dan Kota Denpasar. 

Selain pemerintah kota, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi dan juga 14 kabupaten di Indonesia. 

Total ada 29 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. 

Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harap Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” pungkasnya.

Read More

Komisi E DPRD Jatim Anggap Pembaruan Peralatan dan Kurikulum BLK Kediri Perlu Dilakukan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyatakan bahwa kebutuhan peremajaan peralatan modern yang diharapkan itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di  perusahaan perusahaan yang besar. 

“Jadi, tidak semua bisa update peralatan di BLK Kediri. Tetapi, setidaknya kita kombinasi atau dikolaborasi ada yang modern dan ada yang minimalis. Karena proses di BLK ini proses belajar, bukan proses menghasilkan,” ungkap politikus asal PDI Perjuangan dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Renny berpendapat bahwa pembaruan peralatan BLK tidak selalu merupakan solusi terbaik, terutama jika peralatan yang sudah ada masih dapat digunakan dengan baik. 

Menurut perempuan asal Kediri, yang paling penting yakni untuk mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengadaan peralatan baru. 

“Jika peralatan yang sudah ada masih dapat mendukung kegiatan pelatihan dengan baik, maka penggantian peralatan baru tidaklah diperlukan,” bunda Renny.

Bendahara DPD PDI-Perjuangan jatim ini justru menekankan pentingnya pada pembaruan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pelatihan, daripada hanya memperhatikan aspek peralatan fisik. 

“Pembaruan kurikulum dan pendekatan pelatihan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan keterampilan peserta pelatihan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Renny juga menyoroti urgensi untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kediri tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

“Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pelatihan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri,” bebernya.

Dengan demikian, pendekatan yang bijak dalam mengelola peralatan di BLK Kediri adalah dengan mengevaluasi kebutuhan aktual, memperbaiki peralatan yang ada jika diperlukan, dan fokus pada pembaruan kurikulum serta peningkatan kualitas pelatihan sebagai upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menegaskan bahwa komisinya siap mengawal, dan akan melakukan hearing dengan dinas mitra kerjanya untuk meningkatkan kualitas dari BLK. 

“Komisi E DPRD Jatim akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan di BLK Kediri,” pungkas politikus asal PKS.

Seperti diketahui, Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke BLK Kediri pada Senin 22 April - Rabu 24 April 2024 yang dipimpin oleh ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana dan sejumlah anggota komisi E DPRD Jatim lainnya. Langsung diterima Kepala UPT BPK Kediri, Wahyu Suryo.

Wahyu menyampaikan, para peserta pelatihan di BLK tersebut mengeluhkan penggunaan mesin-mesin yang dianggap usang dan tidak efisien karena sudah tak up date. 

Menurut Wahyu, beberapa peserta pelatihan kerap menyatakan bahwa mesin-mesin yang digunakan sering mengalami kerusakan dan tidak mendukung pembelajaran yang optimal. 

“Ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelatihan yang diberikan oleh balai kami,” ungkapnya.

Wahyu berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan kerja untuk bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai di dunia kerja. 

Di sisi lain, BLK Kediri juga terus bekerja sama dengan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi E atas perhatian dan dukungannya kepada BLK kediri. Dengan kunjungan ini dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan kami agar bermanfaat memberikan kemajuan di BLK Kediri,” jelasnya. 

Diakui Wahyu, peralatan atau mesin mesin di BLK Kediri belum ada peremajaan sejak tahun 2014 silam. 

“Meski demikian, kami terus berusaha agar bisa mengikuti perkembangan teknologi,” katanya.

Pihaknya mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pembaruan peralatan. 

Namun, Wahyu berkomitmen untuk mencari solusi agar pelatihan yang diselenggarakan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. 

Read More

DPRD mulai bahas bentuk badan hukum PDAM Surya Sembada

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi B DPRD Surabaya mulai membahas bentuk usaha PDAM Surya Sembada, lewat persiapan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Pembahasan tersebut berlangsung pada Rabu (24/04/2024).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah mengatakan, proses Reperda ini diharapkan lebih cepat sebelum pergantian periode baru DPRD Kota Surabaya atau maksimal dua bulan selesai.

"Pansus perubahan Raperda BUMD tentang Perumda atau Perseroda mana yang digunakan tentu ada pilihan yang terbaik," terangnya.

Sementara itu Anas Karno sebagai Ketua Pansus mengatakan, bentuk usaha PDAM Surya Sembada nantinya juga diminta  mempertimbangkan Perseroda (Perseroan Daerah) selain Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

"Dalam rapat pembahasan selanjutnya kita akan mengundang para ahli untuk memberikan masukan bentuk badan usaha yang pas untuk PDAM Surya Sembada," imbuhnya.

Karakteristik dan tujuan Perumda yang utama untuk pelayanan umum,namun tetep dapat memperoleh laba dari/atau keuntungan  (pasal 331 ayat 4 huruf C. UU no.23/2024.Jo.UU.no.9/2015. 

Sedangkan Perseroda yakni tujuan utama untuk mencari keuntungan (profit oriented), namun tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan umum (berdasarkan PSO: publik service obligation).

"PDAM merupakan salah satu BUMD yang penting bagi Pemkot Surabaya. Sehingga jangan sampai lepas dari Pemkot kedua model itu nanti kita pertimbangkan. Kita berharap putusan yang diambil nantinya pas dan tepat," jelas Anas.

Dirut PDAM Surya Sembada Arief Whisnu Cahyono mengatakan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 menyatakan, bahwa bentuk perusahaan daerah itu ada 2. Yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Kemudian diturunkan di PP 54 tahun 2017.

"Maka diberikan waktu 3 tahun untuk segera menyesuaikan. Karenanya kita juga harus segera melakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya," jelasnya.

Menurut Arief Whisnu Cahyono kalau bentuk badan hukumnya Perumda lebih mudah. Kepemilikan saham 100 persen oleh pemerintah kota. Kalau Perseroda dimungkinkan ada pihak lain yang bisa memiliki saham. 

"Jadi secara filosofi nantinya tidak berubah jadi hanya perubahan nama saja," jelasnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, Perseroda menjadi salah satu pilihan, karena PDAM dengan adanya perubahan ini, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dari segi pemenuhan infrastrukturnya. 

"Kalau ditanggung sendirikan berat jadi butuh peran serta masyarakat jadi dipertimbangkan perseroda untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan saham. Kalaupun Perseroda kepemilikan saham tetap ada di Pemkot sebanyak 61 persen. Atau pemilik saham mayoritas," terangnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan pihaknya bersama DPRD dan para stakeholder terkait, akan terus mematangkan pembahasan. Supaya keputusan yang diambil nanti tepat.

