Kejari Gowa Temukan Bukti Baru Kasus Korupsi Pengadaan Truk Sampah

KABARPROGRESIF.COM: (Gowa) Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Truk Sampah terus bergulir, Selasa (14/6).

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa telah mendapatkan Bukti Baru dalam kasus yang merugikan Negara sebesar Rp4,1 Miliar lebih.

Kepala Kejari Gowa, Yeni Andriani mengutarakan hasil penyelidikan ada dana Operasional yang dikeluarkan yang tidak tertuang dalam APBDes.

“Yang jelas kami sudah temukan bukti baru, ada satu kegiatan anggaran sebenarnya tidak boleh dikeluarkan di desa tapi mereka keluarkan. dari anggaran APBDes itu tidak tertuang operasional PPK tapi mereka mengeluarkan operasional,” kata Kajari Gowa, kepada wartawan di kantornya kemarin.

Alasannya, dari Pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp439. 500.000. Kemudian pembelian mobil itu Rp403.800.000.

Yeni mengungkapkan, Penyidik Kejari Gowa terus melakukan penyelidikan atas kasus Korupsi tersebut.

Meski begitu, hingga saat ini Kepala Kejari Gowa belum mampu menetapkan tersangka baru.

“Kita lihat saja kedepannya, jika para tersangka yang ingin terbuka dan ada bukti baru bisa saja ada tersangka baru,” sebutnya.

Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Sampah menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 melibatkan 86 desa dari 121 desa yang ada di Gowa.

Kejari Gowa juga telah melakukan pemanggilan kepada 15 Koordinator Bendahara Kecamatan sebagai tindak lanjut kasus tersebut.

Mereka diperiksa lantaran telah mengkoordinir Administrasi dan diduga terindikasi dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan truk sampah.

“Indikasi yang kami temukan, koordinator bendahara inilah mendapat perintah untuk mengelola seluruh administrasi yang seharusnya yang dilakukan setiap Desa secara mandiri. Tapi, atas perintah dia barang dan jasa belum dia laksanakan. Tapi begitu ada pemeriksaan baru mereka buat administrasi kelengkapan barang dan jasa,” pungkasnya.

Read More

Inovasi Pemkot Surabaya, KatePay Pembayaran non Tunai di Kantin Sekolah dengan KIA

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Bank Jawa Timur (Jatim), mengembangkan teknologi pembayaran non tunai atau cashless society bagi siswa-siswi di tingkat SD dan SMP Negeri di Kota Pahlawan. 

Karenanya, Pemkot Surabaya bersama Bank Jatim meluncurkan KatePay, yakni metode pembayaran untuk jajanan dan minuman di kantin sekolah, Selasa (14/6).

Pada kesempatan tersebut, turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Bandoe Widiarto, Deputi Direktur Manajemen Strategi, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 4 Jawa Timur Ismirani Saputri, Direktur Komersial dan Korporasi Bank Jatim Edi Masrianto, Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Surabaya Putu Denny H, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna, segenap pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Guru dan Kepala Sekolah se Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada Bank Jatim, OJK, dan Bank Indonesia yang terus memberikan penguatan untuk ikut membangun karakter anak-anak di Kota Surabaya, melalui KatePay. 

Yakni, merupakan pengembangan dari Kartu Identitas Anak (KIA), yang bisa memberikan dampak pembelajaran.

"Pertama, melalui KatePay ini, harapannya anak-anak bisa terbiasa menggunakan sistem pembayaran non tunai. Karena bagaimanapun, jika kebijakan dilakukan tanpa sebuah kebiasaan, akan sulit dilakukan," kata Wali Kota Eri Cahyadi di SMP Negeri 42 Kota Surabaya.

Dengan KatePay yang mulai diterapkan di SD Negeri Asemrowo 1 dan  SMP Negeri 42 Kota Surabaya bisa menjadi contoh untuk sekolah lainnya. 

Sebab, ia menginginkan penerapan KatePay juga bisa dilakukan di SD dan SMP Negeri maupun Swasta di Kota Surabaya. 

"KIA ini dimanfaatkan menjadi KatePay atau metode pembayaran non tunai di kantin sekolah yang bisa dipantau orang tua siswa," ujar dia.

Kedua, dengan transaksi non tunai, mempermudah memantau atau mengontrol uang saku yang diberikan kepada anak-anak mereka. 

Maka, akan menyesuaikan kebutuhan anak selama berada di lingkungan sekolah. Dan ketiga, hal ini menjadi sinergi kuat antara PD dan stakeholder untuk berkolaborasi mewujudkan anak-anak yang cerdas dan sehat.

