Letkol Arm Setyo Duduki Kursi Dandim Kediri

KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Momentum serah terima jabatan Dandim Kediri,  berlangsung hari ini di Makodim 0809/Kediri, diawal kedatangannya,  Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan disambut hangat Kasdim Kediri Mayor Inf Joni Morwantoto, diiringi pengalungan bunga dari para penari dan cucuk lampah.  Kedatangan Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan tersebut, berkaitan erat dengan pergantian tampuk pimpinan yang semula dijabat Letkol Inf Purnomosidi,  sejak Oktober 2014 lalu dan digantikan oleh Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan sebagai Dandim 0809/Kediri yang baru, Jumat (03/02/2017)

Di ruangan yang sudah disiapkan,  Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan berbincang santai dengan Mayor Inf Joni Morwantoto, didampingi Pabung Kodim Kediri,  Mayor Inf Puguh Jatmiko,  Pasi Ops Kodim Kediri,  Kapten Arm Nur Solikin, Pasi Ter Kodim Kediri,  Kapten Inf Warsito, Pasi Intel Kodim Kediri, Kapten Czi Bagus Handoko,  Pasi Pers Kodim Kediri, Kapten Inf Joko Maryadi,  dan Pasi Log Kodim Kediri,  Kapten Czi Muklasin. Saat bincang santai, Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan menceritakan latarbelakang di dunia kemiliteran sebelumnya dan sedikit gambaran kehidupan sehari-harinya. Demikian juga seluruh perwira yang ada didalam ruangan itu,  juga saling memperkenalkan diri masing-masing serta bertukar cerita satu sama lain.

Mayor Inf Joni Morwantoto menyempatkan memberikan sedikit gambaran apa yang sudah dilakukan oleh seluruh anggota Kodim Kediri dan apa saja hasil yang sudah dicapai,  baik yang berkaitan dengan prestasi maupun bentuk rupa atau wujud. Demikian juga Letkol Inf Purnomosidi,  menyampaikan hal-hal yang berkaitan program kerja maupun agenda yang akan dilangsungkan di ruang lingkup Kodim Kediri.

Usai bincang santai,  Letkol Arm Joko Setyo K dipersilahkan masuk ke dalam Aula Makodim Kediri,  dan beberapa tamu undangan juga terlihat, antara lain, Danrem 082/CPYJ, Gathut Setyo Utomo,  dan Letkol Inf Purnomosidi yang sebelumnya menjadi orang nomor satu di ruang lingkup Kodim Kediri. Didalam Aula Makodim Kediri,  prosesi serah terima jabatan Dandim Kediri dilangsungkan dengan disaksikan secara langsung Kolonel Inf Gathut Setyo Utomo ,serta seluruh Danramil jajaran Kodim Kediri, dan secara sah atau resmi, Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan menjabat Dandim Kediri. (arf).

Read More

Danlantamal V Hadiri Sertijab Dankodiklatal dan Pangkolinlamil

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan  Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E.,M.M. menghadiri serah terima jabatan Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) dan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) yang digelar dengan upacara militer di Lapangan Laut Maluku, Ksatrian Bumimoro, Kodiklatal, Surabaya, Jumat (3/2).

Upacara yang dipimpin oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P ini dihadiri juga para Asisten Kasal dan pejabat utama Mabesal, Pangarmatim Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P, Gubernur AAL Laksma TNI Wuspo Lukito, Kadispenal Laksma TNI Gig JM Sipasulta dan pejabat undangan lainnya.

Tongkat komando Dankodiklatal diserahterimakan Laksda TNI Tri Wahyudi Sukarno, S.E.,M.M. yang mendapat tugas baru sebagai Asisten Perencanaan Kasal kepada Laksda TNI I.G. Putu Wijamahadi, S.H. yang sebelumnya menjabat Pangkolinlamil. Sementara jabatan Pangkolinlamil diserahkan dari Laksda TNI I.G. Putu Wijamahadi, S.H.  kepada Laksma TNI Agung Prasetiawan, M.A.P., yang sebelumnya menjabat sebagai Waasrena Kasal.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E, M.A.P mengatakan bahwa serah terima jabatan memiliki makna yang penting dan strategis bagi TNI AL. Selain sebagai perwujudan dari proses pembinaan oranisasi dan personel secara berkesinambungan dan menyeluruh, serah terima jabatan juga dapat menjadi momentum peningkatan pembinaan organisasi ke arah yang lebih baik.

Terkait sertijab Dankodiklatal serta peran Kodiklatal dalam pembinaan doktrin dan organisasi, serta pembinaan pendidikan dan latihan, orang nomor satu dijajaran TNI AL ini menegaskan bahwa Kodiklatal dituntut untuk mampu meyelaraskan berbagai doktrin dengan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis.

“Kodiklatal sebagai salah satu kawah candradimuka prajurit TNI AL perlu mengambil langkah-langkah inovatif dan kreatif sehingga mampu menghasilkan prajurit-prajurit TNI AL yang bermoral, profesional, berkarakter kuat serta berintegritas tinggi ,” tegas Kasal.

