Danrem 082/CPYJ Sambut Kedatangan Panglima TNI di Jombang

KABARPROGRESIF.COM : (Jombang) Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menggelar kunjungan kerjanya di Ponpes Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kamis, 20 Juni 2019.

Kedatangan orang nomor satu di tubuh TNI itu, di sambut oleh beberapa pejabat TNI di Jawa Timur, termasuk diantaranya Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Bambang Ismawan, Danrem 082/CPYJ serta beberapa pejabat TNI-Polri lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI menyebut jika kemajuan teknologi yang kian pesat seperti saat ini, seakan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa.

“Ada positif dan negatifnya. Untuk dampak negatifnya, perkembangan (teknologi) itu dapat memicu banyaknya hoax yang timbul di masyarakat dan bisa merusak Persatuan dan Kesatuan,” jelasnya.

Selain ancaman hoax, dirinya menambahkan jika ancaman biologi hingga ancaman kesenjangan juga menjadi ancaman tersendiri.

“Ancaman nyata di Indonesia adalah ancaman teroris dan perebutan wilayah antar negara,” jelasnya.

Terpisah, ditemui di sela-sela kegiatan tersebut, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi menjelaskan jika kunjungan yang dilakukan oleh Panglima TNI saat ini, bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi dengan para Santri dan Ulama di Kabupaten Jombang, terlebih di Ponpes Tebu Ireng.

“Beliau (Panglima TNI), bersilaturahmi dengan kyai-kyai dan santri di Ponpes Tebu Ireng,” ujar Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi. (arf)

Read More

Penutupan Separuh Jalan Yos Sudarso Diundur Bulan Depan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup separuh Jalan Yos Sudarso untuk pelaksanaan pile integrity test (PIT) pengerjaan proyek Alun-alun Surabaya diundur. Penutupan separuh jalan yang direncanakan pada 20 – 24 Juni 2019, diundur menjadi 1 – 4 Juni 2019 lantaran ada imbauan dari pihak Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya agar penutupan separuh jalan diundur karena bertepatan dengan kegiatan lain.

“Karena di tanggal tersebut ada kegiatan, jadi kita tunda penutupan separuh jalan dan tes PIT, biar tidak semakin menambah kemacetan arus lalu lintas,” kata Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DKPCKTR) Surabaya, Iman Krestian, Kamis, (20/6).

Pengerjaan tes PIT yang seharusnya dimulai dari tanggal 20-24 Juni 2019, yakni dari sisi barat terlebih dahulu, diundur menjadi tanggal 1–2 Juli 2019. Meskipun demikian, rekayasa lalu lintas tidak ada perubahan. Saat dilakukan penutupan Jalan Yos Sudarso sisi barat, kendaraan yang melintas di depan Gubernur Suryo menuju Jalan Yos Sudarso, kemudian dialihkan ke Jalan Panglima Sudirman.

Sementara itu, Iman menyebut, untuk pengendara roda empat yang melintasi rute Jalan Basuki Rahmad menuju Gubenur Suryo akan dialihkan ke Jalan Embong Malang, hanya kendaraan roda dua yang dapat melintas.

“Yang berubah hanya tanggalnya yang diundur, tetapi untuk rekayasa lalu lintas dan pengawalan kami tetap sama.” ujarnya.

Selanjutnya, sisi timur Jalan Yos Sudarso yang seharusnya dikerjakan pada tanggal 23-24 Juni 2019, diundur menjadi tanggal 3-4 Juli 2019. Adapun rekayasa lalu lintas Jalan Pemuda menuju Jalan Yos Sudarso kemudian diarahkan ke Jalan Panglima Sudirman. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Gubeng diarahkan lurus menuju Jalan Sumatera.

Iman menambahkan penutupan sementara Jalan Yos Sudarso itu, dimulai tanggal 1 Juli 2019 pukul 00.00 Wib dini hari  “Artinya, saat pengendara melintas jaln Yos Sudarso di pagi hari, diharapkan bisa mencari alternatif jalan lain." pungkasnya. (arf)

Read More

Spotmar Lanal Denpasar Hadiri Kegiatan Bimtek Identifikasi Hiu dan Pari Oleh KKP RI

KABARPROGRESIF.COM : (Gianyar) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki luas perairan terbesar di dunia dengan berbagai macam jenis biota laut telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan maupun ilmuawan yang melaksanakan riset dan penelitian terhadap kekayaan laut yang terkandung didalamnya.

Hal ini telah mendorong Pemerintah RI untuk lebih fokus dalam melestarikan dan menyelamatkan semua jenis biota laut yang ada termasuk beberapa jenis ikan yang dilindungi seperti Paus, Hiu dan Pari Staf Potmar Lanal Denpasar, Lantamal V, Koarmada II,  telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Hiu dan Pari yang diselenggarakan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Kantor BPSL Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kamis (20/6).

Pada pertemuan tersebut  Bpk. Ir. Andi Rusandi selaku pejabat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP RI menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian beberapa jenis ikan yang dilindungi penuh untuk tidak dikonsumsi atau ditangkap. Ada beberapa aturan Perundang-Undangan RI maupun PP dan Keputusan Menteri yang dapat dijadikan dasar untuk melindungi secara penuh jenis-jenis ikan yang habitatnya ada di Perairan Indonesia antara lain UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang  Perikanan kemudian PP No. 7 tahun 1999 tentang  perlindungan penuh terhadap mamalia laut jenis Paus, lumba-lumba dan dugong.

Selain itu Keputusan Menteri No. 18 tahun 2013 tentang perlindungan terhadap Hiu Paus, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 tahun 2014 tentang perlindungan penuh terhadap Ikan Pari Manta juga dibahas dalam kegiatan bimtek.

Menurut Rusandi peran TNI AL dan Kepolisian dalam melindungi dan menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut dari kepunahan sangatlah penting. DJPRL KKP sangat berharap TNI AL dapat mengawasi penangkapan ikan, pengolahan ikan,   peredaran produk Hiu dan Pari yang di lalulintaskan di wilayah RI,  melakukan upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana perikanan dan biota laut kepada pelaku kegiatan hiu dan pari serta berkoordinasi dengan BPSL dalam kegiatan pencegahan dan pengawasan produk Hiu - Pari dan Biota Laut yang dilindungi.

Spotmar Lanal Denpasar sebagai ujung tombak pembinaan potensi wilayah maritim di Perairan Bali sangat terbantu dengan adanya kegiatan bimtek identifikasi jenis Hiu dan Pari tersebut dengan adanya bimtek yang diberikan oleh direktur Konservasi  dan Keaneka ragaman Hayati Laut KKP RI kedepannya kerjasama antar satker terkait di Lanal Denpasar akan terus ditingkatkan dalam rangka melaksanakan operasi kamla penegakan kedaulatan dan hukum di laut.

Kegiatan Bimtek Identifikasi Jenis Hiu dan Pari dihadiri instansi dari TNI AL/Lanal Denpasar, Polair Polda Bali dan BPSPL Jatim, Bali serta NTB. (arf)

Read More

250 Pelajar Tingkat SLTA Ikuti Penataran di Dodik Bela Negara Rindam V/Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Sebanyak 250 pelajar tingkat SLTA saat ini sedang mengikuti berlangsungnya penataran di Dodik Bela Negara Rindam V/Brawijaya. Kamis, 20 Juni 2019.

Kepala Bagian Latihan Rindam, Kolonel Inf Rudy Namsah mengatakan jika penataran itu digelar, guna membina bentuk generasi muda yang berkepribadian disiplin hingga berjiwa nasionalisme yang tinggi.

“Hal ini sejalan dengan tema yang diusung saat ini yakni Melalui penataran Kader Bela Negara di kalangan Pelajar Setingkat SLTA, TNI-AD siap membentuk generasi muda bangsa yang berjiwa patriotisme, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Kolonel Inf Rudy melalui amanat Pangdam V/Brawijaya yang dibacakannya.

Mengingat waktu pelatihan yang cukup singkat, kata Kabag Lat Rindam, dirinya berharap jika semua materi yang disampaikan oleh para penatar nantinya, dapat dipahami sekaligus di mengerti dengan baik oleh para peserta.

“Momen ini sangat bagus sekali. Selain menambah ilmu dan wawasan, waktu pelaksanaannya pun bertepan dengan musim liburan sekolah. Sehingga, bisa disebut dengan istilah liburan manfaat ganda (Limanda, red),” ujarnya.

Sebelum mengakhiri pembukaan penataran tersebut, Kolonel Rudy menyampaikan beberapa hal yang wajib diikuti oleh para peserta penataran.

Selain dijadikan sebagai wadah untuk menempa diri, Kabag Lat juga mengimbau para peserta penataran untuk meningkatkan integritas pribadi sebagai warga negara yang memiliki semangat patriotisme, pantang menyerah dan memiliki kedisiplinan yang tinggi.

“Tumbuhkan rasa bangga sebagai pelajar Indonesia, dan jiwa korsa yang tinggi dalam rangka menghadapi setiap tantangan yang ada,” pungkasnya. (arf)

Read More

Dua Pejabat Pemkot Datang Lebih Awal Dampingi Risma

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tepat pukul 12.29 WIB, dua pejabat Pemkot Surabaya yakni Asisten I Bidang Pemerintahan Yayuk Eko Agustin dan Kabag Hukum Ira Tursilowati serta seorang perempuan tiba di gedung Kejati Jatim, Kamis (20/6)

Saat akan memasuki pintu utama gedung Kejati Jatim, ke Ketiga perempuan berkerudung itu bergegas meninggalkan kerumuan awak media menuju lif tanpa mau berkomentar.

Kemungkinan keduanya diminta oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk datang lebih awal dalam mendampinginya.

Tak berselang lama terlihat juga dua wanita dan satu laki-laki Pegawai Pemkot Surabaya yang bertugas di bagian protokoler memasuki gefung Kejati Jatim.

Tak beda jauh dengan yang lainnya, tiga staf pegawai Pemkot bagian protokoler ini enggan menanggapi waktu kedatangan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Read More

Prajurit dan PNS Kodiklatal Terima Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 100 prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perwakilan dari satuan kerja dibawah Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) mendapat sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit pemerintah (KKP) dan evaluasi pelaksanaan daya serap anggaran dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kodiklatal TA 2019.Sosialisasi yang digelar di gedung Moeljadi kesatrian Bumimoro Kodiklatal tersebut dibuka langsung Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto.

 Tampak hadir dalam acara tersebut para pejabat utama Kodiklatal, Irkodiklatal, Kapokgadik, Kakuwil, Danpuslatlekdalsen, Danpuslatdiksarmil serta Danpuslatmar Kodiklatal. Selain itu hadir pula kepala KPPN Surabaya 1 Ibu Faradiba Arbi, Kepala Cabang BRI Perak Timur, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Kepala Akun jajaran Kodiklatal.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto dalam sambutannya menyampaikan perlu kita ketahui bersama, bahwa kartu kredit pemerintah yang telah disahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK/.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah, merupakan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara.

Adapun tujuannya untuk meminimalisasi  penggunaan  uang  tunai  dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi kecurangan dalam bertransaksi secara non tunai serta mengurangi biaya pendanaan atau uang tunai yang menganggur dari penggunaan uang persediaan (UP).

 Lebih lanjut disampaikan bahwa Kartu kredit pemerintah yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2019, merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan pelaksanaan pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, Dankodiklatal berharap para KPA, PPK  dan Ka Akun  jajaran  Kodiklatal  mampu memahami dengan benar apa yang akan  disampaikan  oleh  Kepala  KKPN surabaya 1 nanti. Silakan bertanya sampai benar-benar mengerti dan paham tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) agar memudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. (arf)

Read More

Danyonarmed 12/Divif-2/Kostrad: GEO, Berpikir Global, Bertindak Lokal

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Seluruh prajurit di Satuan Yonarmed 12/Divif-2/Kostrad mulai diwajibkan untuk terampil berbahasa Inggris.

Itu terlihat, Danyonarmed 12/Divif-2/Kostrad, Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy berupaya untuk meningkatkan profesionalisme prajuritnya melalui program Global English Opportunity (GEO).

“Manual Book atau buku panduan alutsista kita menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kursus ini di gelar untuk meningkatkan kemampuan penguasaan prajurit terhadap alutsistanya,” ujar almamater Akademi Militer tahun 2002 ini. Rabu, 19 Juni 2019.

Uniknya lagi, kursus tersebut juga merangkul para pelajar di seluruh Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang dikemas melalui komsos kreatif.

“Seluruhnya, di selenggarakan secara gratis,” ulas Danyonarmed.

Komsos kreatif kursus bahasa Inggris itu digelar, kata Mayor Ronald, bertujuan untuk meningkatkan SDM masyarakat, khususnya para generasi muda di Ngawi.

Selain materi tentang bahasa Inggris, program GEO tersebut juga menyuguhkan materi terkait penanaman nilai-nilai kedisiplinan yang nantinya mampu membentuk generasi muda yang percaya diri.

GEO yang dikemas menjadi komsos kreatif, kata Pamen TNI-AD kelahiran Kota Ambon ini, merupakan wujud kepedulian TNI bagi masyarakat, khususnya para pelajar di wilayah teritorialnya.

“Tentunya, seluruh komponen bangsa harus berpikir untuk masa depan bangsa yang besar ini. Kita boleh berwawasan dan berpikir global. Namun, kita wajib mengaplikasikannya melalui aksi lokal yang bermanfaat,” pungkasnya. “Think Global, Art Local,” imbuhnya. (arf)

Read More

Risma Dipastikan Penuhi Panggilan Penyidik Kejati Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dipastikan akan memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus megakorupsi dalam pengalihan aset milik Pemkot Surabaya oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya.

"Ini mungkin bu Risma ya yang pasti hari ini. Belum datang. Nanti katanya setelah menghadiri pernikahan itu, setelah itu katanya kesini langsung." kata Kajati Jatim, Sunarta, Kamis (20/6).

Kepastian hadirnya Risma ini sebelumnya juga disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi.

Menurut mantan Kajari Surabaya ini, pemeriksaan terhadap Tri Rismaharini akan dilakukan Kamis siang.

“Ibu Risma sudah mengonfirmasi akan hadir sebagai saksi setelah mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi. Rencananya, Kamis besok jam 1 siang." Pungkasnya.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Read More

Manfaatkan Teknologi Vikon, Kasal Sampaikan Direktif Kepada Pangkogab Latihan Armada Jaya ke- 37

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi Video Konference (Vikon), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI  Siwi Sukma Adji, S.E., M.M selaku Panglima TNI Latihan Armada Jaya ke-37 TA 2019 memberikan direktif Latihan kepada Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) TNI yang diperankan oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto.

Dalam menerima direktif tersebut Pangkogab TNI didampingi oleh Kepala Staf Kogab Laksma TNI Deny Septiana S.Ip., M.A.P, Asops Pangkogab Laksma TNI Irwan Achmadi, M.Tr, (Han), Asintel Pangkogab Brigjen TNI Mar Suaf Yanu, Asrena Pangkogab Laksma TNI Judijanto, Aspers Pangkogab Laksma TNI I Wayan Suarjaya, S.Sos dan Aslog Pangkogab Laksma TNI Taat Siswo Sunarto, S.E., M.Si.

 Adapun pemberian direktif tersebut disampaikan langsung dari Pusat Komando dan Kendali (Puskodal) Mabesal Cilangkap, sedangkan penerima direktif Pangkogab bersama para Asisten Kogab berada di Ruang Kogab Gedung Betelgeuse Kesatrian Bumimoro Kodiklatal  Surabaya.

Dalam pemberian Direktif Kasal Laksamana TNI  Siwi Sukma Adji, S.E., M.M selaku Panglima TNI menyampaikan bahwa Tugas Pokok Komando Gabungan TNI Adalah melaksanakan Kampanye militer untuk menghancurkan Musuh, melalui Operasi militer Udara Gabungan, Operasi Laut Gabungan, Operasi Amphibi, operasi Linud, Operasi Pendaratan Administrasi, Operasi darat Gabungan dan Operasi pertahanan Pantai dalam rangka merebut kembali wilayah Banyuwangi Jawa Timur dari tangan musuh sekaligus menegakkan kembali NKRI.

Sebelum mendapatkan direktif Pangkogab beserta para Asisten Kogab terlebih dahulu menerima data-data mengenai kekuatan musuh yang disampikan oleh Asintel Panglima TNI berikut data kekuatan sendiri yang disampaikan oleh Asops Panglima TNI.

Selesai menyampaikan direktif Panglima TNI menekankan beberapa perhatian dalam pelaksanaan Kampannye militer antara lain mencanangkanpelaksanakan operasi mengikuti prosedur yang sudah ada dengan mengerahkan kekuatan TNI dan dukungan dari rakyat, menyiapkan kemungkinan adanya ancaman kejahatan, perang informasi, penggunaan senjata kimia, biologi dan radio nuklir.

Penekanan lainya adalah menduduki dan mengendalikan aset-aset strategis yang dapat mendukung pelaksanaan Operasi dari tangan musuh, merencanakan dukungan logistik dengan memberdayakan logistik wilayah dan logistik nasional, melibatkan instansi pemerintah daerah dan rakyat dalam mendukung rencana kampanye militer dan  pertimbangkan situasi kerawanan yang begitu cepat berikut mempredeksi kekuatan musuh dan pergerakan yang tidak dapat dimonitor. Untuk Pangkogab beserta jajaran dibawahnya segera rencanakan dan laporkan konsep umum kampanye militer, paparkan pada waktunya atau laporkan setiap saat. (arf)

Read More

Danyonarmed 12/Divif-2/Kostrad: Bahasa, Kunci Kemampuan Soft Skill di Era Milenial

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Sebagai Satuan TNI-AD yang memiliki alutsista tercanggih, beragam upaya terus dilakukan oleh Yonarmed 12/Divif-2/Kostrad guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan prajuritnya.

Tidak hanya sekedar ilmu kemiliteran saja. Kali ini, Satuan di bawah kendali Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy itu, berupaya untuk meningkatkan kemampuan olah bahasa ke seluruh prajuritnya melalui program Global English Opportunity (GEO).

Alutsista Meriam 155 MM Caesar, kata Danyonarmed, merupakan salah satu meriam andalan Artileri Medan TNI-AD. Alutsista itu, menerapkan bahasa Inggris sebagai penggunaan pengoperasiannya.

Pembelajaran bahasa Inggris saat ini, kata Mayor Ronald, merupakan salah satu rangkaian guna meningkatkan kualitas SDM prajurit.

“Supaya nantinya prajurit Yonarmed 12/Divif-2/Kostrad memiliki kemampuan berbahasa Inggris guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas. Khususnya ketika mengawaki alutsista Meriam 155 MM Caesar,” jelasnya.

Dalam jangka pendek, program GEO dinilai sangat penting dilakukan guna menyiapkan prajurit Yonarmed 12 untuk menguasai buku pedoman atau manual book cara mengoprasionalkan meriam Caesar.

“Hal ini sangat penting, sebagai sarana pendukung dalam mencapai profesionalitas kerja,” pungkasnya.

Bukan hanya berlaku bagi para prajurit saja. Ternyata, pelaksanaan program GEO juga melibatkan pelajar SD hingga SMA di Kabupaten Ngawi, tanpa dipungut biaya sepeser pun.

“Nah, dengan demikian kemampuan berbahasa Inggris akan berkontribusi besar dalam peningkatan Soft Skill tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu tenaga pengajar yang berada di lokasi tersebut menambahkan, program yang akan berlangsung selama lima bulan itu, merupakan salah satu bentuk penyiapan diri bagi para generasi muda di Kabupaten Ngawi untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih baik.

“Para peserta, nantinya bisa melanjutkan pendidikannya pada level Universitas, baik pada level nasional maupun internasional,” ujar Abraham Soyem, salah satu penerima beasiswa LPDP yan rencananya akan diberangkatka ke Kent State University, Ohio, Amerika Serikat ini.

Hal senada juga dikatakan oleh Gita Kusnadi. Ia menilai, program tersebut diyakini mampu membawa dampak yang sangat positif, terlebih bagi peningkatkan Soft Skill para pelajar di Ngawi.

“Melalui program GEO, para pelajar bisa ikut bersaing di kancah dunia,” bebernya. (arf)

Read More

Ketua DPRD Surabaya Penuhi Panggilan Kejati Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Armuji, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini datang ke Kejati Jatim sekitar pukul 09.10 WIB dengan mengendarai Mitsubishi Fortuner warna hitam berplat nomor L 4 PP.

Saat tiba, Armuji yang mengenakan polo shirt berwarna hitam ini disambut beberapa awak media yang telah menantinya. Kendati demikian, yang bersangkutan tak memberikan komentar apapun seputar pemanggilannya oleh kejati Jatim kali ini.