Read More

BPBD Jatim Mulai Petakan dan Mewaspadai Daerah Rawan Bencana Kekeringan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna mewaspadai musim kekeringan di Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jawa Timur mulai memetakan daerah bencana rawan kekeringan.

Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan lintas lini untuk melakukan kalkuasi kebutuhan air bersih.

Gator menjelaskan tahun lalu, kekeringan di Jatim melanda 23 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 232 kecamatan dan 699 desa/kelurahan mengalami kering kritis. 

"Kalau potensi kekeringan pastinya kami mengawasi beberapa wilayah. Kita berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk melakukan kalkuasi kebutuhan air bersih disaat musim kering," ungkap Gatot, Rabu (24/4/2024)

Dia menyebut Kekeringan musim kemarau bakal menjadi masalah serius apabila tidak ada langkah preventif. 

Oleh sebab itu BPBD Jatim maupun kabupaten/kota bakal memaksimalkan suplai air bersih. 

"Pastinya kita menyiapkan strateginya dengan cara deteksi dini wilayah yang rawan kekeringan," ujarnya.

Sementara itu analisis kebencanaan ahli muda Kasie kedaduratan Heru Wibowo salah satu kekeringan karena sumber air yang jauh dari pemukiman dan dropi  yang dilakukan bersifat sementara atau sebagai upaya percepatan. 

Masyarakat diimbau untuk ikut serta dalam upaya konservasi air serta mematuhi petunjuk dari pihak berwenang demi menjaga ketersediaan air bersih di wilayah mereka. 

Read More

Pertama dalam Sejarah, Halaman Balai Kota Surabaya Jadi Tempat Upacara Hari Otoda Nasional 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya akhirnya mengukir sejarah baru. Pasalnya, kali ini halaman Balai Kota Surabaya menjadi tempat pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII 2024. 

Upacara itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian, Kamis (25/4).

Meskipun rintik hujan menyertai upacara pagi itu, namun tak menyurutkan para petugas upacara, peserta upacara dan tamu undangan untuk terus melangsungkan upacara tersebut. 

Dalam upacara itu, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan atau tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024 kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia. 

Tanda kehormatan itu diberikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. 

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa ujung akhir dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan dengan tambahan kewenangan agar pemerintah daerah mampu mencari terobosan, agar mendapatkan pemasukan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“PAD yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan daerah masing-masing, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah masing-masing,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Oleh sebab itu, dalam momentum peringatan Hari Otoda 2024, dia mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan introspeksi, dan evaluasi guna meningkatkan inovasi dan terobosan lainnya. 

“Apalagi saat ini musim Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), maka penyusunan APBD yang benar, dan perencanaan yang benar itu akan menyumbang 70 persen keberhasilan otonomi daerah,” imbuhnya.

Di akhir, ia berharap agar seluruh pemerintah daerah terus melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD.

“Selamat untuk perayaan Hari Otonomi Daerah XXVIII 2024, bagi pemerintah daerah (pemda) ini adalah hari yang terbesar untuk jajaran pemda. Mari kita bekerja lebih baik, melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

Seusai upacara, Kemendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 29 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan pemerintah daerah yang berkinerja tinggi. 

Piagam penghargaan itu merupakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2022. 

Selanjutnya, acara itu ditutup dengan penampilan tari gandrung dari Kabupaten Banyuwangi dan disusul oleh penampilan dari Kota Surabaya yang mengusung tema “Surabaya Miniatur Indonesia”. 

Berbagai tarian itu mampu menghipnotis para peserta upacara dan tamu undangan. Mereka sangat menikmati berbagai penampilan itu.

Read More

Cegah Endemi Demam Berdarah, Bupati Ikfina Lakukan Fogging

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Guna mencegah endemi demam berdarah (DBD) di kawasan Bumi Majapahit, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto menggelar Fogging di Desa Sumbertanggul, Kecamatan Mojosari, Selasa (23/4/2024).

Pada momen itu Bupati Ikfina menjelaskan bahwa fogging dilaksanakan lantaran untuk kasus DBD di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. 

Diduga salah satu penyebabnya adalah siklus nyamuk yang meningkat akibat musim hujan berkepanjangan.

"Tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kasus DBD di Kabupaten Mojokerto, sebetulnya ini adalah siklus endemi yang setiap tahun sama, karena siklusnya akan naik di musim penghujan, apalagi di bulan Maret kemarin curah hujan masih sangat deras," Ungkapnya.

Endemi sendiri adalah penyakit yang menjangkit suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. 

Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Untuk di Indonesia, endemi yang kerap terjadi adalah malaria dan demam berdarah.

Bupati perempuan pertama di Mojokerto itu juga menambahkan jika langkah yang diambil oleh Pemkab Mojokerto tidak hanya terpaku pada fogging saja, mengingat fogging hanya efektif untuk membasmi nyamuk dewasa, sedangkan untuk membasmi jentik-jentik nyamuk dan telurnya, ia mengerahkan relawan Jumantik yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk memantau jentik nyamuk dari rumah ke rumah.

"Beberapa hari ini sudah dilakukan persiapan serentak untuk melakukan fogging untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, disisi yang lain Jumantiknya kita gerakkan supaya bisa melakukan upaya untuk pemberantasan nyamuk dalam kondisi telur ataupun jentik," jelasnya

Selanjutnya, orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu juga menerangkan bahwa langkah-langkah yang diambilnya adalah agar di Kabupaten Mojokerto tidak sampai terjadi kejadian luar biasa (KLB) endemi DBD.

"Dengan ini kita akan bisa mengantisipasi, ini adalah langkah riil supaya tidak terjadi KLB, karena sebetulnya kalau dibandingkan kota atau kabupaten yang lain, Kabupaten Mojokerto ini tidak termasuk angka yang tinggi," pungkasnya

Tampak yang turut hadir dan berkolaborasi dalam Fogging di desa Sumbertanggul adalah Perwakilan dari Polres Mojokerto beserta KODIM 0815 Mojokerto, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagai Inisiator, Camat beserta Forkopimca Mojosari, Kepala Desa Sumbertanggul dan para Relawan Jumantik.

Read More

Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani adalah sosok wanita tangguh dan hebat, yang menjadi Kartini di masa kini. 

Meskipun keseharian sibuk turun ke masyarakat mengurus berbagai hal, ia tak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan mendidik kedua anak, yakni Alfanana Puteri dan Rahmat Haidar Pasha. 

Rini mengaku, tak banyak waktu bersama dengan suami dan kedua anaknya, namun ia tak melepaskan kewajibannya begitu saja sebagai seorang ibu. 

