Walikota Resmikan Sentra Wisata Kuliner Convention Hall

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Sentra wisata kuliner yang dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, diimbau untuk tidak cepat putus asa dan mau terus belajar meningkatkan kualitas rasa makanan jualan dan memperbaiki manajemen usahanya. Harapannya, sentra PKL yang telah dibangun Pemkot, bisa menjadi jujugan bagi masyarakat dikarenakan kualitas jualan nya.

Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika meresmikan sentra PKL Convention Hall di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Rabu (4/1/2017). Hadir dalam peresmian sentra PKL tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Eko Haryanto, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya.

“Di awal jualan mungkin sepi, tapi jangan langsung putus asa. Saya harap panjenengan mau terus belajar dan juga menjaga kebersihan sentra PKL ini. Apalagi, air nya juga bagus. Sehingga ke depannya, sentra PKL ini bisa menjadi jujugan bagi warga eonomi menengah ke atas,” ujar wali kota dalam sambutannya.

Menurut wali kota, sebelum menempati Sentra PKL Convention Hall tersebut, dulu ada banyak PKL yang berjualan di Jalan Klampis Jaya dan Jalan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo. Ironisnya, beberapa PKL tersebut memanfaatkan lahan saluran air. Imbasnya, ketika musim penghujan, kawasan tersebut sering banjir dikarenakan fungsi saluran yang tidak maksimal. Kini, setelah menempati sentra PKL tersebut, selain mengembalikan fungsi saluran, para pedagang juga bisa mendapat banyak keuntungan.

Salah satunya, pedagang kini bisa berjualan lebih tenang tanpa khawatir dirazia oleh personel Satpol PP dikarenakan berjualan di lahan yang tidak seharusnya. Bahkan, bila mau, pedagang bisa berjualan selama 24 jam. “Bapak ibu bisa berjualan 24 jam dan nggak perlu takut diusir Satpol PP. Kenapa 24 jam? Karena banyak warga Surabaya yang life time nya itu sampai 24 jam. Itulah kenapa Taman Bungkul bisa ramai selama 24 jam,” jelas wali kota.

Keuntungan lainnya, pedagang akan mendapatkan pelatihan untuk mengolah rasa makanan juga pelatihan dari desain produk. Pemkot melalui Dinas Kesehatan juga akan rutin mengontrol kesehatan makanan sehingga warga yang datang ke sentra PKL tersebut, tidak perlu khawatir makanannya mengandung zat pewarna makanan ataupun pewarna tekstil. Apalagi, pedagang juga tidak dibebanikewajiban membayar pajak untuk sekian tahun. “Pedangan hanya perlu membayar biaya sewa retribusi. Dan itu murah sekali,” imbuh wali kota.

Yang menarik dari Sentra Wisata Kuliner Convention Hall ini tidak hanya menjajakan beragam makanan dan minuman. Tetapi juga ada stan khusus memasarkan handycraft hasil kerajinan warga. Total ada 46 buah rombomng, 46 unit meja dan kursi serta delapan tempat sampah. Juga ada kamar mandi dan toilet yang bersih. Selain PKL Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, wali kota juga meresmikan Sentra PKL di Kapas Krampung. Dan itu semakin menambah banyak daftar sentra PKL yang telah dibangun oleh Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Eko Haryanto menambahkan, selain memberikan pelatihan kepada para pedagang kaki lima yang mengisi sentra PKL, kemajuan sentra PKL juga didukung adanya mantri ekonomi. Mereka adalah masyarakat yang punya komitmen untuk memajukan sentra PKL. Eko mengatakan, untuk saat ini sudah ada 60 mantri ekonomi yang setiap orang bisa memegang dua sentra PKL.

“Mantri ekonomi itu yang nanti mengontrol capaian omzet nya di sini, juga bagaimana manajemen pengelolaan dan bagaimana mengembangkan produknya. Dia yang melaporkan secara rutin ke koordinator yang kemudian melapor ke kami. Dari situ kamu bisa mengevaluasi, semisal di sentra A ada yang kurang bagus itu kenapa sehingga bisa kami carikan solusi,” ujar Eko Haryanto.(arf)

Read More

Jabat Sekdispotmar, Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto Pamitan Anggota Lantamal V

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mendapat pos jabatan baru sebegai Sekretaris Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) Mabesal, Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto, S.E.,M.M. pamitan kepda seluruh anggota Lantamal V dalam Apel Khusus yang digelar di Lapangan Yos Sudarso, Mako Lantamal V, Surabaya, Rabu (4/12).

