KPK OTT Gubernur Irwandi Yusuf

Selasa Malam  tampak Terlihat di Polda Aceh

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah membenarkan kabar bahwa pihaknya melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) di Provinsi Aceh pada Selasa (3/7/2018) malam.

Dalam operasi itu, KPK mengamankan 10 orang. Dua di antaranya merupakan kepala daerah.

Pihak-pihak lain yang menyebut bahwa salah satu pihak yang menjebak OTT KPK adalah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sementara kepala daerah lain adalah Bupati Bener Meriah Ahmadi.

KPK sendiri belum mengungkap identitas dua kepala daerah yang menjebak OTT tersebut hingga berita ini diturunkan, Rabu (4/7/2018) dinihari.

Namun berdasarkan pantauan media, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terlihat sedang berada di Polda Aceh , Selasa (3/7/2018) malam. Irwandi terlihat duduk di salah satu ruang di dalam gedung Dit Reskrimsus Polda Aceh.

Bahkan media tambahan dapat mengabadikan foto melalui jendela yang tidak tertutup tirainya.

Setelah mengetahui kesadaran media, petugas dari dalam lalu menutup jendela itu.

Belum Juga, apa yang sedang dijalani Irwandi Yusuf di dalam ruang tersebut. Apakah demikian, atau hanya dimintai keterangan.

Mengutip pantauan Serambinews.com, Irwandi Yusuf terlihat mengenakan kemeja putih. Dia tampak sedang berbicara dengan seseorang di hadapannya, namun tak diketahui siapa orang tersebut karena tertutup dinding. Hingga saat ini, otoritas Polda Aceh belum ada yang memberi keterangan terkait ini. (rio)

Read More

Pangdam Jaya Hadiri Upacara Peringatan HUT Ke-57 Komando Lintas Laut Militer

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pangdam Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-57 Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di Lapangan Apel Kolinlamil Jalan Raya Pelabuhan Pos IX Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (3/6/18).

Pantauan di lokasi, saat tiba, Pangdam Jaya disambut barisan penerima tamu dan langsung bergabung dengan undangan lainnya seperti Pangkoops AU-1, Pangdivif 1/Kostrad, Kaskostrad, Dandim 0502/Jakarta Utara, Dirpol Airud Polda Metro Jaya dan sejumlah tamu lainnya.

Peringatan HUT ke-57 Kolinlamil ini mengusung tema ‘Dengan Semangat Menjadikan Prajurit Yang Militan, Jujur, Solid dan Profesional, Kolinlamil Mendukung Terwujudnya TNI AL Yang Profesional Dan Modern Serta Berkemampuan Proyeksi Regional dan Berkomitmen Global”.

Upacara dipimpin langsung oleh Kasal, Laksamana Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., yang betindak sebagai Inspektur Upacara, dengan susunan pasukan upacara terdiri dari 1 Kompi Pamen, 1 Kompi Pama, 1 Kompi Bintara dan Tamtama yang semuanya dari Kolinlamil. selain itu, upacara juga turut diikuti oleh pasukan upacara dari Yon Perbekud, Polairud dan Yon Arhanudse 6/Rangkok.

Dalam kesempatan ini, Kasal berpesan melalui sambutannya agar setiap Prajurit TNI AL terus meningkatkan pengabdianya kepada bangsa dan rakyat Indonesia dengan dilandasi spirit, tekad dan komitmen serta selalu bertumpu pada jatidiri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

“Profesionalisme yang didukung dengan efektifitas komando, pengendalian dan pemberdayaan inovasi segenap personel yang modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global akan mendorong keberhasilan tugas Angkatan Laut,” tegas Kasal.