Ia tetap mengutamakan komunikasi dengan suami dan anak-anaknya. 

Meskipun mengemban tugas berat mengurus balita stunting, gizi buruk, hingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surabaya, ia tetap memprioritaskan keluarga. 

“Dalam hidup itu juga harus punya prioritas ya, saya sudah sepakat sama Pak Wali bahwa prioritas saya adalah keluarga. Karena saya ini ada Ibu dari anak-anak saya dan istri dari Pak Wali sehingga saya harus bisa berbagi waktu," kata Rini, Kamis (25/4).

Rini mengatakan, sebelum berkegiatan di luar rumah, tak lupa menyiapkan berbagai hal yang diperlukan oleh Wali Kota Eri Cahyadi. 

Bahkan, ketika Wali Kota Eri akan pulang, dirinya pun harus tiba di rumah terlebih dahulu demi mendampingi suaminya.

“Ada komitmen itu ya, karena saya keluar dan pulang ke rumah juga atas izin suami. Jadi, kita punya komitmen seperti itu. Kecuali, memang ada acara yang saya harus pulang malam itu juga harus izin Bapak,” jelas Rini. 

Di tengah kesibukannya sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Surabaya, juga tak lupa menyempatkan waktu ketika akhir pekan bersama keluarga. 

Menurutnya, hanya di akhir pekanlah waktu yang pas untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. 

Karena di saat seperti itulah, menurutnya tepat untuk bertukar pikiran, saling curhat, bercerita, bahkan bercanda bersama satu sama lain. 

“Bahkan ketika kami sama-sama sibuk di jam kerja, juga menyempatkan waktu bertemu, kita cari waktu quality time. Kayak ada sedikit saja (waktu) makan siang begitu ada sela, saya janjian. Ayo Yah, kita usahakan makan bareng,” ujarnya. 

Di balik kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, ia juga mengemban tugas yang begitu berat mendampingi Wali Kota Eri Cahyadi untuk mensejahterakan keluarga, pemberdayaan perempuan dan anak, serta masyarakat di Surabaya. 

Ada banyak program yang sudah dilakukan olehnya dalam waktu hampir empat tahun terakhir, mulai dari memberikan makanan bergizi untuk balita stunting dan gizi buruk, menyiapkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), pemberdayaan UMKM, hingga transisi pendidikan dari PAUD ke SD yang menyenangkan.

Menurutnya, program yang dijalankan selama ini melalui PKK, Bunda Paud, GOW, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya tak lepas dari program-program yang dijalankan oleh wali kota. 

“Jadi banyak program, yang memang tentunya tidak lepas dari program yang Pak Wali canangkan. Kadang kita juga diskusi untuk program-program yang saling menunjang,” jelas istri Wali Kota Surabaya yang juga sebagai Ketua Dekranasda Surabaya ini.

Di momen Peringatan Hari Kartini kali ini, ia tak lupa menyampaikan pesan penting kepada seluruh wanita di Kota Surabaya. 

Meskipun memiliki kesibukan di luar rumah, jangan sampai lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri. 

Ia menambahkan, sebagai generasi penerus Kartini juga harus bisa seimbang membagi kesibukannya sebagai wanita karir dan menjadi seorang istri. 

Karena menurutnya Kartini yang hebat adalah Kartini yang bisa sukses di dunia dan akhirat.  

“Kita harus balance ya, mungkin ego harus turun, apapun yang kita capai yang kita raih, setinggi apapun itu, itu nggak akan berhasil dunia akhirat apabila tidak ada ridho dari suami. Karena Kartini itu adalah bagaimana bisa balance menjadi wanita hebat, istri, dan wanita karir yang sukses. Menurut saya adalah Kartini yang berhasil dunia akhirat adalah Kartini yang luar biasa,” pungkasnya.

Read More

Poliklinik II RSUD Dr.Soegiri Akan Bantu Realisasi Program Lamongan Sehat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, meresmikan operasional Poliklinik II Dr. Soegiri, Selasa (23/4) di Gedung KORPRI Lamongan. 

Selain bertujuan untuk memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat Lamongan, hadirnya Poliklinik II ini merupakan kontributor dalam merealisasikan program prioritas Lamongan Sehat.

"Hadirnya Poliklinik II ini salah satu wujud komitmen Pemkab Lamongan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Layanan ini juga sebagai kontributor realisasi program prioritas yang kami canangkan yakni "Lamongan Sehat"," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Program Lamongan Sehat sendiri memiliki tujuan mendekatkan layanan kesehatan masyarakat Lamongan dengan kualitas yang maksimal.

"Komitmen kami dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan secara fisik (pembangunan infrastruktur kesehatan mulai dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, penambahan RSUD, dan lainnya) hingga non fisik (pelayanan yang berintegritas dan berkualitas. Upaya itu mampu kita lihat hasilnya melalui peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)," terang Pak Yes.

Tercatat pada tahun 2022 IPM Kabupaten Lamongan menduduki angka 74,02 menjadi 75,29 di tahun 2023. 

Lonjakan positif tersebut tentu didukung oleh unggulnya salah satu indikator IPM. 

Indikator yang dimaksud ialah bidang kesehatan. Yangmana pada tahun 2022 berada pada angka 0.813 menjadi 0.844 di tahun 2023.

Tidak hanya itu, usia harapan hidup juga terpantau meningkat ke angka 74,86 di tahun 2023. 

Sedangkan pada tahun 2022 berada pada angka 72,86. 

Dengan capaian tersebut menandakan upaya pembangunan bidang kesehatan berjalan dengan baik.

Dijelaskan oleh Direktur RSUD Dr.Soegiri Lamongan Moh Chaidir Annas Poliklinik II yang sudah mulai beroperasi pada Maret lalu ini memiliki dua lantai dengan sepuluh ruangan. 

Pada lantai satu digunakan layanan poli anak, poli jiwa, poli geriatri, dan poli bedah syaraf. Sedangkan di lantai dua digunakan untuk poli paru non TB dan poli untuk MCU.

"Pelayanan yang ada di Poliklinik I dan II sama, semua menghadirkan layanan dokter spesialis. Tak lupa SDM yang berintegritas dan sarana prasarana kedokteran semakin lengkap," jelas Chaidir Annas.

Annas mengungkapkan bahwa Poliklinik II hadir untuk menjawab keinginan masyarakat yang ingin melakukan pengobatan di RSUD Dr Soegiri. 

Terlebih data kunjungan pasien terus meningkat, pada tahun 2021 terdapat 116.933 pengunjung, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 137.538 pengunjung, sedangkan di tahun 2023 kemarin tercatat jumlah kunjungan 172.738 pengunjung.

