KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Serangan ISIS di Marawi, Mindanao selatan, Filipina, menjadi
ancaman untuk Sulut. Dikuatirkan, kelompok ISIS akan menyeberang ke pulau-pulau
terdekat Sulut, seperti Miangas untuk lari ketika terdesak. Karena diketahui,
Presiden Filipina Rodrigo Duterte terus melakukan tekanan kepada kelompok
Maute, yang berafiliasi dengan ISIS.
Jaksa Agung Jose Calida di Davao mengatakan, yang terjadi di Mindanao
bukan lagi pemberontakan warga Filipina tapi sudah menjadi invasi orang asing.
“Terdapat warga Malaysia, Indonesia, dan Singapura serta orang asing lainnya
yang bergabung dengan kelompok Maute yang menyerang kota Marawi,” katanya.
Calida mengatakan, orang-orang asing itu mendapat panggilan dari ISIS
untuk berangkat ke Mindanao. ISIS meminta mereka mendirikan sebuah wilayah atau
provinsi ISIS jika mereka tak bisa berperang di Irak atau Suriah.
Brigadir Jenderal Rastituto Padilla, juru bicara militer Filipina
mengatakan, enam anggota kelompok militan tewas dalam pertempuran di Marawi,
kemarin. Di antara anggota militan yang tewas terdapat warga Indonesia,
Malaysia, dan Singapura.
Lanjutnya, sejauh ini 11 tentara, dua polisi, dan 31 anggota kelompok
militan tewas dalam pertempuran di Marawi yang sudah memasuki hari keempat.
Di Sulut sendiri, pengaman TNI-Polri terus ditingkatkan. Di antaranya
dengan mengerahkan kapal selam KRI Cakra-401 milik TNI AL. Kapal selam ini
sudah sandar di dermaga Samla, Bitung, kemarin (26/5).
Danlantamal VIII/Manado Laksma TNI Suselo tidak membantah itu. Tapi
menurutnya, KRI KRI Cakra-401 bukan semata-mata untuk mencegah masuknya
kelompok ISIS dari Filipina lewat jalur perairan.
“Itu memang dalam rangka
operasi,” tandasnya.
Lanjutnya, Lantamal VIII/Manado juga terus menyiagakan prajurit dan
kapal perangnya di Pos TNI AL di Nusa Utara. Karena pulau-pulau di Nusa Utara
yang berdekatan dengan Filipina.
“Setiap ada kapal diperiksa kelengkapan serta
dipastikan keperluannya. Jika dimungkinkan kita izinkan,” kata Suselo.
Menurutnya, ada empat Lanal yang ditempatkan di wilayah hukumnya.
“Marore, Gorontalo, Palu, Balikpapan. Semua untuk menangkal adanya ancaman,”
terang Laksma Suselo.
Terpisah, Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito mengungkap, pihaknya
sudah menyebar intelijen ke pelosok hingga perbatasan. Ini untuk mencegah
masuknya kelompok teroris ke Sulut.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Tetap
beraktivitas seperti biasanya. Polisi dan TNI terus meningkatkan patroli dan
razia,” ungkap jenderal bintang dua.
Meski belum ada ancaman nyata, menurutnya Polda tetap bersinergi dengan
jajaran TNI di Sulut.
“Mengingat Sulut berbatasan langsung dengan Filipina.
Kami terus mengawasi perkembangan kelompok radikal ini. Masyarakat, kami harap
ikut melakukan antisipasi dengan melapor jika ada yang mencurigakan,” tandas
Kapolda.
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Ganip Warsito menegaskan, TNI AD di Sulut
juga siaga menangkal masuknya teroris.
“Kita deteksi dulu. Intelijen juga sudah
disebar hingga ke perbatasan. Hingga kini wilayah kita masih aman-aman.
Masyarakat tidak perlu takut,” yakinnya.
Bagaimana untuk pengamanan udara? Danlanudsri Kolonel Pnb Arifaini
Dwiyanto menegaskan, pesawat tempur dari skadron yang membawahi wilayah
pengamanan hingga ke Sulut, sering melakukan patroli pengamanan.
“Ini juga
untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang sama-sama tidak kita inginkan,”
singkatnya.
Di tempat lain, Komandan Kodim (Dandim) 1301 Satal Letkol Inf Saiful
Parenrengi mengatakan, sebagai Satuan Tugas (Satgas) pulau terluar terutama
Miangas, Marore dan Marampit, yang dekat dengan Filipina sudah melaksanakan
koordinasi. Koordinasi ini secara instens dilakukan dengan Pos Angkatan Laut
dan Polsek.
