Diskel Lantamal VI Bersama BNN Bakal Gelar Penyuluhan Narkoba

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Dinas kesehatan (Diskes) Lantamal VI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel akan melaksanakan penyuluhan Narkoba.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lantamal VI Mayor Laut (K) dr. Rike Andi Wijaya, Sp.P, setelah melaksanakan kunjungan ke kantor BNNP Sulsel Jl. Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec.Tamalate,Kota Makassar, Senin (26/02/2018).

"Dalam waktu dekat, Diskes Lantamal VI bersama BNN Provinsi Sulsel akan melaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada seluruh keluarga besar Lantamal VI dan ini sebagai salah satu upaya untuk memberantas dan mencegah peredaran narkoba di wilayah kerja Lantamal VI", ujar Kadiskes Lantamal VI.

Nantinya, di dalam penyuluhan tersebut akan diperkenalkan segala jenis narkoba yang telah beredar, memahami modus-modus predaran Narkoba dengan tujuan agar personel Lantamal VI dan keluarganya bisa mengetahui  menghindari  barang haram tersebut karena dapat merusak kesehatan diri sendiri, lanjut Kadiskes Lantamal VI.(arf)

Read More

Begini Modus di Balik Pecah-Pecah Paket Proyek di Bawah Rp 200 Juta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah hobi memecah proyek-proyek.

Tahun 2017 saja, ada sekitar 1 miliar paket proyek di bawah Rp 200 juta. Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( LKPP) mengungkapkan, pecah belah proyek sengaja dilakukan karena memiliki modus dan tujuan tertentu.

"Dari pengalaman kami motifnya untuk korupsi," ujar Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Ia mencontohkan salah satu kasus proyek yang dipecah-pecah yakni kasus pergola di Yogyakarta. Paket proyek senilai Rp 3 miliar itu dipotong-potong menjadi 1.500 paket di bawah Rp 200 juta.

Hal ini dilakukan agar proyek tersebut tidak melewati lelang namun penunjukan langsung ke perusahaan tertentu.

Akibatnya, pengadaan proyek tersebut tidak masuk ke LKPP. Selain itu ujar dia, ada pula proyek jalan-jalan desa, proyek alat tulis kantor, hingga pencetakan.

LKPP kata Setya sudah memprediksi bahwa besaran proyek di bawah Rp 200 juta akan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk korupsi.

Selain rawan korupsi, pemecahan proyek juga membuat pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien. Sebab kata dia, setiap paket proyek ada komponen biaya honor untuk beberapa orang yang terlibat di dalammnya.

"Ini satu miliar paket, betapa borosnya kita. Borosnya biaya proses kan semua pakai meterai, setiap paket ada honornya,' kata dia.

Saat ini LKPP sedang berupaya untuk melakukan konsolidasi proyek. Jadi proyek-proyek dengan nilai di bawah Rp 200 juta akan dikonsolidasikan menjadi beberapa paket sehingga jumlah paketnya bisa berkurang.

Dengan konsolidasi proyek, LKPP mengatakan bahwa 1 miliar paket proyek bisa dipangkas sepertiganya.

Dengan begitu maka proyek tersebut harus melalui lelang di LKPP, tidak ada penunjukan langsung. LKPP yakin, dengan begitu maka proyek-proyek yang nilainya di bawah Rp 200 juta, maka bisa dipantau oleh LKPP. (rio)

Read More

Penyelamatan Sertu Waki, Berbuah Manis

KABARPROGRESIF.COM : (Pasuruan) Aksi heroik yang dilakukan oleh Sersan Satu (Sertu) Moch, Waki ketika menyelamatkan salah satu warga yang terseret arus banjir, Kamis, 22 Pebruari 2018 lalu, akhirnya mendapat respon positif di kalangan masyarakat.

Tak hanya itu, pria yang kesehariannya berdinas di Koramil Gadingrejo, Kodim 0819/Pasuruan tersebut, juga memperoleh penghargaan secara langsung yang diberikan oleh WalikotaPasuruan, Drs, H. Setiyono, M. Si.

Menurut Setiyono, dirinya sangat mengapresiasi aksi heroik yang dilakukan oleh Sertu Waki ketika melakukan penyelamatan terhadap salah satu warganya.

 “Terima kasih banyak kepada TNI, terlebih kepada Babinsa yang sudah membantu pihak Pemkot,” kata Walikota Pasuruan usai memberikan penghargaan di ruangan kerjanya. Senin, 26 Pebruari 2018.

