La Nyalla Anggap Tuntutan 6 Tahun Penjara Tak Sesuai Fakta Sidang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Atas tuntutan tersebut, La Nyalla merasa keberatan. Dia menganggap pertimbangan Jaksa tidak sesuai fakta.

"Yang jelas, yang saya dengarkan tadi ada yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ya wajar-lah, namanya jaksa, kan tugasnya menuntut, ya sudah biar saja," ujar La Nyalla seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Beberapa hal yang menjadi catatan, menurut La Nyalla, uang yang ia gunakan untuk membeli saham perdana Bank Jatim merupakan peminjaman, dan sudah dikembalikan.

Selain itu, pertanggungjawaban atas anggaran Kadin telah didelegasikan kepada Wakil Ketua Kadin, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring.

Menurut La Nyalla, pengembalian uang dan pendelegasian wewenang telah dilampirkan bukti-bukti administrasi yang jelas.

Jaksa penuntut umum dalam pertimbangannya telah membuktikan bahwa La Nyalla melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Selain itu, perbuatan La Nyalla dianggap telah menimbulkan kerugian negara.

La Nyalla dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.

Awalnya, menurut Jaksa, Pemprov Jatim menganggarkan dana hibah dengan total Rp 48 miliar dalam APBD untuk tahun 2011-2014.

Namun, La Nyalla bersama-sama dengan Wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, justru menggunakan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya.

La Nyalla disebut menyiasati agar seolah-olah program dana hibah telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan rencana anggaran biaya.

Menurut Jaksa, untuk menutupi penggunaan uang yang dipakai untuk membeli saham perdana Bank Jatim, La Nyalla membuat surat pengakuan hutang kepada Kadin Jatim.

Namun, surat tersebut diduga tidak benar, karena materai yang digunakan baru dikeluarkan pada tahun 2014, sedangkan surat hutang dibuat pada 2012.

Kemudian, berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, La Nyalla berusaha menutupi penyalahgunaan wewenang dengan membuat surat delegasi pengelolaan dana hibah kepada Diar dan Nelson.

Menurut Jaksa Didik Farkhan, sesuai fakta persidangan, surat itu janggal dan tidak benar.

"Terbukti bahwa nomor surat tidak teregister. Termasuk kuitansi, dari materai ternyata dibuat belakangan. Jadi kami anggap itu tidak ada," kata Didik. (arf)

Read More

Kodim Lamongan Gelar Apel Nusantara Bersatu Di Alon Alon

KABARPROGRESIF.COM : (Lamongan) Kodim 0812 Lamongan Bersama Pemerintah Daerah Kab Lamongan gelar Apel Nusantara Bersatu dengan tema " INDONESIA Milikku, Milikmu , Milik kita bersama BHINNEKA di Alun-alun Kab Lamongan yang diikuti 1700 Orang.Rabu 30/11

Sebelum pelaksanaan apel terlebih dahulu menyaksikan penampilan Demotrasi Paskibra Kebangsaan dari SMAN 1 Lamongan

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sutrisno Pujiono,S.E,M.M dalam sambutannya menyampikan Mari kita gelorakan semangat kebangsaan yang sdh lama tidak kita dengarkan yaitu Indonesia hebat, Indonesia kuat, sengaja Apel Nasional Nusantara Bersatu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia guna mengelorakan semagat kebangsaan kita agar kita kembali untuk mempertahankan pekarangan rumah kita, Jaga Bumi pertiwi dan jaga NKRI dari segala macam hasutan untuk memecah belah persatuan Bangsa Indonesia milik kita bersama Milikku, Milikmu yang terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

AKBP Juda Nusa Putra, Sik (Kapolres Lamongan) dalam sambutannya ucapan Trimakasih dan apresiasi yang setingggi - tingginya kepada Letkol Inf Sutrisno Pujiono, S.E. M.M (Dandim 0812/ Lamongan) atas terselenggaranya kegiatan Apel Nasional Nusantara Bersatu karena benar sesuai tema bahwa Indonesia Milikku, milikmu dan milik kita bersama dengan itu marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dan Mari kita jaga suasana Kab. Lamongan agar tetap aman dan kondusif.