Kegiatan upacara ditutup dengan Defile dan peniupan lilin ulang tahun serta pemotongan nasi tumpeng oleh Kasal sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Kasal juga menerima ucapan selamat dari para tamu kehormatan yang hadir di tenda tamu undangan. (rio)

Read More

Jabat Dirtipidkor Bareskrim, Kombes Erwanto Fokus Tangani 6 Kasus Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mendapat jabatan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri seperi Brigjen (Pol) Akhmad Wiyagus, Kombes (Pol) Erwanto Kurniadi. Dijumpai usai prosesi serah terima jabatan di kantor sementara Bareskrim Polri, Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018),

Erwanto mengatakan, ada enam perkara korupsi yang dijadikan sasaran pengembalian kerugian negara.

"Dengan menggunakan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga saat ini, Dirtipikor jika tidak salah, enam kali lebih bermakna dari tindak pidana asalnya, yaitu korupsi, kemudian ke TPPU," ujar Erwanto.

"Kasusnya apa saja? Antara lain soal vaksin flu burung di Kemenkes, kemudian pengadaan UPS di DKI, maka sekarang ini kan ada penyidikannya BJBS. Itu penambahan besar ke asetnya menggunakan instrumen TPPU," lanjut dia.

Erwanto enggan menarget kapan pihaknya bisa mengupayakan kerugian dari enam perkara yang dapat diperbaiki ke negara.

Mantan penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan tidak terlalu sulit untuk menyita aset kemudian memperbaiki dengan jumlah kerugian hasil tindak pidana korupsi. 

Selama penyidik ​​meningkatkan keterampilannya dalam kasus TPPU, maka hal itu dapat dilakukan.

"Itu enggak sulit. Yang penting kemauan, keinginan, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menyidik ​​TPPU dengan tindak pidana asalnya, yaitu korupsi," ujar dia.

"Karena instrumen untuk pengembalian uang kan sudah ada di TPPU. Pada saat ini meningkatkan ke penyidikan, dengan harapan bahwa penyidik ​​juga sudah bisa memetakan aset yang akan nanti diplaim dengan menggunakan instrumen TPPU," lanjut Erwanto yang sehari-hari beraktivitas menggunakan kendaraan roda dua itu.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Ari Dono berpesan kunci Erwanto fokus untuk menangani pengungkapan kejahatan.

"Fokuskan dengan uang ganti negara, uang tunai dengan kewajiban pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Baik subjek hukum manusia maupun korporasi," ujar Ari dalam menyambut serah terima jabatan Wiyagus ke Erwanto. (rio)

Read More

Sambang ke Makodim Tuban, Danrem Imbau Prajurit Dukung Program Pemerintah

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos tak henti-hentinya memantau kinerja seluruh prajurit di wilayah tugasnya.

Itu dibuktikan, ketika dirinya menyambangi Makodim 0811/Tuban, Selasa, (3/7/2018) dengan didampingi beberapa pejabat teras Makorem.

Sontak, kedatangan orang nomor satu di wilayah teritorial Korem 082/CPYJ itu, langsung disambut oleh Letkol Inf Nur Wicahyanto, Forkopimda Tuban dan keluarga besar Makodim.

Dalam kunjungan itu, Kolonel Budi mengimbau seluruh prajuritnya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Dirinya menilai, upaya itu merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh Satuan kewilayahan, terlebih dalam melaksanakan pembinaan teritorial.

“Upaya itu, sangat memerlukan sinergitas seluruh pihak, termasuk Pemda, Polri dan seluruh instansi terkait, hingga di tingkat pedesaan,” ujar Kolonel Budi.

Sinergitas tersebut, kata Danrem, merupakan salah satu peran yang sangat penting untuk dilakukan dalam mewujudkan pembangunan di seluruh wilayah, khususnya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

“Karena, kebersamaan itu dapat meningkatkan power kita. Saya minta, sinergitas ini dapat terus dikembangkan dengan baik,” tandasnya.