"Kesehatan bagi anak sekolah di tingkat SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemkot, karena itu Dinkes harus memastikan semua  makan di kantin adalah makanan sehat dan bergizi. Jika tidak, maka potensi tumbuh kembang dan kecerdasan otaknya akan terhambat," terang dia.

Ia juga berharap, seluruh sekolah SD dan SMP Negeri maupun Swasta di Kota Surabaya bisa mengembangkan potensi yang ada di sekolah tersebut. 

Menurutnya, SMP Negeri 42 Kota Surabaya telah melakukan hal tersebut dengan membuat berbagai produk olahan makanan, minuman, hingga kerajinan tangan.

"Sekolah harus mengembangkan potensi yang ada, kita harus menciptakan anak-anak yang mandiri. Agar ketika dewasa, mereka berani mengatasi persoalan dan keterbatasan," ungkap dia.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan bahwa mengingat pembelajaran tahun ajaran baru, yakni target ke depan adalah KatePay bisa digunakan di seluruh SD dan SMP Negeri maupun Swasta di Kota Pahlawan. 

"Ini juga menjadi pembelajaran bagi anak-anak, mengenai manajemen prioritas. Kita kenalkan sejak dini, agar mereka terbiasa. Harapannya, ketika dewasa mampu mengedepankan prioritas," jelas Yusuf.

Di masa pandemi Covid-19 ini, Yusuf mengaku bahwa dengan adanya KatePay ini juga mengurangi sentuhan perpindahan barang, khususnya metode pembayaran di lingkungan lembaga pendidikan untuk ikut menekan mengurangi penyebaran kasus Covid-19. 

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi terkait penerapan KatePay ke berbagai sekolah di Kota Surabaya.

"SMP Negeri 42 Kota Surabaya dan SDN Asemrowo 1 yang menjadi pilot project terkait penerapan KatePay, sekolah lainnya juga akan demikian. Sebab, kami selalu mengedepankan protokol kesehatan, agar anak didik kami bisa merasa aman dan nyaman saat proses belajar mengajar di sekolah," ungkap dia.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, yang bersifat lintas sektor dan lintas PD. 

Dengan memberikan hak institusi bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, melalui KIA.

"Dengan catatan ada pemanfaatan lebih pada sektor Pay atau pembayaran. Dengan KatePay ini, anak-anak pemegang KIA dapat menggunakannya untuk membeli jajanan di kantin sekolah dengan terlebih dahulu melakukan Top Up atau isi ulang oleh orang tua melalui aplikasi KatePay," kata Agus.

Berbagai PD yang ikut berkolaborasi dan bersinergi dalam peluncuran KatePay ini adalah Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Dinas Kebudayaan  Kepemudaan, dan Olah Raga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya dan Bank Jatim sebagai mitra utama.

"Kantin sekolah yang dibuka, diisi oleh para UMKM di sekitar sekolah, sebagai kesempatan untuk berusaha dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Jajanan atau makanan di kantin juga dimonitor oleh Dinkes Kota Surabaya terkait pengolahan dan nilai gizi. Serta pendampingan dari Dinkopdag dan Disbudporapar mengenai cita rasa," jelas dia.

Di temui di lokasi yang sama, Direktur Komersial dan Korporasi Bank Jatim Edi Masrianto menjelaskan bahwa KatePay merupakan salah satu produk jasa keuangan, tujuannya adalah membantu Bank dan Customer, yakni peserta didik dan orang tua. 

"Orang tua bisa Top Up atau mengisi saldo melalui aplikasi KatePay, M-Banking atau ATM Bank Jatim, serta financial sector dengan limit Rp. 50.000," pungkasnya. 

Read More

Timbulkan Kembali Semangat Tempur Armada II, Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B Hutabarat Ajak Prajurit Untuk Menjadi yang Terdepan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rangkaian acara tradisi penyambutan Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B Hutabarat, didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Koarmada II Ny. Dhira T.S.N.B Hutabarat, diakhiri dengan entry briefing Pangkoarmada II yang mengajak agar prajurit Koarmada II menjadi yang terdepan dan mengajak agar menimbulkan kembali semangat tempur Koarmada II. Kegiatan entry briefing tersebut bertempat di Dermaga Madura, Ujung Surabaya, Selasa,(14/06/2022).

Acara tradisi penyambutan Farewell Pangkoarmada II didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Koarmada II ,dimulai dari Monumen KRI Nanggala-402 hingga Dermaga Madura, Ujung Surabaya. Setibanya di Mako Koarmada II Pangkoarmada II beserta Ketua Daerah Jalasenastri Koarmada II, di sambut dengan tarian Reog Ponorogo dilanjutkan dengan Entry Briefing bersama seluruh Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS Koarmada II.