Untuk sambutan yang terakhir H. Fadeli, SH. MM.(Bupati Lamongan) bahwa Indonesia Milikku, milikmu dan milik kita bersama dalam kebhinnekaan dan ketunggal Ikaan Jangan sampai kita terprovokasi dengan isu yang ingin memecah belah persatuan kesatuan bangsa Indonesia dan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI harus kita jaga keutuhannya.

Di akhir Apel Nusantara Bersatu meyaksikan orasi kebangsaan oleh Bapak Guntur (Sekertariat UPT Diknas Lamongan) Dan Pembacaan Puisi  Perjuangan Berangkai Dari Pelajar SMA N 2 Lamongan.

Adapun peserta Apel Nusantara Bersatu diantaranya  2 SSK Kodim 0812/Lamongan, 1 SSK Polres Lamongan, 1 SSK Gabungan (Satpol PP, Dishub dan PMK), 1 SSK Gabungan (Banser dan FKPPI), 1 SSK Mahasiswa, 1 SSK Pelajar, 1 SSK Pramuka (arf)

Read More

La Nyalla Dituntut 6 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

La Nyalla juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar.

Jika uang tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta La Nyalla akan dilelang. Namun, jika tidak dibayar 1 bulan setelah hukum tetap, hartanya tidak mencukupi, diganti pidana penjara tiga tahun dan enam bulan.

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa La Nyalla Mattalitti terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa Didik Farkhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai La Nyalla terbukti melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

La Nyalla dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.

Awalnya, Pemprov Jawa Timur menganggarkan dana hibah dengan total Rp 48 miliar dalam APBD untuk tahun 2011-2014.

Namun, La Nyalla bersama-sama dengan Wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, justru menggunakan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya.

La Nyalla menyiasati agar seolah-olah program dana hibah telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan rencana anggaran biaya.

Berdasarkan audit BPKP, jumlah kerugian negara dalam korupsi dana hibah tersebut mencapai Rp 26.654.556.219.


Pembelian saham Bank Jatim
Uang yang digunakan La Nyalla Mattalitti untuk membeli saham perdana Bank Jatim ternyata berasal dari rekening Kadin di Bank Jatim.

Uang tersebut ditransfer dari rekening Kadin ke rekening pribadi La Nyalla di bank yang sama. Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, pada 11 Juni 2012, La Nyalla menandatangani aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Jatim di Kantor Cabang Utama Surabaya atas nama pribadi.

Selanjutnya, pada 6 Juli 2012, La Nyalla dan Wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, menandatangani Bilyet Giro No BG069407.

Giro tersebut berisi perintah pembayaran dari penandatangan bilyet giro kepada Bank Jatim dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro di Bank Jatim ke rekening pribadi La Nyalla.

Dana Kadin sebesar Rp 5,3 miliar ditransfer ke rekening La Nyalla. Kemudian, La Nyalla memindahbukukan rekening pribadinya di Bank Jatim ke rekening atas nama PT Mandiri Sekuritas Pooling IPO Jatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta-Sudirman.

Selanjutnya, pada 11 Juli 2012, melalui PT Mandiri Sekuritas dengan kode nasabah ED 306 atas nama pribadinya, La Nyalla membeli IPO Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar, dan mendapatkan IPO Bank Jatim sejumlah 12.340.500 lembar saham di harga Rp 430 per lembar.

Setelah saham dijual, La Nyalla mendapat keuntungan sekitar Rp 1,1 miliar atas penjualan saham tersebut. (arf)

Read More

Kodim Tuban Gelar Apel Nusantara Bersatu di Alon - Alon

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Untuk mempererat kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, Forpimda Tuban menggelar apel Nusantara Bersatu dengan tema “Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Kita", di Alon-alon Tuban, Jl. RA. Kartini, Rabu (30/11/2016).

Gerakan Nusantara Bersatu diikuti oleh 3000 orang, terdiri TNI/Polri, PNS, mahasiswa, pelajar, Pramuka, Ormas dan masyarakat, dengan mengenakan ikat kepala warna Merah Putih.

