Pemkot Akan Laksanakan TKB

KABARPROGRESIF.COM : Setelah melakasanakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipl (CPNS). Pemkot Surabaya akan melaksanakan Tes Kompetensi Bidang (TKB) bagi CPNS yang lulus mengikuti TKD. Dari 9078 CPNS yang mendaftar, 1680 CPNS berhak mengikuti TKB.

Nantinya, para CPNS yang mengikuti TKB akan disaring menjadi 375 sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. Mulanya, Pemkot Surabaya memang tidak melaksanakan TKB, seiring berjalannya waktu, TKB dirasa sangat penting guna menyaring CPNS yang berkualitas.

TKB ini dibagi menjadi dua, khusus untuk formasi Prantara Hubungan Luar Negeri akan dilaksanakan 18 Desember 2013. Sedangkan formasi lainnya akan dilaksanakan 19 Desember 2013. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Mia Santi Dewi pada jumpa pers, Selasa (17/12) di Kantor Bagian Humas mengatakan bahwa tujuan diadakannya TKB untuk mencari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang benar-benar ahli dibidangnya.

 Pelaksanaan TKB sudah sesuai dengan Peraturan Menteri  Aparatur Negara nomor 24 tahun 2013 tentang diperbolehkannya melaksanakan TKB. “Pelaksanaan TKB ini sudah kita konsultasikan dengan Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan). Asalkan, pengumuman harus bersamaan serentak seluruh Indoensia 24 Desember 2013,” jelasnya.

Mia menambahkan untuk bisa melihat hasil TKD, para CPNS bisa mengakses di website www.surabaya.go.id yang merupakan situs resmi Pemkot Surabaya. Pada pengumumuan tersebut tertera tempat dan waktu ujian TKB. “Saya berharap para CPNS yang lolos TKD bisa mengikuti TKB, karena penetuan untuk lulus menjadi PNS harus melalui TKB terlebih dahulu. Komposisi nilai 60 persen untuk TKD dan 40 persen untuk TKB,” terangnya.

Senada,  Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Kota Surabaya, Hadi Siswanto Anwar menuturkan alasan utama dilaksanakannya TKB yakni untuk menyaring dan mendapatkan PNS yang berkualitas serta ahli dibidangnya. “Misalnya, untuk formasi Hubungan Luar Negeri tidak hanya dilakukan tes tulis saja. Melainkan kita juga akan memberikan tes bahasa inggris meliputi converstation, listening, sehingga dapat diketahui sejauh mana penguasaan bahasa inggrisnya,” tuturnya. (*/arf)

Read More

Besok, Cinderlla Dieksekusi, Buruh Demo Minta Penundaan

KABARPROGRESIF.COM : Rencana Ekseksi lahan tanah dijalan Tanjung Sari 71-73 Surabaya yang digunakan oleh PT Cinderlla Villa Indonesia  (CVI) yang dilaksanakan Rabu (18/12/2013) dipastikan bakal mengalami penundaan lagi.

Penundaan itu diminta langsung oleh puluhan buruh PT CVI saat melakukan demo di luar halaman gedung PN Surabaya, Selasa (17/12/2013).

Dalam pertemuan antara pihak perwakilan buruh dengan perwakilan PN Surabaya yang diwakili Humas, Unggul Ahmadi dan Pansek, Darno, perwakilan buruh menyatakan tidak menolak  eksekusi yang dilakukan PN Surabaya,  tetapi mereka meminta untuk menunda waktu eksekusi,
lantaran belum mendapatkan kepastian jumlah karyawan buruh di PT CVI seperti yang diminta oleh Pihak PN Surabaya." Sampai saat ini, kami belum mendapatkan data data jumlah karyawan, sehingga kami minta agar eksekusi ini ditunda, kami bukan menolak pelaksanaan eksekusi ini, tapi kami butuh waktu untuk mendapatkan data data tersebut,"kata Wahyu, Kordinator Demo pada pertemuan yang digelar diruang pertemuan Ketua PN Surabaya, Selasa (17/12/2013).

Akibat perusahaan tidak memberikan data data Karyawannya, Kordinator demo ini akan mencari sendiri data data buruh di PT CVI, Namun, Untuk mendapatkan data data itu,  Ia mengaku  perlu waktu 30 hari terhitung sejak pertemuan dengan perwakilan PN Surabaya."Kami butuh waktu 1 bulan untuk mencari sendiri data data Karyawan, baik KTP maupun surat kontraknya,"kata Wahyu.

