Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Jumat, 04 November 2016

Kantor Kelurahan Medokan Semampir di Obok-Obok Maling



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Aksi tindakan kejahatan tak memandang rumah mewah ataupun perkantoran, namun aksi kejahatan bisa terjadi dimana saja. Seperti yang terjadi di kantor Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Kantor pelayanan masyarakat tersebut di Obok-obok  maling pada rabu sore (3/11/2016).

Informasi yang dihimpun oleh kabarprogresif.com, aksi kejahatan tersebut pertama kali diketahui oleh Sihombing staf kelurahan Medokan Semampir.Ketika baru datang di meja kerjanya sekitar pukul 07.30. pria tersebut melihat kejanggalan pada meja kerjanya

" Melihat pada slorokan ( Laci ) meja Saya seperti dicongkel, saya memanggil Pak Lurah untuk melihat kondisi meja." katanya.

Melihat kondisi ada kejanggalan yang mencurigakan, Zaki, Lurah Medokan Semampir memanggil staf untuk mencoba melihat tindakan orang yang berani melakukan kejahatan di kantor kelurahan.

" Di dalam rekaman CCTV jelas tindakan aksi kejahatan orang tak di kenal itu mengacak-acak seluruh ruangan pelayanan termasuk mencongkel laci meja." terang Zaki.

Zaki menambahkan,aksi tindakan kejahatan orang tak di kenal yang mengacak- acak seluruh ruangan pelayanan sepertinya tidak membuahkan barang yang dicuri, alhasil maling tersebut melarikan diri dengan tangan kosong.

" Beruntung tidak ada yang hilang, meskipun maling tersebut  telah mencongkel meja." pungkasnya. (Dji)

Rangkul Pelanggan Samsung Hadirkan Produk Ragam Inovasi



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Samsung Electronics Indonesia memperkuat kepemimpinannya di industri elektronik dan ponsel di Indonesia. dengan diresmikannya Samsung Super Store di Surabaya hari ini 03/11. Samsung Super Store, bekerja sama dan berlokasi di Perdana Elektronik merupakan sebuah fasilitas

Samsung yang hadir untuk memberikan pengalaman menyeluruh dari berbagai produk Samsung dan o ragam inovasi yang membawa kebahagiaan bagi pelanggan dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Kebutuhan konsumen terhadap produk elektronik dan gadget dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat, mulai dari ponsel yang digunakan setiap saat dan mendukung produktivitas, hingga produk elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci dan penyejuk udara yang telah menjadi peralatan rumah tangga utama.

Melihat kebutuhan tersebut, Samsung dan Perdana Elektronik melalui Samsung Super Store menawarkan konsep toko Samsung terlengkap di kota ini, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan konsultasi bagaimana mengoptimalkan penggunaan produk Samsung, namun juga merasakan pengalaman dimana peralatan digital dapat terintegrasi dengan produk Samsung lainnya dan menikmati pelayanan purna jualnya.

“ Memperkuat kerja sama kami dengan Perdana Elektronik yang telah terjalin sejak lama, kami yakin Samsung Super Store dapat mewujudkan visi kami dalam memberikan produk yang inovatif dan layanan terbaik untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya, khususnya pelanggan Perdana Elektronik,' kata Jo Semidang, Corporate Marketing Director PT saat menghadiri pembukaan Toko Samsung Super Store ke 8 di UFO Graha Family,Kamis (3/11/2016).

Di Samsung Super Store setiap konsumen dapat bertemu dengan konsultan produk yang akan memberikan penjelasan kegunaan dan fitur-fitur yang dapat meningkatkan nilai-nilai kehidupan didalam rumah tangga, dunia kerja, dan keseharian konsumen.

'Di Samsung Super Store, kami hadirkan mulai dari produk televisi, audio video, home appliances, smartphone dan wearables, yang saling terintegrasi dan membantu kehidupan masyarakat. Tidak hanya pengalaman bersama produk, tetapi di sini kami juga lengkapi dengan layanan purna jual MySamsung agar Samsung semakin dekat dan memudahkan konsumen,” terang Jo Semidang.