“Keutuhan NKRI harus tetap kita jaga jangan sampai terpecah oleh kepentingan suatu golongan, kelompok  atau suku tertentu, Indonesia adalah milikku, Indonesia adalah milik kamu, Indonesia adalah milik kita, harus kita jaga keutuhannya, jangan sampai masyarakat terpecah belah, kita tunjukkan bahwa Nusantara  tetap bersatu,” hal tersebut disampaikan oleh Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Sarwo Supriyo, sesaat usai pelaksanaan Apel Nusantara Bersatu.

Menurutnya, apel ini digelar sebagai tekad dan wujud komitmen untuk senantiasa mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan kelompok, suku maupun golongan.

"Melalui kegiatan ini kita satukan seluruh elemen, dengan semangat kebhinekaan mari kita jaga keutuhan NKRI,” tegas Dandim.

Ia berharap, kegiatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini bias menguatkan nasionalisme untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

“Waspadai gerakan yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI dan berpotensi mengganggu kekondusifan situasi keamanan di wilayah ini”, pungkasnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Forpimda Tuban,Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Husein, KH.Abdul Matin (Ketua MUI Tuban), KH. Mundzir (Ketua FKUB Tuban), H.Ridwan ( Ka PN Tuban), Muspika, SKPD, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat Kab. Tuban.Kegiatan berjalan aman dan lancar ditutup dengan doa lintas agama. (arf)

Read More

Wali Kota Risma Berbagi Pengalaman Me-manage Pajak ke Delegasi 32 Negara

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dipilihnya Surabaya sebagai tempat gelaran agenda internasional bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030, bukan sekadar asal pilih. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bersama dengan South Center (think tank internasional yang berpusat di Jenewa) punya alasan untuk mengadakan agenda yang diikuti perwakilan dari 32 negara berkembang tersebut di Surabaya.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Surabaya lebih tinggi capaian nya dari sisi indeks pembangunan dan juga dari sisi capaian peningkatan pajak. “Saya senang agenda ini diselenggarakan di Surabaya. Ini bukan sebuah kebetulan diselenggarakan di Surabaya. Karena itu kami sangat apresiasi,” tegas AM Fachir seusai opening ceremony agenda tersebut di Hotel JW Marriot, Rabu (30/11).

AM Fachir mengapresiasi paparan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada sesi awal pembukaan acara. Dalam paparannya, wali kota yang telah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan nasional dan internasional ini menjelaskan banyak hal. Diantaranya tentang pelayanan pajak yang bisa dilakukan secara online. Sehingga, wajib pajak bisa lebih mudah dalam membayar pajak. Dan outcome nya, capaian penerimaan dari sektor pajak menjadi lebih besar dibanding ketika sebelum menerapkan teknologi.

“Apa yang disampaikan Bu Risma sangat mendasar dari persoalan ini. Pengalaman beliau sejak 2010 sampai sekarang yang ditampilkan dalam gambar dan angka, menarik buat mereka karena langsung bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada. Juga dari sisi indeks pembangunan dan meningkatkan pajak. Mungkin nanti juga bisa disampaikan bagaimana mencapainya. Itu sangat penting dan itu akan jadi pengalaman berarti bagi teman-teman di sini,” tegas pejabat kelahiran Samarinda ini.

Lebih lanjut, AM Fachir menegaskan, agenda yang diinisiasi oleh South Center dan juga Kemenlu ini bertujuan untuk saling berbagi tentang kebijakan dan kerja sama terkait pajak. Menurutnya, hal ini selaras dengan salah satu upaya yang sedang dilakukan negara-negara berkembang dalam mencapai sustainable development yang sudah dicanangkan agenda sampai 2010. Semangatnya adalah upaya memberdayakan publik untuk ikut di dalam pembangunan di berbagai bidang. Dan, salah satu yang menjadi persoalan adalah bagaimana mmebiayai program tersebut. Salah satunya dengan pajak.
“South Center kemudian meminta Indonesia untuk menjadi host dari pertemuan pertama yang diikuti 32 negara ini. Dengan kondisi dunia seperti sekarang, terutama kondisi ekonomi nya yang melambat, ini penting untuk memobilisasi sumber daya yang ada,” sambung AM Fachir.