Sementara, Humas PN Surabaya, Unggul Ahmadi masih akan memfasilitasi usulan perwakilan buruh."Kami coba akan bicarakan dulu dengan pimpinan,"ujar Unggul ke perwakilan buruh.

Sedangkan Pansek PN Surabaya, Darno menyatakan permintaan data data jumlah Karyawan PT CVI bukanlah permintaan PN Surabaya, melainkan permintaan pihak pemohon eksekusi, dimana pihak pemohon berjanji akan memberikan talih asih kepada para buruh sebelum eksekusi ini dilaksanakan."data data itu untuk mengetahui pasti berapa jumlah buruhnya, karena masing masing buruh akan mendapatkan tali asih sebesar 1 juta rupiah dari pihak pemohon eksekusi,mengenai pesangon buruh itu tanggung jawab perusahaan."ucap Darno pada perwakilan buruh.

Dalam pertemuan itu, Unggul megatakan, proses eksekusi lahan PT Cinderlla ini sendiri semestinya sudah dilakukan sejak perkaranya incraht tahun 2009 lalu. Namun mengingat pihak Pengadilan masih memperhatikan nasib buruh di PT CVI, eksekusi ini tertunda sampai sekarang.

Hingga waktu 4 tahun ini, Unggul menganggap buruh hanya di jadikan tameng oleh pengusaha PT CVI."kenapa perusahaan tidak mau memberikan data data karyawannya, ini patut dipertanyakan, jangan sampai rekan rekan buruh ini dijadikan tameng dan sebagai alat adu domba saja oleh perusahaan,"kata Unggul seraya menjawab pertanyaan perwakilan buruh yang sebelumnya dijanjikan ada penyelesaian masalah karyawan tapi hingga demo ini belum ada penyelesaian.

Seperti diketahui, perkara ini bermula dari sengketa lahan antara PT Pandawa dengan PT CVI. Suparman selaku direktur PT Pandawa menggugat kepemilikan lahan di jalan Tanjung Sari No 71-73 yang diduduki PT CVI.

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Suparman, dan menyatakan letak lokasi lahan PT CVI bukan berada di tanah tersebut, melainkan berada di jalan Dupak Surabaya. (Komang)

Read More

Kantor Bea Cukai Jatim Digeladah, Korupsi Proyek Gedung Rp 3,6 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Senin (16/12/2013) melakukan penggeledahan di kantor Dirjen Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya.

Penggeledahan dilakukan Kejati terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Kanwil Bea Cukai Jatim di tahun 2011 dan 2012. Fokus penggeledahan di ruangan Agus Kuncoro, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek.

Tim Kejati tiba di kantor Dirjen Bea Cukai Perak sekitar pukul 11.00 siang. Di sana, setelah berkoordinasi dengan pimpinan kantor bea cukai, tim langsung menuju ruang Agus Kuncoro di lantai dasar.

Kasidik Pidsus Kejati, Mohammad Rohmadi, mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada. “Kami lakukan penggeledahan dan penyitaan sebanyak 50 dokumen,” terangnya usai penggeledahan.

Kepala Kejati Jatim, Arminsyah membenarkan penggeledahan tersebut. fokus penggeledahan dilakukan di ruangan kerja Agus Kuncoro, pejabat bea cukai yang menjadi tersangka kasus ini.

Dijelaskan Arminsyah, pembangunan gedung Kanwil Bea dan Cukai Jatim diusut karena diduga menyimpang. “Pembangunannya belum selesai tapi dananya sudah cair 100 persen,” jelas Arminsyah saat dikonfirmasi  di gedung  Kejati, Senin (16/12/2013).

Sementara Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Febry Ardiansyah menambahkan, pembangunan gedung di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, itu dibangun dua tahap. Tahap pertama dibangun tahun 2011 dengan anggaran Rp 30 miliar dan selesai. Setahun berikutnya, 2012, pembangunan tahap kedua dilanjutkan dengan anggaran Rp 6,5 miliar.

“Nah pembangunan tahap kedua ini tidak selesai sampai waktu ditentukan, tapi dana tetap cair 100 persen langsung ke rekening kontraktor,” kata Febry diamini Kajati. Apakah ada tersangka lain selain Agus Kuncoro dan rekanan proyak, Direktur PT BintangTimur Nangdi Nanang N, Febry mengaku hingga saat ini tersangka masih dua orang.