Sementara tugas pembinaan kemampuan sistem angkutan laut militer yang diemban Kolinlamil dan berpotensi terhadap kepentingan pertahanan negara di laut, Ade –sapaan akrab Kasal ini- juga menuntut Kolinlamil untuk mampu melaksanakan tugas-tugas TNI AL dalam operasi militer untuk perang (OMP), dan juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Keberhasilan Kolinlamil dalam membantu pergeseran pasukan dan bantuan logistik ke daerah-daerah yang terdampak bencana alam, merupakan sumbangsih yang perlu untuk diapresiasi. Karenanya kepada Pangkolinlamil yang baru, saya pesan untuk pertahankan terus semangat dan motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi TNI AL, TNI, bangsa dan negara ,” terang Kasal. (arf)

Read More

Danramil Bersama Muspika Hadiri Acara Pisah Sambut Pejabat Kadiknas dan Budaya Kecamatan Modung Bangkalan

KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Pergantian Kadiknas dan Budaya Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, merupakan rotasi jabatan untuk penyebaran roda berokrasi, dalam pisah sambut tersebut dihadiri oleh Danramil 0829/12 Modung Kapten Inf Achmad Djaelani dan Muspika Modung Kabupaten Bangkalan, Jum’at (3/2/2017).

Dimana Kadiknas dan Budaya Kecamatan Modung yang lama Achmad Subaidi digantikan oleh Saifullah, suasana haru pun menyelimuti dalam acar tersebut, pejabat Kadiknas dan Budaya Kecamatan Modung lama mengatakan, sudah bisa dalam tubuh birokrasi ada pergantian atau rotasi jabatan, dia.  Berharap pula semoga pejabat Kadiknas dan Budaya Kecamatan Modung yang baru bisa melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugas.

”Saya mohon pamit, mohon doa semoga ditempat yang baru pengabdian saya lebih ditingkatkan lagi, saya berharap semoga Kadiknas dan Budaya Kecamatan Modung yang baru bisa bekerjasama dengan baik dan lebih meningkatkan lagi pelayanan di Kecamatan Modung lebih meningkat,“ terang Achmad Subaidi.

Pejabat Kadiknas dan Budaya Kecamatan Modung baru Saifullah,  mengemukakan, sebisa mungkin akan melanjutkan keberhasilan yang lama, janjinya akan berusaha lebih meningkatkan lagi, dan dia meminta dukungan kepada Forkopimcam untuk memberikan masukannya sehingga bisa menjalankan tugas yang baiak.

Sementara 0829/12 Modung Kapten Inf Achmad Djaelani berkesempatan menyampaikan, semoga Camat yang lama dapat terus berkarya dan menunjukkan loyalitas kerjanya,dan berharap yang baru mampu melanjutkan program yang lama serta meningkatkan lagi. (arf)

Read More

Danramil 12 Mranggen Hadiri Sosialisasi Penyakit HIV/AIDS Dan Pembentukan Forum Warga Peduli AIDS

KABARPROGRESIF.COM : (Demak) Danramil 12 Mranggen Kapten Kav Karmadi menghadiri acara Sosialisasi penyakit HIV/AIDS dan Pembentukan Forum Warga Peduli AIDS Desa Se Kecamatan Mranggen di Aula Kecamatan Mranggen, Kamis (2/2/2017).

Warga Kabupaten Demak yang terinfeksi virus HIV/AIDS saat ini mencapai 345 orang lebih. Kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan lantaran 44,5 persen diantaranya menyerang ibu rumah tangga.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Demak, Zainudin mengatakan, penularan penyakit HIV/AIDS semakin memprihatinkan. “Kali pertama penderita penyakit ini ditemukan pada 2003. Hingga kini tercatat sudah 345 orang lebih data tahun 2016 yang positif tertular HIV/AIDS dan 51 orang diantaranya meninggal dunia,” ujarnya.

Kendala penanggulangan HIV/AIDS yang dilaporkan dari Dinas Kesehatan selama ini disebabkan belum meratanya jumlah klinik layanan. Saat ini baru dua puskesmas yang bisa mendeteksi infeksi penyakit menular lewat seksual (IMS) dan layanan Voluntary Counseling Test ( VCT) di RSUD Sunan Kalijaga. Lalu belum semua kegiatan yang dijalankan KPA, Dinkes dan LSM belum terkoordinasi dengan baik.

Pihaknya sudah berupaya untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, namun penyakit tersebut cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan upaya penanggulangannya.  Karena itu, Sosialisasi ini digelar untuk merumuskan kegiatan bulanan sehingga bisa saling terintegrasi. (arf)

Read More

Danramil 11 Sayung Dampingi Komisi V DPR RI Kunker Ke Wilayah Demak

KABARPROGRESIF.COM : (Demak) Danramil 11/Sayung Kapten Arm Jayadi beserta anggotanya menyambut dan melaksanakan pengamanan kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke Prov.Jateng pada masa persidangan II tahun 2016-2017 yang diikuti Lebih kurang 50 orang,Kamis (02/02) di dukuh Nyangkringan, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung.