Sementara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku senang bisa berbagi pengalaman dalam menyelesaikan berbagai macam masalah perkotaan, utamanya tentang kebijakan pajak. Wali kota menjelaskan bahwa dalam membuat kebijakan pajak (tax policy), bergantung kondisinya. Dia mencontohkan, ketika ekonomi melambat, Pemkot Surabaya tidak menaikkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). “Baru kalau ekonomi naik, saya naikkan. Jadi tidak setiap tahun naik, bergantung kondisi ekonominya. Tapi kenapa bisa tercapai dan relatif bsia membiayai program yang kami buat di Surabaya? Itu bagaimana intensifikasi serta bagaimana me-manage uang sehingga uang itu bisa maksimal penggunaannya,” jelas wali kota.

Wali kota yang Oktober lalu mendapat penghargaan alumnus terbaik dunia dari The Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Rotterdam, Belanda ini juga mengaku senang Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah agenda ini. “Tentunya ini agenda yang bagus untuk Surabaya menuju kota MICE. Karena semakin banyak acara dan kunjungan ke Surabaa, pendapatan dari pajak hotel dan restoran juga akan meningkat,” sambung wali kota.

Agenda ini digelar dari mulai Rabu (30/11) hingga 3 Desember 2016. Di hari pertama, tema yang diangkat tentang “International Tax Cooperation: The Challenge to the South”, Global Tax Norms and The Process of Agenda Setting Internationality and in the South”, “Managing Tax Competition and Investment Incentives: Forum National to Collaborative Approaches”, serta The Taxation of Technical Services in Developing Countries”.

Senior Advisor on Finance and Development South Centre, Manuel F Montes, menambahkan, agenda yang dihadiri perwakilan negara-negara dari Afrika, Amerika Latin dan juga Asia ini akan menjadi event reguler. Forum di Surabaya ini merupakan yang pertama dan nanti akan dibuat forum tahunan. “Kami sampaikan terima kasih khusus kepada Pemerintah Kota Surabaya yang telah mendukung acara ini,” ujarnya.(arf)

Read More

BK Siap Proses PAW Eddi Rachmad Asal Ada Surat Dari DPP

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya hari ini menggelar klarifikasi surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) yang dilayangkan oleh DPC Partai Hanura Surabaya. BK mengundang Sekretaris Hanura, Agus Santoso.

Ditemui usai pertemuan, Ketua BK Minun Latif menjelaskan klarifikasi kali ini untuk memastikan keabsahan surat dari DPC Hanura. Sebelumnya, rencana klarifikasi dijadwalkan pada hari Senin (28/11).

"Benar tadi kita telah melakukan klarifikasi. Ternyata benar surat itu berasal dari DPC Hanura," ujar Minun Latif, Rabu (30/11/2016).

Dari pertemuan tersebut, juga telah diputuskan untuk mengembalikan masalah pengajuan PAW ke Hanura Surabaya. Mengingat pengajuan Pergantian antar waktu terhadap Edi Rahmat, merupakan masalah internal.

"Kita kembalikan permasalahannya. Karena jalan keluar dari masalah ini ada di internal partai yang bersangkutan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menilai ada salah prosedur dalam PAW yang diajukan DPC Hanura Kota Surabaya. Dimana pergantian antar waktu yang diajukan ternyata langsung berasal dari DPC.

Padahal sesuai dengan mekanisme yang berlaku selama ini, surat pengajuan PAW harus berasal dari DPP partai bersangkutan sebagai induk organisasi. Termasuk dilengkapi surat persetujuan dari DPD Hanura Jawa Timur.

"Ini menyalahi prosedur jadi permasalahan kita kembalikan," tandas Anggota Komisi A ini.

Ditanya apakah jika ada surat dari DPP Hanura pihaknya akan menindaklanjuti pengajuan pergantian antar waktu ini, secara tegas Minun Latif membenarkan.

"Jika ada surat dari DPP kita siap memprosesnya. Tapi kita tidak mau betandai-andai," pungkas Minun Latif. (bmb/

Read More

BK Anggap PAW Eddi Rahmad Masih Urusan Internal Partai Hanura

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Permohonan pergantian antar waktu (PAW) Eddi Rahmat yang diajukan oleh DPC Hanura kota Surabaya tertanggal 10 Neovember 2016 lalu, dikembalikan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD kota Surabaya. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua BK DPRD kota Surabaya, Minun Latif, usai menggelar rapat koordinasi dengan Agus Santoso, Sekertaris DPC Hanura Surabaya, Rabu(30/11/2016) pagi.