Dihadapan seluruh prajurit Koarmada II  Pangkoarmada II menyampaikan bahwasannya perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono agar Pangkoarmada II untuk dapat menimbulkan kembali semangat tempur prajurit Armada II, untuk itu agar dapat menimbulkan kembali semangat tempur dibutuhkan kerja sama tim yang baik.

“Ayo kita sama-sama menimbulkan mengembalikan lagi Armada kita, Armada kita boleh berangka dua tetapi kita Armada yang pertama terbentuk, maka kita harus lebih siap dari Armada yang lainnya untuk itu kita semua harus siap berada didepan. Didepan tetapi tidak meninggalkan kawan, berada didepan untuk menunjukkan jalan yang tepat, berada didepan untuk jadi pelindung yang dibelakang, berada didepan untuk sebagai contoh dan panutan yang berada dibelakang. Bukan berada didepan karena meninggalkan kawan”. Tandasnya.

Lebih lanjut Pangkoarmada II menjelaskan kita sudah punya Armada RI ini yang akan mempersatukan Koarmada I, II dan III. Tapi secara internal Armada II ini ayo kita tunjukkan semangat tempur yang ada di hati seluruh prajurit Koarmada II, mari kita laksanakan untuk menjadi yang terdepan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit Koarmada II atas sambutannya, mari kita sama-sama mengisi waktu ini untuk memperbaiki dan merealisasikan apa yang diminta Kasal kepada kita semua”. Pungkasnya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kajati Sultra Resmikan Rumah Restorative Justice Adhyaksa di Konawe Selatan

KABARPROGRESIF.COM: (Konawe Selatan) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Raimel Jesaja, SH,.MH meresmikan dua Rumah Restorative Justice Adhyaksa yakni Kecamatan Laeya dan Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Peresmian Rumah Restorative Justice tersebut dipusatkan di Rumah Restorative Justice di Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Peresmian tersebut dihadiri oleh Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga, Wakil Bupati Konsel Ŕasyid, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, Forkopimda Kabupaten Konsel dan diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) beserta jajaran dan Forkopimda se- Sultra melalui sarana virtual.

Kajati dalam sambutannya mengatakan terima kasih kepada Bupati Konsel yang telah memfasilitasi Kejaksaan untuk dapat meresmikan salah 1 program pimpinan yaitu Rumah Restorative Justice.

“Di rumah Restorative Justice kita akan berbicara dari hati ke hati mengenai proses penanganan perkara bisa dilaksanakan secara baik,”ujarnya.

Lanjut Kajati juga menyampaikan syarat Restorative Justice menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan Asas Restorative Justice yaitu adanya perdamaian dan harus terjadi pemulihan kembali.

“Harapan kita bersama agar Rumah Restorative Justice yang tersebar di wilayah Kejati Sultra dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas bukan sekedar seremonial simbolis,”tuturnya.

Kajati berharap kepada seluruh jajaran Kejati dan Kejari se sultra untuk benar-benar melaksanakan program pimpinan dalam penghentian tuntutan berdasarkan hati nurani.

Read More

Pemotor yang Pakai Sandal Jepit Bakal Ditilang? Begini Penjelasan Polda Metro

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh 2022. Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal penggunaan sandal jepit saat berkendara sepeda motor.

Lantas apakah pengendara motor yang menggunakan sandal jepit atau alas kaki seadanya akan ditilang?

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan tindak penilangan.

"Enggak ditilang," ujar Sambodo saat dihubungi, Selasa (14/6).

Sambodo menjelaskan, penggunaan sandal jepit itu menjadi sorotan lantaran tingkat fatalitas kecelakaan yang diakibatkan bisa lebih tinggi.

"Itu imbauan untuk upaya meningkatkan keselamatan dan mencegah fatalitas pada kecelakaan lalu lintas," terang dia.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi sudah mengingatkan pengendara untuk tak menggunakan alas kaki seadanya, seperti sandal jepit, saat berkendara. Menurut Firman, tak ada perlindungan bagi kaki jika berkendara menggunakan sandal seadanya.

“Karena kalau sudah pakai motor, kulit itu bersentuhan langsung dengan aspal, ada api, ada bensin, ada kecepatan, makin cepat makin tidak terlindungi kita, itulah fatalitas,” kata Firman di Polda Metro Jaya, Senin (13/6).