Adapun rombongan dari DPR RI dipimpin oleh Bp. H Muhidin M Said, SE, MBA

Kunker Komisi V DPR RI diterima dan didampingi langsung oleh :

    Kabag Biro Infrastruktur dan SDA
    Prov.Jateng
    HM.Nasir S.Pd M.Pd (Bupati Kab.Demak)
    Drs.Joko Sutanto (Wakil Bupati Demak)
    Drs.Trisno Edi Djatmiko (Staf Ahli Bupati)
    Windu Sunardi SH,MH (Asisiten II Sekda Demak)
    f.Drs.Agus Musafak (Kabag Pembangunan Setda Demak)
    Drs. Agus Luhur Pambudi (Ka.BPBD Kab.Demak)
    h.Dra.Wahyu Trihapsari (Ka.Dishub Kab.Demak)

Adapun daftar nama-nama dalam rombongan Komisi V DPR RI antara lain :

        H. Muhidin M.Said, SE, MBA (Ketua Tim dari F.Partai Golkar)
        Ir. H.Yudi Widiana Adia, M.Si (Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS)
        Drs.Yoseph Umar Hadi, M.Si (Fraksi PDI.P)
        Ir. Sudjadi (Fraksi PDI.P)
        Ir.Budi Yuwono, DIPL,SE (fraksi PDI.P)
        Hj. Agati Sulie Mahyudin, SE (fraksi Partai Golkar)
        Dr. H. Gatot Sudjito, M.Si (Fraksi Partai Golkar)
        Rita Zahara (Fraksi Partai Gerindra)
        H.Moh.Nizar Zahro, SH (Fraksi Partai Gerindra)
        H.Agung Budi Santoso, SH,MM (Fraksi Partai Demokrat)
        Anton Sukartono Suratto (Fraksi Partai Demokrat)
        H.A.Bakri HM,SE (Fraksi PAN)
        Drs. H. Fathan (Fraksi PKB)
        H.Alamuddin Dimyati Rois (Fraksi PKB)
        Dra.Hj.Wardatul Asriah (Fraksi PPP)
        Drs.H. Soehartono (Fraksi Partai Nasdem)
        Hiphi Hidupati (Kasubag Rapat)
        Aris Munandar (Staf)
        Dwi Ponco Kuncoro (PTT)
        Salihuddin (Tenaga ahli)
        Adi Setiawan (Tenaga ahli)
        Siti Nadia (Pemberitaan)
        Dwi Ayu Lestari (Pemberitaan)
        Pejabat Kementrian PUPR RI
        Pejabat kementrian Perhubungan RI
        Pejabat Kementrian Desa tertinggal RI Hendro Putroko (Sesditjen Hubdat Kemenhub RI)



Rangkaian kegiatan kunker Komisi V DPRI RI di Wilayah Kab.Demak sebagai berikut

        Pukul 10.20 WIB Rombongan Komisi V DPR RI tiba di Dkh.Nyangkringan Ds.Sriwulan Kec.Sayung Kab.Demak dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan Jl.Tol Semarang - Demak dan pembangunan sabuk pantai penahan rob.
        Pukul 11.00 WIB rombongan komisi V DPR RI meninggalkan lokasi rencana pembangunan Jl.Tol Semarang - Demak di Dkh.Nyangkringan Sayung menuju ke Jalan lingkar Demak - Kudus dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan Terminal Bus Demak.
        Pukul 11.45 s.d 12.00 WIB rombongan Komisi V tiba di Jalan lingkar Demak - Kudus dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan Terminal Bus Demak di Ds.Jogoloyo Kec.Wonosalam.
        Pukul 12.00 WIB rombongan Komisi V DPR RI melanjutkan perjalanan untuk meninjau Jalan utama Trengguli Demak - Welahan Jepara yang rencananya akan di jadikan Jalan Nasional.
        Pukul 12.15 WIB rombongan Komisi V DPR RI tiba di  Jalan utama Trengguli Demak - Welahan Jepara dilanjutkan peninjauan jalan utama yang rencananya akan di jadikan Jalan Nasional.
        Pukul 12.17 WIB rombongan Komisi V DPR RI meninggalkan lokasi peninjauan jalan utama selanjutnya menuju Masjid Agung Demak.
        Pukul 12.45 WIB rombongan Komisi V tiba di Masjid Agung Demak untuk melaksanakan sholat Dzuhur.
        Pukul 13.15 WIB rombongan Komisi V DPR RI meninggalkan Masjid Agung Demak meninggalkan Masjid Agung menuju ke Pendopo Kab.Demak untuk melaksanakan ramah tamah.
        Pukul 14.35 WIB rombongan Komisi V DPR RI meninggalkan pendopo Kab.Demak menuju ke Semarang.

Kegiatan Kunker Komisi V DPR RI di Wilayah Kab.Demak yang meliputi peninjauan lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak dan pembangunan Sabuk Pantai di Dkh. Nyangkringan Ds Sayung Kab Demak serta lapangan lokasi Jalan utama / Nasional Trengguli Demak - Welahan Jepara adalah terkait dengan rencana pemerintah dalam proyek pembangunan ruas jalan Tol Semarang - Demak dengan panjang /luas lahan 1.897.000 M yang dibagi menjadi 2 Seksi antara lain :

        Seksi I Kodya Semarang meliputi

            Kec Genuk ; Kel.Terboyo wetan dan Kulon serta Kel. Trimulyo.