          Selain itu, imbuh Walikota Pasuruan ini, upaya yang dilakukan oleh mantan prajurit Yonif Raider 500/Sikatan tersebut, hendaknya dijadikan suatu aspirasi guna menjalin sinergitas bersama instansi terkait lainnya.

“Mudah-mudahan, ke depan hubungan TNI, Polri beserta instansi terkait di Pasuruan, semakin terjalin dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, ketika di konfirmasi, Sertu Moch, Waki membenarkan hal tersebut. Menurutnya, dirinya tak menyangka mendapat penghargaan yang diberikan langsung oleh Walikota Pasuruan tersebut.

“Saya tidak menyangka pak. Selama saya jadi Babinsa, baru kali ini  saya mendapat penghargaan. Karena, menurut saya, kejadian seperti itu sudah biasa, karena di daerah situ sudah menjadi langganan banjir,” singkat pria yang menjabat sebagai Babinsa semenjak tahun 2011 ini.

Perlu diketahui, kejadian itu berawal ketika dirinya dihubungi oleh salah satu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan. Saat itu, korban yang bernama Sugeng (55), terseret arus deras hampir sejauh 500 meter, dan hendak terbawa ke arah sungai Welang. Melihat korban yang saat itu tak berdaya terbawa arus banjir.

Sontak, Sertu Waki langsung memberanikan diri, dan langsung menerjuni lokasi banjir. Alhasil, atas keberaniannya, nyawa korban akhirnya tertolong dan segera di evakuasi. (arf)

Read More

Dukungan Hak Interpelasi Lengserkan Kasatpol PP Semakin Menguat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya, meminta Wali Kota Tri Rismaharini mengambil langkah tegas terkait konflik antara Ketua DPRD Armuji dengan Kasatpol PP Irvan Widyanto. Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPRD Darmawan.

Darmawan menegaskan, insiden antara Armuji dengan Irvan Widyanto saat hearing di Komisi A DPRD merupakan sebuah preseden buruk bagi lembaga legislatif. Mengingat kejadian tersebut bukan kali ini.

"Ini bukan yang pertama.  Makannya saya katakan sebagai preseden buruk," ujar Darmawan, Senin (26/2/2018).

Politisi Dari Partai Gerindra ini menceritakan, sebelum terlibat konflik dengan Ketua DPRD, Irvan Widyanto juga terlibat konflik dengan Ketua Komisi D Agustin Poliana. Bahkan masalah tersebut, waktu itu sampai dibahas di Komisi, rapat Badan Musyawarah (Banmus) hingga rapat paripurna.

"Waktu itu teman teman dari PDI-P juga minta diganti. Tapi sampai sekarang belum diganti juga," tutur Aden, sapaannya.

Tidak hanya, Aden juga menyebut jika sikap Irvan Widyanto yang menantang Ketua DPRD Surabaya dalam forum dengar pendapat tidak dapat dibenarkan. Menurut dia, sikap Irvan itu telah menjatuhkan lembaga legislatif.

Oleh karena itu, dirinya mendorong anggota DPRD segera mengajukan hak interpelasi kepada wali kota. Mengingat, sikap yang ditunjukkan Irvan sudah sangat keterlaluan.

"Ini bukan urgen tapi sudah sudah fatal. Karena nama baik pimpinan dewan telah dijatuhkan," tandasnya.

Sekretaris Komisi B Edi Rahmat juga mengecam sikap yang ditunjukkan Kasatpol PP. Menurut dia, tidak sepatutnya seorang pejabat bertindak demikian.

Apalagi, dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan disebutkan secara jelas, jika antara eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama sebagai pemangku kekuasaan di daerah.

"Kedudukan kita sama sebagai pemangku kekuasaan di daerah. Harusnya tidak seperti itu," ingat Edi Rahmat.

Edi menjelaskan, sebagai anggota dewan yang dipilih oleh rakyat sangat wajar jika kemudian ketua DPRD memperjuangkan aspirasi warga. Apalagi, permasalahan tersebut terkait hajat hidup masyarakat.

Untuk itu, agar kejadian serupa tidak terulang ia meminta Wali Kota Tri Rismaharini mengambil sanksi tegas. Harapanya, bisa menjadi pembelajaran bagi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.

"Saya minta ibu mengambil sikap," cetusnya.