Ia menjelaskan pentingnya nyawa saat berkendara. Sehingga ia berharap masyarakat dapat lebih peduli dengan perlengkapan saat berkendara guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Read More

Anak Airlangga Hartarto Resmi Menjabat Sebagai Anggota DPR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) DPR menggelar Rapat Paripurna. Salah satu agendanya pelantikan anggota pengganti antarwaktu (PAW) sejumlah anggota dewan.

"Pimpinan dewan sudah menerima Keputusan Presiden Nomor: 62 P Tahun 2022 tanggal 7 juni 2022 tentang peresmian antar waktu anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan tahun 2019-2024," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.

Setidaknya ada empat anggota dewan baru yang akan dilantik. Yakni, Batra dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara menggantikan Haerul Saleh yang terpilih sebagai anggota BPK periode 2022-2027.

Selanjutnya, Difriadi dari Fraksi Gerindra dapil Kalimantan Selatan II. Difriadi menggantikan Muhammad Nur yang tutup usia pada 21 April 2022.

Kemudian, Riswantoni DK dari Fraksi Golkar dapil Lampung 2. Riswantoni menggantikan Azis Syamsuddin yang terjerat kasus korupsi.

Terakhir, Ravindra Airlangga dari Fraksi Golkar dapil Jabar V. Anak Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto itu menggantikan Ichsan Firdaus yang meninggal pada 27 Maret 2022.

Setelah diumumkan, anggota PAW itu mengambil sumpah jabatan. Proses tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Read More

Kebijakan Pemkot Surabaya Jadi Percontohan Visitasi Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kehadiran peserta rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (RI), dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII tahun 2022, dengan tema Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (13/6).

Ia mengatakan, keberhasilan memimpin sebuah kota adalah mampu melakukan koordinasi dan sinergi, untuk melibatkan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat di wilayahnya. 

Hal ini semakin diperkuat, ketika Kota Surabaya menghadapi lonjakan kasus Covid-19, yakni pada Agustus 2021 kasus kematian menginjak 200 orang per hari.

"Disitu, saya memperkuat seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan menyerukan Surabaya Memanggil. Saya panggil seluruh stakeholder di Surabaya untuk membantu, karena pemkot membutuhkan kekuatan kebersamaan. Hasilnya ada 3.000 relawan yang membantu mengatasi Covid-19," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (14/6).

Menuju PPKM Level 1, Pemkot Surabaya juga bersinergi bersama Forkopimda Kota Surabaya, dan Polrestabes Kota Surabaya dengan membantu kawasan Surabaya Raya dalam menangani Covid-19. 

Yakni, mengirimkan mobil vaksin serta tenaga kesehatan dari Kota Surabaya menuju ke kawasan tersebut.

"Saya menghubungi Bupati Sidoarjo, Gresik, dan Madura, saya tanyakan mereka membutuhkan apa? Maka, mobil itu kita siapkan untuk turun hingga ke tingkat RW dan memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat," ujar dia.

Sedangkan, dalam menangani pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya juga terus bersinergi dan bersinergi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Pemkot juga mengenalkan aplikasi untuk melacak dan menginput data penanganan Covid-19, yang sekaligus menjadi percontohan bagi kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Data ini yang kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Surabaya terpantau hingga ke Kemenkes RI, semua data terlihat, baik kesembuhan hingga angka kematian. Hasilnya, semua bantuan turun untuk Surabaya," ungkapnya.

Ia mengingat, pengalaman terpahit saat lonjakan kasus Covid-19, ketika terdapat pasien isolasi di RS Darurat Lapangan Tembak Kota Surabaya. 

Saat itu, 200 pasien hampir kehabisan oksigen. Wali Kota Eri Cahyadi pun langsung meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebab, jika terlambat maka semua pasien tidak terselamatkan.

"Saat itu saya menghubungi beliau pada pukul 03.00 WIB dan mengatakan jikalau pukul 05.00 WIB belum mendapat bantuan oksigen, pasien saya tidak terselamatkan. Alhamdulillah beliau dengan kekuatan Forkopimda Jawa Timur langsung turun, dan semua pasien terselamatkan," kenang dia.

Melalui pengalaman menangani Covid-19 dengan berkoordinasi dan saling bersinergi, Wali Kota Eri Cahyadi mendapat amanah dari Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menjadi ketua kelas atau koordinator bagi kepala daerah di kawasan Provinsi Jawa Timur. 

"Setelah pandemi Covid-19, pemkot menggaungkan ekonomi kerakyatan di tahun 20221. Alhamdulillah perkembangan perekonomian Kota Surabaya mencapai 8,8. Kontraksi -4,8, tumbuh menjadi +4,8. Artinya kita naiknya 8 persen. Salah satunya dengan menggerakkan UMKM di Kota Surabaya," kata dia.