Dari sisi layanan purna jual, Samsung Super Store menyediakan MySamsung service counter, sebuah inovasi layanan puma jual di mana konsumen bisa mendapatkan layanan pendaftaran untuk mendapatkan kunjungan servis produk elektronik Samsung di rumah, juga layanan pemeriksaan ponsel di Samsung Super Store

" MySamsung juga menerima keluhan pelanggan 24 jam 7 hari seminggu melalui telepon, chat. e-mail yang dipermudah dengan adanya aplikasi MySamsung. Dengan layanan ini, konsumen bisa menikmati cara yang efektif untuk mengekplorasi keunggulan dari produk Samsung yang mereka miliki." tutup Jo Semidang. (Dji)

Kamis, 03 November 2016

Ketua PWI Jatim : Press harus menyajikan pemberitaan yang menyejukkan dan obyektif



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keberadaan insan Press di negeri ini, sangat menentukan warna demokrasi . Untuk itu Press harus menyajikan pemberitaan yang menyejukkan dan obyektif. Begitu pula dalam menulis berita soal aksi unjukrasa besok 4 November 2016 di Istana Negara, yang dilakukan oleh para umat Islam se-Indonesia.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Ahmad Munir mengingatkan kepada insan pers, khususnya Jawa Timur untuk menyajikan pemberitaan yang tidak memancing amarah pihak-pihak manapun.
“Pers harus menyiarkan berita yang menyejukkan baik komentar dari pemerintah, aparat keamanan Polri maupun TNI, Pendemo dan narasumber terkait seperti ormas Islam,” ungkap Munir, Kamis (3/11/2016).

Aksi unjukrasa para umat Islam pada Jumat (4/11/2016) besok, yaitu menuntut penegakkan hukum atas penistaan agama. Untuk itu, Ia menyarankan agar pers bisa mendorong dan mengawal proses hukum secara obyektif, jujur dan transparan.

“Pers harus mendorong dan mengawal proses penegakkan hukum terhadap dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok (calan Gubernur DKI Jakarta, red), agar penegakan hukum dilakukan secara obyektif, jujur dan transparan,” ujar Direktur Biro Antara Jawa Timur.

Untuk menjaga situasi kondusif saat jalannya aksi unjuk rasa, Munir menambahkan, Pers juga mempunyai peran untuk menyajikan berita yang tidak memancing emosi aparat saat bertugas mengamankan aksi. Sekaligus tidak menyeret pemberitaan ke dalam isu pertentangan SARA dan politisasi demo.

“Tanggung jawab pers untuk mendorong aparat polisi dan TNI untuk bertindak humanis dan persuasif. Hindari juga pemberitaan yang memuat pertentangan SARA dan Politisasi demo,” pungkas Munir. (arf)

Rute Baru Parade Juang Surabaya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ada yang berbeda pada puncak  rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Kota Surabaya yang digelar pada Minggu (6/11) besok, pukul 08.00 WIB. Jika pada tahun-tahun kemarin, Parade Juang Surabaya dimulai dari Tugu Pahlawan hingga Taman Surya. Maka di tahun ini, para peserta parade akan menempun jarak sepanjang enam kilo meter dari  Tugu Pahlawan dan berakhir di Taman Bungkul.

Parade akan diawali dengan teatrikal pertempuran 10 November 1945 di Viaduk Kereta Api Jl. Pahlawan Surabaya. Kemudian dilanjut dengan teatrikal perang Madun di Gedung Siola, serta teatrikal perang benteng kedung cowek. Selain itu, Barisan Pelajar Nusantara akan bergabung dengan pasukan dari Tugu Pahlawan dan berhenti di Hotel Majapahit untuk mengikuti Upacara dan selanjutnya menuju ke Monumen Bambu Runcing Jl. Panglima Sudirman.

Herry Purwadi Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya menjelaskan, akan ada enam titik rekonstruksi perang oleh komunitas Roode Brug Soerabaia, bersama renaktor (pereka ulang sejarah) dari seluruh Indonesia. Yakni, perang di depan Gedung Siola, Depan gedung Negara Grahadi, depan Monumen Bambu Runcing, jl polisi istimewa, depan gedung SMAK Santa Maria, dan terakhir atrakrsi perang Di Depan Taman Bungkul.

