Polri Tangkap 3.145 Tersangka Judi Online Selama 2023-2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri mencatat sebanyak 3.145 pelaku judi online yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2023 hingga 2024. 

Adapun dalam kurun waktu tersebut, kasus judi online sebanyak 1.988.

“Pelaku judi online merupakan mayoritas masyarakat dengan pendapatan rendah yang memiliki pekerjaan tidak tetap, mayoritas pelaku merupakan para pekerjaan tidak tetap atau pengangguran,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Senin (29/4/2024).

Karopenmas merincikan, tahun 2023 jumlah kasus sebanyak 1.196 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. 

Lalu pada tahun 2024 jumlah kasus sebanyak 792 kasus dan tersangka sebanyak 1.158 orang.

Lebih lanjut, Karopenmas mengungkap motif yang dilakukan para pelaku judi online. 

Yakni ingin memiliki kekayaan secara instan yang dilatarbelakangi rendahnya literasi keuangan, kemudian mudahnya akses perjudian hingga faktor ekonomi.

“Selain itu, juga ingin mendapatkan keuntungan yang besar secara mudah,” terangnya.

Karopenmas mengungkap beberapa modus dilakukan pelaku judi online, mengingat selama dua tahun ini dilakukan pemblokiran baik situs, iklan, dan amplikasi judi online.

Pertama, dengan menawarkan permainan judi dengan jackpot (kemenangan) jika memainkan di website tertentu judi online yang ditawarkan oleh peilik web. 

Kemudian, setiap member yang melakukan deposite akan mendapatkan tambahan bonus poin untuk melakukan permainan judi. Lalu, proses withdraw atau penarikan uang cepat.

“Pelaku melakukan penanaman skrip atau back link di situs-situs yang dituju dengan tujuan untuk meningkatkan rating serta mempromosikan situs perjudian online,” pungkasnya.

Read More

Wakil Ketua DPRD Minta Pemkot Surabaya Ajak Bicara PKL Sebelum Ditertibkan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony merasa khawatir dengan rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Siwalankerto. 

Pasalnya keberadaan para PKL yang berjualan di pinggir jalan dan rel kereta api itu sudah digeluti selama lebih dari 10 tahun.

Nah, seiring perkembangan kawasan tersebut semakin ramai, tiba - tiba penertiban mulai dilakukan oleh pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.

"Iya, beberapa perwakilan PKL mengadu kepada kami. Mereka kenakan penertiban jalan. Ketika udah mulai rame, jalan itu kan juga merupakan akses menuju bandara, kadang-kadang kalau malam hari di tempat itu, masuk menuju tol di gelari tikar oleh PKL. Katanya itu cukup mengganggu dan tidak boleh," kata Thony, Senin (29/4).

Thony juga tak menampik bila keberadaan PKL itu secara aturan tidak diizinkan.

Bahkan Thony juga mengapresiasi penertiban tersebut merupakan langkah yang tidak salah dan telah melalui tahapan yang benar. 

Tetapi, Pemkot Surabaya tak memikirkan dampak sosial ekonomi bagi PKL yang jumlahnya mencapai hampir 400 orang.

"Infonya hampir 400 PKL. Yang kami pikirkan, kita ini sedang menghadapi pemulihan ekonomi, kita menghadapi pengangguran dan ketika para pengangguran, para mereka yang dalam tanda kutip hidup dalam kekurangan itu mau usaha, kita udah bersyukur karena mereka bisa berjalan, bisa bertahan, bisa memanajemen diri, kemudian survive dengan usaha yang dilakoni," paparnya.

Makanya, Thony berharap adanya pembicaraan terlebih dahulu dari Pemkot Surabaya untuk merelokasi PKL yang terkena dampak dari penertiban. 

Sebab relokasi biasanya menjadi solusi yang tepat dalam situasi seperti ini.

"Perlu ada pembicaraan dari Pemkot untuk merelokasi. Kalau sekedar hanya menertibkan, itu persoalan gampang dengan dalih mereka atau masyarakat melanggar aturan. Tetapi kan persoalannya adalah impact dari penertiban ini menjadikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber penghasilan melalui PKL, jadi hilang," jelasnya.

Thony juga menyoroti perlunya solusi yang menyeluruh dan adil bagi PKL yang terkena dampak penertiban. 

Ia mengajak semua pihak untuk melihat PKL sebagai bagian dari masyarakat yang berjuang dalam bidang ekonomi, bukan sebagai obyek eksploitasi semata.

"Jangan dilihat hanya sebagai satu aksesoris ketika mereka dibtuhkan. Bahwa, pemerintah peduli kepada persoalan ekonomi masyarakat lapis bawah. Tapi ketika mereka harus berhadapan dengan aparat yg bertindak atas nama ketertiban dan penegakan aturan, tapi harus ada solusi," tegasnya.

Thony juga menyampaikan bahwa PKL juga perlu diberikan pemahaman dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan usaha mereka. 

Selain itu, ia menekankan perlunya penertiban yang tidak hanya berfokus pada satu kawasan saja, melainkan juga dilakukan di tempat-tempat lain yang memerlukannya.

"Ini juga perlu ada penertiban, kalau kita mau bicara atas nama ketertiban. Ketertiban itu tidak hanya di jalan, tetapi juga diluar itu. PKL juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi dan dibantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkasnya.

Read More