Tak lupa, Perwira dengan tiga melati di pundaknya itu menambahkan, selama menjalankan tugas dan kewajiban, ia mengimbau seluruh personelnya untuk tetap berpedoman sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

“Secara tidak langsung, prajurit yang memegang teguh pedoman itu berarti dia sudah lulus dalam mengemban tugasnya sebagai prajurit TNI,” papar Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos di hadapan seluruh prajurit Makodim yang berkumpul di aula Letda Sucipto Kodim 0811/Tuban. (andre)

Read More

Kabareskrim Tekankan Jangan Pakai Mobil Mewah, Minta Duit, Memeras, Menekan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto meminta agar kinerja jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim (Dittipidkor) Polri bisa lebih ditingkatkan di bawah kepemimpinan Kombes Erwanto Kurniadi yang baru dilantik.

"Agar bekerja lebih baik, tingkatkan kemampuan," kata Komjen Ari di Kantor Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Ia juga memerintahkan jajaran Dittipidkor untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana dan tidak Korupsi.

"Kita harus mencontoh perilaku tidak koruptif, jangan pakai mobil mewah. Pakai mobil dinas, motor dinas. Jangan minta duit, jangan memeras. Jangan berangkat," katanya.

Menurut pengamatan Ari, kebiasaan jajaran Dittipidkor selama ini sudah baik. Ia pun memberlakukan agar tidak ada yang dilakukan sebelum para penyidik ​​dimutasi ke direktorat lain.

"Lanjutkan perilaku itu, jangan berubah kalau keluar dari Tipidkor," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ari juga meminta jajaran Dittipidkor agar lebih menguntungkan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam memberantas Korupsi.

"Kita jangan terkotak-kotak. Kita harus bersinergi dari kasus korupsi. Kasus-kasus yang tidak tertangani KPK agar disebarkan oleh Bareskrim. Kita harus silaturahim ke KPK," katanya.

Sementara Direktur Tindak Pidana Korupsi Kombes Polisi Erwanto Kurniadi mengatakan, pihaknya menargetkan penegakan hukum yang adil dan bermoral selama kepemimpinannya di Dittipidkor.

"Targetnya, penegakan hukum yang adil dan bermoral. Kejar aset yang ada di pelaku," katanya.

Menurut Erwanto, merupakan tantangan yang besar untuk menyamai kinerja Brigjen Pol Akhmad Wiyagus, mantan Dirtipidkor.

" Patokan Yang diterapkan direktur lama Cukup Tinggi sehingga Tantangan Yang gede untuk review can menyamai ataupun melampaui costs kos Pak Wiyagus," katanya.

Berdasarkan catatan Bareskrim, Brigjen Wiyagus bersusunan 88 perkara korupsi yang berhasil menyelamatkan negara lebih dari Rp2 triliun, selama kepemimpinannya di Dittipidkor.

Kombes Pol Erwanto Kurniadi resmi menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Selasa, sesuai Brigjen Pol Akhmad Wiyagus yang mendapat jabatan sebagai Wakapolda Maluku. Kombes Erwanto sebelumnya menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Mutasi jabatan Dirtipidkor ini sesuai dengan terbitnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST / 1535 / VI / KEP / 2018 tertanggal 20 Juni 2018. (rio)

Read More

Komandan Lanal Tegal Menerima Kunjungan Kerja Pejabat Kemhan

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal Lantamal V Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE, M.Tr.Hanla beserta seluruh Perwira Staffnya menerima kunjungan kerja salah satu pejabat Kementrian Pertahanan,  Marsma TNI Latif Ainul Yaqin di Mako Lanal Jl. Proklamasi no. 1 Kota Tegal, Selasa (3/7).

Rombongan dari Kemhan yang di Ketuai oleh Marsma TNI Latif Ainul Yaqin, S.E.,M.M., tiba di stasiun Tegal dan disambut oleh Komandan Lanal beserta Perwira Staff kemudian menuju Mako Lanal untuk melaksanakan Rapat Kerja di Aula Soenar Suraputra Mako Lanal dengan agenda membahas Aset Pertahanan Milik Lanal Tegal, yang diikuti oleh seluruh Perwira Staff Lanal dan Perwakilan Staff DPUPR dan Kesbangpol Kota Tegal.