Setelah berhasil menangani lonjakan kasus Covid-19, Pemkot Surabaya menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada awal 2022. 

Sejak penerapan SOTK baru telah dilakukan kontrak kinerja dengan Kepala PD, Camat, dan Lurah berdasarkan capaian output dan outcome program pelayanan kerja untuk masyarakat Kota Surabaya. 

"Evaluasi pertanggungjawaban indikator kinerja PD di lingkungan Pemkot Surabaya. Evaluasi ini berkaitan dengan penerapan SOTK, untuk mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat," terang dia.

Kinerja dari masing-masing PD nantinya akan disiarkan kepada media sebagai bentuk transparansi Pemkot Surabaya mengenai program kerja. Yakni, output dan outcome program pelayanan kerja untuk masyarakat Kota Surabaya.

"Mulai pekan depan, setiap hari Jumat, Sekda Kota Surabaya, Asisten Wali Kota, para Kepala PD, Camat, dan Lurah, harus membuka pintu ruangannya untuk didatangi masyarakat yang memiliki masalah dan harus terselesaikan. Bahkan, setiap hari Sabtu, saya akan kembali berkantor di kecamatan," jelas dia.

Dari situ, ia ingin melihat kinerja para jajaran Pemkot Surabaya. Ia juga menginginkan setiap kantor di lingkungan pemkot menayangkan program kerja dengan anggaran yang dimiliki, penyerapan anggaran, maupun yang sudah di lelang. Hingga kontrak kinerja mereka.

"Saya juga akan tampilkan di videotron di Kota Surabaya. Saya menginstruksikan nomor telepon Camat, Lurah, termasuk nomor telpon saya agar bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Seperti adminduk, pemberian 3.000 kursi roda untuk MBR dan total 3.400 Rutilahu bagi masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, Wali Kota Eri Cahyadi terus berupaya mengentaskan SDM dengan memanfaatkan UMKM warga sekitar di kawasan wisata Jembatan Surabaya, Jembatan Sawunggaling, hingga GBT Kota Surabaya. 

"Selain itu, pemkot juga bersinergi dengan berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya untuk mengengentaskan bayi stunting dan gizi buruk. Karena kita harus menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa," ujar dia.

Untuk membahagiakan warga Kota Surabaya, para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya juga diwajibkan membayarkan zakat 2,5 persen. Hasilnya, dana dari zakat yang terkumpul digunakan untuk memberikan bantuan kursi roda hingga Rutilahu di Kota Pahlawan.

"Tahun 2021, seragam sekolah dikerjakan oleh UMKM kategori MBR yang telah dilatih Pemkot Surabaya. Saya juga membuat aplikasi E-Peken untuk memasarkan produk para toko kelontong dan UMKM, para ASN saya wajibkan untuk berbelanja produk, baik sembako atau batik," tegas dia.

Tak hanya itu saja, Wali Kota Eri Cahyadi juga telah menandatangani MOU bersama pemilik hotel di Kota Surabaya untuk menggunakan produk UMKM. 

Mulai dari sandal hotel, handuk, hingga peralatan mandi di hotel. Bahkan, pemkot juga menggunakan aset miliknya untuk digunakan dan dikerjakan oleh MBR. 

Hal Ini adalah salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui program Padat Karya. 

Yakni pengolahan lahan pertanian dan non pertanian. 

"Di Kecamatan Gubeng aset pemkot non pertanian digunakan sebagai barber shop, cafe, hingga tempat cuci motor. Di Kecamatan Pakal digunakan untuk tambak, Kecamatan Kenjeran digunakan sebagai lahan pertanian, dan Kecamatan Tenggilis sebagai tempat laundry dan tempat jahit," terang dia.

Sementara itu, Widya Iswara Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara RI, Suseno menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya beserta jajarannya yang telah menerima kunjungan rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara RI Tingkat II Angkatan VII tahun 2022.

Suseno menjelaskan, alasan memilih Kota Surabaya pada Visitasi Kepemimpinan Nasional, adalah kemampuan Pemkot Surabaya yang dikomandoi oleh Wali Kota Eri Cahyadi mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Pahlawan dalam waktu singkat. Mulai dari penanganan Covid-19 hingga peningkatan SDM.

"Serta kebijakan, strategi, dan inovasi Pemkot Surabaya dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing," pungkas Suseno selaku pimpinan rombongan. 