Isbandi –sapaan akrab Wadan Lantamal V ini- daam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dukungan penuh seluruh personel lantamal V selama ia menjabat sebagai Wadan Lantamal V.

“Terimakasih atas dukungannya, dan hari ini saya akan melaksankan serah terima jabatan Wadan Lantamal V kepda Danlantamal V, saya mohon diri untuk menempati posisi sebagai  Sekdispotmar Mabesal, dan saya secara pribadi hohon maaf bila ada kata dan tindakan yang tidak berkenen,” terangnya.

Menurutnya,  Apel Khusus ini terasa istimewa karena merupakan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan seluruh anggota Lantamal V. Dipenghujung masa jabatannya tersebut,  Ia menyampaikan beberapa arahan dan pesan kepada seluruh anggota Lantamal V untuk dipahami dan dipedomani.

Upaya-upaya peningkatan dan pembenahan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas terus kita lakukan demi kemajuan TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal V. Tugas sebagai Wadan Lantamal V sangat besar dan penuh tantangan, tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh anggota Lantamal V yang memiliki loyalitas, dedikasi, semangat kerja yang tinggi.

Selain itu,  kekompakan dan kerja keras haruslah tetap dipelihara dan ditingkatkan agar Lantamal V selalu siap dan mampu melaksanakan setiap tugas yang dibebankan oleh pemimpin TNI AL.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan kecendrungan terjadinya perubahan dengan cepat lanjutnya,  mengakibatkan tantangan tugas Lantamal V kedepan akan semakin komplek. Tentunya akan berpengaruh terhadap program pembangunan, pembinaan dan penggunaan kekuatan serta memunculkan berbagai kendala yang harus diatas dalam mewujudkan Lantamal V sebagai komponen kekuatan yang handal.

"Ciptakan situasi kerja yang kondusif dengan menjalin komunikasi, interaksi antara atasan dan bawahan serta jaga serta pertahankan situasi keamanan yang sudah kondusif  dengan tetap menjalin koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait demi terciptanya stabilitas Lantamal V dan jajarannya," pungkasnya.

Hadir dalam apel khusus tersebut para Asisten Danlantamal V, Danpomal Lantamal V, Kafasharkan, para Komadan lanal dan para kepala dinas dijajaran Lantamal V lainnya. (arf)

Read More

Jabatan Wakil Komandan Lantamal V Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jabatan Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Wadan Lantamal V) diserahterimakan Kolonel laut (P) Isbandi Andrianto, S.E., M.M. kepada Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto S.E. di Serambi Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal V, Surabaya, Rabu (4/1).

Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto, S. E., M. M., menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Wadan Lantamal V, dikarenakan mendapat tugas dan jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Potensi Maritim (Sekdispotmar) Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal).

Hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Danlantamal V, Danpomal lantamal V, Kafasharkan Lantamal V, para Komandan Pangkalan dan para Kepala dinas dijajaran Lantamal V lainnya.

Komandan Lantamal V dalam amanatnya mengatakan bahwa serah terima jabatan dijajaran TNI/TNI AL merupakan hal yang alamiah dalam suatu organisasi modern sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan sesuai kebutuhan organnisasi.

  Sertijab ini dilaksanakan, mengingat Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto harus segera menempati pos jabatan  barunya sebagai Sekdispotmar Mabesal, walaupun penggantinya belum ada. Menurutnya, posisi Wadan lantamal V merupakan jabatan strategis yang membantu Danlantamal V dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.

Tugas dan tantangan tugas kedepan semankin komplek dan tidak ringan. Untuk menyikapai situasi dan perkembangan lingkungan sekarang ini, maka diperlukan organisasi yang mampu merespon dan mengantisipasi setiap perkembangan situasi dan lingkungan strategis, kondisi yang demikian mutlak memerlukan pengawak organisasi yang lengkap.

Wadan Lantamal V sebagai unsur pimpinan memiliki tugas membantu Komandan Lantamal V dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh tingkat unsur organisasi Lantamal V guna terlaksananya tugas-tugas Lantamal V secara efektif dan optimal.