Dalam keterangannya  Marsma TNI Latif Ainul Yaqin SE, MM mengatakan bahwa kedatangan Staff Kemhan Ke Mako Lanal bertujuan untuk validasi dan revisi data Penataan Rencana Wilayah Pertahanan dalam proses perencanaan pemanfaatan Wilayah Pertahanan dan Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Senada dengan Marsma TNI Latif Ainul Yaqin, S.E., M.M., Komandan Lanal Tegal turut menambahkan juga bahwa melalui rapat ini dimaksudkan untuk menjembatani dan mengakomodir serta mensinergikan antara kebijakan Kemhan dengan Kepentingan Pemerintah Daerah terkait Master Plan Pembangunan Tata Ruang Kota.

"Sehingga tidak berbenturan atau tumpang tindih dengan Rencana Stategis Kemhan dalam pemanfaatan aset-aset TNI untuk kepentingan Pertahanan Negara,” ujarnya. (arf)

Read More

Brigjen Wiyagus Jadi Wakapolda Maluku, Kombes Erwanto Jabat Dirtipikor

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisaris Besar (Pol) Erwanto Kurniadi resmi menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Erwanto yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggantikan pendahulunya Brigjen (Pol) Akhmad Wiyagus yang mendapatkan tugas baru menjadi Wakil Kepala Polda Maluku.

Prosesi pelantikan Erwanto oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto dilaksanakan pada Selasa (3/7/2018) pagi di Aula Lantai II Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, kantor sementara Bareskrim Polri.

Dalam amanahnya, Komjen Ari mengatakan, Kombes Erwanto memiliki sejumlah tantangan pada jabatan barunya.

"Tantangan pertama bagi Dirtipidkor yang baru adalah melakukan penegakan hukum yang manfaat dan dampaknya terasa oleh masyarakat serta memberikan kepastian pada setiap proses tindakan penegakan hukum yang dilakukan, kata Ari Dono.

"Hal ini penting, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat melalui kinerjaa Polri sehingga dapat terasa," ujarnya.

Tantangan kedua, adalah menyusun strategi yang matang dalam penanganan dan pengungkapan kejahatan tindak pidana korupsi yang berskala besar dan menimbulkan kerugian negara.

"Fokuskan pada pengembalian kerugian negara, pemulihan aset dengan menerapkan pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Baik subjek hukum manusia maupun korporasi," ujar Ari Dono.

Tantangan ketiga, yakni mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara memaksimalkan kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan.

Tantangan keempat, yakni peningkatan pembenahan internal.

"Pertahankan dan tingkatan budaya integritas, kinerja yaang tinggi, sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur. Serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance pada jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi," kata Ari.

Sementara, kepada Wiyagus, Ari mengapresiasi rekam jejaknya selama menjadi pimpinan di Dittipikor Bareskrim Polri.

Berdasarkan catatannya, Wiyagus telah menyelesaikan 88 perkara korupsi. Di bawah kepemimpinan Wiyagus, Dirtipikor Bareskrim Polri menyelamatkan kerugian negara lebih dari Rp 2 triliun.

Wiyagus juga dinilai sukses mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan melalui peningkaan kerja sama dengan stakeholder pemberantasan korupsi melalui beberapa implementasi.

Misalnya, aktif melaksanakan kegiatan pelatihan bersama, diskusi bersama dalam rangka sharing knowledge penanganan tindak pidana korupsi serta beberapa perjanjian kerja sama yang tertuang dalam berbagai nota kesepahaman.

Selain itu juga, Wiyagus juga dinilai telah berhasil membangun budaya perilaku integritas dan profesional, kinerja, sistem, proses dan prosedur kerja yang efektif, efisien, terukur serta sesuai dengan prinsip good governance dengan tagline, unstoppable integrity di jajaran Dittipikor.