Terpisah, Ketua DPC PDI-P Whisnu Sakti Buana (WS) saat ditemui usai menggelar rapat dengan F-PDIP enggan berbicara banyak soal masalah itu. WS menyatakan, persoalan itu akan dilimpahkan kepada pengurus DPC.

"Nanti akan kita rapatkan. Makanya keputusan dari F-PDIP menunggu hasil rapat partai," ujar WS saat ditemui di gedung DPRD Surabaya.

Senada dengan WS, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Surabaya, Sukadar juga tidak mau berkomentar banyak soal hasil rapat fraksi. Sukadar menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Badan Kehormatan (BK) partai.

"Nanti biar BK saja yang ngomong," kata Sukadar.

Ditanya rekomendasi yang akan diserahkan ke BK partai, Kadar berkali-kali berkelit. Menurutnya, sebagai petugas partai dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hasil itu. (arf)

Read More

Lagi, Babinsa Berhasil Amankan Miras

KABARPROGRESIF.COM : (Jailolo) Dalam rangka menciptakan  situasi keamanan wilayah yang stabil maka Babinsa, Bhabinkamtibmas bersama KPLP Pel. Jailolo melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang di pelabuhan Jailolo yang menjadi pintu keluar masuk di Halmahera Barat.

Adalah Babinsa Koptu A. Soamole dan Koptu Micha Heo bersama Bhabinkamtibmas Brigpol M. Angku dan petugas KPLP Andi yang siang itu melakukan pemeriksaan rutin, terdapat laporan dari buruh setempat yang mencium adanya aroma minuman keras di dek kapal bagian bawah KM Pelita Harapan tujuan Ternate, menanggapi laporan tersebut petugas langsung melakukan pengecekan dan hasilnya ditemukan 1 keranjang dibungkus plastik merah terdapat 42 kantong minuman keras jenis cap tikus, setelah ditelusuri pemilik barang haram tersebut sudah melarikan diri selanjutnya barang bukti miras tersebut dimusnahkan ditempat dengan cara dirobek dan ditumpahkan ke laut.

Sementara itu dalam keterangannya Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Abdul Razak Rangkuti, S.Sos menyampaikan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari jajarannya tentang penangkapan miras tersebut, dan hal tersebut merupakan bentuk upaya kita dalam memberantas peredaran miras yang sering menjadi pemicu sejumlah aksi kriminalitas maupun perkelahian antar kampung sehingga kita bersinergi dengan seluruh pihak untuk memutus mata rantai peredaran barang haram tersebut. (arf)

Read More

Belajar Kerukunan Antar Umat Beragama di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinilai mampu mengatasi dan menjaga kerukunan umat antar beragama di kotanya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Palangkaraya didampingi Wali Kota Palangkaraya Riban Satia melakukan kunjungan sekaligus belajar ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait kerukunan umat beragama.

Mereka diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Asisten Wali Kota III Hidayat Syah, beberapa OPD dan 10 orang FKUB Kota Surabaya di ruang sidang wali kota, Senin (26/2/2018).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Palangkaraya beserta FKUB karena Surabaya dipercaya sebagai tempat belajar kerukunan umat beragama.

“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya, ada banyak yang dilakukan pemkot bersama FKUB agar tali persaudaraan tetap terjaga,” kata Wali Kota Risma seusai acara.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menekankan kepada seluruh FKUB untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang bisa diselesaikan, tetapi kalau tidak bisa serahkan kepada ahlinya. Dengan kata lain, wali kota Risma ingin menegaskan bahwa kehadiran mereka untuk belajar kerukunan umat beragama di surabaya sangatlah tepat.

“Kalau masalah umat beragama panjenengan bisa tanya ke bapak-bapak ini, tapi kalau urusan pembangunan jalan dan lain-lain, saya ahlinya,” ucapnya diiringi tepuk tangan.

Ketua Forum Keukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya Chalimi mengatakan, ada beberapa langkah yang dilakukan FKUB untuk menjaga sekaligus meningkatkan kerukunan antar beragama serta menjaga kondusivitas kehidupan umat beragama di Surabaya.

Disampaikan Chalimi, FKUB bersama seluruh pemangku kepentingan di Surabaya, mengadakan kegiatan seminar tentang kerukunan umat beragama dan kegiatan kemah pemuda lintas agama. Untuk kegiatan anak muda, Chalimi menegaskan bahwa penting mengumpulkan anak muda untuk memberikan informasi serta penanaman kepada anak muda bahwa kebhinekaan harus dijaga.