Pada kesempatan tersebut, Danlantamal V menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto, S. E., M. M. atas pengabdian dan prestasi yang telah diberikan selama melaksanakan tugas di Lantamal V, Ia berharap semoga diposisi yang baru nanti dapat lebih sukses lagi. (arf)

Read More

Wakil Ketua Korcab V DJAT Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jabatan Wakil Ketua Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT) diserahterimakan dari Ny. Ninin Isbandi Andrianto kepada Ketua  Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT) Ny. Edi Sujipto pada acara pemberhentian dari jabatan Wakil Ketua Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT), yang dihelat di ruang pertemuan Gedung Malahayati, Korcab V, Mako Lantamal V, Surabaya, Rabu (4/1).

Hadir dalam acara yang dihadiri seluruh pengurus Korcab V, para Ketua Cabang dijajaran Korcab V DJAT ini,  Ketua Korcab V DJAT dalam sambutannya mengatakan bahwa pemberhentian dari jabatan Wakil Ketua Korcab V dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari serah terima jabatan Wakil Komandan Lantamal V, yang juga dilaksanakan pada hari ini di Ruang Loby Yos Sudarso, Mako Lantamal V.

Pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang sudah tentu mengandung konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan disisi lain, hal tersebut juga merupakan dinamika dalam rangka pembinaan organisasi serta dapat menambah wawasan dan pengalaman tugas.

“Sebagai istri Prajurit TNI, kita harus senantiasa siap sedia untuk mendukung tugas dan tanggung jawab suami, bila kita renungkan semakin tinggi pangkat dan jabatan suami maka semakin berat pula beban tanggung jawabnya,” terang Herni –sapaan akrab Istri Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E.M.M. ini.

Menurutnya, dengan adanya pengaruh kemajuan zaman yang berdampak pada peradapan di zaman modern seperti sekarang ini, hendaklah kita harus bisa mawas diri. Dengan membiasakan berpola pikir bisa menjadi istri yang mampu membantu meringankan beban suami kita dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab.

Selain itu lanjutnya, serah terima jabatan maupun pergantian jabatan dilingkup organisasi Jalasenastri, khususnya Korcab V DJAT, Lantamal V merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi untuk lebih mampu mengimplementasikan tugas, peran dan fungsinya secara optimal sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas-tugas kedepan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Korcab V DJAT memberikan cinderamata sebagai tanda kenangan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ny. Ninin Isbandi Andrianto atas dharma bakti dan pengabdian yang tulus mereka dalam memimpin dan memajukan Korcab V DJAT. (arf)

Read More

Pansus Tetap Ngotot Ubah Perwali 38/2016

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Legislatif tetap berkeinginan melakukan pengubahan klausul syarat pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang terdapat di Perwali 38/2016. Klausul yang dimaksud adalah larangan anggota Partai Politik(Parpol) menjadi pengurus RT/RW.

“Kami mengusulkan klausul syarat pengurus RT/RW yang melarang anggota Parpol itu diubah menjadi pengurus Parpol. Dengan diubah menjadi pengurus parpol maka justru pantauan dan evaluasinya bakal lebih signifikan mengingat data pengurus Parpol pasti bisa diakses di masing-masing Parpol,” ujar anggota Pansus Organisasi RT/RW, Adi Surtarwijono, Selasa (3/1).

Menurut Adi, validasi data pengurus Parpol akan lebih mudah jika dibandingkan data anggota parpol ketika dilakukan proses pemilihan pengurus RT/RW. Pihak panitia pemilighan RT/RW , lanjutnya, tinggal meminta pada pengurus partai yang bersangkutan untuk memastikan status politik calon pengurus.

“Data pengurus Partai dari atas sampai bawah itu terdata resmi di partai. Tinggal minta ke pengurus partai setempat. Kalau masih menggunakan klausul anggota, justru panitia akan kesulitan . masak harus ngobok-obok dompet orang, kan gak bagus,” ujar Adi.

Berbagai daerah, lanjut anggota Komisi A dari FPDIP ini, sudah banyak yang mensiasati aturan Permendagri 5/2007 yang dijadikan dasar Pemkot Surabaya melarang anggota Parpol untuk menjadi pengurus RT/RW dalam Perwali 38/2016.