Sementara itu, Kasubag Humas Kanwil Bea Cukai Jatim Teguh Yanuwiarso mengaku proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejati, termasuk soal penggeledahan yang terjadi di lembaganya. “Silakan saja mereka (tim pidsus Kejati, red) datang. Kan ada azaz praduga tak bersalah,” ujarnya. 

Sekadar diketahui, pembangunan gedung Kanwil Bea dan Cukai Jatim dengan anggaran dana dari APBN ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama pembangunan gedung lantai 1 dan 2 dengan anggaran biaya Rp 30 miliar dan selesai tahun 2011. lantai 2 dan 3 dilaksanakan pada pembangunan tahap kedua, yakni untuk lantai 3 dan 4 dengan biaya Rp 6,5 miliar. Nah, pada tahap kedua inilah pembangunan mangkrak. (Komang)

Read More

Diduga Bekingi Sejumlah Kasus Dinas dan Proyek, Kasipenkum Kejati Jatim Dimutasi Ke Semarang

KABARPROGRESIF.COM : Pindahnya Kasipenkum Kejati Jatim, Mulyono ke Kejati Semarang diduga  bukan lantaran prestasi yang dijalaninya, melainkan diduga  sejumlah informasi buruk yang  telah masuk ke Kejagung RI terkait prilaku Mulyono yang diduga menjadi beking sejumlah kantor Dinas Propinsi Jatim dan sejumlah proyek di Jatim.

Menurut sumber internal Kejati Jatim, Mulyono sangat dikenal oleh petinggi dinas dinas di Propinsi Jatim, bahkan karena begitu dekatnya, Mulyono sering mengambil 'Japren atau Jatah preman' ke sejumlah kantor dinas,"habis semua kantor dinas di datanginya, sampai sampai kami di intel ini tidak bisa bergerak,"kata Jaksa yang bertugas di bagian intel Kejati Jatim.

Selain  'ngamen' ke sejumlah kantor kantor  dinas,   Mulyono juga menjadi beking sejumlah proyek dijatim, salah satunya proyek box culvert Tambak Sari yang ditangani Intel Kejari Surabaya.

Saat itu, Intel Kejari Surabaya memanggil Kepala Bidang (Kabid) Pematusan PU Bina Marga Pemkot Surabaya, Samsul Cahyadi untuk melakukan klarifikasi terkait tidak dilakukannya  rabat beton dan pemasangan terucuk bambu pada proyek box culvert di jalan Pacar Kembang Tambak Sari Surabaya. Namun, bukan Samsul Cahyadi  yang datang memenuhi panggilan intel, melainkan Mulyono yang menghubungi Sri Koentjoro Kasintel Kejari Surabaya.

Mulyono meminta ke Koentjoro, agar penyelidikan kasus box culvert ini dihentikan, sontak permintaan Mulyono mendapat tanggapan keras dari Koentjoro hingga terjadi adu kusir dan adu power.

Selain itu,  Mulyono juga diduga menjadi beking di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Jatim. Tahun 2011, Penyidik intel Kejati sedang mendalami dugaan korupsi di Kantor Metreologi Malang terkait, perijinan timbangan PT Holcim Tongas Probolinggo.  Namun ketika akan di lakukan penyidikan, tiba tiba sprindiknya hilang, sehingga kasus inipun raib begitu saja.

Mulyono diduga telah memasang seseorang di bagian intel untuk melenyapkan sprindik itu."Setau saya sprindik penyidikannya sudah turun, tapi ada yang mengambilnya,"kata sumber yang bertugas dibagian intel, senin (16/12/2013). (Komang)

Read More

Dugaan Korupsi Proyek Box Culvert Tambaksari, Samsul Cahyadi Abaikan Panggilan Kejaksaan

KABARPROGRESIF.COM : Penyelidikan dugaan korupsi penyimpangan proyek pembangunan box culvert senilai Rp 2 miliar di kawasan Tambak Sari Surabaya yang dilakukan Intel Kejaksaan Negeri Surabaya bakal mengalami kendala. Pasalnya, meski telah  beberapa kali melakukan  pemanggilan secara lisan terhadap Kepala Bidang (Kabid)Pematusan PU Bina Marga  Pemkot Surabaya, Samsul Cahyadi, Namun panggilan intel tak pernah di anggap oleh samsul.