“Parade tahun ini sedikit berbeda, pada rute-pun pukul delapan pagi rombongan akan berangkat dari tugu pahlawan dengan rute melintasi Jl. Kramat Gantung –  Siola - Jl. Tunjungan  - Jl. Gubernur Suryo – Panglima Sudirman – Urip Sumoharjo – Jl. Raya Darmo belok kiri – berhenti di Monumen Polri (Jl Polisi Istimewa) – Sekolah Santa Maria Jl Darmo – dan berhenti di Taman Bungkul,” imbuh Herry.

Heri Lentho, selaku ketua Komunitas Surabaya Juang menambahkan, tema besar di tahun ini berbeda. Jika tahun kemarin rekonstruksi perang dititik beratkan pada perang alun-alun contong. Maka, di tahun ini perang terbesar di bulan Nopember ’45 akan diangkat, yakni perang Benteng Kedung Cowek yang selama ini banyak masyarakat yang tidak tahu,” tegas Heri.

Herry Purwadi menambahkan, walikota surabaya tri rismaharini dipastikan akan menerima plakat prasasti perang kemenangan perjuangan surabaya oleh komunitas Roode Brug Soerabaia saat memberangkatkan di Tugu Pahlawan seusai rekonstruksi perang Viaduk. Parade Juang Surabaya yang dipastikan akan mampu menarik animo masyarakat di luar kota Surabaya ini akan kembali menghadirkan 10 unit panser, jeep willys dan truk rampasan perang. (arf)

15 Kampung Pemenang di Surabaya, Terima Penghargaan IKAS 2016



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Agenda Inisiasi Kampung e Arek Suroboyo (IKAS) 2016, akan mencapai puncaknya akhir pekan ini. Ya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menganugerahkan penghargaan untuk kampung-kampung pemenang di acara IKAS award 2016 yang akan digelar di Taman Surya, Sabtu (5/11).

Program yang telah berjalan di tahun kedua ini selaras dengan predikat Surabaya sebagai kota layak anak. Konsep Inisiasi Kampung’e Arek Suroboyo ini merupakan turunan langsung dari Kota Layak Anak. Program ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya ikut serta menjaga anak-anak Surabaya agar terhindar dari berbagai masalah anak seperti traficking, pelecehan seksual dan masalah anak lainnya. Harapannya, dengan banyaknya kampung-kampung “ramah anak”, maka anak-anak Surabaya akan merasa aman dan nyaman tinggal di lingkungan mereka.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Kota Surabaya, Nanis Chairani mengatakan, agenda IKAS 2016 diikuti oleh 162 peserta (kampung). Dari jumlah tersebut, setelah penilaian tahap awal, kemudian mengerucut menjadi 50 peserta. Tahapan berikutnya, ke-50 kampung tersebut kemudian dinilai langsung dengan melakukan cek ke lokasi. Setelah itu, ada lima kali road show.

Adapun tujuan dari road show tersebut untuk menyosialisasikan ke masyaraka Surabaya sehingga ada lebih banyak warga yang mengetahui program ini. Termasuk juga menginformasikan melalui media. Sehingga, kampung yang belum ikut, bisa termotivasi untuk ikut serta pada penyelenggaraan berikutnya.

“Setelah penilaian road show sudah. Begitu tim juri menyaring siapa pemenangnya, kami ada tim siluman. Kami cek lagi secara diam-diam untuk pastikan siapa yang layak jadi pemenang di tiap kategori,” jelas Nanis Chairani, Kamis (3/11).

Kampung-kampung di Surabaya yang mengikuti program IKAS 2016 terbagi dalam lima kategori. Yakni kategori Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Asuh, Kampung Kreatif Inovatif dan Kampung Aman. Bila setiap kategori ada pemenang 1,2,3, maka akan ada 15 kampung yang mendapatkan penghargaan IKAS 2016. “Penghargaan nya Insya Allah diserahkan langsung oleh Ibu Wali Kota Surabaya,” sambung dia.