        Seksi II Kab Demak meliputi ;

            Kec Sayung : Ds Sriwulan , Desa Bedono , Desa Purwosari , Ds Sidogemah , Ds Sayung , Ds Loireng dan Ds Tambakroto,
            Kec Karang Tengah : Ds Batu , Ds Wonokerto , Ds Kedungnguter,Ds Dukun , Ds Karangsari , Ds Pulosari dan Ds Grogol .
            Kec Wonosalam ; Ds.Karangrejo , Ds Wonosalam , dan Ds Kendal doyong .
            Kec Demak kota : Kel. Kadilangu

    Catatan :

Penentuan lokasi proyek tersebut sebelumnya belum termasuk mempertimbangkan rencana Pemerintah yang menginginkan pembangunan ruas Tol sekaligus berfungsi sebagai tanggul penahan Rob,sehubungan dengan wilayah yang dilalui rencana pembangunan ruas jalan Tol sering terkena dampak rob dengan pertimbangan akhirnya diputuskan pembanguan jalan Tol difungsikan sekaligus sebagai tanggul penahan abrasi yang disebabkan oleh dampak rob.

Atas pertimbangan tersebut kemungkinan besar route ruas jalan Tol akan sedikit bergeser kearah Utara / didekat pantai yang dilanjutkan pembangunan tanggul dan pintu air dengan rencana awal pembangunan menggunakan kontruksi Pile slab sehingga air laut pada saat pasang masih bisa melintas.

Pertimbangan penggeseran route jalan Tol diharapkan tidak menambah pekerjaan dua kali oleh Pemerintah sehingga rob di Kaligawe dan sebelah timur Semarang bisa teratasi serta dapat menghemat anggaran APBN dengan tidak perlunya membangun tanggul penahan rob dan abrasi serta jalan tol ditempat yang berbeda.

Untuk kepastian percepatan realisasi Pembangunan tersebut terencana pada tahun 2017 sekarang ini. (arf)

Read More

5 Tahun Digantung, Korban Penyerobotan Tanah Laporkan Penyidik

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Diam-diam penyidik Idik II Polrestabes Surabaya telah 'mempetieskan' kasus penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan Purnama Limdrayanti (65) warga Kutisari Indah Surabaya.

Peristiwa yang dilaporkan ke Polrestabes sejak Januari 2011 lalu hingga kini tak berujung ke persidangan, meski diketahui, jika dalam dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara (SP2HP)  bernomer B/777/SP2HP-6/LPK.58.11/III/2013 penyidik telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini.

Tersangka tersebut adalah Koeseta Seputera Koesbiyanto alias Wempy, Warga Jalan Jambu Surabaya.

Untuk memperoleh kepastian hukum itu, Kamis (2/2/2017), Menantu dari Purnama Limdrayanti yakni Ronny Irwansyah dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Rahadi Sri Wahyu Jatmika mendatangi Polrestabes Surabaya.

"Saya mau nemui Pak Kasat Reskrim untuk menanyakan perkara ini dan menanyakan mengenai surat yang saya kirim ke Kapolrestabes dengan nomor surat 009/PMPH-K/I/2017 tertanggal 19 Januari 2017. Isinya kenapa kok sampai lima tahun perkara ini diam ditempat atau di petieskan oleh penyidik, tapi sayangnya, Pak Shinto sedang dinas luar,"kata Rahadi di Polrestabes Surabaya.

Dijelaskan Rahadi, peristiwa pidana tersebut terjadi ketika kliennya akan membangun pagar rumahnya di Jalan Kates No 2 Surabaya. Nah, saat akan melakukan pembangunan pagar itulah, Koeseta Saputera Koesbiyanto alias Wempy, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua RW  bersama beberapa orang lainnya mendatangi pelapor dan melarang serta menghentikan pembangunan.

"Karena banyak orang terpaksa kami menghentikan pembangunan pagar itu dan melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Surabaya dengan nomor Laporan LP/K/0058/I/2011 tertanggal 12 Januari 2011,"terang Rahadi sambil menunjukan bukti laporannya.

Dijelaskan Rahadi, saat melarang pembangunan, Koeseta Saputera Koesbiyanto alias Wempy mengklaim jika tanah dan bangunan seluas 142 meter peraegi  dijalan Kates No 2 Surabaya itu bukanlah milik pelapor, melainkan Fasum dari Pemkot Surabaya.

"Padahal tanah dan bangunan itu dibeli klien kami sejak tahun 1971, dibeli dari Sri Wijayati dan pada tahun 1977 surat kepemilikan yang dikeluarkan Pemkot Surabaya sudah berganti nama ke Purnama Limdrayanti,"terang Rahadi.

Untuk ngeles dari pidana yang dilaporkan, Koeseta Saputera Koesbiyanto alias Wempy (tersangka dalam kasus ini) pernah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan Pemkot Surabaya. Namun gugatannya ditolak lantaran tersangka tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat.

"Sampai peninjauan kembali (PK) ke MA Kita menang dan secara hukum bukti kepemilikan dan perolehan terhadap tanah tersebut adalah sah milik Purnama Limdrayanti, "sambung Rahadi.

Dengan data-data itulah, Rahadi menyesalkan sikap penyidik yang sengaja mengendonkan perkara ini. Apalagi pihaknya sudah mengkroscek ke Kejari Surabaya dan mendapatkan hasil, jika perkara itu tidak pernah sampai ke Kejaksaan.