“BK hanya mengklarifikasi kebenaran surat permohonan PAW anggota komisi B, Eddi Rahmat. Selanjutnya kami kembalikan, karena itu ranah internal partai,” ujar Minun, saat diwawancarai di ruang BK.

Hadir dalam rapat klarifikasi, seluruh anggota Badan Kehormatan (BK) yaitu, Baktiono anggota Fraksi PDIP, Buchori Imron dari PPP, Elok Cahyani dari Fraksi Demokrat dan Muchid dari Hanura.

Politisi asal PKB ini, kembali menyatakan, persoalan yang muncul di internal partai Hanura, bukan ranah BK, sehingga pemanggilan pengurus DPC Hanura Surabaya ini, hanya sebatas mengklarifikasi kebenaran PAW.

“BK tidak bisa intervensi urusan internal partai, sehingga harus diselesaikan secara internal. Proses PAW, memang hak partai, namun harus ada persetujuan dari DPP. Sejauh ini DPRD belum mengetahui surat persetujuan DPP,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Agus Santoso membenarkan, bahwa surat persetujuan dari DPP memang belum dilampirkan, meskipun sudah ada.

“Surat persetujuan DPP Hanura itu sudah keluar satu minggu sebelum tanggal 10 November.  Kita memang tidak laporkan ke Dewan karena memang bukan ranahnya. Laporannya nanti ke KPU,” ungkap Agus.

Minggu depan, dirinya akan melengkapi berkas untuk melapor ke KPU kota Surabaya sebagai prosedur PAW anggota partai Hanura. 

“Surat kita sedang lengkapi untuk di serahkan ke KPU,” pungkasnya. (arf)

Read More

Korem083/BDJ Gelar Gebyar Nusantara Bersatu

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Ribuan warga malang memadati lapangan rampal yang menjadi lokasi di gelarnya acara konsolidasi dengan tema “Nusantara Bersatu” pada hari ini Rabu, 30/11/2016 Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Wachid Apriliyanto selaku penanggung jawab acara ini menyebutkan ada lebih dari 30.000 orang yang hadir dalam acara ini dari berbagai elemen masyarakat seperti TNI, Polri, Forpinda, FKPPI, Ormas, Pelajar, tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Pita merah putih yang terikat di kepala menjadi simbul utama pada kegiatan yang terpusat di lapangan rampal tersebut, warga yang hadir juga membawa bendera merah putih dengan ukuran yang fariatif, di awali dengan menyanyikan lagu nasional “Indonesia Raya” acara ini kemudian dilanjutkan dengan orasi-orasi dari seorang tokoh pemuda di malang a.n. Santoso Abadi, Wawali dan perwakilan MUI Malang a.n. Gus Wahid undangan yang mengajak untuk tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan, lantunan lagu-lagu kebangsaan terdengar membahana kembali saat seluruh yang hadir di lokasi acara bersama-sama menyanyikan.

Mayjen TNI Beny Susianto lebih lanjut menjelaskan terkait beredarnya berita di berbagai media sosial disampaiakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini sedang diganggu, kita bisa liat medsos yang sedang beredar ini sangat mengawatirkan bangsa ini, dalam momentum ini sangat tepat untuk kita mengajak seluruh komponen bangsa khususnya di wilayah malang raya bahwa bangsa ini di banggun dengan kebinnekaan.

Digelarnya moment ini dilatarbelakangi atas kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini yang cenderung menghangat ditengah masyarakat, Pangdiv-2/kostrad menyampaikan bahwa bangsa Indonesia di bangun dengan Bhinneka Tunggal Ika ini lah tujuan dari acara ini di adakan, secara kasatmata telah banyak ancaman tantangan dan hambatan baik dari dalam negri maupun luar negeri sangat menganggu kedaulatan Negara kesatuan republik Indonesia dengan begitu maraknya perang proxy wor untuk kepentingan ego pribadi yang sangat menganggu kedaulatan NKRI. (arf)

Read More

Amankan 1.000 Ketapel, Polisi Curiga Terkait Aksi 212

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengiriman 1.000 ketapel dari Surabaya ke Makassar ditahan sementara oleh polisi.