“Berbeda tidak harus bermusuhan, tetapi berbeda merupakan sebuah mozaik kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama,” terangnya.

Menurut Chalimi, kondisi kerukunan umat beragama di Kota Surabaya sangat baik dan sangat terjaga. Hal ini disebabkan, karena sikap untuk menghargai sesama yang dilakukan warga surabaya sudah terbangun sejak dulu (zaman Mojopahit). Selain itu, lanjut Chalimi, alasan lainnya mampu mengendalikan emosi alias dapat menahan diri dari hal-hal yang negatif.

“Ha itu yang membuat kami mampu menjaga keutuhan umat beragama di surabaya,” pungkasnya.

Dikatakan Chalimi, Surabaya sudah menjalankan 3 kerukunan umat beragama atau biasa disebut Tri Kerukunan Umat bergama. Pertama, Rukun Sesama Umat Beragama, Rukun Antar Umat Beragama dan Rukun Umat Beragama dengan Pemerintah.

“Insyallah tetap akan berjalan semakin hari semakin kuat,”ucap Chalimi.

Kerukunan antar umat beragama di surabaya semakin terasa kental ketika pengembang royal residence mendekati FKUP Surabaya untuk membangun 6 rumah ibadah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) secara berdampingan di daerah Sumber Welut, Lakarsantri.

“Alhamdulilah sudah mulai dibangun 6 rumah ibadah dan wujud ini semakin menguatan kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Riban Satia mengatakan, kunjungan ke surabaya untuk melihat secara langsung dan sharing terkait upaya Pemkot Surabaya dalam menjaga kerukunan umat beragama.

“Kami ingin belajar banyak dari surabaya, utamanya langkah-langkah dan program serta melihat secara langsung kondisi ril kerukunan umat beragama di Kota Surabaya,” ujar Riban.

Bukan tanpa alasan, Riban memilih Kota Surabaya sebagai jujukan belajar menjaga kerukunan umat beragama. Menurutnya, kota ini (Surabaya) sangat dinamis, multikultur dan terkenal akan banyaknya tokoh-tokoh yang mendidik para Kyai di sekolah dan pesantren.

“Sebagian besar tokoh-tokoh nasional juga berasal dari Surabaya, itu yang semakin menguatkan tekad kami untuk mendengar sekaligus belajar di surabaya,” ujarnya.

Ke depan, Riban berharap setelah mendapatkan informasi baik dari ilmu dan praktek yang dilakukan Pemkot Surabaya, dirinya akan menerapkan di kota palangkaraya.

“Akan kami sempurnakan bersamaan dengan program yang sudah kami buat,” imbuhnya. (arf)

Read More

Komandan Lanal Semarang Buka Kejuaraan Renang Jawa Tengah

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut  (Danlanal) Semarang Lantamal V Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas membuka secara resmi kejuaraan Renang Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Tengah yang dilaksanakan di Stadion Renang Jati Diri Semarang selama dua hari, mulai dari hari Sabtu dan Minggu kemarin.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum PRSI Jateng  Hartadi Noertjahyo,S.E., yang ini diwakili oleh Sekretaris pengprov PRSI Jateng Teguh Santoso, Ketua DPRD Kota Semarang, Muspida Kota Semarang, Palaksa Lanal Semarang,Perwira Staf, Prajurit dan PNS Lanal Semarang.

Komandan Lanal Semarang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah Jawa Tengah dalam mencari bibit-bibit perenang muda.

“Kami (Lanal Semarang, red) bersniergi dengan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah menggelar Kejuaraan Renang Komandan Lanal Cup tahun 2018, hal ini dimaksudakan untuk membantu pemerintah daerah Jawa Tengah dalam mencari bibit-bibit perenang muda,” ujarnya.

Kegiatan ini di gelar selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh 45 club renang se-Jateng dengan jumlah peserta 500 atlet putra dan putri katagori usia 6 sampai dengan12 tahun.

Dalam kesempatan tersebut Danlanal Semarang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan perkumpulan renang se-Jateng yang telah turut meramaikan Event ini, ia berharap bahwa kegiatan semacam ini akan diagendakan setiap tahun.

“terima kasih kepada seluruh pimpinan perkumpulan renang se-Jateng yang telah turut meramaikan Event ini. Semoga di tahun yang akan datang jumlah pesertanya semakin meningkat," terang Djodi -sapaan akrab Komandan Lanal Semarang ini.