"Jangankan berkas perkaranya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nya saja tidak pernah ada di Kejaksaan,"terang Rahadi.

Sementara, Ronny Irwansyah selaku menantu korban meminta agar pihak Polrestabes melanjutkan perkara ini ke penuntutan hingga ke persidangan.

"Kami hanya minta keadilan,"pungkasnya.

Ronny pun mengaku, separuh dari tanah  tersebut telah beralih fungsi dan saat ini dijadikan lahan parkir mobil.

"Saya dapat info kalau parkir itu bayar bulanan dan bayarnya ke terlapor," kata Ronny. (Komang)

Read More

Risma : Duitnya memang gak ada. Kalau hanya untuk makan dan minum bisa diambilkan di bagian Umum. Tapi nanti, coba kita lihat bagaimana

Pembentukan Saber Pungli Untuk Tindak Lanjuti Perpres

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku yakin, bahwa di lingkungan pemerintah kota sudah tak ada lagi praktek pungutan liar (Pungli). Pasalnya, kat Risma selama ini seluruh proses perizinan dan dokumen kependudukan sudah menggunakan sistem Tehnologi Informasi (IT). Penggunaan sistem IT dilakukan hingga tingkat kelurahan.

“Di kelurahan sudah pakai on line, termasuk pembuatan akte waris,” terangnya, Rabu (1/2)

Risma mengatakan, dengan penggunaan sistem IT, akan memperkecil pertemuan antara petugas dengan orang yang mengajukan perizinan. Ia mengaku, bisa memantau seluruh proses perizinan yang berjalan, terutama di Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) melalui kamara yang dipasang di tempat tersebut.

“Kita evaluasinya pakai nomor, misal di meja nomor 1, terima berkas berapa dan sebagainya,” paparnya saat ditemui di ruang kerjanya

Walikota yang pernah meraih predikat terbaik dunia ini menyatakan, semua proses perizinan tak ada yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Seluruh perizinan dilakukan melalui UPTSA.

“Jadi kalau mau sewa Stadion Bung Tomo, Balai Pemuda, atau Gedung Wanita melalui UPTSA. Gak ada yang ke dinas,” ujarnya

Ke depan, ia berencana menarik semua PNS yang saat ini masih melayani masyarakat di front office, dan digantikan dengan para tenaga Outsourcing.

“PNS akan kita tarik ke dalam semua,” ungkap Mantan kepala Bappeko.

Menanggapi pembentukan Unit Satuan Sapu Bersih Pungli di lingkungan Kota Surabaya, 9 Juli lalu, Walikota menyatakan, bahwa kebijakan itu dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan tugas Saber Pungli.

“Lha memang kan disuruh bentuk, nanti kalau tidak malah salah,” tuturnya sembari tertawa

Namun demikina, ia mengakui, hingga saat ini belum mengetahui mekanisme kerja dari unit Satuan Saber Pungli yang dibentuk. Apalagi, Ia mengaku tak mempunyai peralatan dalam melakukan penindakan.

“Alatku apa, gak ada. Disuruh nyadap, nanti gak nyambut gawe. Biar polisi saja,” tandasnya

Bukan hanya persoalan pelaksanaan kerjanya, Risma juga mengaku hingga saat ini, pihaknya belum menganggarkan biaya operasionalnya. Meski, sesuai SK Walikota no. 188.45/20/436.1.2/2017 yang dibuat telah menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan tugas Unit Satuan tugas dibebankan pada APBD kota. Pasalnya, menurutnya semua anggaran harus terencana sebelumnya.

“Duitnya memang gak ada. kalau hanya untuk makan dan minum bisa diambilkan di bagian Umum. Tapi nanti, coba kita lihat bagaimana,” Pungkasnya. (arf)

Read More

Penyidikan Kasus Pasar Turi Dibuka Lagi, Ini Reaksi Henry J Gunawan Usai Diperiksa Polda Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah lama tenggelam, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim kembali membuka penyidikan kasus Pasar Turi terkait pungutan biaya untuk penerbitan sertifikat hak milik atas rumah susun (strata title).

Hari ini, penyidik memanggil Bos PT Gala Bumi Perkasa, Henry J Gunawan untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Henry pun terlihat kooperatif, dan memenuhi panggilan penyidik. Henry tiba digedung Ditreskrimum Polda Jatim dengan menumpang sedan Mercedes Benz warna hitam metalik. Tanpa banyak bicara, pria berjuluk "Raja Ruko" ini langsung memasuki ruangan pemeriksaan didampingi tiga anak buahnya.

Beberapa jam diperiksa penyidik, Henry akhirnya keluar ruangan pemeriksaan dengan senyum ramah. Henry pun membenarkan bahwa dirinya diperiksa penyidik Pasar Turi terkait kasus Pasar Turi.

Kepada wartawan, Henry menjelaskan bahwa masalah Pasar Turi sebenarnya merupakan urusan instansi Pemkot Surabaya dan PT Gala Bumi Perkasa sebagai investor. Menurut pengusaha properti ini pertanyaan yang diajukan penyidik saat pemeriksaan ternyata hanya mengulang pertanyaan dahulu.