Perda RT/ RW Provinsi DKI Jakarta, lanjut Adi , sudah menggunakan klausul pengurus Parpol sebagai pensiasatan , sementara Perda serupa di kota Bekasi malah tidak mencantumkan syarat terkait partai politik.

“Bisa disiasati, karena di Permendagrinya hanya menyebut bukan dari Partai Politik. Implementasinya tergantung arah kebijakan yang diambil masing-masing daerah,” tegasnya.

Terakit sudah terlanjurnya aturan organisasi RT/RW diundangkan dalam bentuk Perwali, Adi menyebut bisa diubah dengan menyesuaikan pada Perda yang akan ditetqapkan. “Kalau Perdanya sudah jadi, Perwali tinggal menyesuaikan saja,” terangnya. (arf)

Read More

Brigjen TNI Agus Suhardi Duduki Kursi Kasdam V/Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rotasi Pejabat di setiap instansi merupakan suatu hal yang sangat wajar. Meskipun banyak pertimbangan yang harus dilalui, hal itu sangat wajib untuk dilaksanakan guna mengembangkan Profesionalisme Keprajuritan dan kualitas Kepemimpinan.

Seperti kegiatan yang berlangsung saat ini, Rabu, 4 Januari 2017 pagi di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen TNI Rahmat Pribadi, secara resmi diserahkan kepada Brigjen TNI Agus Suhardi.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI I Made Sukadana dalam amanat yang dibacakannya menjelaskan, Pejabat baru tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas diri dan meraih jenjang karier. Namun, Pejabat baru diharapkan mampu mengemban tanggung jawab sesuai tupoksinya.

“Kedepan tantangan yang akan kita hadapi sangat  kompleks,  seperti  berkaitan dengan peningkatan profesionalisme, disiplin anggota, serta persoalan terkait Binsat satuan jajaran Kodam V/Brawijaya,” kata orang nomor satu di Makodam V/Brawijaya itu.

Selain itu, tegas Pangdam,  Sertijab seorang Perwira tidak hanya terkait dengan proses pembinaan personel dan satuan. Namun, hal itu berkaitan dengan pembinaan personel dan satuan sesua kebutuhan organisasi. “Sertijab juga terkait dengan penilaian positif pemimpin terhadap kinerja dan kualitas dari seorang Perwira,” tegasnya.

Perlu diketahui, seusai mengemban tugas sebagai Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Rahmat Pribadi rencananya akan berpindah tugas dan menjabat sebagai Staf Ahli KASAD. Sedangkan Brigjen TNI Agus Suhardi, sebelumnya merupakan Jenderal bintang satu yang menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri (Kasdivi) 1/Kostrad. (arf)

Read More

Prajurit Korem 081 Mantabkan Latihan Yongmoodo

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Bertempat di halaman  Makorem dengan semangat personil melaksanakan latihan Yongmoodo yang di pimpin serda Rendra Bajasrem,Latihan kali ini lanjutan materi yang sudah diberikan sehingga tahapan latihan bertahap,bertingkat dan berlanjut bisa terlaksana dengan baik,sebanyak 70 orang dalam latihan tersebut terlihat antusias karena dengan  memiliki fisik yang tangguh,pandai beladiri merupakan beberapa karakteristik yang wajib dimiliki oleh setiap prajurit TNI AD. Selain itu, menjadi sebuah keharusan bagi seorang TNI memiliki kemampuan beladiri yang mumpuni untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terkadang tidak dapat diprediksi oleh seorang prajurit.Ungkap Kajasrem kapten Inf Asnan.

Saat ini latihan beladiri yang wajib dikuasai oleh seorang prajurit TNI AD adalah beladiri yongmoodo. Yongmoodo merupakan seni bela diri yang berasal dari Korea. Latihan Yongmoodo dirasa tepat untuk membentuk para prajurit sebab bela diri ini merupakan kesatuan dari berbagai seni bela diri, dengan memadukan berbagai gerakan dari berbagai bela diri, seperti bela diri Taekwondo, Hapkido, Boxing, Judo dan Hon Sin Sul. Untuk itu, bela diri ini merupakan seni bela diri yang sangat tepat, sebab mencakup berbagai jurus, gaya maupun teknik dari berbagai macam bela diri.