Sesuai namanya, kampung-kampung peserta IKAS 2016 dinilai berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh tim juri. Semisal bagaimana program yang digagas di kampung tersebut, partisipasi warganya, dan kesesuaian antara program yang dicanangkan dengan kenyataan di lokasi. Serta, konsistensi dalam menjaga program yang sudah dijalankan. “Semisal ada kampung yang sama-sama punya program jam belajar. Kami lihat bagaimana aplikasi nya di lapangan. Jangan-jangan cuma aturan saja yang ditempel,” sambung mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini.

Mantan Camat Tambaksari dan Krembangan ini menambahkan, dari sisi kuantitas, jumlah peserta IKAS 2016 memang sama dengan penyelenggaraan di tahun pertama. Namun, secara kualitas, dia menyebut ada peningkatan. Bila sebelumnya, banyak kampung yang fokus pada satu kriteria, kali ini beberpaa kampung mencoba untuk memenuhi semua kriteria. “Semisal bila dulu kriteria kampung aman, maka fokus pada itu. Kali ini mereka lebih mengerti untuk memenuhi lima kriteria. Meski ketika dicek, masih tiga atau empat saja yang memenuhi,” imbuh Nanis.(arf)

Mencalonkan Ketua PWI Jatim, Eko Optimis Dapat Dukungan Sepertiga Dari Jumlah Anggota PWI



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Periode 2016-2021, Eko Widodo, optimis mendapat dukungan sepertiga suara dari jumlah anggota PWI di Jawa Timur.

Meski diakui pencalonan dirinya ikut bursa pemilihan ketua PWI Jatim banyak cemoohan, namun dengan keyakinan dirinya cukup berpengalaman di kepengerusan PWI Kalimantan Tengah sebagai ketua seksi pendidikan selama satu periode, Eko cukup yakin akan lolos pemilihan Ketua PWI Jatim.

Calon Ketua PWI Jatim, Eko Widodo, mengatakan, syarat untuk ikut dalam pemilihan ketua PWI selain memiliki kartu keanggotaan PWI, namun harus mendapat dukungan sepertiga suara di seluruh Jawa Timur.

“Di Jatim ada 38 Kabupaten dan Kota, dimana kepengurusan PWI ada di seluruh Kabupaten/Kota di Jatim. Dari dukungan tersebut, sepertiga suara kepengurusan di Jatim saya optimis dapat dukungan untuk maju ikut bursa pencalonan Ketua PWI Jatim periode 2016-2021.”ujarnya, kepada wartawan, di Surabaya, Rabu (02/11/16).

Ia menjelaskan, sepertiga suara dukungan untuk bisa mencalonkan diri ikut pemilihan Ketua PWI Jatim yang akan mendukung saya adalah wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kab.Pasuruan, dan Kota Malang.

“Dengan sepertiga dukungan suara saya akan maju mendaftarkan diri ikut pemilihan Ketua PWI Jatim, dimana tepat di Hari Pahlawan tanggal 10 November nanti akan mengambil formulir calon ketua PWI. Kenapa diambil tanggal tersebut, karena merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Kota Pahlawan, Surabaya ini.”kata Eko, yang kini wartawan Arek TV.

Saat ditanya bagaimana melihat pesaing calon lainnya, Eko dengan tegas mengatakan, memang banyak calon yang akan ikut dalam pemilihan Ketua PWI Jatim, tapi dirinya cukup optimis meski dari usia sangat muda dengan calon-calon lainnya yang lebih senior, dirinya dapat memenangkan pemilihan ketua PWI Jatim.

“Dengan darah muda saya optimis dapat memenangkan pemilihan Ketua PWI Jatim, saatnya yang muda berkarya untuk kemajuan profesi wartawan. Dan tanggal 10 November 2016, jam 4 sore nanti saya akan ke gedung PWI Jatim dan mengambil formulir pencalonan ketua PWI Jatim.”ungkapnya. (*/arf)     

Atasi Program 1.000 Sekolah Broadband XL Fasilitasi Layanan Internet Di 25 Kota



KABARPROGRESIF.COM : ( Surabaya ) Untuk meningkatkan produktifitas layanan internet dan data digital diseluruh masyarakat di berbagai bidang kehidupan.PT.XL.Axiata Tbk ( XL ) mulai merangkul dunia pendidikan salah satunya dengan cara  melakukan program Melek Internet kepada Sekolah- sekolah setingkat SLTA di berbagai daerah di Indonesia.