“Saya kan sudah tidak menjabat di PT Gala Bumi Perkasa lagi. Masalah yang ditanya juga diulang seperti dulu. Yah masalah seputar strata title kan masih debatable,” katanya.

Seharusnya, menurut Henry, proses hukum terkait Pasar Turi di Polda Jatim seharusnya dihentikan melihat kepentingan pedagang agar masalah cepat selesai. Ia pun telah mengusahakan agar semua pedagang bisa masuk berjualan karena bangunan Pasar Turi Baru sudah siap ditempati.

Henry menambahkan, sesuai rekomendasi Komisi III Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Pasar Turi Surabaya, masalah Pasar Turi harus segera diselesaikan tanpa merugikan pedagang dan tidak menimbulkan konflik.

“Nah sebetulnya kan bagaimana kita agar semua pedagang bisa masuk. Apalagi masalah ini kan masuk perdata dan ada proses di pengadilan,” kata mantan Ketua REI Jatim ini.

Henry dilaporkan pedagang Pasar Turi ke Polda Jatim pada Januari 2015. Saat itu, Henry dilaporka atas tuduhan pungutan biaya untuk penerbitan sertifikat hak milik atas rumah susun (strata title). Henry sempat membantah tuduhan tersebut dan menyebut bahwa pungutan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya. (Komang)

Read More

Dua Terdakwa Penipuan Haji Dituntut 4 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dicky Mastur Ahmad dan Harika Oscar Perdana, Dua terdakwa kasus penipuan Haji dituntut 4 tahun penjara oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roginta Sirait,SH pada persidangan diruang sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (1/2/2017).

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Mangapul Girsang,SH, Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP.

"Tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus pidana perbuatan para terdakwa. Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak korban. Dan telah merasakan hasil penipuannya sebesar 4 miliar rupiah,"kata Jaksa Roginta saat membacakan dasar  pertimbangan hukum dalam tuntutannya.

Usai pembacaan tuntutan itu, Hakim Mangapul Girsang meminta agar jaksa membawa bukti-bukti yang dilampirkan dalam BAP. "Kita akan inventarisir lagi bukti-bukti yang ada di berkas, dan barangkali ada bukti-bukti lain yang akan ditambahkan,"kata Hakim Manungku pada Jaksa Roginta.
Namun, permintaan bukti-bukti tersebut belum bisa dipenuhi Jaksa Roginta. Menurut Roginta, pihaknya akan memabawa bukti-bukti tersebut pada persidangan berikutnya. "Ada 64 bukti yang kami sita, itu yang akan kami bawa sebagai inventarisir dengan bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara,"jawabnya.

Sementara, Kedua terdakwa melalui masing-masing penasehat hukumnya mengaku akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan jaksa. "Kami ajukan pembelaan majelis,"kata Dimas, salah seorang penasehat hukum terdakwa Dicky Mastur Ahmad diakhir persidangan.

Untuk diketahui, terdakwa Dicky Mastur Ahmad dan Harika Oscar diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, lantaran telah menipu jemaah haji hingga untung Rp 4,3 Miliar.

Kronologi penipuan yang dilakukan kedua terdakwa yaitu, pada September 2012, terdakwa menawarkan paket ibadah Haji Plus dengan iming-iming kepada para calon jamaah haji “Bayar Satu Gratis Satu”.

Meskipun, saat program itu dipromosikan, ternyata  PT Global Access hanya mengantongi izin memberangkatkan Umroh saja dan belum mempunyai izin untuk memberangkatkan Haji.

Untuk menarik minat calon jemaah haji di Surabaya, kedua terdakwa menggelar presentasi yang terkesan mewah di Hotel Meritus, dengan menggandeng PT Almadinah, Surabaya sebagai operator pelaksana penyedia jasa pemberangkatan hajinya.

Program paket Haji super murah itu pun sukses, diikuti 90 pasangan, karena setiap pasangan hanya dipatok tarif ONH sebesar $ 9.000 saja, dari ONH seharusnya sebesar $ 18.000 untuk satu pasangan. (Komang)

Read More

Pemkot Surabaya Lakukan Pendataan Siswa Tak Mampu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Para camat dan lurah di Kota Surabaya diminta untuk melakukan verifikasi pendataan terhadap  siswa/siswi SMA dan SMK yang kesulitan dalam pembiayaan SPP di sekolahnya. Imbauan itu disampaikan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ketika mengumpulkan para camat dan lurah di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Rabu (1/2/2017).

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Imam Siswandi mengatakan, pendataan ini bertujuan untuk melakukan verifikiasi pada warga sehingga nantinya menjadi rujukan yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, saat dilakukan pendataan, terdapat tujuh nama yang hasilnya kurang tepat. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya melakukan verfikasi terhadap hasil pendataan tersebut.

“Data hasil verifikasi tersebut nantinya berguna untuk rujukan data di Pemprov Jatim. Agar saat dilakukan verifikasi oleh Pemprov, maka semua data yang diberikan oleh Pemkot Surabaya benar adanya,” ujar Imam Siswandi.

Imam Suwandi menambahkan, batas waktu pengumpulan verivikasi ini pada Senin 6 Februari mendatang. Artinya ada waktu sepekan. Alurnya, setelah dilakukan verifikasi ulang oleh camat dan lurah, data tersebut akan diserahkan kembali ke Bagian Administrasi Kesra. Selanjutnya, data tersebut akan dicek kembali oleh Wali Kota Surabaya.