“Termasuk juga melibatkan Beacukai dan Imigrasi yang nantinya akan
melaksanakan patroli gabungan di sekitar pantai atau di wilayah laut. Terutama
mengamati dan menangkap langsung serta menanyai orang asing yang masuk ke
wilayah tersebut,” katanya.
Lanjutnya, karena diketahui, wilayah laut di Satal sering dijadikan
tempat perlintasan orang Filipina yang masuk ke wilayah Sulut.
“Termasuk orang
dari Filipina yang mencari hasil laut kita akan selidiki. Karena bisa saja
tujuannya bukan mencari ikan tetapi membawa senjata ataupun bahan-bahan peledak
yang dapat membahayakan keutuhan negara kita," tegas Parenrengi
Dia juga menambahkan, nantinya ada patroli laut yang berlaku untuk
setiap pelanggar batas wilayah yang saat ini sudah dilaksanakan secara intens.
“Apabila nanti sifatnya sangat menonjol dan bisa membahayakan negara, mungkin
kita akan fokuskan kekuatan merambat ke Miangas, Marore dan Marampit. Namun
sampai sejauh ini berdasarkan laporan satgas yang ada di pulau-pulau tersebut
belum ditemukan hal-hal yang menonjol. Namun tugas dan tanggung jawab kita
tetap mengamankan perbatasan terutama wilayah laut. Apabila ada penonjolan
kegiatan kami akan melaporkan ke komando atas Korem dan Kodam,"
pungkasnya.
Terpisah Kapolres Sangihe AKBP I Dewa Made Adyana SIK mengungkapkan,
untuk mengantisipasi jaringan ISIS ke Sangihe, Polres akan koordinasi dengan
pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan tamu wajib lapor 1x24 jam.
"Kami akan sampaikan ke pemda agar meneruskan ke pemerintah kampung atau
kelurahan untuk mengaktifkan tamu wajib lapor bagi pendatang baru yang hendak
menginap. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi orang-orang baru," ungkap
Kapolres.
Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana menuturkan akan segera mengaktifkan
tamu wajib lapor 1x24 jam.
"Kita memang harus berjaga-jaga jadi nantinya
tamu wajib lapor 1x24 jam akan diaktifkan untuk mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan," tandas Gaghana.
Sementara itu, pakar hukum di Sulut ikut memberi solusi bagi aparat
untuk mencegah masuknya ISIS dari Filipina. Wempi Kumendong SH MH mengatakan,
saat ini ISIS rawan masuk ke Sulut karena mereka sudah berada dekat perbatasan
Indonesia (Sulut).
“Jadi Polda dan TNI harus melakukan penjagaan ketat,”
tegasnya.
Lanjut Kumendong, masyarakat harus membantu aparat untuk menjaga
keamanan.
“Misalkan jika melihat oknum-oknum mencurigakan segera melapor ke
pihak berwajib,” ujarnya.
Untuk daerah perbatasan harus diperketat
pengawasannya.
“Misalkan di bandara, pelabuhan, atau terminal, itu mesti ekstra
ketat lagi (pengamanan). Kalau perlu dilakukan sweeping dengan menanyakan KTP
dan tanya asal mana,” tutup dosen Unsrat ini.
Pengamat hukum Toar Palilingan SH MH juga senada. Menurutnya, Polda dan
TNI di Sulut harus memberikan keamanan yang lebih ketat di semua potensi pintu
masuk.
“Terlebih khusus di kepulauan. Kan, kalau di Sulut pasti penjagaannya
sudah dipersiapkan. Tapi kalau orang yang tinggal di pinggiran pantai, akses
terbuka lebar,” kata Palilingan.
Lanjutnya, saat ini di Sulut sudah ada Kodam XIII/Merdeka. Otomatis
sudah bertambah personil untuk keamanan.
“Pastinya ada gerakan bawah tanah
juga. Itu merupakan salah satu gerakan secara diam-diam yang harus dilakukan
aparat keamanan,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menyebutkan, jika ada tamu yang datang, kemudian sudah
sehari, itu wajib melapor ke pemerintah setempat.
“Karena mungkin kita tidak
tahu kalau ISIS sudah berada di antara kita. Mungkin karena kita yang super
cuek,” katanya.
Ia mengatakan masyarakat harus lebih waspada. Paling penting membantu
pemerintah dalam menjaga daerah.
“Saya berharap Polda dan TNI bergerak cepat
melakukan penjagaan berbagai titik. Karena ISIS rawan masuk ke Sulut memang,”
katanya. (arf)
Senin, Mei 29, 2017
progresifonline