Maka tak heran Dittipikor Bareskrim Polri menyabet beberapa penghargaan. Mulai dari predikat wilayah bebas korupsi, peringkat satu dalam penyerapan anggaran dengan menghadirkan pengelolaan keuangan operasional, dan sumber daya manusia yang akuntabel serta transparan.

Ia pun berpesan prinsip kerja itu juga diterapkan di lingkungan kerja baru.

"Jalankan amanah sebaik-baiknya dalam tugas dan jabatan yang baru. Sebab menjadi Wakapolda Maluku itu tidak kalah berat dan penuh tantangan," ujar Ari. (rio)

Read More

Gerak Cepat Bantu Korban Tenggelamnya KMP Lestari Maju, Danlantamal VI Kerahkan Tim SAR Lantamal VI Menuju Perairan Selayar

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) mengerahkan Tim SAR Lantamal VI untuk membantu pencarian korban tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Maju Lestari yang tenggelam di wilayah perairan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (03/07/2018).

Adapun pengerahan Tim SAR dari Lantamal VI terdiri dari unsur KRI Madidihang-855 (bantuan dari Koarmada II), KAL Suluh Pari I.6-60 dan Sea Rider serta dua Tim Marinir berangkat dari Dermaga Layang Mako Lantamal VI.

“Setelah menerima informasi dari pemerintahan setempat tentang adanya kejadian kecelakaan tenggelamnya KMP Lestari Maju di sekitar wilayah perairan Kabupaten Selayar-Sulsel, kami sesegera mungkin mengirimkan beberapa unsur di jajaran Lantamal VI yaitu KAL Suluh Pari I.6-60  beserta unsur KRI lainnya yang merupakan bantuan  dari Koarmada II yaitu KRI Madidihang-855 yang telah melaksanakan PAM VVIP serta KRI Layang-805 yang sedang berada di posisi perairan kabupaten Barru untuk membantu pencarian korban tenggelamnya KMP Lestari ini”, ujar Danlantamal VI.

Danlantamal VI juga mengharapkan kepada para pihak keluarga korban agar tetap bersabar selama masa pencarian korban tenggelam KMP Lestari Maju ini. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin bersama Tim dari SAR setempat untuk menemukan para penumpang yang menjadi korban tenggelamnya kapal penumpang ini, jadi kepada seluruh keluarga korban agar tetap bersabar dan berdoa agar upaya yang dilakukan memperoleh hasil yang maksimal”, tambah Danlantamal VI. (arf)

Read More

Jaksa Agung Sebut, Bila KPU Miliki Kewenangan Membuat Peraturan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Jaksa Agung RI Muhammad Prasetyo menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi tidak boleh mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019.

“Coba kamu tanyakan ke Menteri Hukum dan HAM ya, pak Laoly (Yasonna Hamonangan Laoly) ya, karena KPU pun saya rasa memiliki kewenangan membuat peraturan. Nah, peraturan yang dibuat itu sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan mereka,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarat, Selasa (3/7/2018).

Dalam Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019, kewenangan Kejaksaan hanya sekedar penegakan hukum.

“Hanya sekedar dalam pelaksanaan pilkada, pileg atau pilpres itu memang Kejaksaan dilibatkan dalam penegakan hukum melalui sentra Gakkumdu,” kata dia.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya mengklaim Peraturan KPU ( PKPU) No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kota sudah sah.

Dalam PKPU itu mengatur larangan pencalonan mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak. PKPU itu menjadi polemik, khususnya terkait pelarangan eks koruptor menjadi calon wakil rakyat.

Arief mengklaim PKPU tersebut sah dan bisa diberlakukan meskipun belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

KPU menganggap, pengesahan peraturan lembaga negara sedianya dilakukan oleh lembaga negara yang bersangkutan, bukan Kemenkumham.

"Misalnya, Peraturan Menteri Perindustrian, yang mengesahkan siapa? Menteri Perindustrian," kata Arief.

Ia menambahkan, KPU harus mengumumkan PKPU tersebut pada 1 Juli 2018 lantaran harus mematuhi tahapan pemilu.

