Rabu, 28 November 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan, Selasa (28/11/2018).

Kali ini, KPK menangkap tangan pejabat negara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. Terkait dengan penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Rabu (28/11/2018).

Menurut Agus, ada 6 orang yang ditangkap. KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers terkait kegiatan operasi tangkap tangan itu. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Latihan Marinir (Danpuslatmar) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Marinir Kresno Pratowo secara resmi membuka latihan Klandestain personel intelijen di ruang Rapat Puslatmar, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya.

Latihan tersebut diawali dengan briefing terhadap para pelaku dan pelatih/Instruktur latihan dan dilanjutkan dengan pemberian materi/pembekalan materi di dalam kelas dan praktek di lapangan. Adapun materi latihan Klandestain meliputi Dead Drop, Life Drop, Kontak Agen, Personal Meeting (PM), dan Penjejakan Fisik.

Tujuan diadakannya latihan klandestain personel intelijen adalah untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Antap Kodiklatal secara Profesioanal tentang tekhnis, prosedur dan taktis kegiatan operasi Intelijen yang akan melatih para siswa/calon prajurit Matra Laut.

Menurut Danpuslatmar, latihan tersebut selain untuk meningkatkan kemampuan juga untuk mencapai sasaran terbinanya tingkat kemampuan dan Profesionalisme Prajurit Antap Kodiklatal tentang Operasi Klandestain Personel Intelijen.

Puslatmar adalah unsur pelaksana Kodiklatal yang bertugas menyelenggarakan latihan integratif TNI Angkatan Laut tentang perencanaan dan pelaksanaan Latihan Satuan Khusus Marinir, Latihan Pasukan Pendarat, Latihan OMSP di darat dan Latihan Bersama Marinir dengan Pasukan Marinir negara lain serta Latihan Armada Jaya yang diselenggarakan oleh Kodiklatal.

Organisasi yang diresmikan oleh Dankodiklatal pada tanggal 14 Februari 2017 itu, mempunyai Motto Kerja Keras, Religius dan Solid. Sedangkan Visi dari Puslatmar adalah “The Spirit of Togetherness to Successfull” yang mempunyai arti “Semangat Kebersamaan Menuju Sukses”. (arf)


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pejabat PT PLN (Persero) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Keduanya adalah Kepala Divisi Pengembangan Regional Sulawesi, Suwarno dan Kepala Divisi Batu Bara PT PLN, Harlen.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IM (mantan Sekjen Golkar Idrus Marham)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (28/11/2018).

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus tersebut. KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

KPK menduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani. Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar, Lantamal V, Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko, hadir dalam rangka acara pembukaan latihan SAR bersama Kantor SAR Denpasar dan Kantor SAR Mataram, di Kantor SAR kelas I Denpasar Jalan Raya Uluwatu Jimbaran Badung Bali, Rabu (28/11).

Gelaran latihan ini dalam upaya menguji kesiapsiagaan serta mengukur respon time pergerakan personil beserta Alut di perbatasan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram.

Didi Hamzar, S.Sos., M.M. selaku Direktur Kesiapsiagaan dan Latihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) membuka secara langsung kegiatan tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Ketut Gede Ardana, S.E. menyampaikan bahwa, gelar latihan merupakan perdana digelar di Bali, dan nantinya dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan operasi SAR di perbatasan wilayah kerja Kantor SAR di seluruh Indonesia.

Untuk itu pihaknya telah mempersiapkan secara serius beberapa hal terkait pengerahan personil beserta Alut.

Kecelakaan penerbangan, pelayaran, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tanggap darurat maupun kondisi yang membahayakan manusia di seluruh wilayah NKRI.

Pemerintah lanjutnya memberikan mandat kepada Kepala BASARNAS melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, selanjutnya BASARNAS bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, koordinasi secara berkelanjutan  diharapkan dapat mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak pada pelaksanaan operasi SAR nantinya.

Dengan demikian profesionalitas dan performance Basarnas bersama potensi SAR dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.