Polisi curiga ketapel-ketapel tersebut bukan dikirim ke Makassar melainkan ke Jakarta dalam rangka aksi damai 2 Desember nanti.

Citra Romadoni, pemilik senjata tradisional berbahan kayu dan karet itu pun ikut diperiksa polisi terkait pengiriman tersebut.

"Ini antisipasi saja, kami khawatir disalahgunakan. Karena ketapel juga bisa melukai orang," kata Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lily Djafar, Selasa (29/11/2016).

Kecurigaan polisi, kata Lily, berdasar. Selain jumlah yang cukup banyak, warga Makassar yang memesan meminta waktu cukup singkat, yakni dalam waktu hanya tiga hari.

"Pesannya tanggal 25 November, minta dikirim 28 November," terang Lily.

Meskipun diperiksa, namun pemilik ketapel tidak ditahan. Polisi hanya mengamankan barang-barang tersebut sampai dipastikan memang tidak ada keterkaitan pengiriman ketapel dengan aksi 2 Desember nanti.

Jika tidak terbukti terkait dengan aksi 2 Desember, maka pengiriman ketapel akan dilanjutkan.

Citra sendiri membantah ketapel yang dikirim melalui jalur laut tersebut dibawa ke Jakarta untuk aksi damai 2 Desember.

"Ketapel dikirim ke sepupu saya di Makassar, katanya di sana kalau dijual laku keras," terangnya. (arf)

Read More

Kodim Kediri " Gelar Nusantara Bersatu " Di Stadion Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Stadion Brawijaya Kediri menjadi saksi bisu perhelatan "Gelar Nusantara Bersatu", uang dihadiri sekitar 17.000 orang dari 343 desa yang tersebar di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri,  dan 46 kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan yang ada di Kota Kediri.  Gelar nusantara bersatu ini juga dihadiri anggota Banser, FKPPI,  Pramuka, tokoh lintas agama,  kelompok tani, perangkat desa,  para pelajar dan mahasiswa,  serta anggota LVRI. Ditenda kehormatan,  juga terlihat Dandim Kediri,  Letkol Inf Purnomosidi,  Kapolresta Kediri,  AKBP wibowo, Wakil Walikota Kediri,  Lilik Muhibah,  dan Ketua DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon, rabu (30/11/2016)

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kediri, Munasir Huda menegaskan,  ormas-ormas yang secara jelas menolak azas Pancasila,  harus dibubarkan oleh Pemerintah,  karena dianggap bertentangan dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Khusus ormas-ormas di Kota dan Kabupaten Kediri yang berindikasi tidak sesuai dengan Pancasila harus keluar dari wilayah Kediri, karena dapat memicu perselisihan maupun perpecahan antar warga yang berlatarbelakang beragam. Beliau juga menyikapi aksi demo 411 yang sudah berlangsung dan aksi demo 212 yang akan berlangsung,  sebagai tindakan yang mengintervensi Pemerintah dan dapat membuat menimbulkan perselisihan yang berlatarbelakang SARA.

K.H. Anwar Iskandar, selaku tokoh agama, menyatakan,  semua warga Kediri harus bersatu tanpa harus memandang segala perbedaan, dan tidak mudah terpancing segala provokasi yang berbau SARA.  Selain itu, seluruh warga Kediri agar memegang prinsip dan konsep yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Gelar nusantara bersatu ini juga dimeriahkan berbagai acara,  seperti kesenian kuda lumping ,seni tari,  seni barongsay, serta puisi dan orasi dari siswa/siswi dan mahasiswa yang ada di Kediri. Disamping itu,  pameran alutsista juga dipertontonkan kepada publik yang hadir di stadion brawijaya ini.  Diakhir gelar nusantara bersatu,  doa bersama dilakukan seluruh Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)  Kediri dengan tokoh lintas agama uang tergabung dalam FKUB.