"Setelah data tersebut sudah siap, akan diberikan surat pengantar ke Gubernur Jatim. Nantinya dalam pengatar itu, kita berikan data bahwa ada sekian ribu orang yang menyatakan tidak mampu bayar sekolah. Untuk selanjutnya agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Jatim," kata mantan Kabag Pemerintahan dan Otoda itu.

Untuk ukuran keluarga tidak mampu, tampilan fisik rumah dan pendapatan keluarga, akan menjadi salah satu parameter yang dipertimbangkian. Hal itu disamping data keluarga miskin (Gakin) yang sudah dimiliki oleh Pemkot Surabaya melalui program Mitra Warga.

"Untuk program Mitra Warga, Pemprov sudah menyetujui untuk mengambil kebijakan tersebut. Sehingga siswa tidak dipungut biaya. Namun kita juga sajikan data di luar Mitra warga yang ternyata masih ada warga kurang mampu," jelas Imam.

Bagi warga kurang mampu diluar Mitra Warga, kata Imam, ketika SPP gratis tidak menjadi masalah. Namun saat ini, ketika SPP SMA/SMK berbayar, itu menjadi persoalan. Oleh karena itu, Imam Siswandi menekankan kepada semua camat dan lurah untuk melakukan verifikasi pendataan dengan teliti. Harapannya, tidak ada lagi kesalahan ketika data telah sampai di meja Pemprov Jatim.(arf)

Read More

Arus Ekspor dan Import PT.TPS Tahun 2016 Mengalami Peningkatan 2 Persen

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sepanjang Tahun 2016 arus petikemas  ekspor impor di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) secara total naik 1.6% dan tahun 2015.

Pencapaian tersebut diperoleh dari arus Petikemas intemasional mencapai 1,241,225 Teus naik 2.3% dibanding tahun lalu pada periode yang sama petikemas domestik sebanyak 156,203 Teus 4% turun sedikit daritahun lalu.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan dari para stakeholder yakni PT Pelabuhan lndonesia ill (Persero) dan Dubai Port World serta tak kalah pentingnya adalah seluruh Karyawan TPS yang telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan pelanggan untuk memperlancar arus logistik nasional." kata Dothy, President Director PT TPS disela-seia acara jumpa pers yang diadakan di ruang Java Lt. 2 gedung administrasi kantomya.

Menurut Dothy, ditengah persaingan dan dibangunnya beberapa terminal petlkemas baru kami harus bisa melakukan terobosan yang inovatif agar tercipta pelayanan yang sesuai dengan keinginan para pelanggan di lingkungan terminal.

" Maka dari ltu, kami akan terus melakukan perbaikan diberbagai aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pengguna jasa seperti layanan pengurusan dokumen dan customer service yang telah dibuka 24 jam, dimana sebelumnya hanya dibuka pada pukul 08.00 hingga 20.00 wib setiap hari." terangnya.

Dothy menambahkan, Seiain itu, elektrifikasi Container Crane (CC) dari diesel ke motor listrik, dimana saat ini dua unit CC yaitu CC 01 dan CC 10 telah bertransfonnasi menjadi CC bertenaga listnk dan total 9 CC yang dimiliki oleh TPS.

" Pendalaman kolam pelabuhan di dermaga intemasional juga telah direalisasikan di tahun 2016 lalu yang semula =10,5 LWS menjadi -13 LWS sehingga sekarang kapal dengan draft hingga -12 LWS dapat dilayani." tambahnya.

Ditempat yang sama William Khoiry  selaku Vice President PT.TPS mengatakan, di Tahun 2017 ini Elektrifikasi CC yang ada di TPS tersebut dalam rangka mendukung kehadiran tiga unit CC baru yang dipesan oleh TPS dan saat ini sedang dilakukan proses unloading yang rencananya akan membutuhkan waktu selama empat hari dan semoga awal maret 2017 sudah dapat mulai beroperasi setelah proses testing dan comisionining CC tersebut memiliki spesifikasi paling tinggi dibanding CC lain yang ada di terminal lainnya di pelabuhan Tanjung Perak.

" Tiga unit crane baru tersebut dapat melayani kapasitas kapal petikemas yang lebih besar. Jika pada umumnya crane di Tanjung Perak hanya dapat menjangkau 13-14 row, dan twin lift, dapat melayani hingga 16 row. Jangkauan itu memungkinkan TPS melayani kapal berkapasitas hingga 3.000 TEUsi Dan di Tahun 2017 semua CC di TPS diharapkan sudah menggunakan motor listrik." jelasnya.

William Khoury menambahkan, Selain tiga unit CC baru, TPS juga akan mulai mengganti proses transaksi pembayaran layanan jasa petikemas dan dermaga melalui online, sehingga tidak ada lagi transaksi manual.

" Melalui Fastpay, nantinya pengguna jasa semakin mudah dalam membayar jasa kegiatan lapangan untuk forwarder dan kegiatan dermaga untuk shipping agent.selain itu,banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh pengguna jasa antara lain pembayaran akan menjadi lebih praktis, lebih mudah, dan juga lebih cepat dan tepat." jelas Pria Bule.