Seni Bela diri yang menggunakan tangan kosong ini sudah menjadi bela diri wajib di tubuh TNI Angkatan Darat mulai dari tahun 2008. Ilmu bela diri yongmoodo untuk pertama kali diperkenalkan pada saat perayaan HUT TNI pada tahun 2008 silam.

Beladiri Yongmoodo sendiri sudah mendapat pengakuan global, bahwa seni bela diri tersebut sangat efektif untuk mengahadapi agresi lawan dari segi manapun, Spesifiknya adalah olahraga gabungan dari beladiri perkelahian jarak dekat. Dengan dominasi terhadap seni bela diri ini, akan menjadikan prajurit lebih berkualitas dari segi kemampuan menghadapi lawan. Beladiri Yongmoodo akan dikembangkan ke seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan sifat maupun watak patriotisme. Seni beladiri Yongmoodo sendiri mengandalkan ketepatan, kecepatan dan kekuatan dalam duel jarak dekat. (arf)

Read More

Ransel Apung Serbaguna Produksi Sritex Diminati TNI

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk akan memproduksi Floating Backpack atau ransel apung. Menurut rencana, ransel apung serba guna tersebut akan digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perusahaan tekstil terbesar Asia Tenggara pemasok seragam militer di 32 negara tersebut, akan memulai produksi ransel apung pada 2017 ini.

Presiden Direktur PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto mengaku ide pembuatan tas ransel apung muncul dari hasil perbincangan dengan para anggota TNI yang sering menjalankan misi di berbagai wilayah.

"Dari hasil sharing kami dengan para anggota TNI yang sering bertugas di negara lain, muncul ide ini. Kebutuhan ransel apung untuk para anggota garda terdepan NKRI ini ternyata bisa membantu tugas TNI. Selain mempertimbangkan cost produksi, kita juga melihat fungsi produknya juga," ujar Iwan kepada wartawan, Selasa (3/1).

Untuk ide tersebut, Iwan mengaku sudah melakukan riset selama hampir satu tahun. Dan akhirnya desain dan detail produk siap diproduksi pada tahun ini yang akan diperuntukkan bagi TNI terlebih dahulu.

Iwan menjelaskan, ransel apung yang akan diproduksi tersebut nantinya bisa berfungsi untuk meringankan beban bawaan tentara dan juga untuk melindungi peralatan elektronik.

"Ransel apung yang akan kita produksi mempunyai multi fungsi, bisa menjadi 'life guard' saat di air dan juga bisa menjadi tempat menyimpan perlengkapan elektronik dengan lebih aman. Bahannya kuat dan ringan, sehingga tidak mengganggu akselerasi dari tentara," jelasnya. (arf)

Read More

Armudji Berharap, 2017, Kota Surabaya Harus Lebih Baik Lagi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 1559 pejabat yang dilantik oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pada Jum'at(30/12/2016) lalu, akan menempati posisi baru, usai libur Tahun Baru 2017, Selasa(3/1/2017) lusa besok.

Ketua DPRD kota Surabaya, Ir. Armudji menyatakan, rotasi pejabat dilingkungan Pemkot Surabaya ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya.

" Kita tingkatkan lagi yang sudah baik, kita perbaiki yang masih kurang. Dengan formasi baru pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, saya berpesan di tahun 2017 kualitas layanan publik yang ada di Surabaya harus meningkat dibanding tahun 2016," kata Armuji, yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini, Sabtu,(31/12/2016) kemarin.

Armudji mengingatkan, sejatinya tugas pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk melayani masyarakat.

"Seperti misal, untuk Kepala Dinas Koperasi yang baru harus mampu menghidupkan kembali sentra PKL - sentra PKL yang telah dibangun oleh Pemkot Surabaya. Sekarang ini kan masih banyak yang mati suri," ungkap Armuji.

Selain itu menurut Armuji, persoalan penataan toko swalayan dan persoalan cagar budaya, juga harus menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan oleh kepala dinas yang baru.

"Yaitu, Kepala Disperindagin dan Kepala Disbudpar, yang baru, " tambahnya.