"Pasien disini semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, tidak hanya dari Lamongan saja melainkan dari luar Lamongan juga ada. Poliklinik II dibangun untuk menampung pasien namun dengan kualitas yang sepadan dengan Poliklinik I," ungkap Annas.

Read More

PLN Pulihkan Pasokan Listrik Terdampak Banjir Lahar Semeru

Lumajang - KABARPROGRESIF.COM PT PLN (Persero) berhasil pulihkan 100% pasokan listrik paska banjir lahar Semeru yang melanda sebagian wilayah Lumajang sejak Kamis (18/4/2024). 

Akibat kejadian ini sebanyak 4 tiang mengalami patah dan roboh yang menyebabkan 90 gardu distribusi yang menyuplai 19.066 pelanggan terdampak.

Sebanyak 45 personel dan peralatan pendukung diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir wilayah padam, penggantian material yang rusak, pendirian tiang, pemasangan konstruksi hingga pernormalan.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Agus Kuswardoyo di Surabaya, Selasa (23/4/2024) mengatakan, upaya penormalan terus diupayakan meski dalam kondisi cuaca hujan deras dengan intensitas tinggi, agar listrik yang terdampak dapat menyala kembali.

“Sejak Minggu pagi tim PLN telah berhasil memulihkan 88 gardu distribusi yang menyuplai 16.894 pelanggan, tim masih berupaya untuk menormalkan 2 gardu lainnya, pekerjaan sempat tertunda di lokasi karena hujan deras yang terus mengguyur dan kami menghindari resiko banjir lahar dingin susulan, namun Senin kemarin sudah menyala seluruhnya,” ungkap Agus.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik warga selama masa perbaikan, PLN memberikan bantuan genset sebanyak 2 buah, dengan kapasitas 10.000 watt dan 5.500 watt. 

Melalui PLN Peduli dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir lahar dingin semeru. 

Selain memulihkan jaringan listrik, PLN juga terus berkoordinasi dengan Muspika setempat dan BPBD Lumajang terkait informasi jika ada bencana susulan. 

PLN juga telah menyiapkan tim siaga yang siap melakukan penanganan jika terjadi gangguan kelistrikan di wilayah terdampak.

"Kami tetap mengimbau masyarakat agar waspada dan melaporkan potensi bahaya kelistrikan pasca banjir. Agar dipastikan instalasi di rumah kering dan aman untuk dinyalakan kembali," pungkas Agus.

Lebih lanjut ia mengimbau kepada masyarakat yang terdampak agar aktif melaporkan potensi gangguan kelistrikan ataupun lainnya melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123. 

Read More

PLN Nusantara Power Sukses Kurangi 17 Juta Ton Emisi CO2

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM PLN Nusantara Power (PLN NP) selaku subholding pembangkitan terbesar di Asia Tenggara berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau. 

Melalui berbagai inovasi salah satunya adalah menjadi penyedia bursa karbon terbesar di Indonesia, co-firing dan proyek energi baru terbarukan (EBT) bertema Green Energy Movement (GEM), PLN Nusantara Power tengah mendorong percepatan transisi energi di Indonesia demi Nusantara yang lebih hijau dengan mengurangi emisi CO2 pada angka 17 juta ton co2. 

Hampir 1 juta karbon telah diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) oleh PLN Nusantara Power melalui PLTGU Muara Karang Blok 3. 

Direktur Human Capital Management dan Administrasi Karyawan Aji, Selasa (23/4/2024)  menyampaikan arti penting telah melantainya bursa carbon ini. 

Menurutnya, PLN NP mengusahakan dari berbagai sisi untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Selain melalui bursa karbon, terdapat 11 PLTU PLN NP yang telah menjadi peserta perdagangan karbon dan mendapatkan kuota Persetujuan Teknis batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) yang disetujui oleh Kementerian ESDM dengan jumlah yang dapat diperdagangkan mencapai 35 juta ton", terang Karyawan Aji. 

Salah satu kinerja apik PLN NP ditunjukkan melalui produksi energi bersih yang berasal dari co-firing sepanjang tahun 2023 sebanyak 525,62 GWh atau setara dengan  reduksi emisi karbon sebesar 533.291,79MT. 

Hingga kini, PLN NP telah melaksanakan co-firing secara kontinyu pada 24 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

"Sejalan dengan semangat dunia dalam menurunkan suhu bumi dan tertuang pada Paris Agreement, PLN Nusantara Power berkontribusi melalui Green Energy Movement," terang Aji. 

Green Energy Movement ini diwujudkan tidak hanya melalui cofiring pada PLTU yang telah beroperasi, namun juga keseriusan perusahaan dalam membangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti PLTS, PLTA, dan juga PLTB. 

Di tahun 2023, PLN NP telah berhasil menyelesaikan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. 

Melalui PLTS ini kami mampu menghindarkan sebesar 214.000 ton co2 setiap tahunnya. 

"Kami juga senantiasa mendukung smart city di Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyediaan listrik bersih yang berasal dari PLTS IKN 50 MW. Saat ini kami telah menyelesaikan 10 MW tahap pertama," tambah Aji.

Pembangunan PLTS 50 MW ini merupakan bagian dari rencana PLN NP untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) di IKN Nusantara. 

"Melalui PLTS IKN, kami akan mampu menghindarkan 104,8 ton emisi co2 setiap tahunnya. Ke depan akan banyak proyek kami yang berbasis EBT', tambah Aji.

Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruli Firmansyah juga turut menyampaikan fokus dan rencana korporasi dalam mewujudkan energi hijau.

“PLN NP sendiri telah bergerak memetakan kebutuhan Indonesia di masa depan. Kami, hingga tahun 2030 akan menyiapkan penambahan unit pembangkit sebesar 6,3 Giga Watt (GW) yang berasal dari pembangkit EBT yang tersebar di penjuru Nusantara,” jelas Ruly. 

Read More

Dalam Tiga Tahun Terakhir, RSUD Dr. Soetomo Catat Ada 389 Diagnosis Hematologi Jenis LLA

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jumlah pasien dengan diagnosis penyakit hematologi jenis Leukimia Limfoblastik Akut (LLA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selama tiga tahun terakhir (Januari 2023 sampai Maret 2024) terdapat 389 kasus penyakit.

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Kepala Divisi Hematologi Onkologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo , dr. Mia Ratwita saat menghadiri agenda Peresmian Layanan Hematologi dan Onkologi Anak RSUD Dr. Soetomo, di Gedung Oncology Center, RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, pada Selasa (23/4/2024). 