Read More

Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Bersama Penggantinya Hadiri Rapat Paripurna

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah resmi menjabat Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dhira T.S.N.B Hutabarat bersama dengan Ny. Dewi Iwan Isnurwanto menghadiri acara rapat paripurna dalam rangka serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Daerah Jalasenastri Armada II. Acara ini dilangsungkan di Gedung Serbaguna Slog Koarmada II. Selasa (14/6)

Dalam acara ini disampaikan oleh Ny. Dewi Iwan Isnurwanto ucapan selamat kepada Ny. Dhira T.S.N.B Hutabarat untuk jabatan barunya dan kepada semua jajaran Jalasenastri Armada II untuk memberikan dukungan kepada Ketua Daerah Jalasenastri Armada II yang baru.

“Saya yakin dengan bekal pengalaman Ny. Dhira diberbagai Organisasi Jalasenastri, akan mampu membawa Jalasenastri Armada II menjadi lebih baik lagi,” sambung Ny. Dewi Iwan Isnurwanto.

Selain ucapan selamat, Ny. Dewi Iwan juga berpamitan dengan mengucapkan terimakasih  kepada ibu-ibu Jalasenastri Armada II untuk bantuan yang telah diberikan selama menjabat dan mohon Do’a restu untuk mengemban tugas selanjutnya.

Didalam kesempatan ini Ketua Daerah Jalasenastri Armada II yang baru Ny. Dhira T.S.N.B Hutabarat memperkenalkan dirinya serta mengucapkan terimakasih dan juga memberikan ucapan selamat kepada  Ny. Dewi Iwan Isnurwanto untuk tugas baru yang akan diemban.

Tidak hanya itu, Ny. Dhira T.S.N.B Hutabarat juga meminta dukungan serta bantuannya dalam menjalankan jabatan barunya sekarang ini.

Turut hadir dalam acara ini Wakil KDJA II, Pengurus dan Pembina Harian Daerah Jalasenastri Armada II, Ketua Korcab V sampai dengan VIII dan XIII. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kejati DKI Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Mafia Tanah RTH Cipayung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi mafia tanah dalam pembebasan lahan untuk perluasan ruang terbuka hijau (RTH) di Cipayung, Jakarta Timur.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan 2 orang tersangka yakni berinisial LD selaku notaris dan MTT selaku mafia pengadaan tanah Setu Cipayung," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, Selasa (14/6/2022).

Kasus tersebut bermula pada tahun 2018, di mana Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur atas 8 pemilik lahan guna kepentingan pengembangan RTH DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan pembebasan lahan di RT 008 RW 03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur tidak ada dokumen perencanaan pengadaan tanah, tidak ada peta informasi rencana kota dari Dinas Tata Kota. 

Kemudian juga tidak ada permohonan informasi asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan tidak ada persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

"Bahwa dalam proses pembebasan lahan tersebut terdapat kerjasama antara Tersangka LD, tersangka MTT dan pihak lainnya sehingga lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung dapat dibebaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Bahwa Tersangka LD Bersama-sama dengan pihak lainnya telah melakukan pengaturan dan atau pembentukan harga terhadap delapan pemilik atas sembilan bidang tanah di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

"Pemilik lahan tersebut seharusnya hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp.1.600.000, per meter namun berdasarkan peran masing-masing tersangka sehingga Dinas Kehutanan dan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan uang rata-rata sebesar Rp 2.700.000,"jelasnya.

Dengan begitu total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp. 46.499.550.000, sedangkan total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp. 28.729.340.317.

"Sehingga sisa uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para tersangka dan pihak lainnya sebesar Rp17.770.209.683, tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan pihak lainnya melalui tersangka MTT," jelasnya.

Dalam proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur menyalahi ketentuan Pasal 45, Pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2017 tentang Pedoman pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkait rencana pengadaan.

Pasal yang disangkakan untuk Tersangka LD dan MTT adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Read More

Kadiskominfo Bersama Jajaran Siap Mundur Dari Jabatan, Ini Penyebabnya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser blak-blakan mengaku siap mundur dari jabatannya jika kinerjanya tak sesuai dengan kontrak kerja bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Penandatangan kontrak kerja tersebut telah dilakukan, maka dari itu kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya bakal dimonitoring langsung oleh pemerintah pusat, melalui laporan yang diberikan oleh asisten dan staf ahli di lingkungan Pemkot.

"Kalau target tidak tercapai itu kami kena semua OPD. Kena saya dan teman-teman yang satu dinas. Nah ini juga seperti rambu-rambu," kata Fikser, Senin (13/6).