Sedangkan untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, cukup banyak hal yang perlu dibenahi. Mengingat kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat. Terlebih hal ini, sempat menjadi temuan ombudsmen pada beberapa tahun yang lalu.

"Masih cukup banyak keluhan masyarakat yang masuk ke dprd, seperti baru-baru ini persoalan tentang Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM, " terang Armuji.

Namun Armuji juga menyampaikan, bahwa sudah cukup banyak inovasi layanan publik yang telah  dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Diantaranya pelayanan publik yang berbasis online, seperti aplikasi online

"Surabaya Single Window" atau SSW. Sistem ini telah menjadi rujukan secara nasional.  

"Intinya yang masih kurang kita benahi, yang sudah bagus harus ditingkatkan lagi. Harapannya tahun 2017, Kota Surabaya harus menjadi lebih baik lagi," pungkas Armuji.( arf)

Read More

Jelang Pergantian Tahun Lanal Denpasar Gelar Patroli Laut

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Tidak ingin kecolongan, sekaligus sebagai upaya cegah tangkal dan deteksi dini serta mewaspadai pergerakan aksi para teroris yang ingin menyusup ke Bali lewat jalur laut, jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Denpasar, Lantamal V menggelar operasi mandiri dan secara rutin melakukan patroli laut keliling Bali jelang pergantian tahun, Minggu (31/12).

Peningkatan frekwensi pengintaian dan patroli di sekeliling perairan Pulau Bali ini, diakui Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P) GB Oka Tapayasa sebagai upaya cegah dini dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali yang nanti malam akan merayakan pergantian tahun di Pulau Dewata ini.

 “Mulai tanggal 30 Desember 2016 hingga lima hari kedepan, sampai 3 Januari 2017, kami mengerahkan sejumlah personel untuk lebih mengintensifkan lagi pola patroli dan pengamanan di laut di sekeliling wilayah Bali. Saat ini kami memiliki 8 Posal (Pos TNI Angkatan Laut) yang tersebar di sejumlah wilayah di Bali,” tegas GB Oka –sapaan akrab  Danlanal Denpasar ini.

Selain itu Danlanal juga menjelaskan, kedelapan Posal tersebut masing-masing Posal Nusa Penida (Klungkung), Posal Gilimanuk dan Posal Pengambengan (Jembrana), Posal Celukan bawang dan Posal Sangsit (Buleleng), Posal Candidasa (Karangasem), Posal Kedonganan (Badung), dan Posal Pulau Serangan (Denpasar).

Selain disiagakan prajurit pilihan yang tangguh, di masing-masing Posal juga dilengkapi 1 unit rubber boat. Secara keseluruhan untuk mendukung kelancaran operasional di laut, saat ini Lanal Denpasar memiliki beberapa unit rubber boat, serta masing-masing 1 unit catamaran, combat boat, KAL Tanjung Pandangan, KAL Badung, dan sea rider yang standby di Pelabuhan Benoa dan siap digerakkan ke lokasi sasaran jika sewaktu-waktu diperintahkan.

Sambil memperlihatkan keberadaan masing-masing Posal melalui Peta yang terpampang di ruangan kerjanya, Kolonel Oka juga menyadari bahwa keberadaan Pulau Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan bagi para wisatawan domistik maupun mancanegara, sekaligus barometer keamanan di Indonesia. Meski belum ada bantuan dari pemerintah daerah, namun dengan segala kemampuan yang ada dan secara mandiri jajaran Lanal Denpasar siap mengamankan wilayah perairan dan laut yang mengelilingi Pulau Bali.

“Kami yakin jika wilayah laut dan perairan di Bali aman dan kondusif, maka para nelayan pun dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Hal ini juga bisa meningkatkan perekonomian di Bali, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera,” harap Danlanal Denpasar.

Gelar patroli laut tersebut juga dimaksudkan untuk menekan sekecil mungkin terjadinya berbagai tindak kejahatan di laut seperti, illegal fishing, illegal loging, penyelundupan Narkoba, dan sebagainya. “Sambil menunggu masukan, dukungan, dan keterlibatan dari berbagai pihak terkait, kedepan kami berencana untuk membangun Posal di wilayah Kabupaten Tabanan,” ujar Oka, seraya mengimbau kepada seluruh prajurit Lanal Denpasar untuk selalu siaga dan waspada jelang dan pasca pergantian tahun kali ini.