“Data yang ada di RSUD Dr. Soetomo kita sudah ada mulai Januari 2021 hingga Maret 2024 kita punya 389 kasus baru leukemia. Kasus baru ini berarti yang baru terdiagnosis ya, bukan yang kasus lama,” sebut dr. Mia. 

Selain LLA, dr. Mia menerangkan, untuk penyakit hematologi itu sebenarnya ada jenis lain yang paling ganas, yakni Leukimia Mieloid Kronis (LMK), dan Leukimia Mieloid Akut (LMA). 

“Kalau untuk diagnosis yang AML dalam tiga tahun terakhir, ada 32 kasus,” ucapnya.  

Untuk pasien kanker anak dengan tumor solid, dr. Mia mengatakan, pada tahun 2022 jumlah pasien dengan kanker anak terdapat 282 per tahun. 

“itu pasien baru ya, di luar dari pasien yang sudah terdiagnosis dan sudah menjalani kemoterapi di instalasi kami,” ungkap Mia. 

Layanan hematologi dan onkologi di RSUD Dr. Soetomo yang diresmikan oleh Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono itu, dr. Mia menjelaskan, memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan pasien dengan penyakit hematologi yang banyak jumlahnya. 

“Pelayanan ini untuk mengurangi kepadatan rawat inap. Jadi pasien rawat inap kita bisa digunakan untuk pasien yang lebih membutuhkan,” jelas dr. Mia. 

Sementara itu, salah seorang staf Divisi Hematologi, Onkologi, RSUD Dr. Soetomo, I Dewa Gede Ugrasena menyampaikan, dengan layanan hematologi dan onkologi ini efektifitas pelayanan menjadi semakin mudah. 

“Sebelumnya, rata-rata sehari itu kita sekitar 6-10 pasien yang tiap hari ditunda perawatan kemoterapinya. Karena pasien yang melakukan perawatan kemoterapi itu semestinya mendapatkan pelayanan di hari yang sama,” kata I Dewa Gede.

“Kita tidak bisa lakukan hari itu (penjadwalan kemoterapi pasien), karena sebelumnya keterbatasan ruangan  Nah, dengan layanan baru ini, sekarang pelayanannya menjadi setiap hari bisa dilakukan tanpa penundaan. Jadi dari Senin sampai Jumat, dulu kan hanya kanker, terus cuma rabu aja gitu. Nah sekarang dari Senin sampai Jumat kita layani,” sambungnya. 

Secara teoritis, I Dewa Gede menerangkan, dengan peresmian layanan ini tentu antriannya berkurang secara maksimal karena tidak ada penundaan pasien yang kemoterapi. 

Mengingat RSUD Dr. Soetomo ini merupakan rumah sakit rujukan, Ia berharap, semoga layanan ini dapat meningkatkan layanan bagi masyarakat, 

“Ya, tujuan kita itu supaya tidak ada yang tertunda. Perlu diketahui, bahwa rumah sakit Dr. Soetomo ini rumah sakit pusat rujukan karena pasien itu tidak hanya datang dari Surabaya dan sekitar Jawa Timur, tapi juga wilayah lain. Maka, nanti mohon doanya, supaya nanti layanan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. 

Read More

Monev Angkutan Lebaran Jatim 2024. Komisi D : Kedepan Angkutan Mudik Gratis Ditambah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi D DPRD Jawa Timur menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap anggkutan lebaran 2024 bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim di di UPT LLAJ Lamongan, Selasa (23/4/2024).

Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono menyampaikan apresiasi pelaksanaan mudik di Jatim relatif lancar tidak ada persoalan berarti. 

Hanya saja, politisi Demokrat itu meminta agar Pemprov terus meningkatan upaya pada tahun depan.  

“Sudah bagus kerjasama mudik lebaran yang dilakukan dishub dan PU Bina Marga Jatim pada tahun 2024, kedepannya kerjasama ini dipertahankan,”ucapnya dikonfirmasi usai melakukan monev lebaran 2024 bersama Dishub dan PU Bina Marga Jatim.

Pihaknya juga menyampaikan, ada antusiasme masyarakat terhadap mudik gratis yang luar biasa pada tahun 2024 ini. 

Komisi D meminta meminta agar pemerintah provinsi Jawa Timur menambah armada angkutan mudik gratis pada tahun depan.

Pada lebaran 2024, ada 96 armada bus AKDP gratis dengan tujuan 20 kabupaten/kota yang disediakan Dishub Jatim sebelumnya. 

"Tentu harapan kami, ada tambahan armada tahun depan dan harus meningkatan pelayanan," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim M Ashari meminta agar upaya sosialisasi massif juga dilakukan. 

Hal ini berlaku untuk seluruh moda transportasi angkutan lebaran. Sebab, Ashari mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Jatim, Ainur Rofiq menjelaskan, secara umum pantauan arus mudik dan balik pada momen lebaran tahun ini memang relatif lancar. 

Meski demikian, Dishub juga menyadari permintaan tambahan angkutan gratis juga diharapkan masyarakat.

"Memang permintaan untuk mudik gratis baik yang AKDP maupun AKAP itu banyak permintaan. Karena kita armadanya terbatas makanya masyarakat Jawa Timur yang ada di Jakarta dan mau mudik banyak yang tidak terakomodir," pungkasnya.

Read More

Pj. Gubernur Jatim Resmikan Layanan Hematologi dan Onkologi Anak RSUD Dr. Soetomo

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo kini memiliki fasilitas baru yakni Layanan Hematologi dan Onkologi Anak. 

Layanan tersebut, diresmikan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Lt. 2, Gedung Oncology Center RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, pada Selasa (23/4/2024).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Adhy mengatakan, peresmian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk meningkatkan kualitas layanan publik, serta sarana pendidikan dan penelitian kesehatan yang setara dengan rumah sakit internasional. 

“Ini adalah langkah kecil tetapi berdampak langsung kepada tingkat kepuasan masyarakat, apalagi untuk anak-anak yang membutuhkan ruangan dan lingkungan khusus yang ramah anak,” ujar Pj. Gubernur Adhy. 

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Adhy menerangkan, sebelumnya layanan baru ini dipindahkan dari lokasi yang padat antrian ke Oncology Center. 

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, sehingga pasien tidak perlu antri terlalu lama bahkan sampai menginap. 

“Targetnya adalah tidak ada antrian, tanpa menginap, bisa one day untuk layanan semua transfusi darah dan urusan hematologi,” terangnya. 

Dengan diresmikannya layanan baru ini, Pj. Gubernur Adhy Karyono pun mengapresiasi RSUD Dr. Soetomo karena telah banyak melakukan perubahan dalam sistem dan digitalisasi layanannya. 