Arief memastikan, PKPU tersebut sudah bisa menjadi rujukan bagi partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan calegnya pada 4-17 Juli.

"Makanya hari Sabtu itu sudah kami publikasikan menjadi PKPU No 20 Tahun 2018. Tanggal 1-3 sudah diumumkan," kata dia.

"Tanggal 4-17 nanti, itu akan menjadi masa bagi partai politik peserta pemilu untuk menyampaikan daftar kandidatnya. Orang-orang yang akan dicalonkan baik untuk DPRD provinsi, kabupaten atau Kota, maupun DPR RI. Termasuk bagi calon DPD," lanjut dia.

Sebelumnya Kemenkumham menolak mengundangkan PKPU tersebut dengan alasan melanggar undang-undang.

Kemenkumham meminta pelarangan pencalonan eks koruptor, eks bandar narkoba, dan eks pelaku kejahatan seksual anak dihapus.

Namun, KPU bersikukuh mempertahankan aturan tersebut. Akhirnya, KPU mempublikasikan PKPU tanpa pengesahan Kemenkumham. (rio)

Read More

Danlantamal V Hadiri Kunjungan Kehormatan Chief of Naval Operation Republic of Korea di Koarmada Il dan PT PAL Indonesia

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri kunjungan kehormatan Chief of Naval Operation Republic of Korea (ROK) Navy Admiral Um Hyun - Seong beserta rombongan di Mako Koarmada II dan PT PAL Ujung Surabaya, Selasa (3/7/2018).

Dalam kunjungan kehormatan ke Mako Koarmada II Chief of Naval Operation Republic of Korea (ROK) Navy disambut oleh Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M, yang didampingi oleh Kas Koarmada II, Danguskamla Armada II, Para Asisten Pangkoarmada II, Dandenma Koarmada II diruang tamu VIP gedung Nala Mako Koarmada II Ujung Surabaya.

Sedangkan rombongan Republic of Korea (ROK) Navy diantaranya terdiri dari Admiral Um, Hyun-Seong – Chief of Naval Operation, Republic of Korea Navy, RDML Park, Chi-Wook – DCNO for Logistics, ROKN Hqs, RDML Shin, Jang Iy – Flag Secretary to the Chief of Naval Operations, CAPT. Lee Seungju – Chief Office of Policy, ROKN HQ, LCDR. Kwon Young Woo – Flag Officer of CNO, Ensign Kim, Tae Kyun – Interpreter, Protokol Branch CNO ROKN Hq, Colonel Park Pil – Seung, Defence Attache, Athan RI untuk Korsel Kolonel Laut (E) Bagus Oka Wirayuda.

Dalam pertemuan tersebut, Pangkoarmada II menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan Republic of Korea (ROK) Navy dan dilanjutkan dengan Perkenalan staf dari Pangkoarmada II, pemutaran video profil Koarmada II serta sambutan dari Pangkoarmada II yang dilanjutkan dengan sambutan dari Admiral Um, Hyun-Seong – Chief of Naval Operation, Republic of Korea Navy.

Sebelum mengakhiri kunjungannya di Koarmada II, Pangkoarmada II menyerahkan cinderamata berupa plakat kepada Admiral Um, Hyun-Seong – Chief of Naval Operation, Republic of Korea Navy dan sebaliknya.

Usai melaksanakan foto bersama dengan background Patung Monjaya, rombongan menuju ke lounge Majapahit Mako Armada II dalam rangka ramah tamah.

Acara dinyatakan selesai, selanjutnya rombongan meninggalkan Mako Armada II menuju PT. PAL Ujung Surabaya. (arf)

Read More

Usai Diperiksa KPK, Mantan Ketua Komisi II Mengaku Tak Tahu Penganggaran Proyek E-KTP

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ketua Tim Penanggulangan Korban II DPR Taufiq Effendi melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang masalah dengan beberapa kasus korupsi KTP elektronik, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Kepada penyidik, Taufiq mengaku kenal dan tak pernah bertemu dengan orang kedua tersebut. Taufiq hari ini mencakup KPK untuk Irvanto dan Oka Masagung. 