 Sementara itu Direktur Kesiapsiagaan dan Latihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Didi Hamzar, S.Sos., M.M. menyinggung tentang 4 hal penting pada setiap pelaksanaan tugas yakni professional, mekanisme, peralatan memadai dan kekompakan. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar gaji guru swata setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) bakal segera terwujud. Pasalnya Pemkot telah menganggarkan dana subsidi bagi guru swasta yang gajinya di bawah UMK di RAPBD 2019 sekitar Rp. 81 Miliar.

“ Dari 10 ribu guru yang ada, kita berikan 6 ribu guru,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Ery Cahyadi pada kabarprogresif.com, Rabu (28/11).

Eri mengatakan, subsidi diberikan agar penghasilan guru mata pelajaran setara dengan UMK. Namun demikian, besaran subsidi yang diberikan nilainya tak sebesar UMK sebab berdasarkan masukan dari tenaga ahli, subsidi diberikan agar gaji guru yang bersangkutan memenuhi UMK.

“ Tak mungkin subsidi diberikan, jika yayasan yang bersangkutan tak berikan apa-apa,” katanya.

Berdasarkan masukan tenaga ahli, besaran subsidi yang diberikan maksimal 60 persen dari UMK yang nilainya saat ini sekitar Rp. 3,8 juta. Sehingga praktis, agar nilainya sama dengan UMK, kekurangan atas subsidi tersebut menjadi tanggung jawab yayasan pendidikan dimana guru tersebut mengajar.

“ Yayasan berikan antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta,” paparnya.

Eri menyebut, pemerintah kota sudah menyiapkan peraturan walikota untuk mengatur pemberian subsidi tersebut. Saat ini masih menghitung berapa besaran angka yang sesuai.

“ Kemarin kita ada masukkan dari Komisi D nilainya jangan Rp. 500 ribu tapi Rp. 1 juta,” katanya

Eri menyampaikan, pihaknya akan membina sekolah-sekolah yang gaji gurunya di bawah UMK. Pasalnya, menurutnya, ketika suatu yayasan pendidikan berencana untuk membuka sekolah semestinya sudah memikirkan masalah kas sekolah untuk operasional pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru.

Sebelumnya seperti diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan kota (Dispendik) Surabaya, M. Ihksan kembali menegaskan, bahwa mulai tahun 2019 mendatang para tenaga guru swasta akan mendapatkan kesejahteraan layak dengan memberikan gaji sesuai upah minimum regional (UMR).

“ Saat ini kita masih susun alokasi anggaran para guru swasta untuk dituangkan ke dalam rancangan APBD 2019,” ungkap M. Ikhsan, saat di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (28/11).

Menurut dia, penyusunan anggaran untuk penambahan gaji guru swasta sesuai UMR tersebut dibahas di komisi D DPRD kota Surabaya. Harapannya dengan penambahan gaji ini, para guru swasta bisa mendidik siswa-siswinya lebih baik lagi.

“ Disiapkan anggarannya kemarin. Bu Wali sendiri yang menyiapkan, bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan temen-temen guru swasta. Tapi kita terlebih dahulu membahasnya dengan pihak yayasan,” imbuhnya.

Kurang lebih 11 ribu guru swasta se-Surabaya yang terdaftar di Diknas kota Surabaya, namun tidak semua guru swasta yang selama ini menerima gaji di bawah UMR.

“ Tentunya harus ada keperdulian dari pihak yayasan, sama berkontribusinya. Untuk guru swasta yang gajinya dibawah UMR, nanti kita pastikan,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M. Tr (Han) menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar bertempat di Makassar Golden Hotel (MGH), Rabu (28/11/2018).

FGD ini bertujuan untuk membahas tentang Reviu Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Makassar yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar Harno Trimadi.

Acara ini dihadiri oleh Asrena dan Asops Danlantamal VI, perwakilan dari Polair Polda Sulsel beserta para undangan unsur maritim dan Pemerintahan daerah terkait lainnya.

Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang Reviu Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Makassar oleh Kabid Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar Bambang Sutrisna.Acara diakhiri dengan sesi diskusi antar undangan yang hadir dan  foto bersama. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah resmi terpilih sebagai Presiden United Cities Local Goverments (UCLG) bulan September lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjalankan tugas pertamanya sebagai Presiden UCLG dengan mengunjungi negara Korea Utara (Korut).

Kepala Bagian Humas Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan maksud dan tujuan melakukan pertemuan di Korut untuk menumbuhkan perdamaian dan mempromosikan dialog lokal-ke-lokal.