Ia berharap, rumah sakit ini dapat terus memberikan layanan terbaik sesuai dengan standar internasional. 

“Kita apresiasi betul RSUD Dr. Soetomo ini, karena telah melakukan banyak perubahan sistemik dan digitalnya, dari data-data, serta manajemen yang bagus dan kita tidak lupa untuk memberikan layanan terbaik,” tuturnya.

Pj. Gubernur Adhy pun berharap, peresmian layanan baru ini dapat meningkatkan angka kunjungan pasien dari Surabaya dan Jawa Timur, sehingga masyarakat tidak perlu lagi memilih berobat ke luar negeri.

“Maka targetnya adalah bagi orang-orang yang mampu atau tertarik untuk berobat di sini (RSUD Dr. Soetomo). Kita mengurangi banyak orang yang memilih berobat ke luar negeri sebetulnya, karena dengan standar layanan dan peralatan yang paling canggih,” tutur Adhy Karyono.

Di sisi lain, Direktur Utama (Dirut) RSUD Dr. Soetomo, Cita Rosita Sigit Prakoeswa menyampaikan, sebelum layanan hematologi dan onkologi ini diresmikan, para pasien mengalami penundaan perawatan kemoterapi. 

Namun setelah adanya layanan ini, Ia berharap para pasien lebih nyaman dalam menjalani perawatannya. 

“Di poli yang lama itu karena mereka adalah immunocompromised, pasien yang kekebalannya rendah karena kanker dan kelainan darah, sehingga diharapkan mereka bisa lebih nyaman dan lebih aman di sini karena perawatan lebih terfokus untuk anak-anak itu,” pungkasnya. 

Pada agenda peresmian layanan di RSUD Dr. Soetomo ini, turut hadir perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim terkait, Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR Prof. Budi Santoso, serta jajaran manajemen RSUD Dr. Soetomo. 

Read More

Dibuka 23 April 2024. KPU Jatim Gelar Pendaftaran PPK untuk Pilkada

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Jatim saat ini tengah mempersiapkan rekrutmen terbuka untuk posisi PPK dan PPS pada Pilkada serentak 2024. 

KPU Jatim pun mempersilakan petugas pemilu sebelumnya untuk mendaftar jika kembali berkenan menjadi petugas adhoc.

Komisioner Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana mengatakan untuk PPK tahapan pendaftaran akan dimulai pada 23 April hingga sepekan. Kemudian untuk PPS dibuka mulai 2 Mei hingga 8 Mei mendatang.  

"Tentu KPU Jatim sudah siap, karena kami sudah ikut rapat koordinasi di KPU RI," kata Eka Wisnu Wardhana saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (23/4/2024).

Rekrutmen PPK dan PPS ini diatur dalam regulasi Keputusan KPU nomor 476 tahun 2024 tentang metode pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaran Pilkada. 

Menurut Wisnu, pihaknya akan menggelar seleksi terbuka untuk ribuan posisi PPK dan PPS di Jawa Timur.

Alokasi total kebutuhan PPK di Jawa Timur berjumlah 3.330 orang. PPK nantinya berjumlah lima orang di masing-masing kecamatan. 

Adapun provinsi Jawa Timur memiliki total 666 kecamatan.

Sementara kebutuhan untuk PPS berjumlah 25.482 orang. 

Di setiap desa masing-masing terdapat 3 orang petugas. 

Lantaran seleksi terbuka, KPU Jatim pun mempersilakan seluruh pihak untuk mendaftar.

Termasuk petugas adhoc pada Pemilu 14 Februari lalu, juga dipersilakan mendaftar jika ingin menjadi PPK ataupun PPS pada Pilkada yang akan berlangsung November 2024 mendatang.

Sebab, masa kerja petugas adhoc Pemilu saat ini sudah berakhir. Praktis harus mendaftar ulang untuk Pilkada. 

Apalagi persyaratan untuk menjadi adhoc pada Pilkada ini persis dengan persyaratan saat Pemilu lalu.

Hanya saja, untuk petugas Pemilu 2024 yang akan mendaftar untuk Pilkada akan dilakukan penilaian kinerja terlebih dahulu. Yakni, saat bertugas sebelumnya. 

"Nanti itu akan jadi bahan untuk seleksi berikutnya. Tapi dalam seleksi ini semua berstatus sama baik yang baru maupun yang petugas sebelumnya," pungkas Wisnu.

Read More

Jelang Peringatan Hari Otoda 2024, Satpol PP Surabaya Perketat Penertiban di 137 Traffic Light dan Pedestrian

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXXVIII pada Kamis (25/4/204), Satpol PP Kota Surabaya semakin perketat penertiban di seluruh wilayah di Kota Pahlawan. 

Penertiban dan penjagaan dilakukan di ruas-ruas jalan guna mengantisipasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

Kabid Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, Satpol PP Surabaya mulai mengetatkan penertiban pada hari Selasa (23/4) hingga Minggu (28/4) mendatang. 

Para personel Satpol PP juga telah ditempatkan di seluruh titik Traffic Light di Kota Pahlawan.

“Di Surabaya ini kami punya 137 Traffic Light, kami lakukan penjagaan mulai pagi hari sampai malam hari, tujuannya untuk mengantisipasi adanya pengemis, sulak-sulak maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Nanti akan kami jangkau, untuk diproses selanjutnya,” kata Irna, Rabu (24/4).

Tak hanya itu, Irna juga menuturkan, Satpol PP Surabaya juga melakukan penertiban pada pedestrian di seluruh wilayah Surabaya. 

Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada para tamu undangan yang hadir pada saat Peringatan Hari Otoda 2024.

“Sebelum peringatan Hari Otoda 2024, kami setiap hari sudah berjaga supaya pedestrian bebas dari para pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan. Kami juga telah menyiapkan tiga tim penjagaan, tim Jatisuro yang berjaga di lampu merah, tim Jolodoro petugas kami yang berjaga di pedestrian menggunakan sepeda angin, serta tim patroli kota,” tutur dia.

Irna menjelaskan, untuk tim patroli kota melakukan penjagaan secara mobile sehingga dapat mengantisipasi adanya aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. 

“Tim ini bertugas untuk mencegah gangguan Trantibum, seperti adanya gerombolan anak-anak muda yang terindikasi tawuran maupun indikasi balap liar, kita upayakan jangan sampai mengganggu para tamu saat peringatan Hari Otoda 2024 ini. Kita berupaya sterilkan dari gangguan serta kita jaga lebih ketat,” jelasnya.

Adapun beberapa titik yang difokuskan dalam penjagaan selama peringatan Hari Otoda 2024 berlangsung. 