"(Ditanya) Kenal apa enggak. Saya bilang enggak kenal. Insya Allah enggak pernah ketemu," kata Taufiq seusai pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Taufiq juga dicecar soal penganggaran proyek triliunan rupiah tersebut. Politisi Partai Demokrat itu mengaku tidak tahu penganggaran dan aliran dana untuk proyek e-KTP. Yang dia tahu sebatas bahwa proyek tersebut dibahas di Komisi II.

Dalam kasus ini, Irvanto dan Made Oka Masagung sangat mengetahui aliran dana ke angggota DPR. Dalam kasus ini, Irvanto memandang menerima total 3,5 juta dolar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukan bagi Setya Novanto.

Uang tersebut disebut sebagai biaya sebesar 5 persen untuk memfasilitasi pengurusan anggaran e-KTP. Keponakan Setya Novanto yang merupakan proses awal dari proses e-KTP melalui perusahaannya, PT Murakabi Sejahtera.

Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP.

Selain itu, Irvanto juga menggunakan biaya permohonan sebesar 5 persen untuk memfasilitasi pengurusan anggaran e-KTP. Sementara Made Oka Masagung adalah pemilik PT Delta Energy, perusahaan dalam bidang perusahaan investasi di Singapura yang menjadi perusahaan penampung dana korupsi e-KTP.

Oka melalui kedua perusahaannya menerima jumlah 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan Investasi OEM Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS.

Terbuat Oka juga menjadi uang tunai bagi anggota DPR sebesar lima persen dari proyek e-KTP. (rio)

Read More

Inspektur Kodiklatal Buka Wasrik Sektoral Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Inspektur Komando Pembinaan Doktrin Pendidikam dan Latihan TNI Angkatan Laut (Irkodiklatal) Kolonel Laut (P) Lukman Hakim, S.E., M.A.P selaku ketua tim Wasrik Sektoral Kodiklatal secara resmi membuka Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Sektoral Kodiklatal. Pembukaan wasrik yang digelar di ruang Rapat Kodikdukum tersebut dihadiri Komandan Kodikdukum Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan dan pejabat Utama Kodikdukum.

Inspektur Kodiklatal   Kolonel Laut (P) Lukman Hakim, S.E., M.A.P dalam sambutanya menyampaikan bahwa sasaran dari kegiatan wasrik sektoral ini adalah pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2017 sampai dengan tahun yang sedang berjalan.

Tim wasrik akan memeriksa sejauh mana hasil yang telah dicapai sedangkan pokok sasaran wasrik antara lain pembinaan bidang operasional pendidikan dan operasional latihan yang meliputi administrasi pendidikan proses belajar mengajar siswa dan pembimbingan pengasuhan siswa serta pembinaan latihan anggota. Selain tim wasrik juga akan memeriksa mengenai pembinaan bidang sumber daya yang meliputi logistik, material, personil, keuangan dan program serta khusus.

Perlu disampaikan bahwa pelaksanaan wasrik sektoral dapat berinteraksi dengan objek wasrik secara kemitraan dengan tujuan menjalankan fungsi kontrol untuk melihat sampai di mana keberhasilan pelaksanaan tugas dari suatu organisasi serta merupakan sarana yang efektif untuk menemukan dan mengenali permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diupayakan Jalan pemecahannya secara menyeluruh.

Dihadapkan pada perubahan yang ada di lingkungan Kodiklatal, terdapat beberapa ketentuan yang mengalami penyempurnaan dan perubahan. Oleh karena itu dari pelaksanaan wasrik ini diharapkan permasalahan yang ditemui di lapangan disampaikan kepada tim sehingga dapat didiskusikan dan dicari pemecahannya atau dinaikkan kepada pemimpin secara berjenjang. (arf)

Read More