“Selain itu pembangunan berkelanjutan di Korut sampai kerjasama teknis antara kota dan otoritas lokal dari Korut dan UCLG dan Anggota UCLG ASPAC,” terang Fikser pada Rabu, (28/11/2018) di ruang kerjanya.

Disampaikan Fikser, kunjungan ke Korut dimulai pada 26 November – 1 Desember 2018. Agenda pertama (28/11), Wali Kota Risma – sapaan akrabnya diterima sekaligus bertemu dengan Wakil Presidium Supreme People’s Asemmbly, Kim Yong Nam. “Setelah itu Wali Kota Risma melakukan city tour di Kota Pyongyang,” katanya.

Pada agenda berikutnya, lanjut Fikser, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini bertemu dengan wali kota Pyongsong Propinsi Phyongan Selatan dan dilanjutkan city tour di Kota Phyosong.

“Siangnya, Ibu Risma menghadiri presentasi tentang proyek pengembangan Kota Wonsan dan Kalma coastal tourist site, Korut,” sambungnya. 

Hari Jum’at pagi (30/11/2018), Wali Kota Risma kembali melakukan pertemuan dengan wali kota Kaesong provinsi Hwanghae Utara.

“Siangnya mengunjungi situs bersejarah di Kota Kaesong,” imbuh mantan Camat Sukolio itu.

Menurut Fikser, selama di Korea Utara, Wali Kota Risma akan melakukan banyak pembahasan kegiatan yang diusulkan Korut dengan melakukan pencarian fakta dan kebutuhan misi penilaian untuk mengidentifikasi area dan saluran kerjasama potensial antara kota dan otoritas lokal di Korut dan anggota lain dari UCLG dan UCLG ASPAC.

“Utamanya di bidang perencanaan kota yang berkelanjutan untuk memastikan perumahan yang layak dan layanan dasar, sistem transportasi publik yang aman dan mudah diakses, ekonomi lokal pengembangan, perlindungan sosial, manajemen lingkungan dan budaya daerah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan sambil menjaga warisan budaya dan alam, dan mengurangi dampak buruk lingkungan kota,” tandas pria kelahiran Serui tersebut.

Usai melakukan kunjungan ke Korea Utara, Wali Kota Risma melanjutkan perjalanan ke Kota Guangzhou, Cina untuk menghadiri Guangzhou award pada tanggal 5 – 8 Desember 2018.

Fikser menambahkan, saat final Guangzhou Awards 2018, Kota Surabaya akan memaparkan partisipasi publik dalam 3R Pengelolaan sampah untuk surabaya yang lebih baik.

“Acaranya pada Kamis, (6/12/2018) dan pengumuman pemenang keesokan harinya (7/12/2018),” jelasnya.

Nantinya, Surabaya akan bersaing dengan 14 kota untuk mendapatkan Guangzhou award diantaranya, Santa Fe Argentina, Sydney Australia, Salvador Brazil, Repentigny Canada, Wuhan China, Yiwu China, Santa Ana Costa Rica, Milan Italia, Guadalajara Mexico, Utrecht Belanda, Kazan Rusia, e-Thekwini Afrika Selatan, Mezitli Turkey dan New York Amerika Serikat. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Wakil Komandan Kolonel Marinir Rasman, M. Tr (Han) mewakili Danlantamal VI Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M. Tr (Han) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel Amanlison Sembiring melepas keberangkatan ekspedisi kas keliling ke pulau-pulau di Sulsel.

Pelepasan ekspedisi  kas keliling  Bank Indonesia kali ini menggunakan kapal perang KRI Tatihu -853 yang di Komandani Mayor Laut (P) Nurwahidin bertempat di Dermaga Layang Mako Lantamal VI Makassar, Rabu 28/11/2018

Dalam sambutan Danlantamal VI yang dibacakan Wakil Komandan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M. Transfer (Han) , menyebutkan ekspedisi ini berangkat dari Makassar pada tanggal 28 November 2018 menuju ke beberapa pulau di wilayah Sulsel, di antaranya yaitu pulau sarappo Lompo, Podang Podang, pulau Sama Tellu Lompo, Karanrang  Dan terakhir pulau Kaitan, setelah itu  3 Desember kembali ke Makassar.