Djodi juga berharap bahwa kegiatan semacam ini akan diagendakan setiap tahun. Semoaga ditahun yang akan datang kita bisa melaksanakan event yang lebih besar dan berskala Nasional, dengan harapan semoga di kelak kemudian hari di Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Tengah akan ada Perenang muda tingkat Nasional atau bahkan Tingkat Internasional.

Mengawali kegiatan lomba renang, Komandan Lanal Semarang mengucapkan selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas, berkopentisilah dengan baik, ditujukan kepada seluruh atlet peserta Lomba.

Tidak lupa, Djodi menyampaiakn ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah menyiapkan segala sesuatu guna suksesnya perlombaan ini.

Sebagai penutup, Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia terutama kepada Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Tengah yang telah bersusah payah menyiapkan segala sesuatu guna suksesnya perlombaan ini.

Pada kesempatan tersebut Komandan Lanal Semarang menyerahkan Piala Kejuaraan Renang Dan Lanal Cup 2018 kepada Ketua Umum Pengprov PRSI Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan menuju tempat Start guna memberikan aba aba start di dampingi oleh seluruh tamu undangan.

Di sisi lain Sekretaris Pengprov PRSI jateng menyambut baik rencana dari Dan Lanal Semarang yang akan mengagendakan kegiatan tersebut setiap tahun, dan beliau berjanji akan siap membantu dan mendukung. (arf)

Read More

Armudji Janji Dampingi Warga Wonokusumo Dapatkan Sertifikat Tanah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji berjanji akan dampingi warga Wonokusumo untuk memperoleh sertifikat tanah yang mereka tinggali.

Diketahui sebanyak 6 rw di Wonokusumo sedang menuntut hak mendapatkan sertifikat tanah namun bermasalah dengan PT KAI.

Armudji dan Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Surabaya mendatangi lokasi dan menggelar audiensi dengan warga.

Kepada warga, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut berjanji akan terus melakukan pendampingan.

Melihat bukti peta bidang atau Ground Cart yang dijadikan patokan PT KAI dinilai tidak kuat sebagai bukti kepemilikan.

"Saya dan DPRD Surabaya akan melakukan pendampingan. Kami dukung upaya warga memiliki bukti sertifikat," kata Armudji disambut riuh warga, Senin (26/2/2018)

Ia mengatakan sebagai bagian dari pemerintah PT KAI harusnya dapat mendukung tuntutan warga.

Mengingat program presiden Jokowi yakni sertifikat untuk warga mendukung kepemilikan tanah untuk warga.

"Program pak Jokowi itu sertifikat untuk warga masak warga Wonokusumo yang sudah puluhan tahun tinggal tidak bisa," kata Armudji.

Sebelum acara dimulai, ribuan warga Wonokusumo, Kecamatan Semampir riuh menyambut kedatangan anggota DPRD Kota Surabaya yang melakukan inpeksi mendadak (sidak)

Mereka adalah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji, Ketua Komisi A, Herlina Harsono Nyoto dan anggota komisi A yakni Budi Leksono, Ayu, Elok

Sidak tersebut menindaklanjuti laporan warga atas tuntutan warga atas alas tanah yang mereka tempati.

Tanah yang mereka tempati tidak dapat disertivikatkan karena diklaim PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)

Ribuan warga keluar dari rumahnya turun ke jalan.

Sebagian dari mereka membawa banner, spanduk dan aneka atribut bertuliskan tuntutan dan harapan warga.

"HAK MILIK = HARGA MATI."

"Bapak/Ibu dewan bantu kami miliki hak tanah," tulisan di spanduk.

Perempuan laki-laki, dewasa anak-anak ikut menyambut dan mengarak anggota dewan ke balai RW VI.

Warga pun saling mengajak warga supaya ikut berpartisipasi menyambut sidak tersebut.

"Lek gak melok omae ilang (kalau tidak ikut, rumahnya hilang)" kata warga mengajak warga lainnya mengarak rombongan sidak.

Selain anggota dewan, ada pula pihak badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PT KAI. (*/arf)

Read More

Komandan Kodiklatal : Untuk Membentuk Siswa yang Hebat, Harus Diawali Dari Antap yang Hebat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Satu persatu prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklatal) diperiksa kelengkapan dan kerapiannya oleh Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. dalam sebuah apel khusus yang digelar di Lapangan Laut Maluku, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya, Senin (27/2).

Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan, karena antap Kodiklatal baik perwira, bintara, maupun tamtama serta PNS harus menjadi contoh dan suri tauladan dari siswa yang menimba ilmu di Kodiklatal. Oleh sebab itu, antap Kodiklatal harus selalu berpenampilan yang rapi, bersih dan memiliki postur yang ideal, berat badan harus seimbang dengan tinggi badan.

“Seluruh antap harus menjadi contoh bagi ribuan siswa Kodiklatal, baik penampilan maupun kemampuannya, sehingga Kodiklatal dapat mencetak prajurit-prajurit yang hebat,” ujar Komandan Kodiklatal.

Penampilan seorang prajurit sangat terkait dengan perasaan kebanggaan terhadap satuannya. Oleh sebab itu, apabila penampilannya masih kurang, berarti kebanggan terhadap satuannya masih kurang.

“Kalian harus selalu introspeksi diri, bagaimana cara berpakaian kalian, bagaimana rambut kalian, harus malu kalau  penampilan kalian tidak rapi. Itu resiko kalian ditempatkan di lembaga pendidikan,” ujar Komandan Kodiklatal.

Seorang prajurit yang penampilannya tidak rapi, menurut Komandan Kodiklatal, hal itu menunjukkan bahwa prajurit tersebut tidak merasa bangga terhadap dirinya sendiri, dan prajurit seperti ini tidak layak menjadi contoh siswa Kodiklatal.

Untuk itu, Komandan Kodiklatal menegaskan bahwa seluruh prajurit yang berdinas di Kodiklatal harus merasa bangga terhadap satuannya dan terus membenahi diri, hidup teratur dan disiplin agar kualitas diri lebih baik lagi.

Pada kesempatan itu juga, Komandan Kodiklatal menekankan kepada seluruh antap Kodiklatal agar dapat menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan di lingkungan Kodiklatal dan rumahnya agar terhindar dari segala penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat.

“Tingkatkan kepedulian kalian terhadap lingkungan masing-masing, dan untuk masalah kebersihan jangan diserahkan ke Dandenma seluruhnya,” ujarnya.

Tampak hadir pada apel khusus tersebut, Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M., Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) Laksma TNI Budi Kalimantoro, Komandan Kodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah, para Komandan Pusdik, Komandan Puslat serta para Komandan Sekolah dijajaran Kodiklatal. (arf)

Read More

Unjuk Rasa Penolakan UU MD3 di DPRD Surabaya Ricuh

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penolakan pengesahan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang dilakukan oleh Jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) di depan gedung DPRD Surabaya berakhir ricuh. Kericuhan bermula ketika para mahasiswa berusaha menerobos masuk ke dalam gedung dewan.

Pantauan di lokasi, aksi yang digelar sekitar 200 mahasiswa yang berasal dari sejumlah Organisasi mahasiswa ekstra kampus (Ormek) sebenarnya berlangsung dengan tertib. Para mahasiswa meminta anggota DPRD Surabaya turun dan menandatangani petisi yang telah disediakan.

Karena di gedung legislatif sedang banyak kegiatan, akhirnya hanya Wakil Ketua DPRD Masduki Toha yang turun menemui mereka. Selain memberikan tanda tangan, dalam pernyataannya Masduki juga mendukung penolakan beberapa pasal dalam UU MD3.

Bukannya langsung membubarkan diri setelah pernyataan Masduki, para mahasiswa tetap melanjutkan aksinya karena ingin ditemui seluruh anggota dewan. Mereka tidak mau jika pernyataan sikap legislatif hanya diwakili satu orang saja.

Sambil menunggu kedatangan 50 anggota dewan para mahasiswa kembali menggelar orasi. Dalam orasinya, mereka meminta dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terutama untuk pasal-pasal yang dinilai telah menciderai demokrasi.

"Kita meminta presiden mengeluarkan Perpu untuk merevisi pasal yang membuat risau," ujar salah satu orator.

Suasana mulai memanas ketika 50 anggota dewan yang ditunggu tidak kunjung datang. Puncaknya, ketika peserta aksi memaksa masuk halaman gedung DPRD Surabaya.

Aksi saling mendorong sempat terjadi antara para mahasiswa dengan pihak kepolisian dan Petugas pengamanan dalam (Pamdal). Puncaknya, saat ada beberapa mahasiswa yang berusaha menerobos masuk pagar gedung dewan.