Seperti di Balai Kota, Mangrove, Siola, Tugu Pahlawan, serta Rumah Lahir Bung Karno Surabaya.

“Kami fokuskan di beberapa titik, terlebih para tamu akan melakukan city tour  sehingga kami perketat di titik Balai Kota, Mangrove, Siola, Tugu Pahlawan serta Rumah Lahir Bung Karno. Disana akan kami tempatkan personel mulai dari sepanjang jalan hingga spot destinasi,” terangnya.

Irna menambahkan, upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk para tamu yang hadir dalam peringatan Hari Otoda 2024.

“Harapan kami, Surabaya dapat menjadi kota yang aman untuk para tamu sehingga para tamu dapat kembali ke kota mereka masing-masing dengan membawa kesan dan kenangan bahwa Surabaya adalah kota yang nyaman dan ramah,” pungkasnya.

Read More

Peringatan Hari Otoda 2024, Wali Kota Eri, Sebut Gibran hingga Bobby Dijadwalkan Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII akan dilaksanakan di Kota Surabaya, Kamis, 25 April 2024. 

Dalam peringatan Hari Otoda 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menjadwalkan dua agenda utama dalam rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Kedua agenda itu adalah Upacara Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 yang digelar mulai pukul 07.00 WIB di Balai Kota Surabaya. 

Sedangkan agenda kedua, yakni Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) yang dimulai pukul 18.30 WIB di Ball Room Grand City Mall Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa selain upacara, peringatan Hari Otoda 2024 juga diisi pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah berprestasi. 

Rencananya, Presiden Republik Indonesia (RI) dijadwalkan hadir untuk menyematkan tanda penghargaan ini.

"Insyaallah nanti Pak Presiden juga hadir untuk memberikan lencana. Lencana ini diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur yang akan diberikan sekali seumur hidup, atas prestasi yang pernah dilakukan untuk wilayahnya masing-masing," kata Wali Kota Eri, Rabu (24/4).

Wali Kota Eri menjabarkan bahwa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada kepala daerah atas prestasi yang dilakukan. 

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021.

"Kalau yang (EPPD) tahun 2023, itu diberikan piagam. Tapi yang (EPPD) di tahun 2021 sudah mendapatkan piagam, akan diberikan lencana (Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha) tadi," ujar dia.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu juga mengungkapkan, bahwa ada 15 kepala daerah yang akan menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Dengan rincian, 2 gubernur, 6 wali kota dan 7 bupati.

"Alhamdulillah Surabaya mulai tahun 2021-2022, (EPPD) kita selalu masuk 10 besar, bahkan menjadi yang terbaik se-Indonesia. Ini menjadi semangat buat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya," tuturnya.

"Dan alhamdulilah, Surabaya juga mendapatkan penghargaan (Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha) itu sekali seumur hidup, yang selama ini belum ada Wali Kota Surabaya mendapatkan itu," imbuhnya.

Selain Wali Kota Eri, sejumlah kepala daerah lain juga dijadwalkan menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. 

Di antaranya, Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024) dan Anna Mu'awanah (Bupati Bojonegoro periode 2018-2023).

Tidak hanya itu, ada pula Ipuk Fiestiandani Azwar Anas (Bupati Banyuwangi periode 2019-sekarang), Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Surakarta periode 2021-sekarang) hingga Bobby Nasution (Wali Kota Medan periode 2021-sekarang).

"(Penerima lencana) ada Bu Khofifah (Gubernur Jatim periode 2019-2024), ada (Wali Kota Medan) Medan, ada (Bupati) Bojonegoro (periode 2018-2023), ada (Wali Kota) Surakarta, ada lagi (Bupati) Banyuwangi. Total penerima lencana 15 (kepala daerah)," ungkap Wali Kota Eri.

Di samping Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, pada peringatan Hari Otoda Tahun 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga akan memberikan piagam penghargaan kepada 29 pemda di Indonesia. 

Ke-29 pemda itu terdiri dari, 5 provinsi, 14 kabupaten dan 10 kota. 

Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil EPPD tahun 2023. 

Wali Kota Eri menambahkan, ketika di tahun 2024 kepala daerah sudah menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, maka ke depan tidak lagi mendapatkan lencana tersebut. 

Sebab, lencana itu akan melekat kepada sosok pribadi kepala daerah.

"Jadi keberhasilan dia apa, sehingga dia akan mendapatkan itu. Kalau di Surabaya, keberhasilan penyelenggara pemerintah daerahnya adalah pelibatan masyarakat dalam membangun Surabaya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan tanda kehormatan yang dianugerahkan atau diberikan dengan Keputusan Presiden RI.

Tanda kehormatan ini diberikan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah atas jasa besar atau berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Lencana ini diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup.

Read More

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah di Balai Kota Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang digelar di Balai Kota Surabaya pada Kamis (25/4). 

Bahkan, Presiden Jokowi juga direncanakan akan menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah yang berprestasi.

"Berdasarkan keterangan dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah direncanakan akan dihadiri pula oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau sekaligus akan menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah yang berprestasi kinerja tertinggi berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser, Rabu (24/4).

Menurutnya, Puncak Peringatan Hari Otoda Nasional pada 25 April 2024 di Kota Surabaya akan diisi sejumlah rangkaian acara. 

Yang pertama adalah upacara Peringatan Hari Otoda Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di Balai Kota Surabaya.

"Setelah upacara, rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan Pawai Seni Budaya dan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Surabaya," ungkap dia.

Selanjutnya, yang tidak kalah menarik adalah kegiatan Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda). 

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Ball Room Grand City Mall Surabaya dengan diisi berbagai acara.

"Malam Apresiasi ini akan diisi dengan pentas budaya dan penyerahan piagam penghargaan oleh Mendagri kepada Pemda yang berprestasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," papar Fikser.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, Fikser mengungkapkan bahwa peserta yang diundang dalam Puncak Peringatan Hari Otoda Nasional 2024 terdiri dari gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia. Selain itu, menteri serta Kepala Badan dari Kementerian/LPNK khususnya anggota tim nasional EPPD juga turut diundang dalam kegiatan ini.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga turut mengundang seluruh pejabat Eselon I di Lingkup Kemendagri dan BNPP, pejabat Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal Kemendagri dan Ditjen Otonomi Daerah, serta Forkopimda Jawa Timur dan Kota Surabaya.

Di samping itu, Fikser menjelaskan bahwa Kota Surabaya ditunjuk oleh Kemendagri sebagai tuan rumah Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII berdasarkan Surat No 100.2.1.7/15 SJ tanggal 2 Januari 2024, perihal Penunjukkan Kota Surabaya sebagai lokasi Pelaksanaan Peringatan Hari Otoda XXVIII Tahun 2024. 