Dia mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tugas operasi militer selain perang (Military Operation Other than War) yaitu dalam rangka mendukung program pemerintah terutama dalam percepatan pertumbuhan dan pembangunan di seluruh wilayah NKRI, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI. Dimana tugas pokok TNI salah satuanya adalah membantu tugas pemerintah di daerah

Sementara itu Kepala Perwakilan BI Sulsel Amanlison Sembiring dalam sambutannya  mengatakan kegiatan kas keliling ini memberikan kegunaan dan manfaat, salah satunya dapat meningkatkan penetrasi mengenai inklusi keuangan bagi masyarakat dan juga memberikan pemahaman mengenai sektor ekonomi di Indonesia.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada TNI AL atas terselenggaranya program kegiatan kas keliling ke pulau-pulau yang telah terlaksana dengan baik selama ini?, ujar Kepala Perwakilan BI Sulsel ini.

Pelepasan ekspedisi kas keliling BI Provinsi Sulsel ke pulau-pulau terdepan, terpencil dan tertinggal (3T)  di  wilayah Sulsel bersama kapal TNI AL ini telah dilaksanakan berulang kali di Lantamal VI dengan menggunakan KRI yang berbeda.

Pada kegiatan ini turut dihadiri para Asisten Danlantamal VI, pejabat BI Pusat dan Provinsi Sulsel, Kadis dan Kasatker Lantamal VI. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Satu dari tiga cara yang ditawarkan PDAM Surya Sembada untuk mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 200 Miliar dipastikan gagal. Ini lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta pembuktian agar target layanan di seluruh wilayah diselesaikan sebelum membahas soal peremajaan pipa yang usianya sudah tua.

“ Saya sampaikan apa dampaknya jika ada pergantian pipa nanti, apakah terjadi erupsi atau dampak lainnya. Kemudian sampai kapan berakhir hingga sudah tidak ada lagi perbaikan pipa,” tandas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), Eri Cahyadi pada kabarprogresif.com saat di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (28/11).

Tak hanya, Eri juga menanyakan soal kualitas air produksi PDAM Surya Sembada yang sampai saat ini banyak dikeluhkan oleh pelanggan, termasuk coverage area pelayanan distribusi air bersih kepelanggan.

“ Seperti air PDAM kotor tidak bisa diminum dan harus ada jaminan seluruh warga kota Surabaya tercover semua. Sekarang didaerah Pakal dan Benowo kan belum teraliri,” tandasnya.

Eri juga menambahkan, data pelanggan yang belum tercover layanan PDAM yakni sekitar 20 persen. Untuk itu sebelum peremajaan pipa dikerjakan, Pemkot ingin memastikan coverage area pelanggan se-kota Surabaya harus terlayani semuanya.

“Akhir 2018, kita inventaris dan dipastikan sudah terlayani semua dulu. Baru nanti dilakukan peremajaan pipa,” pungkasnya.

Sebelumnya untuk mendapatkan dana Rp. 200 Miliar, PDAM Surya Sembada menawarkan tiga cara yakni berhutang, penyertaam modal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan penyertaan modal dari masyarakat melalui saham. Dari ketiga solusi itu, yang dianggap gampang dan sederhana adalah berhutang.

“ Hanya saja hutang ini cenderung boros dan tentu harus mendapat persetujuan dari Pemkot,” kata Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman, Rabu (28/11).

Sedangkan untuk penyertaan modal dari owner, kata Mujiaman, agak sulit diharapkan karena selama ini penyertaan modal yang di dapat dari Pemkot relatif sedikit yaitu sekitar Rp. 17 miliar pertahun. Hal ini berbanding terbalik dengan setoran uang keuntungan PDAM ke Pemkot Surabaya yang mencapai Rp. 120 milliar pertahunnya.

“ Kalau mau tumbuh berkembang ya penyertaan modal dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, maka masyarakat akan merasa memiliki PDAM dan kontrolnya lebih kuat," tegasnya.

Selain itu, Pemkot harus juga mempersiapkan perangkat hukumnya jika menjual saham PDAM ke masyarakat. Perangkat hukum itu, mulai dari peraturan daerah (Perda), peraturan wali kota (Perwali) atau bahkan aturan-aturan lainnya, agar masyarakat yang menaruh saham percaya dan ada jaminan tidak akan hilang uang investasinya.