Menurut Sumber Internal dilingkungan Intel Kejari Surabaya, Pemanggilan terhadap Kabid Pematusan PU Bina Marga dilakukan hanya  untuk meminta klarifikasi terkait tidak  dilakukannya rabatan beton dan terucuk bambu pada proyek pembangunan  box culvert yang menelan anggaran Rp 2 miliar."Sudah kita panggil beberapa kali, tapi tidak datang,"ungkap salah seorang Jaksa Intel, Senin (16/12/2013).

Menurut sumber, akibat tidak dilakukan rabatan beton dan pemasangan terucuk bambu pada pembangunan box culvert ini, diasumsikan mengalami kerugian Rp 600 juta."Asumsi kerugiannya 30 persen dari nilai proyek Rp 2 miliar,"ujar sumber.

Yang mengejutkan,kata sumber internal intel,  begitu Kejari Surabaya menyentuh Samsul Cahyadi, tiba tiba, Kasipenkum Kejati Jatim, Mulyono menghubungi Kasintel Kejari Surabaya, Sri Koentjoro dengan maksud meminta intel Kejari Surabaya menghentikan Penyelidikan kasus ini.

Intervensi itupun, sontak membuat Koentjoro 'naik darah' hingga terjadi debat kusir yang mengarah ke adu power. "Jelas Pak Kasintel Marah, inikan masih proses penyelidikan, kok ujug ujug minta dihentikan, Pak Kasintel pun menanyakn kapasitas Pak Mul sebagai apa dalam masalah ini,"ungkap sumber yang mewanti wanti agar namanya tidak dipublikasikan. (Komang

Read More

Kasipenkum dan Kasintel 'Gegeran' Tangani Box Cuvert Tambak Sari

KABARPROGRESIF.COM : Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan proyek box culvert Tambaksari yang dilakukan Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mengakibatkan Korps Adhyaksa 'gegeran'.

Dari informasi  sumber terpercaya dilingkungan Kejati Jatim dan Kejari Surabaya, Kasipenkum Kejati Jatim, Mulyono berusaha untuk menjadi Pahlawan Kesiangan dengan maksud ingin menghentikan penyelidikan yang dilakukan intel Kejari Surabaya. Bahkan dalam kasus ini, Kasipenkum berdebat kusir dan saling adu power dengan Kasintel Kejari Surabaya, Sri Koentjoro. "Pak Mul menghubungi Pak Koen minta agar kasus ini tidak dijalankan,"ungkap sumber internal Adhyaksa.

Dalam perdebatan itu, Sri Koentjoro menegur Mulyono dengan menanyakan kapasitasnya,"waktu itu Pak Koen menanyakan kapasitas Pak Mul sebagai apa kok ujug- ujug minta menghentikan penyelidikan kasus ini,"ujar sumber sembari menirukan bahasa Sri Koentjoro saat berdebar melalui Ponsel dengan Mulyono beberapa waktu lalu.

Perlu diketahui, pemicu gegeran ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan intel Kejari Surabaya yang dipimpin Sri Koentjoro terkait dugaan penyimpangan pembangunan Box Culvert dikawasan jalan Pacar Kembang Kecamatan Tambak Sari Surabaya yang menelan uang negara sebesar Rp 2 miliar.

Dari informasi yang dihimpun, kerugian pembangunan Box Culvert ini mencapai 30 persen dari nilai kontrak, yakni tidak adanya rabatan beton dan terucuk bambu, sebelum box culvert itu di pasang. Bahkan Untuk mengelabuhi penyimpangan itu, pengerjaan proyek dilakukan malam hari dengan dalih menghindari kemacetan.

Nah, begitu penyelidikan mengarah ke  Kepala Bidang (Kabid)Pematusan PU Bina Marga  Pemkot Surabaya, Samsul Cahyadi, tiba tiba muncullah Kasipenkum Kejati Jatim, Mulyono yang melakukan intervensi ke Kejari Surabaya agar menghentikan kasus ini. (Komang).

Read More

100 Lukisan Anak Berkebutuhan Khusus dan Anjal Surabaya Dipesan Konglomerat

KABARPROGRESIF,COM  : Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak jalanan (Anjal) di Kota Surabaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka ternyata memiliki bakat dan kemampuan seni luar biasa yang mungkin bahkan melebihi anak-anak sebaya yang jauh lebih beruntung kehidupannya.