" Kami telah menyerahkan bantuan fasilitas layanan Mobil Broadband dengan seluruh perangkatnya kepada para perwakilan sekolah yang serentak hari ini  digelar di 5 kota dengan saling terhubung di pusat kantor XL Jakarta." kata Vice President XL East Region Desy Sari Dewi saat hadiri  mobile Broadband CSR di SMK.Adhikawacana-Keputi pada Rabu (2/11/2016) Surabaya.

Menurut Desy, Mobile Broadband  sebagai salah satu solusi terbaik bagi pendidikan anak sekolah untuk memanfaatkan layanan internet  tercepat dengan teknology  digital.

" Dalam pencanangan program menuju 1.000 Sekolah Broadband  diharapkan para siswa- siswi bisa  memanfaatkan fasilitas akses layanan internet." ujarnya.

Desy menambahkan,program 1.000 Sekolah Broadband dengan sasaran lingkungan sekolah diseluruh indonesia ini akan ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2017 ,terdapat sebanyak 50 sekolah di 25 kota telah mendapatkan penyediaan fasilitas internet cepat.

" Agar pemanfaatan MBB lebih mudah dipraktekan pihak XL memberikan bantuan perangkat pendukung berupa laptop 105 unit dan masing - masing sekolah mendapat 3 unit pada tiap - tiap sekolah." terang Desy

Pemilihan sekolah yang mendapatkan layanan MBB hanyalah yang bisa diakses oleh jaringan 4 G.untuk sementara ini sekolah- sekolah yang menerima manfaat layanan jaringan 4 G hanya bisa diakses oleh kota - kota yang telah terjangkau layanan XL 4 G LTE

" Untuk sementara layanan XL 4 G LTE hanya terjangkau di kota Jakarta, Depok, Bogor, Serang, Banjarmasin, Makasar, Manado, Gowa, Pekanbaru, Palembang, Batam, Belitung, Medan, Indramayu, Subang, Bantul, Pekalongan, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Bali, Lombok, Madura, Malang dan Sidoarjo." jelasnya.

Diharapkan Program edukasi pemanfaatan internet yang sangat penting ini bisa diperluas ditempat yang belum terjangkau,sehingga XL bisa menyelenggarakan serangkaian program edukasi terhadap para siswa yang melek internetan

" Ada sekitar 22 sekolah di 22 kota yang tersebar di indonesia yang akan menerima pelatihan dari XL, pelatihan berlangsung dalam 6 sesi,yang akan diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan." pungkasnya.(Dji)

Rabu, 02 November 2016

Soal Pungli di SMPN 52, Kadispendik Surabaya Pilih Kabur Lewat Pintu Belakang



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Entah ini disengaja atau tidak namun ulah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, M. Ikhsan tak patut jadi suri tauladan, bayangkan saat akan dikonfirmasi terkait adanya pungutan liar (Pungli) berdalih Infaq yang terjadi di SMPN 52 Surabaya ini, M. Ikhsan memilih membohongi awak media.

Mantan Kepala Dinas Pemberda yaan Masyarakat (Bapemas) ini lebih memilih kabur lewat pintu belakang usai hearing dengan Komisi D, DPRD Surabaya. Padahal sebelumnya Ikhsan ini berjanji akan bersedia untuk diwawancarai terkait pungli tersebut.

“ Sebentar mas, tak salaman dulu (dengan anggota DPRD Surabaya).” Ujar Ikhsan pada awak media. Rabu (2/11/2016)

Mendapat angin segar sebab Ikhsan ini terkenal pejabat sulit untuk diwawancarai, sejumlah awak media pun dengan senang hati keluar ruangan lantas menunggunya di luar pintu depan ruang rapat Komisi D.