Seperti diberitakan bocornya pipa utama milik PDAM Surya Sembada di Ngagel Tirto beberapa waktu lalu ternyata dibuat alasan oleh Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman untuk minta anggaran Rp. 200 Miliar setiap tahun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan peremajaan pipa sepanjang 150 kilometer.

" Setelah saya pelajari dokumennya, setahun hanya bisa memperbaiki dan mengganti pipa sekitar 10 kilometer saja," kata Mujiaman, Rabu (28/11).

Mujiaman menjelaskan pipa PDAM yang usianya tua yakni sepanjang 6.000 kilometer dan butuh waktu 40 tahun untuk menggantinya, itu pun jika pertahunnya pipa yang di ganti sepanjang 150 kilometer. Pasalnya saat ini, dengan kekuatan anggaran yang ada, PDAM hanya bisa mengganti pipa yang tua sepanjang 10 kilometer saja setiap tahun.

" Kita hitung saja, kalau 6.000 dibagi 150 ketemunya 40 tahun. Tapi kalau 6.000 dibagi 10 kilo, itu ketemunya 600 tahun. Apa itu tidak kejahatan kalau kita (PDAM) diam? Itu yang harus dipikirkan," tandasnya.

Mujiaman menjelaskan, bahwa hal itu-lah yang dilakukan oleh direksi lama, karena tidak ada anggaran penyertaan modal dari Pemkot selaku owner BUMD ini. Untuk itu Ia berharap peremajaan pipa segera dilakukan, mengingat dalam kurun waktu 10-50 tahun mendatang, kondisi kota Surabaya akan penuh dengan galian tanah akibat dampak dari banyaknya kebocoran pipa PDAM yang tertanam di dalam tanah.

“ Ini sudah ada kejadian pipa utama PDAM yang bocor di Ngagel Tirto beberapa hari lalu," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H, Mtr (Han) melaksanakan  Kunjungan kerja (kunker) ke Pangkalan Angkatan Laut  (Lanal) Palu Sulteng , Selasa (27/11/2018)

Danlantamal VI disambut oleh Danlanal Palu Kolonel Laut (P) Tommy Herlambang, S.E dan mendampingi Danlantamal VI selama  kunker di Lanal Palu.

Dalam kunker tersebut  Danlantamal VI melaksanakan serangkaian kegiatan yaitu tatap muka  dengan Prajurit dan PNS Lanal Palu, Danlantamal VI menyalurkan bantuan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. kepada Prajurit Lanal Palu yang terdampak musibah Gempa dan Tsunami , peninjauan Rumdis TNI AL Talise yang terdampak gempa dan Tsunami, serta peninjauan perbaikan  Rumah pribadi PNS Halia yang terdampak Gempa.

Pada kesempatan ini pula Danlantamal VI menyampaikan   pesan Kasal kepada para Prajurit dan PNS Lanal Palu. "Musibah dan kesedihan yang dialami personel Lanal Palu  jangan terus berlarut-larut dan harus tetap semangat dalam mendukung kedinasan. Tetap tawakkal ,terus berdoa kepada Tuhan untuk perlindungan Nya selalu" ujar Danlantamal VI

Danlantamal VI menambahkan  pimpinan TNI AL telah menganggarkan perbaikan fasilitas Rumdis Talise bagi Personel Lanal Palu. Beliau juga akan mencari waktu untuk datang kembali ke Palu guna melihat  Keluarga Besar Prajurit Lanal Palu, lanjut Danlantamal VI mengakhiri  pesan Kasal kepada personel Lanal Palu.

Turut hadir dalam Kunker Danlantamal VI tersebut, seluruh Perwira, Bintara , Tamtama dan PNS Lanal Palu beserta jajarannya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk mendapatkan dana Rp. 200 Miliar, PDAM Surya Sembada menawarkan tiga cara yakni berhutang, penyertaam modal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan penyertaan modal dari masyarakat melalui saham. Dari ketiga solusi itu, yang dianggap gampang dan sederhana adalah berhutang.

“ Hanya saja hutang ini cenderung boros dan tentu harus mendapat persetujuan dari Pemkot,” kata Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman pada kantor berita RMOLJatim, Rabu (28/11).