Karena sesuai Undang-undang Dasar 1945 Bab XII pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara bahwa TNI dan Polri memiliki tugas dan wewenang dalam mempertahankan, melindungi keutuhan dan kedaulatan negara serta mengayomi, melayani masyarakat juga penegakan hukum.

Meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerjasama dan saling mendukung dalam suatu “Sistem Pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. (arf)

Read More

Danlanal Denpasar Dampingi Menko Maritim Tinjau Pelabuhan Benoa Bali

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar, Lantamal V, Kolonel Laut (P) GB. Oka mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan melaksanakan kunjungan kerja berupa peninjauan fasilitas Pelabuhan Benoa, Bali, kemarin.

Rombongan Menko Maritim disambut langsung oleh GM Pelindo III Benoa Capt. Ali Sodikin. Menko Kemaritim berencana untuk memantau secara langsung perluasan pembangunan Pelabuhan Benoa, yaitu untuk meninjau kesiapan infrastruktur dalam melayani kapal pesiar yakni di Dermaga Timur dan Benoa Cruise.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) meminta proyek perluasan Pelabuhan Benoa, Bali, segera dilanjutkan demi kepentingan negara. "Saya berharap ke depan proyek itu dilanjutkan, sebab dari perizinan sudah tidak masalah, termasuk juga analisa dampak lingkungan (amdal) sudah ada," kata Menteri Luhut Penjaitan di sela kunjungan kerja di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat.

Ia mengatakan secara adminstrasi dan perizinan untuk perluasan Pelabuhan Benoa sudah terpenuhi,dan berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD Kota Denpasar mempercepat proses perizinannya. "Semua pembangunan ini adalah untuk kepentingan kita bersama, dan tidak ada alasan lagi untuk tidak memproses perizinannya, karena secara administrasi sudah melalui proses dan semua sudah ada," ucapnya.

 Luhut Penjaitan lebih lanjut mengatakan pihaknya untuk mempercepat proses pembangunan tersebut siap bertemu dengan pemerintah daerah, termasuk juga DPRD setempat. Oleh karena itu, kata dia, proyek perluasan tersebut sudah bisa dimulai kembali awal Januari 2017. Sehingga target sesuai dengan perencanaan bisa terwujud tepat waktu.

Pada acara kunjungan kerja Menko Maritim, juga didampingi pejabat pemerintah provinsi maupun kota, antara lain Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara, Dinas Perhubungan Kota Denpasar Gede Astika dan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Hukum dan Sertifikasi Kantor Syahbandar Pelabuhan Benoa I Wayan Suarta mengatakan peluang perluasan pelabuhan masih terbuka. Saat ini di beberapa titik sudah dikeruk hingga standar kedalaman 12 meter. Begitu juga pengajuan permintaan rekomendasi perluasan Pelabuhan Benoa kepada Pemerintah Kota Denpasar diajukan sejak 2011 oleh Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Benoa. Namun, hingga kini jawaban rekomendasi belum ada dengan alasan masih perlu kajian. Pada 2020, rencana pengembangan kawasan pelabuhan itu diharapkan sudah terealisasi sehingga mampu menjadi salah satu pelabuhan induk di Indonesia timur.

Rencana pengembangan induk itu meliputi perluasan areal pelabuhan sebanyak 52 hektare (ha), dari lahan yang ada saat ini 100 ha. Dalam upaya menunjang pariwisata, di dalam pelabuhan ini akan dibangun zonasi untuk kapal pesiar, domestik, marina, pelabuhan ikan dan peti kemas. (arf)

Read More

Pejabat Eselon II Madiun Resmi Dilantik

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Bertempat di Alun-alun Mejayan  Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Adinistrator dan Pengawas di Kabupaten Madiun dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Madiun, Anggota Forpimda, Ketua DPRD, Ketua Komisi A DPRD Kab. Madiu.

Mereka yang dilantik dan diambil sumpah terdiri Jabatan Pimpinan Tinggi Prama setara Eselon II.A sebanyak 1 orang, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. B sebanyak 26 orang, Jabatan Administrator setara eselon III. A sebanyak 59 orang, Jabatan Administrator setara Eselon III.B sebanyak 105 orang dan Jabatan Pengawas setara Eselon IV.A dan IV.B sebanyak 536 orang.  Total Pejabat yang dilantik sebanyak 727 orang. 