Namun setelah ditunggu-tunggu, M. Ikhsan ini tak nampak batang hidungnya. Para awak media itu pun kembali masuk ke ruang rapat komisi D. Alhasil Ikhsan sudah kabur lewat pintu belakang

Aksi tak pantas dilakukan seorang pejabat ini sengaja dilakukan Ikhsan ini agar supaya kedok kebobrokan institusi pendidikan dibawah kendalinya tak dapat diketahui masyarakat Surabaya.

Seperti diberitakan, pungli berkedok infaq dengan nominal mininal Rp. 5000 perminggu dibebankan kepada pihak Wali Murid mulai kelas VII, VIII, IX SMPN 52, yang dikoordinir oleh pihak paguyuban Wali murid dan Komite Sekolah SMPN 52 Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Pungutan infaq tersebut rencananya digunakan untuk pengadaan program laboratorium komputer dan persiapan ujian nasional berbasis komputer. Dimana program tersebut sebagai sarana pendukung lantaran keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh pihak sekolah yang berjumlah 15 unit. Dalam program tersebut diketahui oleh pihak komite SMPN 52, Ketua Paguyuban Wali Murid dan kepala SMPN 52.(arf)

Usai Tebar Bau Busuk, DPU-BMP Lepas Tangan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPU-BMP) Kota Surabaya benar-benar sangat keterlaluan.

Setelah 'merusak' gorong-gorong, bukannya diperbaiki atau dikembalikan seperti semula kini malah dibiarkan begitu saja.

Alhasi akibat ulah DPU-BMP itu, membuat warga RT 1/RW 1, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Rabu (2/11) resah. Pasalnya bau busuk dan menyengat menghiasi kawasan tersebut.

Kam Liang Nio, salah satu warga yang kebetulah rumahnya tepat berdekatan dengan bekas galian itu merasa tersiksa dengan bau yang keluar dari lubang gorong-gorong itu. Tak hanya bau saja, pemilik ruko Nginden Semolo II-C serta tetangganya penghuni dua ruko lainnya (praktek dokter, kos dan usaha makanan) merasa dibikin tak  berdaya sebab air dari saluran pembuangan dari dalam ruko/rumah ke saluran utama sekitar 250 meter, tidakbisa keluar dan harus menggenangi area rumah.

“Tidak harus menunggu hujan, sekarang saja rumah yang kami tempati banjir, karena air pembuangan tidak bisa keluar. Sampeyan lihat sendiri, baunya cukup mengganggu. Kata warga, beberapa waktu lalu sempat ada yang melakukan penggalian, tapi tidak tahu gali apa. Setelah beberapa lama, kok buntu. Yaa, ini akibatnya,” ujar Kam Liang, sembari menunjukkan surat tertulis yang dikirimkan ke Dinas PU, kemarin.

Dijelaskan olehnya, dilayangkannya surat pengaduan itu, setelah ia melaporkan masalah ini ke petugas lapangan, namun tidak ada tindaklanjut. Petugas yang dilapori beralasan, jika atas laporan warga ini, tidak direspon oleh pimpinannya yang ada di pemkot.

“Terpaksa saya datang ke Pemkot untuk melaporkan keluhan saya ini. Hampir setiap hari, kami menyedot air selokan yang tidak bisa keluar. Sudah hampir dua bulan ini rumah kami digenangi air kotor. Belum lagi kalau hujan, tambah parah,” sambungnya.

Masih kata ia, pengaduan akibat saluran/gorong-gorong air depan rumah buntu itu, sudah dilaporkan sejak empat minggu lalu. Atas laporan itu, petugas lapangan bernama Idi lantas mendatangi lokasi dan memotret kondisi tersebut. Pada tanggal 28 Oktober lalu, ia lantas menghubungi petugas yang datang ke rumah. Alangkah terkejutnya, ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari petugas.

“Katanya Bpk Idi sudah disampaikan ke atasannya, tapi tidak direspon. Sehingga sejak saat itu, bagian lapangan tidak kembali lagi. Kalau seperti ini, kami harus mengadu ke mana. Kalau memang diperlukan harus ada biaya, kami tidak mempersoalkan. Tapi jangan sebagai warga, pengaduan kami tidak direspon. Kami sebagai warga, tidak digantung,” keluhnya.

