Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 29 Januari 2019

Jelang Futsal Battle Island, SIWO PWI Jatim Minta Arahan Wakil Walikota Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang pelaksanan Futsal Battle Island (FBI) SIWO Cup 2019 dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang akan digelar tanggal 6-7 Februari di GOR Ubaya Surabaya, Pengurus Sie Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jatim bersama Panitia Pelaksana (Panpel) bertemu Wakil Walikota Surabaya yang juga Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya, Whsinu Sakti Buana, Selasa (29/1).

Ketua SIWO PWI Jatim, Erwin Muhammad mengatakan, kedatanganya bersama Sekretaris SIWO PWI Jatim, Zaini, Manajer Tim Futsal SIWO PWI Jatim selaku tuan rumah serta Panpel FBI SIWO Cup 2019 bertujuan meminta masukan dan arahan dari  Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti buana yang tak lain merupakan Panpel Persebaya Surabaya.

''Surabaya jadi tuan rumah gelaran FBI Siwo Cup 2019, untuk itu selain silaturrahmi kami juga meminta arahan terkait pelaksanan turnamen,'' katanya.

Menurutnya, Whisnu cukup kompeten untuk dimintai pertimbangan dengan pengalamanya menangani Persebaya Surabaya.

Menajer Tim Futsal SIWO PWI Jatim, Maulana menambahkan, masukan dari sosok yang sudah berpengalaman menggelar laga berskala nasional sangat perlu. ''Mas WS (Whisnu Sakti Buana) sangat tepat dimintai masukan,'' tegasnya.

Apalagi, kata dia, turnamen FBI SIWO Cup 2019 akan mempertemukan tim-tima dari 6 provinsi di Indonesia yang selama ini cukup eksis dalam kegiatan futsal. Keenam provinsi tersebut masing-masing SIWO Jatim, SIWO Sumbar, SIWO Jogja, SIWO Riau, SIWO Kalsel, dan SIWO Sulteng.

''Sebagai tuan rumah kita belajar dari yang berpengalaman, tentunya bakal memberikan permainan terbaik,''ujarnya.

Sementara Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana cukup mengapresiasi pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang digelar di Jatim khususnya di Surabaya. Puncak HPN sendiri bakal dihadiri Presiden Joko Widodo pada 9 Februari mendatang.Whisnu mengaku bangga dengan keseriusan para jurnalis SIWO PWI Jatim dalam  menggelar turnamen. Menurutnya, para jurnalis tidak segan-segan belajar untuk menggelar turnamen berskala nasional.

''Ini patut diacungi jempol,'' katanya.

Mas WS, sapaan akrab Wakil Walikota Surabaya tersebut, mengatakan, menangani olahraga bukan sekadar menang atau kalah. Namun, kata dia, para pelaku olahraga harus benar-benar merasakan 'ruh' yang ada di dalamnya.

''Kalau ruh itu benar-benar dirasakan, maka yang namanya perselisihan, salah paham, pesimisme bakal berganti dengan semangat, persaudaraan, dan keceriaan dan yang terjadi adalah berusaha semaksimal mungkin memberikan penampilan terbaik. Banyak nilai-nilai positif di dalamnya,'' tegas dia.

Whisnu mengatakan, beban menangani olahraga apalagi menggelar turnamen berkelas nasional cukup berat. Hal ini karena harus menyatukan antara harapan dan kemampuan dalam sebuah tim, dalam sebuah sistem. Sementara yang disatukan bukan hanya dalam lingkup tim, tapi para pecinta olahraga bersangkutan. Dia mencontohkan, bagaimana harus menyatukan pemahaman antara tim, manajer, dan ratusan ribu suporter Persebaya Surabaya (Bonekmania) agar seirama.

''Dan alhamdulillah, selama ini sudah berjalan cukup baik, ada komunikasi yang intens antar masing-masing lini. Suasana yang kondusif inilah yang sebenarnya berpengaruh besar terhadap kesuksesan sebuah gelaran turnamen maupun penampilan tim secara keseluruhan,'' ujarnya.

Untuk itu, Whsinu berpesan agar SIWO PWI Jatim sebagai tuan rumah berlajar meramu hal-hal semacam itu, apalagi masyarakat jurnalis banyak yang juga menjadi pagiat olahraga.

''Perbedaan pandangan pasti ada, tapi bukan untuk dipertentangan melainkan untuk didiskusikan agar bisa menemukan solusi terbaik, sehingga tim dan turnamen berjalan lancar beriringan,'' pungkasnya. (*/arf)

Berkas Tiga Tersangka Kasus DPRD Sumut Dilimpahkan Ke Pengadilan


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tiga tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke tingkat penuntutan.

Ketiga tersangka itu merupakan anggota DPRD Sumatera Utara yang terdiri dari Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar dan Abu Bokar Tamba.

"Penyidikan terhadap 3 tersangka telah selesai, hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan 3 tersangka ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (29/1/2019).

Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut Febri, sekitar 175 saksi dari berbagai unsur telah diperiksa dalam kasus ini.

"Ketiga tersangka juga telah diperiksa sekurangnya sekali dalam kapasitas sebagai tersangka," ujar dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka.

Mereka disangka menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 350 juta per orang.

Menurut KPK, suap untuk 38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. (rio)