Menurut Letkol Inf Purnomosidi,  gelar nusantara bersatu ini, untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika yang ada ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa segala perbedaan yang melatarbelakanginya, tidak menjadi halangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.  Demikian juga kerukunan antar umat beragama yang ada di Kediri,  harus bisa menjadi dasar utama,  saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. (arf)

Read More

Lantamal V hadirkan 300 personelnya dalam apel Nusantara Bersatu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Atraksi seni Reog Ponorogo, Marching Band Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut  dan drama Kolosal  perjuangan arek-arek suraboyo memeriahkan apel Nusantara Bersatu yang digelar di lapangan upacara Kodam V/ Brawijaya, Rabu (30/11).

Apel dibuka oleh penampilan Marching Band Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut  disusul dengan tarian nusantara  dari DPP IARMI Jatim, tari jaranan dan Reog Ponorogo juga , drama Kolosal  perjuangan arek-arek suraboyo karya Taufik Monyong.

Setelah itu orasi kebangsaan oleh putra dari pahlawan Nasional Bambang Sulistomo yang mengingatkan bahwa semua masyarakat Indonesia adalah saudara, yaitu saudara se-Tanah Air. "Kalau yang di sebelah kiri kita dicubit dan sakit, siapa pun dia, apa pun sukunya kita juga ikut merasakan karena kita semua bersaudara," kata Bambang.

Ia juga mengingatkan semua pihak agar menjaga situasi politik ini agar selalu kondusif, bagaimana kita bisa membangun kalau situasinya selalu gonjang-ganjing tidak tentu arah. Kita sudah lama merdeka, "Indonesia Milikku, Indonesia Milikmu, Indonesia Milik Kita Semua".

Apel Nusantara Bersatu digagas oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam rangka memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, Kapolda, Kasarmatim, Wagub AAL, Kasgartap III Surabaya, Sekdaprov Jatim, Kajati, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, musisi, pemuda, budayawan, organisasi masyarakat dan komponen bangsa lainnya yang ditandai ditandai dengan pita merah putih yang diikatkan di kepala.

Kadisminpers Lantamal V Letkol Laut (KH) I Made Suweca turut hadir beserta tiga ratus anggota Lantamal V.

Menurut pantauan dilapangan, diperkirakan sekitar sepuluh ribu TNI-Polri dan warga masyarakat turut hadir dalam acara  “Apel Nusantara Bersatu” (arf)

Read More

Besok, Agus Santoso Laporkan Empat Petinggi DPD Hanura Jatim yang Diduga Pesta Miras Ke DPP

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasus pesta miras yang diduga dilakukan empat petinggi DPD Hanura Jatim ternyata berbuntut panjang.

Besok rabu  (30/11/2016), Agus Santoso, Sekretaris DPC Surabaya bakal  meneruskan kasus tersebut ke DPP. Ini lantaran kata Agus, perbuatan empat petinggi DPD Hanura Jatim ini dianggap dapat merusak citra partai Hanura terutama di Jawa Timur. Bahkan Agus mewakili nama Partai  Hanura meminta maaf kepada masyarakat seluruhnya.

“Mekanismenya jelas, ini akan dibawa ke dewan kehormatan partai. Tugas saya adalah ke bawah, ya meminta maaf kepada masyarakat terkait masalah ini,” tegas Agus.

Sementara itu, Warsito, yang diketahui juga ikut dalam pesta miras itu, saat dihubungi wartawan enggan berkomentar.

“Saya no coment. Kalau lewat telepon begini saya tidak bisa berkomentar,” singkatnya.

Seperti diketahui, ‎saat acara pengukuhan DPC-DPC se Jawa Timur dan Rakerda I DPD Hanura Jawa Timur di Surabaya, Senin kemarin (28/11), Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengancam akan bertindak tegas bagi anggota partai yang ‘nakal.’

“Saya peringatkan jangan ada yang mencoba untuk membuat kekacauan, jangan ada yang mencoba untuk melakukan langkah-langkah tak terpuji yang menimbulkan friksi dalam tubuh Partai Hanura di Jawa Timur,” tegasnya.

Bahkan, Wiranto mengklaim dirinya pasti akan tahu jika ada kadernya yang ‘nakal.’ “Saya akan tahu dan akan ketahuan pasti. Dan sekali lagi, untuk kali ini tdak ada kompromi, tidak ada maaf bagimu, bagi siapapun yang mengacau Partai Hanura,” ancamnya.(arf)

Read More