Ada satu mahasiswa yang berhasil masuk halaman gedung DPRD. Namun tidak berselang lama, yang bersangkutan langsung berhasil diamankan oleh aparat kepolisian.

Melihat temannya diamankan oleh aparat kepolisian, salah satu mahasiswa berusaha masuk untuk menyelamatkanya. Apes baginya, begitu memasuki halaman gedung dewan ia langsung dihadang oleh beberapa Pamdal.

Tidak hanya ditangkap, mahasiswa tersebut juga harus menerima sejumlah pukulan dari Pamdal. Selanjutnya, keduanya langsung diamankan ke dalam gedung dewan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha saat ditemui mengaku tidak bisa memenuhi tuntutan peserta aksi yang menginginkan ditemui oleh 50 anggota dewan.

"Mereka meminta ditemui seluruh anggota dewan. Kan kiamat jika seperti itu. Bagaimana caranya," kata Masduki.

Menurut Masduki, dalam iklim demokrasi seperti sekarang sebenarnya aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa merupakan hal yang wajar. Masalahnya, peserta aksi tidak mau jika hanya ditemui perwakilan anggota dewan.

Masduki juga merasa dibohongi oleh peserta aksi kali ini. Sebab dalam aksi sebelumnya, mahasiswa mengancam akan membawa masa yang lebih banyak jika dirinya tidak mau menandatangani petisi penolakan UU MD3.

"Makanya tadi saya agak marah ke mereka. Saya sudah tanda tangan kok sekarang bawa masa lebih banyak. Ini kan ke balik," sesalnya.

Masduki Toha menuturkan sebenarnya juga sependapat dengan tuntutan dari para mahasiswa. Secara pribadi tidak sepakat dengan adanya hak imunitas bagi anggota legislatif.

Oleh Karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak peserta aksi bersama-sama mengirimkan fax ke DPR RI. Cara itu sebagai bentuk penolakan keberadaan pasal 245 ayat 1 dalam UU MD3. Apalagi, Presiden sebelumnya juga menyatakan tidak akan mengeluarkan Perppu. (arf)

Read More

Fasharkan Makassar Gelar LDD Penanggulangan Bahaya Kebakaran

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang terjadi di lingkungan kerja, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Makassar menggelar Latihan Dalam Dinas (LDD) Penanggulangan Bencana Kebakaran, acara pembukaan LDD dilaksanakan di Aula Fasharkan Senin (26/02/2018).

LDD akan berlangsung selama lima  hari, dimulai Senin 26 Februari dan akan berakhir Jumat tanggal 2 Maret 2018, LDD dikuti 90 orang anggota Fasharkan. selama lima hari pelaksanaan para peserta akan menerima materi pelatihan berupa pelajaran teori di kelas serta materi praktek (Lapangan)  yang akan dilaksanakan di galangan, hidran serta  dirumah pompa. Materi pelatihan terdiri dari  Peralatan Keselamatan Kerja, Teori Api, Organisasi PEK, Pengetahuan APAR, Alat Bantu Pernafasan, Penanggulangan kebakaran besar, Latek Besar/Kecil.

Untuk membimbing para peserta pelatihan, Fasharkan Makassar bekerja sama dengan Puspeknubika Kodiklatal Surabaya untuk menyiapkan para instruktur/pengajar.

Kepala Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Kafasharkan) Makassar Kolonel Laut (T) Bisyar Adib yang diwakili Pelaksana Harian  Fasharkan  Letkol Laut (E) Isyam Kusumah saat membuka LDD ini  mengatakan LDD  digelar untuk meningkatkan kemampuan anggota Fasharkan dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran kecil dan pencegahan terjadinya kebakaran besar di lingkungan Fasharkan. Beliau juga berharap kegiatan bisa ini berjalan maksimal karena pelatihan ini  telah didukung dengan prasarana yang lengkap dan memadai.

Diakhir pembukaan LDD Pelaksana Harian Fasharkan Letkol Laut (E) Isyam Kusumah menyematkan secara simbolis  kartu tanda peserta kepada KLK Syamsulham salah satu peserta LDD, acara  dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh peserta pelatihan. (arf)

Read More

Risma Tak Sanksi Kasatpol PP, Dewan Gunakan Hak Interpelasi

KABARPROGRESIF.COM.COM : (Surabaya) Pimpinan DPRD Kota Surabaya memproses sikap arogan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Irvan Widyanto pada saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD, Selasa (20/2) dengan akan menggulirkan hak interpelasi kepada wali kota setempat.