Fikser menambahkan terdapat lima poin yang tercantum dalam berkas kontrak kerja bersama Wali Kota Surabaya, diantaranya kecepatan jawaban PPID terhadap permohonan informasi/dokumentasi. Target perampungan maksimal selama 17 hari kerja.

"Lalu kecepatan penanganan gangguan terkait Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) yang dilaporkan oleh perangkat daerah, melalui aplikasi, server, dan jaringan FO. Target perampungan dalam kurun waktu lebih kurang 1x24 jam dan lebih kurang 3x24 jam," tambahnya.

Kemudian materi release di media cetak dan/atau online ditargetkan berjalan 60 materi per bulan. Serta daya jangkau atas postingan pada akun media sosial Bangga Surabaya dan/atau Sapa Warga ditargetkan mencapai 30 kali postingan per bulan.

Selain itu total jangkauannya, yakni Instagram 6.864 jangkauan, Facebook 3.740 jangkauan, Twitter 3.500 jangkauan, dan YouTube 350 jangkauan.

"Untuk jumlah pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi ditargetkan 1 aplikasi perbulan," ungkapnya.

Nah, jika kinerja tak sesuai, menurut Fikser konsekuensi yang diterima, yakni pengunduran diri dari jabatan kepala OPD.

"Kalau kemudian saya turun, keluar dari target yang sudah ditentukan itu salah satu poin yang bisa menjadi bahan evaluasi saya untuk mundur," tegasnya.

Fikser menyebut, setiap kinerja yang dilakukan juga tercantum estimasi waktu perampungan. Jika tak sesuai target, hal itu akan berpengaruh pada penilaian.

"Ada waktu (pengerjaan) kan, ada yang 1x24 jam, ada yang sampai tiga hari maksimal. Nah, yang tiga hari itu contoh jaringan FO (fiber optic) yang putus, itu kita diberikan 3 hari untuk menyelesaikan sebab itu memang publik. Nah kalau memang tidak bisa selesai, ya itu resiko saya (pengunduran diri)," ujarnya.

Penilaian itu Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah berjalan sejak bulan Januari 2022. Evaluasi nantinya bakal dilakukan setiap akhir tahun.

Tak hanya pertaruhan jabatan saja. Namun, kesesuaian kinerja dengan berkas kontrak itu juga berpengaruh pada tambahan penghasilan pegawai (TPP).

"Jadi, terkadang kami tau kalau pendapatan kami berkurang ya kamk evaluasi. Berarti ada target yang tidak tercapai," terangnya.

Sementara itu, terdapat tiga poin pada lembar surat persetujuan terkait kebijakan kontrak kerja tersebut.

Pertama, kami sanggup mewujudkan kinerja sesuai perjanjian kinerja operasional dan lampirannya yang telah kami tandatangani bersama Wali Kota Surabaya.

Kedua, bahwa data pendukung kinerja yang kami sampaikan adalah benar seusai kinerja yang telah dilaksanakan.

Ketiga, kami sanggup mengundurkan diri dari jabatan kami secara sukarela, apabila dalam pelaksanaan perjanjian kinerja operasional ini secara berturut-turut sampai akhir tahun terdapat ketidaksesuain tanpa disertai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang sudah kami sampaikan.

Lembar persetujuan itu diterbitkan pada 3 Januari 2022 dan telah ditandatangani M Fikser, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). 

Read More

Laksda TNI Dr. T.S.N.B Hutabarat Resmi Jabat Pangkoarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Serah Terima Jabatan (Sertijab) tiga posisi strategis di TNI AL. Salah satunya Panglima Komando Armada II (Pangkormada II), pelaksanaan Sertijab ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, yang berlangsung di Dermaga Pondok Dayung, Koarmada I, Jakarta Utara, Senin (13/06/2022).

Jabatan Pangkoarmada II yang sebelumnya dijabat oleh Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto kini berganti dan dijabat oleh Laksda TNI Dr. T.S.N.B Hutabarat, yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Kasal, dan selanjutnya Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto kini menjabat sebagai Asrena Kasal.

Acara sertijab diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan pataka, penanggalan penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando serta penandatanganan pakta integritas.

Tiga jabatan yang diserahterimakan tersebut adalah Pangkoarmada RI dari Laksdya TNI Dr. Agung Prasetiawan kepada Laksda TNI Abdul Rasyid Kacong, Pangkoarmada II dari Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto kepada Laksda TNI Dr. T.S.N.B Hutabarat dan Komandan STTAL dari Laksma TNI Ir. Avando Bastari kepada Kolonel Laut (E) Dr. Mukhlis.