Sedangkan untuk penyertaan modal dari owner, kata Mujiaman, agak sulit diharapkan karena selama ini penyertaan modal yang di dapat dari Pemkot relatif sedikit yaitu sekitar Rp. 17 miliar pertahun. Hal ini berbanding terbalik dengan setoran uang keuntungan PDAM ke Pemkot Surabaya yang mencapai Rp. 120 milliar pertahunnya.

“ Kalau mau tumbuh berkembang ya penyertaan modal dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, maka masyarakat akan merasa memiliki PDAM dan kontrolnya lebih kuat," tegasnya.

Selain itu, Pemkot harus juga mempersiapkan perangkat hukumnya jika menjual saham PDAM ke masyarakat. Perangkat hukum itu, mulai dari peraturan daerah (Perda), peraturan wali kota (Perwali) atau bahkan aturan-aturan lainnya, agar masyarakat yang menaruh saham percaya dan ada jaminan tidak akan hilang uang investasinya.

Seperti diberitakan bocornya pipa utama milik PDAM Surya Sembada di Ngagel Tirto beberapa waktu lalu ternyata dibuat alasan oleh Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman untuk minta anggaran Rp. 200 Miliar setiap tahun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan peremajaan pipa sepanjang 150 kilometer.

" Setelah saya pelajari dokumennya, setahun hanya bisa memperbaiki dan mengganti pipa sekitar 10 kilometer saja," kata Mujiaman pada kabarprogresif.com, Rabu (28/11).

Mujiaman menjelaskan pipa PDAM yang usianya tua yakni sepanjang 6.000 kilometer dan butuh waktu 40 tahun untuk menggantinya, itu pun jika pertahunnya pipa yang di ganti sepanjang 150 kilometer. Pasalnya saat ini, dengan kekuatan anggaran yang ada, PDAM hanya bisa mengganti pipa yang tua sepanjang 10 kilometer saja setiap tahun.

" Kita hitung saja, kalau 6.000 dibagi 150 ketemunya 40 tahun. Tapi kalau 6.000 dibagi 10 kilo, itu ketemunya 600 tahun. Apa itu tidak kejahatan kalau kita (PDAM) diam? Itu yang harus dipikirkan," tandasnya.

Mujiaman menjelaskan, bahwa hal itu-lah yang dilakukan oleh direksi lama, karena tidak ada anggaran penyertaan modal dari Pemkot selaku owner BUMD ini. Untuk itu Ia berharap peremajaan pipa segera dilakukan, mengingat dalam kurun waktu 10-50 tahun mendatang, kondisi kota Surabaya akan penuh dengan galian tanah akibat dampak dari banyaknya kebocoran pipa PDAM yang tertanam di dalam tanah.

“ Ini sudah ada kejadian pipa utama PDAM yang bocor di Ngagel Tirto beberapa hari lalu," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bintal merupakan salah satu cara TNI-AD dalam mewujudkan Satuan yang handal dan professional, terlebih dalam mencegah terjadinya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD.

Hal itu, dikatakan oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya, Letkol Arm Aprianko Suseno melalui kegiatan pembinaan mental yang berlangsung di masjid AL-Wathon, Makorem. Rabu, 28 Nopember 2018.

Memiliki kualitas mental, moral sekaligus kedisiplinan yang tinggi, menurut Kasrem, merupakan salah satu persyaratan mutlak yang harus tertanam di dalam diri prajurit TNI-AD.

“Jika semua tugas dan tanggung jawab didasari oleh unsur-unsur tersebut, niscaya akan berjalan secara optimal,” ungkap Kasrem.

Tidak hanya berlaku bagi prajurit saja. Akan tetapi, hal tersebut juga diberlakukan bagi para PNS, hingga para Persit di Makorem.

“Kita dituntut untuk memiliki akhlak, pengetahuan, disiplin dan tata tertib yang baik. Sebab, keberhasilan tugas hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia yang bermoral baik, berdisiplin dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Letkol Aprianko, pembinaan mental di lingkungan TNI, terlebih Angkatan Darat, merupakan suatu kebutuhan wajib yang harus digencarkan di seluruh jajaran TNI-AD. (andre)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive