Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Kamis, 03 Februari 2022

KSAL Pimpin Sertijab 7 Jabatan Strategis TNI AL, Ini Daftarnya…


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Rabu (2/2/2022).

“Sertijab para petinggi TNI AL ini berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Keputusan/66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI,” demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Rabu sore.

Adapun tujuh jabatan strategis tersebut meliputi:

1. Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) dari Laksdya Agung Prasetiawan kepada Laksdya Nurhidayat.

2. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) dari Laksdya Nurhidayat kepada Mayor Jenderal (Mar) Suhartono.

3. Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Mayjen (Mar) Nur Alamsyah kepada Laksda Denih Hendrata.

4. Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Kadispotmaral) dari Brigjen (Mar) Markos kepada Brigjen (Mar) Andi Rukman.

5. Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut (Kadispsial) Laksma Wiwin Dwi Handayani kepada Laksma Edi Krisna Murti

6. Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut (Kadisbintalal) dari Laksma Ian Heriyawan kepada Laksma TNI Daradjat Hidajat.

7. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr Ramelan Surabaya dari Laksma Radito kepada Kolonel Laut (K) Gigih Imanta.

Rabu, 02 Februari 2022

Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sultra Resmi Dikukuhkan


KABARPROGRESIF.COM: (Kendari) Kapolda Sultra Irjen Pol Drs. Teguh Pristiwanto meresmikan pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sultra di Mako Satbrimob Polda Sultra, Rabu (2/2).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Drs. Waris Agono, M.Si, PJU Polda Sultra dan PJU Satbrimobda Sultra.

“Keberadaan Brimob merupakan tuntutan situasi dan kondisi wilayah yang merupakan bagian dari upaya memelihara kamtibmas,” tutur Irjen Teguh dalam rilisnya, Rabu (2/2).

Lanjut Teguh, bahwa sebagai pimpinan tertinggi di Polda Sultra, ia percaya dengan diresmikan dan dikukuhkannya Batalyon C Pelopor akan memberikan pengaruh dan dampak yang positif bagi kesatuan Polda Sultra.

“Dan juga akan memberikan motivasi bagi para personel Sat Brimob untuk lebih menampilkan dedikasi, loyalitas dan pengabdian terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rangkaian kegiatan utamanya adalah Penyerahan Tunggul Batalyon dari Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto kepada Dansat Brimob Polda Sultra Kombes Pol Adarma Sinaga serta Penandatangan Berita Acara dan Prasasti, dimana Pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimobda Sultra ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 1884 / XII / 2021 dengan Tunggul “Satya Dharma Waspada”.

Tunggul tersebut bermakna bahwa sebagai insan Bhayangkara Polri, wajib memiliki kesetiaan kepada negara dan pimpinannya, selalu mengabdikan diri kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, peka terhadap perubahan situasi serta selalu siap siaga dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu penanggulangan kejahatan yang berintensitas tinggi demi terwujudnya keamanan dalam negeri.

Kejati Periksa 5 Orang soal Dugaan Korupsi di Dinas Pertamanan DKI


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memeriksa lima orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Kecamatan Cipayung oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta pada 2018.

"Pada hari ini penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi guna kepentingan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Distamhut DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018," kata Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Ashari Syam di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022 dikutip Antara.

Ashari menjelaskan kelima orang yang diperiksa oleh Kejati terdiri atas Kasubbag TU pada Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) DKI Jakarta yang menjabat pada 2018. Kemudian PT Timah selaku pemilik lahan.

Yang ketiga adalah Kepala Satuan Pelaksana Wilayah I Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta yang menjabat pada 2018, Lurah Setu 2018 dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Setu 2018.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menggeledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 20 Januari 2022 untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2018.

Penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, adalah tindak lanjut dari penyidikan yang menemukan pada 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah senilai Rp326 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran tersebut untuk pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp26,7 miliar.

"Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam metode perbandingan data pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," ujar Ashari, Kamis, 20 Januari 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut pembebasan lahan itu berlangsung pada 2018.

"Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI di Kecamatan Cipayung tahun 2018 yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 November 2021.

Surat perintah penyelidikan bernomor Print-2709/M.1/Fd.1/11/2021 itu ditandatangani Kepala Kejati DKI Febrie Adriansyah pada 17 November 2021. Leonard tak merincikan lokasi tanah dan dugaan korupsi yang dimaksud.

Menurut dia, penyelidikan kasus dugaan korupsi ini merespons perintah Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin soal pemberantasan mafia tanah. “Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya,” kata jaksa agung dalam keterangannya, Jumat, 12 November 2021.

Pemkot Surabaya Terus Perbaiki dan Evaluasi Berbagai Fasilitas di Hotel Asrama Haji


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak awal Januari 2022 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan perbaikan sejumlah fasilitas di Gedung Zam-zam, Hotel Asrama Haji (HAH), Sukolilo, Surabaya. 

Pasalnya, tempat tersebut dipakai lagi sebagai tempat karantina pasien Covid-19. Hal itu dilakukan seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Kota Surabaya.

“Jadi, beberapa bagian di bangunan itu memang sedang kami perbaiki hingga saat ini. Insyallah beberapa hari ke depan Gedung Zam-zam sudah selesai direnovasi. Lalu akan dilanjutkan di Gedung Shofa. Namun, renovasi itu lebih banyak dilakukan di luar kamar, karena yang banyak rusak memang di luar kamar. Kalau kamar-kamarnya yang ditempati para pasien itu tentu sangat layak huni,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ridwan Mubarun, Rabu (2/2).

Menurut Ridwan, pada tahun 2021 lalu, tepatnya saat puncak gelombang 2 Covid-19 sedang menggila di Surabaya, dua gedung karantina itu, yakni Gedung Zam-zam dan Shofa menjadi rebutan banyak orang, karena memang kamarnya bagus seperti hotel dan fasilitasnya lengkap. 

Setelah puncak gelombang 2 itu, Covid-19 di Surabaya landai hingga Surabaya masuk level 1, dan HAH saat itu sudah tidak berpenghuni.

“Nah, saat landai itu sepertinya kurang diperhatikan bangunannya, sehingga beberapa ada yang rusak. Makanya, ketika ada lonjakan kasus lagi seperti sekarang, kita cek lagi dan ternyata banyak yang harus diperbaiki, sehingga teman-teman pemkot mengejar perbaikannya mulai awal Januari itu, karena ini juga untuk antisipasi lonjakan kasus,” kata dia.

Oleh karena itu, apabila ada pasien yang kurang puas dengan fasilitas gedung itu hingga cerita dan viral di Twitter, ia pun memakluminya. 

Sebab, hingga saat ini memang masih dalam perbaikan. Bahkan, ia pun memastikan bahwa berbagai pelayanan di HAH terus dievaluasi secara berkala, tujuannya hanya untuk melayani warga dengan sebaik-baiknya.

Ridwan mengaku sudah membaca cuitan salah satu pasien HAH yang cerita panjang lebar di Twitter. 

Menurutnya, sejak awal pasien tersebut memang tidak mau diajak isolasi di HAH, sehingga tak heran jika semuanya dianggap tidak sempurna.

"Ya mohon maaf, mungkin ada yang menilai sesuatu itu dengan kadar biasa, ada juga yang menilai harus perfect dan sebagainya, dan kita tidak bisa sampai se-perfect itu," imbuhnya.

Ridwan juga menjelaskan, apabila pasien tersebut mengkritik tentang pelayanannya, hal itu karena petugas yang ada di sana jumlahnya berkurang jika dibandingkan saat gelombang II lalu, sehingga disesuaikan dengan pasien yang dilayani. 

Makanya, berbagai pelayanannya terus dievaluasi dan akan ditingkatkan.

"Kalau makan memang karena pasien banyak, satu sisi petugas mungkin kurang. Sambil jalan kita evaluasi mana kekurangan tersebut. Termasuk kemarin belum ada senam, sekarang sudah ada senam setiap pagi. Evaluasi terus," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan nakes yang slow respon, Ridwan menjelaskan bahwa ada kemungkinan nakes tersebut sedang menangani pasien yang lainnya. Oleh karena itu penanganan atau responnya sedikit lama.

"Slow respon itu kita tidak bisa menilai 1 orang semuanya seperti itu. Mungkin ketika dia butuh nakes, nakesnya sedang mengecek yang lain. Mungkin saat dia butuh, agak lama, karena nakesnya juga melakukan penanganan yang lain. Jadi, mohon bersabar. Yang pasti, pemkot akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga, terutama yang menjalani isolasi di HAH," pungkasnya. 

Mayjen TNI (Mar) Suhartono Resmi Menjabat Komandan Kodiklat TNI AL


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Marinir Suhartono resmi menjabat Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) menggantikan Laksamana Madya TNI Nurhidayat. 

Prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di lapangan Apel Denma Mabesal Cilangkap Jakarta, Rabu, (2/2/2022).

Sebelum menjabat Dankodiklatal,  Mayjen TNI (Mar) Suhartono menjabat Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI AL, sedangkan Laksamana Madya TNI Nurhidayat selanjutnya menempati jabatan sebagai Komandan Pusat Hidro Ocenaografi TNI AL (Danpushidrosal).

Hadir dalam sertijab tersebut para pejabat Utama Mabesal diantaranya Wakasal Laksdya TNI Ahmad Heri Purwono, S.E., M.M, Para Pangkotama TNI AL serta para Kadis Jajaran Mabesal.

Mayjen TNI (Mar) Suhartono adalah Perwira Tinggi (Pati) TNI AL kelahiran Kabupaten Batang Jawa Tengah 15 April 1966, merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-34 Tahun 1988 dan mengawali kedinasan di TNI AL sebagai Komandan Peleton (Danton) 2 Kompi C Pasmar 2 Kormar.

Selama 33 tahun pengabdian di TNI telah banyak jabatan yang diemban antara lain Wadan Tim B Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Kormar, Pasops Denjaka, Wadan Denjaka, Komandan Grub A Paspampres, Komandan Denjaka, Kas Brigifmar 2 Pasmar 2, Asintel Lantamal VIII Manado, Komandan Lanal Biak Lantamatal X Jayapura, Komandan Brigifmar 2, Asrena Kormar, Komandan Resimen AAL, Komandan Lantamal XI Merauke, Komandan Paspampres Mabes TNI, Komandan Kormar  dan Komandan Kodiklatal terhitung mulai hari ini.

Sedangkan pendidikan yang telah diikuti antara lain Pendidikan Komando (Dikko), Dik AAL Angkatan Ke-34 tahun 1988, Dikpasis Angkatan Ke-1, Dikbrevet Taifib, Dikspespa Angkatan Ke-6, Suslapa Inf TNI AD, Counters Terorisme Inteligence Analisys, Post Incident Inteligence Colection, Terrorist Devices Tecnical Response, Dikreg Seskoal Angkatan ke-39, Militaire De Parachutistte Perancis, The Rok Counter Terrorism Korea, Sus Opsgab TNI Angkatan ke-6 dan Dikreg Sesko TNI Angkatan ke-40.

Untuk tanda jasa yang dimiliki antara lain Bintang Yudha Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, The Royal Cambodian Sahak Metrey Sarewath, Satya Lencana Wira Dharma, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Ksatria Yudha, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wira Siaga. (Dispen Kodiklatal)

Kementerian PUPR Usul Pembangunan Fisik IKN Mulai Semester II 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai idealnya pembangunan fisik Ibu Kota Negara IK (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dimulai pada awal semester II 2022.

Mengingat berbagai persiapan nonfisik IKN baru telah direncanakan sejak tahun 2019 dan pembangunan tahap 1 ditargetkan selesai pada tahun 2024.

"Jadi kami sarankan awal semester kedua tahun 2022 sudah mulai bekerja di lapangan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).

Imam menjelaskan, Kementerian PUPR secara paralel dengan Bappenas dan Kementerian ATR/BPN telah bekerja merancang IKN sejak tahun 2019. 

Sayembara desain IKN juga telah dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil dari pemenang sayembara telah dikolaborasikan menjadi tim Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP).

"Tahun 2020 kita gordown desain yang inti, paralel dengan itu antisipasi mulai pelaksanaan pembangunan fisik kita siapkan, berupa desai basic, seperti bangunan monumental termasuk istana dan kementerian, ini kita siapkan," turu Imam.

Terpenting kata Imam dalam pembangunan fisik IKN Nusantara harus terpenuhi beberapa kriteria seperti ketersedian anggaran yang sumbernya dari kementerian mana saja, kesiapan lahan dan skema pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu 2 bulan.

Pemerintah terus mempersiapkan proses pemindahan Ibu Kota Baru di daerah Kalimantan Timur. 

Nantinya, IKN akan menjalankan fungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Tinggal Tunggu Keputusan Desain Anggaran

Berbagai persiapan ini kata Imam hanya tinggal menunggu keputusan desain anggaran yang saat ini belum juga ditetapkan. 

Pembangunan fisik baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari pemerintah. Lalu menunggu waktu 50 sampai 60 hari untuk masa lelang pengadaan barang dan jasa.

"Dari perppu yang ada ini lelang bisa ini butuh waktu 50-60 hari, ini setelah ada alokasi lelang," kata dia.

Saat ini kata Imam, sudah mulai ada pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah. Pembebasan lahan ini merupakan hutan produksi milik pemerintah yang akan dialihkan untuk pembangunan fisik.

"Dengan dasar itu, kita asumsikan paling kritis mulai semester 2 awal 2022 ini semua mulai pembangunan fisik," kata dia.

Eks Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Akhirnya Ditahan di Rutan KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto. 

Ardian ditahan terkait dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

"Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama dimulai pada 2 Februari 2022 sampai 21 Februari yaitu MAN ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwoto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/2).

Ardian sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 27 Januari lalu. Hanya saja, dia saat itu tidak ditahan karena sedang sakit.

Sebelumnya, Ardian ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Mereka adalah Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur yang juga sudah sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar.

Dia diduga menerima uang suap sebesar Rp1,5 miliar dan 131 ribu dolar Singapura untuk pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan oleh Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur.

Adapun pemberian uang yang dilakukan oleh Andi Merya Nur disampaikan melalui Laode M Syukur. Jumlah uang dikirim mencapai Rp2 miliar di mana Rp500 juta diterima oleh M Syukur.

Atas perbuatannya, Ardian sebagai tersangka penerima suap bersama Laode M Syukur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Andi selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kadispendik Surabaya Pastikan Psikologis Anak Korban Kekerasan Guru Tidak Masalah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak awal terjadinya kekerasan kepada MR, seorang siswa SMPN 49 Surabaya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya langsung memberikan pendampingan psikologis kepadanya. 

Sebab, Dispendik ingin korban merasa aman dan nyaman lagi berada di sekolah. Alhasil, saat ini psikologis MR tidak masalah dan dia pun tetap melanjutkan sekolahnya.

“Alhamdulillah untuk psikologis anaknya tidak ada masalah, karena sejak awal kita terus dampingi juga. Kita juga dibantu teman-teman dari DP3APKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) untuk mendampingi anak-anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh saat mengunjungi keluarga korban di Jalan Kutisari Utara Gang 3, Surabaya, Rabu (2/2).

Menurut Yusuf, salah satu bukti bahwa psikologisnya tidak masalah adalah MR dan saudaranya masih tetap masuk sekolah meskipun ada kejadian itu. 

Bagi dia, hal ini tidak boleh terlambat, karena kalau dia tidak masuk sehari saja, berarti psikologisnya kena. 

“Jadi, saya memang utamakan untuk kepentingan anak dulu, dan alhamdulillah kondisinya sudah bagus sekarang,” kata dia.

Yusuf juga menjelaskan bahwa guru di sekolah itu merupakan orang tua kedua, sehingga dia berharap di sekolah itu harus dibuat senang. 

Makanya, guru dan kepala sekolah itu harus bisa menyayangi anak didiknya seperti yang disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

“Kalau anak disayangi dan dibuat senang, insyallah anak-anak itu kerasan di sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati yang turut serta mengunjungi keluarga korban menyampaikan permohonan maaf mewakili PGRI Surabaya, karena ini merupakah salah satu kekhilafan bagi seorang guru. 

Ia juga yakin dan percaya bahwa kejadian ini akan semakin menguatkan bagi semua guru di Surabaya.

“Yang paling penting juga kejadian ini akan menjadi pembelajaran bagi kita para guru agar guru memang benar-benar fitrohnya menyayangi anak dan empati pada anak. Itu yang selalu dan harus menjadi pedoman dalam mendidik, walaupun hatinya seperti apa, tapi karena itu adalah anak-anak, ya kita yang harus tetap menyayangi dan kita harus kembali dan ingat bahwa kita sebagai pendidik, betul-betul fitroh kita sebagai mendidik,” kata Agnes.

Bagi dia, mendidik itu harus sebagai orang tua yang mana harus selalu panjang sabar. Makanya, kejadian ini merupakan suatu pembelajaran bagi semuanya. 

Bagaimana pun juga, seorang guru itu akan membawa arah pendidikan Surabaya, apalagi anak-anak sudah dua tahunan tidak sekolah, sehingga tugas seorang guru harus terus memberi keamanan dan kenyamanan bagi siswa pada saat sekolah.

“Kita harus banyak mengambil pelajaran dari kejadian ini, supaya pendidikan di Surabaya bisa lebih baik,” ujarnya.

Agnes menambahkan, anak-anak yang dididik hari ini adalah harapan dan masa depan pemimpin-pemimpin bangsa. 

Suatu saat nanti, mereka akan menjadi pemimpin di bidang mereka masing-masing, makanya dia mengajak kepada seluruh guru di Kota Surabaya untuk mendidik anak-anak itu dengan tulus dan ikhlas.

“Kalau anak-anak ini sukses, kita juga yang turut bangga karena sudah menjadi guru yang berhasil mendidik anak-anak kita,” pungkasnya. 

Jaga Hubungan Diplomatik Dengan Cyprus Navy, KRI SIM-367 Gelar Passage Exercise


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam port visit perdana KRI Sultan Iskandar Muda-367 di Limassol Cyprus, kapal perang dari unsur Satuan Kapal Eskorta Koarmada II yang tengah mengemban misi sebagai Satgas MTF (Maritime Task Force) TNI KONGA XXVIII-M/UNIFIL ini menggelar Passage Exercise (Passex) dengan Kapal Perang Angkatan Laut negara Cyprus, di Perairan Teritorial Cyprus pada Selasa (01/02).

Passex antara kedua Angkatan Laut ini merupakan hasil dari mutual arrangement berdasarkan permintaan dari Commander of Cyprus National Guard, yaitu Lieutenant General Demokritos Zervakis ketika Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Abdul Haris bersama dengan Atase Pertahanan RI di Roma, Italia Kolonel Laut (P) Aminuddin Albek melaksanakan Courtesy Call di Headquarter of Defence Ministry, Nicosia Cyprus.

Setelah lepas tali dari Dermaga Limassol Cyprus, KRI SIM-367 dan CNS IOANNIDES P-61 melaksanakan radio check sambil berlayar menuju ke titik RV (Rendezveous). Selanjutnya kedua kapal bertemu dan melaksanakan rangkaian Passage Exercise (Passex) yang meliputi Latihan Miscex 831 (Advanced Maneuvering Exercise), Navcomex 202 (Flashing Exercise), dan Electronic Warfare Exercise 230 (Communication Jamming Exercise). Rangkaian Passex diakhiri dengan salute formation, kedua kapal saling membunyikan gauk panjang tanda penghormatan.

Menurut Komandan KRI SIM, kegiatan tersebut selain menguji kemampuan dan profesionalisme, juga befrtujuan  mempererat hubungan diplomatik kedua negara. 

“Sesuai dengan arahan pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono, agar dimanapun KRI ditugaskan untuk selalu melaksanakan latihan dengan kapal perang negara sahabat apabila berkunjung atau berlayar bertemu di laut, “ terang Haris, sapaan karibnya. (Dispen Koarmada II)

KPK Tahan Eks Dirjen Keuda Kemendagri


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto. 

Dia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021.

"Untuk kepentingan proses penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Februari 2022.

Ardian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) pada Gedung Merah Putih KPK. Dia akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan.

"Dimulai 2 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022," ucap Alex.

Kasus ini bermula saat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur meminta bantuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar dipertemukan dengan Ardian sekitar Maret 2021. 

Andi dan Ardian kemudian bertemu sekitar Mei 2021. Dalam pertemuan itu, Andi mengajukan permohonan pinjaman dana PEN untuk Kolaka Timur sebesar Rp350 miliar.

Atas permintaan itu, Ardian diduga meminta jatah tiga persen dari nilai pengajuan pinjaman ke Andi. 

Beberapa waktu setelahnya Andi mengirimkan Rp2 miliar dengan pecahan dua mata uang asing melalui bantuan Laode untuk Ardian.

"Dari uang Rp2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian di mana tersangka MAN menerima SDG131 ribu setara dengan Rp1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah pribadinya di Jakarta dan tersangka LMSA (Laode) menerima sebesar Rp500 juta," kata Alex.

Setelah uang muka itu diterima, Ardian langsung mengerjakan permintaan pinjaman PEN Kolaka Timur dengan membuat draft final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan. 

Laode juga diminta membantu proses permintaan dana ini oleh Ardian.

Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Bareskrim Polri Tangkap Pegiat Medsos Adam Deni


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pegiat media sosial, Adam Deni. Kekinian Adam Deni tengah menjalani pemeriksaan.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Asep Edi Suheri telah membenarkan kabar penangkapan ini.

"Ya benar (Adam Deni ditangkap)," kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (2/2/2022).

Kendati begitu, Asep belum merinci kronologis penangkapan terhadap Adam Deni. Termasuk, duduk perkaranya.

Menurut Asep, detail daripada pengungkapan kasus ini akan disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

"Nanti Karo Penmas yang rilis, datanya sudah kami serahkan," katanya.

Mensos Risma Tinjau Penyaluran Bansos di Desa Windurejo Mojokerto


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako di Desa Windurejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. 

Ia didampingi Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, dalam program Percepatan Pemanfaatan Transaksi Sembako Tahun Anggaran 2021.

Setibanya di Balai Desa Windurejo, Risma langsung menuju ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Saat itu, ia tampak berdialog dengan para KPM yang dinilai masih berusia muda dan langsung memberi tawaran untuk dibantu membuka lapangan usaha agar tidak terus menjadi penerima bansos.

“Kamu usianya masih muda loh, jangan terus-terusan kayak ini, kamu mau saya bantu keluar? Nanti staf saya ada yang datang ke rumahmu, langsung didata dan dikasih modal, juga pelatihan untuk buka usaha,” ujarnya kepada salah satu KPM, Rabu (2/2).

Seketika itu pula, Mensos langsung mengontak para UMKM binaannya di Surabaya di depan para KPM yang usianya masih muda-muda, dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka agar mau membuka usaha di rumah.