Tema peringatan yang diangkat di tahun 2024 ini adalah "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. 

Tema ini merupakan cerminan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau. 

Dimana pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Penunjukan Kota Surabaya sebagai tuan rumah Peringatan Hari Otoda 2024, tidak lepas dari sejumlah indikator dan latar belakang penilaian oleh Kemendagri. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser, menjelaskan sejumlah indikator itu berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri.

Yang pertama, Kota Surabaya dipilih sebagai tuan rumah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 100.2.1-119 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 tentang hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021. 

"Keputusan itu menetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pemerintah kota yang berkinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Kemudian indikator yang kedua, Fikser membeberkan bahwa sejalan dengan tema hari otonomi daerah, Pemkot Surabaya telah memiliki berbagai best practices yang diwujudkan dalam inovasi dan program dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. 

"Antara lain telah diapresiasi oleh ASEAN yaitu berupa penghargaan ASEAN Environtmentally Sustainable City (ESC) kategori Udara Terbersih Kota Besar," ujar dia.

Sementara indikator ketiga, Fikser menyebutkan bahwa Kemendagri memandang jika Pemkot Surabaya sudah beberapa kali melaksanakan sejumlah agenda atau event nasional maupun internasional. 

Selain itu, Surabaya juga dinilai berkembang menjadi kota dagang dan jasa yang mengisyaratkan tersedianya kemudahan dan kecepatan akses.

"Terutama di bidang sarana prasarana akomodasi dan transportasi darat, laut, dan udara sehingga mampu melayani perjalanan lokal, regional, maupun internasional," pungkasnya.

Read More

Komisi C DPRD Surabaya Minta Proyek Penanganan Banjir Selesai Agustus 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta seluruh progres proyek penanganan banjir dan pembangunan jalan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) bisa terselesaikan pada Agustus 2024.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono di Surabaya, Selasa, mengatakan apabila ada pengerjaan yang belum selesai karena kekurangan anggaran maka bisa dilanjutkan melalui skema Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2024 pada September.

"Kalau ada kekurangan dan kemudian ada kelebihan target anggaran pendapatan, itu bisa menambahkan pengerjaan untuk penanggulangan banjir dan pembangunan jalan," kata Baktiono, Rabu (24/4).

Ia menjelaskan anggaran keseluruhan DSDABM tahun 2024 mencapai Rp1,76 triliun. Namun dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi C bersama DSDABM diketahui bahwa serapan anggaran baru mencapai setengah persen atau Rp8,8 miliar.

Serapan anggaran bisa sepenuhnya terpenuhi setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengerjaan.

"Dinas Pendapatan perlu mengumpulkan uang, karena tidak langsung terkumpul di triwulan pertama atau kedua," ucapnya.

Sementara, Kepala DSDABM Kota Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan seluruh proyek penanganan banjir hingga pembangunan akses jalan sudah dilelang keseluruhan pada awal tahun 2024. 

Setelah pemenang tender diumumkan, kata dia, seluruh pengerjaan langsung berjalan.

"Saat ini sudah 200 lebih paket pengerjaan, tinggal 20 persen atau 20 paket pengerjaan," katanya.

Dia menyebut skema lelang yang diterapkan, yakni tanpa uang muka. Namun, jika dibutuhkan anggaran tersebut bisa dilakukan penghitungan. 

"Tanpa uang muka ini juga kami lihat kondisinya, kalau memang dibutuhkan kami keluarkan uang muka. Untuk proyek yang besar, misalkan sampai di atas Rp10 miliar, kami pertimbangkan," tutur dia.

Read More

Dukung Aktivitas Keagamaan, Perhutani Banyuwangi Bangun Masjid As-Syajaroh

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Perhutani KPH Banyuwangi Barat bersama dua KPH lainnya melakukan kegiatan pembangunan Masjid As-Syajaroh dilingkungan Kantor Perhutani di Jalan Jaksa Agung Suprapto 34 Banyuwangi, Selasa (23/4/2024).

Kegiatan pembangunan masjid diawali dengan kegiatan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Administratur bersama dengan Camat Banyuwangi, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi, Kepala Kelurahan Penganjuran dan Tokoh masyarakat Dusun Welaran.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid yang juga sebagai Wakil Adm KPH Banyuwangi Utara, Nandang Sunardi mengaku bersyukur kepada Allah SWT bisa bersama melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid As-Syajaroh dilingkungan kantor Perhutani.

“Pembangunan Masjid As-Syajaroh merupakan peningkatan dari Mushollah As-Syajaroh dilingkungan kantor Perhutani yang sebelumnya berukuran 4 meter x 6 meter, memuat jamaah 28 orang. Padahal karyawan 3 KPH berjumlah 200 orang jadi kalau sholat berjamaah terpaksa antri,” imbuhnya.

Atas dukungan dari pimpinan dan rekomendasi dari Kemenag Banyuwangi, sehingga dapat mewujudkan pembangunan masjid As-Syajaroh dibangun diatas asset Perhutani seluas 540 m2 diperkirakan akan menyerap anggaran kurang lebih Rp 800.000.000. 

"Harapan kami pembangunan masjid ini dapat digunakan oleh segenap karyawan Perhutani dan masyarakat sekitar yaitu warga Lingkungan Welaran Desa Penganjuran,” katanya.

Camat Banyuwangi Hartono, S.Sos, Msi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintahan Kecamatan Banyuwangi mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama pembangunan masjid As-Syajaroh dilingkungan Perhutani ini, mudah mudahan niat baik, tulus dan ikhlas ini mendapat ridho dari Allah.

“Kami salut atas kekompakannya sehingga bisa mewujudkan pembangunan masjid As-Syajaroh sebagai pengembangan musholla As-Syajaroh. Doa kami semoga proses pembangunan mulai dari awal sampai akhir diberikan kemudahan, kelancaran tidak menemui hambatan apapun dan bisa segera dipergunakan oleh karyawan Perhutani dan kami titip masyarakat disekitar untuk handarbeni melaksanakan kegiatan kewajibannya sholat lima waktu dan sholat Jumat secara bersama sama,” terangnya.

Mewakili Administratur Wakil Adm/KSKPH Banyuwangi Barat, Rahman Hadi mengatakan, keinginan kita bersama untuk mempunyai masjid segera terlaksana dan karyawan karyawati KPH Banyuwangi ikut memberikan sumbangan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan ini sebagai bukti kepedulian Perhutani untuk masyarakat di bidang sosial keagamaan.

Read More