Kabid Pematusan DPU-BMPematusan Kota Surabaya, Samsul saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya 081-7322xxx, terdengar nada sambung, namun oleh yang bersangkutan tidak dijawab. Tak lama kemudian, saat dihubungi kembali, nomor yang bersangkutan tidak aktif. Bahkan saat di sms (short message service), yang bersangkutan tidak membalasnya. (arf)

Penanganan Kasus Pungli Pelindo III Diambil Alih Mabes Polri



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan RS, Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Surabaya, resmi diambil alih Mabes Polri. Ini setelah tim gabungan Satgas Saber (Sapu Bersih) pungli Mabes Polri, Polda Jatim dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungli di tubuh Pelindo III.

Pengambil alihan penyidikan kasus pungli Pelindo III ini dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Dikatakan Argo, setelah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RS selaku terduga pungli, nantinya Mabes Polri yang mengambil alih penyidikan kasus tersebut.

“Baik terduga RS beserta barang bukti yang diamankan di ruang kerjanya sudah dibawa ke Jakarta. Karena penyidikan kasus ini ditangani Mabes Polri, biarlah mereka yang merilis kasus ini,” kata Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono didampingi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanette, Rabu (2/11/2016).

Dijelaskan Argo, adapun barang bukti yang diamankan petugas diantaranya adalah berupa uang tunai, dokumen-dokumen dan peralatan computer. Ditanya perihal status RS apakah sudah tersangka, Argo enggan menjelaskan dengan alasan masih menunggu penyidikan yang dilakukan Mabes Polri. “Kita tunggu penyidikan dari Mabes Polri terkait status RS. Kita hanya back up kegiatan dari Mabes,”terangnya.

Ditanya terkait keterlibatan pihak-pihak di lingkup Pelindo III, Perwira Menengah asal Yogyakarta ini mengaku masih mendalami hal itu dengan melakukan penyelidikan. Jika ada tersangka baru, Argo berjanji akan menginformasikan. “Kita akan dalami keterlibatan pihak-pihak lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanette menambahkan, setelah melakukan penangkapan terduga RS pada Selasa (1/11/2016) siang kemarin, petugas langsung melakukan pemeriksaan sampai malam. Ia juga menjelaskan, saat ini pihaknya juga telah memeriksa 10 saksi yang diantaranya berasal dari otoritas pelabuhan dan instansi terkait.

“Nanti hasil dari pemeriksaan akan disampaikan langsung oleh mabes polri. Kami masih akan terus kembangkan kasus ini,” tambahnya.

Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya ini mengatakan uang yang diterima terduga RS berasal dari dugaan pungli yang dilakukan terhadap pengusaha container impor. Pungli sendiri diduga dilakukan sejak tahun 2014 dengan pungutan per satu container berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

Dan pungli itu diduga dilakukan oleh AH selaku Direktur PT Akara Multi Karya (AMK). Selanjutnya AH menyetor hasil dugaan pungli tersebut kepada RS. Berdasarkan informasi dari AH, Polisi selanjutnya menggeledah ruang kerja RS. “Dari situ kami sita Rp 600 juta uang cash. Totalnya Rp 10 miliar dari kasus ini yang saat ini diamankan tim Satgas,” kata Takdir kemarin. (Komang)

Komisi D Bakal Panggil Kasek SMPN 52



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tertekannya wali murid di SMPN 52 Surabaya atas pungutan liar (Pungli) berkedok infaq akhirnya di dengar oleh anggota DPRD Surabaya.

Ketua Komisi D, Agustin Paulina, mengatakan pungutan seperti tersebut seharusnya tidak terjadi di sebuah sekolah milik pemerintah. Pasalnya, Sekolah milik pemerintah tersebut sudah dibiayai oleh pemerintah.

“ Penarikan semacam itu seharusnya tidak dilakukan oleh sekolah milik pemerintah. Karena, sekolah tersebut sudah dicover oleh pemrintah “ ujar politisi asal PDIP tersebut.

Agustin menambahkan, pungutan tersebut bisa saja dilakukan asalkan untuk hal-hal yang tidak tercover oleh pemerintah.