M.Sholeh Public Relations PT.TPS memaparkan, diperlukannya berkas berkas tisik yang diisi secara manual tidak perlu lagi mengirim petugasnya ke kantor TPS untuk mengurus pembayaran. Pengembalian dana ke rekening FASTPAY a instan dan otomatis saai TPS menerbitkan invonce (WD) dan dapai langsung digunakan oleh custumer tidak membutuhkan deposit yang dikunci di bank serta yang tak kalah penting tidak tergantung dengan jam kerja bank.

Sejak berdiri dan telah melayani para pengguna jasa petikemas selama 18 Tahun. PT TPS. terus melakukan pembenahan untuk bisa memenangkan persaingan bisnis di masa depan. Salah satunya ikan diiaksanakan pada April 2017 melakukan Rebranding.

" Peremajaan ini merupakan langkah progresif yang meniadi momentum awe! menuiu semangat PT raru yang iebih agresif, meningkatkan kecepatan kerja, fokus dan lebih siap menghadapi igan daiam bisnis bongkar muat petikemas." papar Sholeh.

Menurut Sholeh, PT TPS sebagai terminal operator yang semakin tinggi daya saingnya, baik secara maupun kualitas, TPS mulai bergerak cepat dengan melakukan perubahan mengikuti kebutuhan bisnis ini.

. “ Untuk saat ini fokus dipelayanan dan fasiiitas. Kami akan terus mengoptimalkan aset, baik itu aset Softskiil maupun hardskill." katanya.

tanggung jawab sosial perusahan (CSR) terhadap lingkungan,selama tahun 2016 TPS berperan aktif dalam rangka peningkatan lingkungan di sekitar warga diantaranya Nikah Massal diikuti 21 pasangan, Servis Motor Gratis Customer di haiaman parkir TPS, Pameran UKM Binaan PT TPS dikuti Partisipasi 2 Unit Toilet Container Kepada Pemkot Surabaya di Taman Flora dan Taman Pelangi.

" Pelatihan dan Bhakti Sosial di Lapas Perempuan Malang dalam acara Hari Perempuan Internasional, Operasi Pasar Sembako Murah, Takjii Gratis Untuk Sopir, Buka Bersama Dengan Anak yatim piatu dan Pensiunan, Partisipasi Container Fasum di Taman Balekambang Solo dan Bantuan 2 unit Container Reefer kepada nelayan di Pemkab Trenggalek." pungkas Sholeh (Dji)

Read More

Komisi A Kecewa Tak Dilibatkan Pembentukan Saber Pungli Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembentukan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Surabaya ternyata tidak sepengetahuan legisalatif. Selain masalah kebijakan anggaran, Komisi A DPRD Surabaya mempertanyakan munculnya tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 188.45/20/436.1.2/2017 yang terbit 9 Januari lalu.

"Kalau memang niatnya bersih-bersih ya harus transparan. Kita sampai sekarang tidak diberi tahu bagaimana kinerjanya dan bagaimana garis koordinasinya," kata Anggota Komisi A Budi Leksono, Selasa (31/01/2017).

Tak hanya itu, pihaknya juga menegaskan selama ini sanksi pengawasan juga sudah dilakukan oleh DPRD Surabaya terhadap kinerja Dinas. Karena itu pihaknya meminta kepada Pemkot Surabaya berkoordinasi siapa saja yang masuk tim dan bagaimana sistemnya.

"Selama ini kita turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan juga. Kalau sekarang dibentuk tim khusus seharusnya dikoordinasikan siapa yang diawasai dan yang mengawasi," kata politisi PDIP ini.

Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Pemkot Surabaya meminta keterangan terkait aturan dan sistem seperti apa yang digunakan untuk menjalankan tim Saber Pungli. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa tim saber pungli hanya dibentuk untuk simbolis saja dan tidak jelas sasaranya.

"Kalau ada temuan dan sanksinya bagaimana kan kita harus tau. Agar tidak terkesan tebang pilih memang seharusnya dewan dilibatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, mempertanyakan berapa besaran anggaran yang digunakan dan dari mana asalnya. Karena selama ini tak pernah ada nomenklatur anggaran khusus Tim Saber Pungli dalam APBD Kota Surabaya.

Ia memperkirakan, alokasi anggaran Tim Saber pungli menempel pada Unit yang ada di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

“Setahu saya Komisi A, belum pernah bahas anggarannya. Kita akan evaluasi pembentukan dan alokasi anggaranya,” ungkapnya

Pembentukan Tim Saber pungli di lingkungan kota berlandaskan pada Perpres 87 Tahun 2016 untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas,cepat, mudah, terjangkau, terukur dan serta bebas dari pungutan liar.

Tim Saber Pungli yang dibentuk terdiri dari sejumlah personel dari instansi Kejaksaan, TNI/Polri dan Pemerintah Kota. Beberapa pejabat Pemkot Surabaya yang terlibat dalam diantaranya : Kasatpol PP Irvan Widyanto, Kepala Inspektorat Kota, Sigit Sugiartono, Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otoda Edy Christiyanto, Kepala BKD Mia Santi Dewi dan Kabag Hukum Ira Tursilowati. (arf)

Read More