Mereka yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama antara lain Ir. Tontro Pahlawanto sebagai Sekretaris daerah, Agrim Kurnia, S.Sos sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan, Drs. Suyadi, M.Si sebagai Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan, drg. Farid Dimyati sebagai Asisten Adm. Umum, Drs. Suhardi, MM sebagai sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Sawung Rehtomo, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Mohamad Hadi Sutikno, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris DPRD, Drs. Basito, M.Si sebagai Inspektur, dr. Soelistyo Widyantono, MM sebagai Ka. Dinkes, Drs. Barono sebagai Kadin Komunikasi dan Informatika, Ir. Arnowo Widjaja, MM sebagai Kadin PU dan Penataan Ruang, Joko Lelono, AP sebagai Kadin Pemdes, Sodik Hery Purnomo, S.Si sebagai Kadin Dikbud, Kurnia Aminulloh, SH sebagai Kadin Perhubungan, Moch. Najib, SP, MM sebagai Kadin Pertanian dan Perikanan, RM. Hekso Setyo Rahardjo, ST sebagai Kadin Perumahan dan Kawasan Permukiman, Drs. Sugiharto sebagai Kadin Sosial, ir. Wijanto Djoko Poernamo, MM sebagai Kadin Teaga kerja, Anang Sulistiyono, S.Sos, M.Si sebagai Kadin Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, drh. Lilin Syarifah Aniesah sebagai Kadin Ketahanan Pangan, Dra. Siti Zubaidah sebagai Kadin Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endang Setyowati, SH, MM sebagai Kepala BKD, Ir. Edy Bintardjo, MTP sebagai kepala Bappeda, Drs. Rori Priambodo, M.Si sebagai kepala BPKAD, Indra Setyawan, SE, M.Si sebagai Ka. Badan Pendapatan Daerah, Drs. Agus Budi Wahyono, M.Si sebagai Ka. Bakesbangpol dari dan Drs. Pudji Wahyu Widodo sebagai Kadispenduk dan Capil.

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya antara lain mengatakan, bahwa sesuai PP No. 18b tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka  pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 harus disesuaikan kembali dengan penataan ulang nomenklatur, uraian tugas pokok dan fungsi, sekaligus penempatan atau pengisisn Pejabatnya. Sehubungan dengan hal itu maka Pemkab. Madiun melakukan seluruh rangkaian dan mekanisme pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah yang konsepsi pembentukkannya didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, Rentang Kendali, Tata kerja yag jelas, Flisibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan derah, dan intesitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dikatakan pula, bahwa pelantikan Pejabat merupakan proses final dari mekanisme penataan organisasi perangkat daearah yang baru dan tentu saja dalam penempatan dan penataan para pejabatnya tetap disesuaikan dengan pola manajemen Aparatus Sipil Negara berdasarkan Undang Undang  No. 5 Tahun 2014, bahwa Aparatur Sipil Negara adalah sebuah bentuk profesi yang diperlukan adanya asas nilai dasar, kode etik dank ode perilaku serta pengembangan kompetensi yang semuanya bertujuan untuk menghasilkan Pegawai yang Profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Pengembangan karier Pegawai tidak hanya untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, tetapi untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum, dengan menggunakan parameter utama yaitu pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan dan pelatihan serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab kepada Negara.

Mengakhiri sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berharap agar seluruh Pejabat yang baru dilantik untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, bahwa jabatan ini amanah, karena pada hakekatnya setiap PNS sejak diangkat menjadi CPNS telah menandatangani kesanggupan untuk siap ditempatkan dimana saja. Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan semangat pengabdian dan keikhlasan serta selalu mengharap ridlo Alloh, SWT. Segera menyesuaikan diri , menempati tugas baru serta segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran yang ada untuk mengawali tugas di tahun 2017. Selanjutnya dalam waktu enam bulan kedepan  akan diadakan evaluasi kerja dan bila diperlukan akan diadakan penataan ulang.  Sedangkan  adanya SKPD yang belum terisi sementara ini akan diisi oleh Plt. Dan akan segera dibentuk pansel untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. (arf)

Read More