"BK (Badan Kehormatan) DPRD telah memproses tindakan kepala satpol PP dengan menggelar rapat kemarin (24/2)," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, Minggu (25/2).

Menurut dia, pihaknya menyesalkan sikap Kasatpol PP yang dinilai melecehkan wibawa DPRD Surabaya pada saat terjadi perdebatan atau adu mulut yang nyaris terjadi kontak fisik antara Armuji dan Irvan pada saat rapat dengar pendapat di ruang komisi A DPRD Surabaya pada Selasa (20/2).

Perdebatan tersebut bermula saat Armuji mengkritisi kebijakan pemerintah kota yang menggusur hunian warga di Medokan Semampir yang akan dipergunakan untuk perluasan makam.

Hal itu dikarenakan penggusuran yang dilakukan seringkali tanpa disertai solusi menempatkan mereka di rumah susun terlebih dahulu.

Pernyataan Armuji tersebut sempat menyinggung Irvan sehingga terjadi adu mulut di antara keduanya.

Irvan menjelaskan bahwa Satpol PP tidak asal gusur warga, melainkan melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu. Apalagi lahan yang dipakai warga tersebut merupakan aset pemkot.

Perdebatan Armuji dan Irvan yang sempat divideokan kalangan jurnalis tersebut sempat menjadi viral di media sosial dan mendapatan tanggapan beragam di kalangan masyarakat.

"Memang sangat tidak beretika. Ini rumah DPRD, seharusnya harus mengedepankan etika," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Untuk itu, lanjut dia, pimpinan DPRD Surabaya sepakat dengan BK untuk memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengganti Kepala Satpol PP Surabaya.

"Jika itu tidak diindahkan, kami menggunakan hak interpelasi (hak bertanya) kepada wali kota atas tindakan anak buahnya yang arogan itu," katanya.

Selain itu, Masduki Toha menilai permintaan maaf dari kepala Satpol PP sehari setelah kejadian dinilai terlambat dan salah sasaran. Hal ini dikarenakan permintaan maaf ditujukan kepada wali kota dan warga Surabaya.

"Dia (Irvan) sebelumnya tidak menanggapi soal itu, tapi kemudian tiba-tiba minta maaf. Ini kesannya minta maaf karena terpaksa," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya Minun Latif saat dikonformasi belum berkenan membeberkan hasil rapat internal BK terkait persoalan itu.

"Saya lapor dulu ke ketua DPRD Surabaya, baru setelah itu bisa memberikan penjelasan ke media," katanya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey menilai permintaan maaf Irvan Widyanto kepada wali kota dan warga Surabaya masih belum cukup karena tidak menyinggung lembaga DPRD Surabaya.

"Persoalan itu terjadi di forum resmi dan menyangkut dua lembaga, harusnya juga diselesaikan secara lembaga, oleh karenanya wali kota harus obyektif dalam memberikan penilaian dan bersikap," katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Sukadar menilai tindakan Kepala Satpol PP tersebut masuk dalam kategori melecehkan mengingat Ketua DPRD itu adalah simbol lembaga DPRD. Selain itu juga, Armuji sebagai kader PDIP dan juga penasehat Fraksi PDIP.

"Kami akan bawa persoalan ini ke rapat fraksi PDIP pada Senin (26/2)," katanya.

Ketua DPRD Surabaya Armuji sebelumnya menyatakan pihaknya meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengganti Kepala Satpol PP Irvan Widyanto karena dinilai arogan dan jarang memenuhi panggilan dewan saat rapat dengar pendapat di DPRD.

"Saya sudah WA (whatsapp) ke wali kota supaya ada pergantian Kasatpol PP," kata Armuji.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto saat dikonfirmasi juga belum berkenan memberikan tanggapan atas kebijakan yang akan diambil DPRD Surabaya.

"Saya tidak berkomentar dulu mas," katanya. 

Namun, Irvan sebelumnya telah menyatakan permemintaan maafnya kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan juga warga Surabaya.

"Saya minta maaf sebesar besarnya kepada warga Surabaya dan ibu wali kota, sehingga terjadi peristiwa ini. Kalau memang ada yang dipersalahkan itu murni pribadi saya. Tidak terkait dengan kelembagaan, institusi, apalagi melecehkan institusi dan sebagainya. Itu semata mata reaksi saya secara pribadi," katanya. (arf)

Read More