Ia hanya berjanji akan memberikan pernyataan usai pemeriksaan dilakukan,

"engkok ae rek, lek wes mari (Nanti saja kalau sudah)." ucapnya.

Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan di lantai 5 gedung Kejati Jatim. Armuji diminta petugas jaga untuk menunjukkan surat panggilan yang disampaikan melalui soft copy pegawai miliknya.

Lalu, petugas mengarahkan ke tempat pengisian buku tamu yang terletak di pojok ruangan tunggu sebelah kanan.

Setelah mengisi buku tamu secara digital, ia kemudian diantar petugas menuju ruang pemeriksaan menggunakan lift gedung. Seperti pada saat pertama ditanya wartawan, Armuji kembali berjanji akan memberi komentar usai pemeriksaan nanti.

"Engkok yo, sabar. Wes yo rek (Nanti ya, sabar. Sudah)." Pungkasnya.

Selain Armuji, rencananya hari ini penyidik Pidsus Kejati Jatim juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap juga akan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Read More

Pengurus Pusat Jalasenastri Adakan Kunker Ke Lanal Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Ketua Umum Jalasenastri Ibu Manik Siwi Sukma Aji beserta rombongan mengadakan kunjungan kerja ke Lanal Malang selama 3 (tiga) hari mulai tgl. 18-20 Juni 2019. Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ibu Dien Mintoro, Ketua Korcab V Ibu Wieny Edwin, Danlanal Malang beserta Ibu Elis Nanang hariono serta Pengurus Cabang 9 Lanal Malang bertempat di kedatangan bandara   Lanud Abd Saleh Malang.

Pada acara ramah tamah dan ucapan selamat datang di lobby Gajah Mada Mako Lanal Malang, sambutan Komandan Lanal Malang Kolonel Laut (P) Nanang Hariono kepada Ketua Umum Jalasenastri dan rombongan menyatakan ucapan terimakasih atas  kesempatan bagi Lanal Malang untuk memberikan dharma bakti kepada Ibu Ketua Umum Jalasenastri  sekaligus sebagai contoh bagi ibu-ibu Jalasenastri yang  selama ini telah membimbing serta atas  arahan dan petunjuknya, Jalasenastri Lanal Malang  dapat  menjalankan tugas dengan baik dan lancar . Ucapan permohonan maaf juga disampaikan Danlanal Malang, bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyambutan kunjungan Ibu Ketua Umum Jalasenastri dan rombongan selama berada di Malang .

Wilayah Malang juga menyimpan budaya khas “topeng malangan” sehingga membuat ketertarikan Ibu Ketua Umum Jalasenastri untuk mengunjungi kerajinan wayang topeng yang terletak di Jl Mangun Darmo Ds.Tulus Besar Kec. Tumpang Kab Malang .

Bertempat di Padepokan Mangun Darmo milik Bpk Sholeh Adi Pramono inilah, Ibu Ketua Umum dan rombongan disambut dengan Tari Topeng Grebeg Sabrang khas “Malangan“. Disamping itu dalam lawatannya selama tiga hari, rombongan juga antusias menyaksikan proses produksi beberapa makanan khas di wilayah Malang Kota diantaranya “Tahu Sukun 73”, Mie “Gloria” dan  juga Kripik tempe “Bu Noer” serta peninjauan ke Koperasi Susu Sae Pujon. 

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi  khususnya bagi anggota Lanal malang, Ibu Ketua Umum Jalasenastri  juga meninjau "rumah hidroponik“ yang terletak di Mako Lanal Malang .  Program yang diprakarsai oleh PT Mandiri Taspen bekerjasama dengan Lanal Malang ini  bertujuan membekali anggota TNI AL  terutama menjelang pensiun dengan berbagai ketrampilan diantaranya  usaha hidroponik dari pengolahan sampai dengan hasilnya agar dapat jadikan pilihan utama untuk para anggota meningkatkan kesejahteraanya.

Juga berkunjung ke berbagai tempat wisata alam diantaranya Coban Rais, Eco Park Green, The Onsen Resort yang berada di wilayah Batu  dan Lembah Tumpang juga tidak luput dari obyek kunjungan rombongan PP Jalasenastri disamping juga berbagai tempat wisata kuliner legendaris diantarannya RM Oen, Mie Gloria, Sambal Cak Uut yang berada di wilayah kota  Malang tentunya. (arf)

Read More