Dalam kesempatan ini Kasal menyampaikan" Saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto dan Laksamana pertama TNI Dr. Avando Bastari. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama juga saya sampaikan kepada Ny. Ita Agung Prasetiawan, Ny. Dewi Iwan Isnurwanto dan Ny. Ina Avando Bastari atas kesetiaan dan segala upaya dalam membina Jalasenastri serta mendukung tugas suami. 

Selamat atas tugas yang baru kepada Laksamana muda TNI Abdul Rasyid sebagai Pangkoarmada RI, Laksamana Muda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat sebagai Pangkoarmada II dan Kolonel Laut (E) Dr. Mukhlis sebagai Komandan STTAL.

Jabatan baru yang diemban adalah bentuk apresiasi atas prestasi dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama ini sekali gus amanah dan kepercayaan untuk dijawab dengan kinerja dan prestasi yang lebih tinggi.

Menurut Kasal serah terima jabatan memiliki makna yang penting dan strategis bagi TNI Angkatan Laut. 

" ini merupakan perwujudan dari proses pembinaan organisasi dan personil secara berkesinambungan dan menyeluruh, sehingga pergantian pejabat diharapkan dapat menjadi momentum peningkatan pembinaan organisasi kearah yang lebih baik, saya percaya dengan karakter tekad dedikasi dan pengalaman tugas sebelumnya para pejabat baru akan mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dalam membangun Komando Armada sebagai tulang punggung tegaknya NKRI dan STTAL sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi TNI Angkatan Laut." Terang Kasal Selaku Pimpinan tertinggi TNI AL.

Selain itu dihari yang sama juga dilaksanakan sertijab Koorsahli Kasal dari Laksda TNI Dr. T.S.N.B Hutabarat, kepada Laksda TNI I.N.G. Sudihartawan, Asrena Kasal dari Laksda TNI Abdul Rasyid Kacong, kepada Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, Askomlek Kasal dari Laksda TNI I.N.G. Sudihartawan, kepada Laksma TNI Ir. Avando Bastari dan Kadisenlekal dari Laksma TNI Endarto Pantja Irianto, kepada Laksma TNI Teguh Prasetiyo. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kekurangan Stok Hewan Kurban Akibat PMK, RPH Surabaya Butuh Solusi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Merebaknya wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK), membuat Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, kekurangan stok hewan kurban.

"Padahal kita sudah mendapat 65 pesanan sapi kurban sekaligus memotong, dari takmir masjid dan masyarakat. Dan mereka sering menanyakan ketersediaan hewan kurban tersebut," ujar Direktur Utama RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho pada Senin (13/06/2022).

Fajar menambahkan, stok hewan kurban di Surabaya menjadi langka, kerena beberapa daerah melakukan pengetatan lalu lintas distribusi hewan ternak. 

"Hewan ternak yang keluar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal. Dan ini tidak mudah," imbuhnya.

Fajar berharap ada solusi untuk persoalan tersebut. "Kita ingin ada solusi dan harus dipikirkan karena  menjelang Idul Adha ini. Mendatangkan hewan kurban dalam jumlah banyak, dengan waktu yang kurang dari 1 bulan ini repot," ujarnya.

Fajar mengatakan, sebenarnya sudah ada surat edaran dari Gubernur Jatim, yang memudahkan lalu lintas ternak. 

Namun fakta dilapangan, daerah tidak mudah mengeluarkan hewan ternak dengan SKKH dari dinas kesehatan kabupaten dan kota.

"Butuh rapat terpadu dan diskresi. kuncinya ada di Dinas Peternakan Jatim yang bisa mengatur lalu lintas ternak. Mungkin bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan keamanan untuk bisa memahami, bahwa kondisi ini Idul Adha bukan kondisi normal. Setelah itu dilakukan pengetatan lagi tidak apa-apa," jelasnya.

Lebih lanjut Fajar mengatakan, pihaknya bekerja keras mencari sapi yang sehat dan layak untuk dipotong menjadi hewan kurban.

"Faktanya sekarang dipasar hewan banyak yang tutup. Banyak mengalami kerugian besar. Sementara daerah pemasok menjadi daerah wabah PMK. Sehingga stok daerah diluar wabah tinggal sedikit dan menjadi rebutan," ungkapnya.

Fajar khawatir harga hewan kurban menjadi mahal karena keterbatasan stok sedangkan permintaan tinggi. 

"Kalau ketersediaan hewan terbatas harga akan naik dan lebih mahal. Tahun lalu kita memenuhi permintaan sekitar 70 ekor sapi kurban dan 180 ekor pemotongan hewan kurban," pungkasnya.

Read More