“ Hal tersebut menjadi sah apabila digunakan untuk hal yang tidak tercover oleh pemerintah, misalnya untuk study tour dan lainnya asalkan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah dianggarkan oleh pemerintah “ jelasnya saat ditemui usai melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Departemen Agama Kota Surabaya dan juga Dinas kesehatan Kota Surabaya, di Ruang Komisi D Rabu (02/11).

Lebih lanjut menurut Agustin, pihaknya bakal melakukan pendalaman soal pungutan infaq tersebut kepihak sekolah yang bersangkutan.

“ Kita akan dalami masalah ini. Kita akan koordinasi dengan pihak sekolah nantinya “ katanya.

Sekedar informasi, pungutan infaq dengan nominal mininal Rp. 5000 perminggu dibebankan kepada pihak Wali Murid kelas VII, VIII, IX SMPN 52, yang dikoordinir oleh pihak paguyuban Wali murid dan Komite Sekolah SMPN 52 Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Pungutan infaq tersebut rencananya digunakan untuk pengadaan program laboratorium komputer dan persiapan ujian nasional berbasis komputer. Dimana program tersebut sebagai sarana pendukung lantaran keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh pihak sekolah yang berjumlah 15 unit. Dalam program tersebut diketahui oleh pihak komite SMPN 52, Ketua Paguyuban Wali Murid dan kepala SMPN 52.(arf)

Komisi A Minta Perwali No. 38 Tahun 2016 Harus Direvisi



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomer 5 Tahun 2007 soal Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tidak diperbolehkan dari Partai Politik (Parpol) yang akhirnya di tindak lanjuti oleh Peraturan Walikota (Perwali) nomer 38 tahun 2016, menuai protes keras dari sebagian anggota DPRD kota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya Adi Sutarwiyono menganggap peraturan ini atau kritik terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh seorang anggota Parpol. Menurut Adi, Perwali tersebut seharusnya di revisi kembali agar larangan anggota Parpol menjabat sebagai pengurus RT, RW dan LKMK dianulir.

“Pasal ini bertentangan, karena Walikota dan Wakilnya adalah anggota Parpol. Jika pengurus RT, RW dilarang dari anggota Parpol, maka aturan ini akan merambat pada pucuk pimpinan pemerintahan nantinya,” ungkap politisi asal PDIP Surabaya ini.

Adi menjelaskan, untuk menyiasati pasal ini, Pemkot bisa merevisi Perwali tersebut dengan merubah anggota Parpol menjadi pengurus Parpol yang dilarang menjabat sebagai Pengurus RT/RW dan LKMK.

“Kalau pengurus Parpol yang dilarang menjabat sebagai pengurus RT/RW, maka anggota Parpol masih bisa menjabat. Aturan ini yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk menyiasati peraturan menteri dalam negeri,” cetus anggota dewan yang akrab dipanggil Awi ini.

Ia juga menyatakan, Perwali nomer 38 tahun 2016 soal larangan anggota Parpol menjabat sebagai pengurus RT/RW dan LKMK, merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah(Perda) Kota Surabaya nomer 15 tahun 2003 tentang pedoman pembentukan organisasi lembaga ketahanan masyarakat Kelurahan(LKMK) , RT dan RW. Perwali tersebut sudah di tanda tangani oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada tanggal 24 Oktober 2016 lalu.

“Walikota sudah tanda tangan, sehingga akan diberlakukan, Ini kan ironis. Seharusnya Walikota meneliti terlebih dahulu. Kalau anggota Parpol dilarang menjadi pengurus RT,RW, sama saja menghambat langkahnya sendiri saat Parpol ini butuh dukungan warga,” cetusnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Zakaria Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya dari Fraksi PKS.

“Mungkin Walikota lupa, kalau dirinya di usung oleh Partai Politik, sehingga aturan itu disahkan tanpa di telaah lagi,” ungkapnya.

Menurut Zakaria, anggota Parpol tidak boleh menjabat sebagai pengurus RT/RW, maka hal itu melanggar hak azasi dalam berorganisasi.

“Seharusnya Pemkot merivisi pasal yang melarang anggota Parpol dilarang menjabat pengurus RT/RW. Cukup pengurus Parpol saja yang dilarang,” pungkasnya.(arf)