Bakat dan kemampuan istimewa ABK dan Anjal dalam menghasilkan karya seni tersebut bisa dilihat pada pameran lukisan anak berkebutuhan khusus UPTD Kalijudan dan anak jalanan UPTD Kampung Anak Negeri di Gedung Balai Budaya Surabaya, Jumat (13/12) malam. Orang yang tidak tahu mungkin tidak menyangka bahwa beberapa lukisan yang dipamerkan seperti lukisan walikota Surabaya, Jembatan Suramadu, Taman Pelangi, bunga, topeng, dan juga lukisan Jenderal Soedirman tersebut adalah karya ABK dan Anjal. Maklum, lukisan-lukisan tersebut memang luar biasa bagus dengan tema orisinil, paduan warna unik serta pesan sunyi yang terselip dalam lukisan tersebut.

Walikota Surabaya, Ir Tri Rismaharini MT ketika membuka pameran lukisan tersebut tidak henti memberikan motivasi dan pujian bagi anak-anak hebat itu. Padahal, awalnya, walikota bersama Dinas Sosial selaku leading sector,s empat kebingungan dengan masa depan anak-anak tersebut. Sebab, awalnya mereka adalah anak-anak yang nakal dan semaunya sendiri. Namun, kini, mereka sudah jadi anak-anak yang sopan, manis. Bahkan, setelah dikenalkan dengan seni lukis, mereka sangat senang dan termotivasi. “Mereka juga memiliki komitmen untuk berhasil. Ada yang sudah meraih penghargaan dan ikut lomba ke luar negeri. Dan mereka tetap menjadi anak yang manis dan sopan. Saya sungguh bangga anak-anak menghasilkan karya yang luar biasa,” tegas Walikota Risma.

Bahkan, Walikota Risma menyebut beberapa anak ABK dan Anjal tersebut kini sudah bisa memiliki tabungan sendiri. Saldo tabungan mereka terisi setelah bisa menjual lukisan. Salah satunya Neneng yang baru saja memamerkan karya lukisannya di Kemang, Jakarta. “Karya anak-anak ini luar biasa dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Inilah kekuasaan Tuhan. Setiap orang diberi kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan, melalui karya-karyanya, anak-anak ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya di Surabaya untuk terus majud an berkarya,” ujar walikota.

Sebelumnya, anak-anak dengan bakat hebat ini sudah bisa menjual 3 lukisan. Malahan, Walikota Risma menyebut dirinya mendapatkan pesanan 100 lukisan anak-anak ini dari salah satu konglomerat di Indonesia. “Konglomerat ini bilang ke saya mau pesan 100 lukisan, tetapi kita tentu tidak bisa memaksa mereka,” sambung walikota.

Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser yang ikut mendampingi walikota mengaku terkesan dengan lukisan yang dipamerkan tersebut. “Lukisannya bagus dan ada pesan yang tersirat. Saya terkesan dan juga terharu,” ungkapnya.

Selama meninjau pameran lukisan, walikota Risma terlihat akrab dan hafal satu per satu nama-nama anak-anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan tersebut. Diantaranya Rizki, Babil, Neneng. Wajah mereka tampak ceria dan sesekali memeluk walikota.

Sementara Asri Nugroho yang ikut membimbing anak-anak tersebut dalam melukis, meyakin bahwa kelak, ada dari mereka yang akan tampil sebagai pelukis profesional. “Mudah-mudahan sampai pada tingkatan profesional. Potensi mereka kalau dikembangkan akan luar biasa, mudah-mudahan,” ujar Asri.(/arf*)

Read More

Sekolah di Surabaya Terima Award Surabaya Eco School 2013

KABARPROGRESIF ; Kepedulian sekolah-sekolah di Kota Surabaya dalam pengelolaan lingkungan melalui program Eco School 2013, mendapatkan apresiasi dari Pemerintah (Pemkot) Kota Surabaya. Pemkot Surabaya bersama para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Tunas Hijau, memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang dinilai paling berprestasi dalam program Eco School. Pemberian penghargaan bertajuk “awarding Surabaya eco school 2013” tersebut digelar di Graha Sawunggaling kantor Pemkot Surabaya, Sabtu (14/12).

Sekitar 500 siswa-siswi serta puluhan kepala sekolah dan guru dari sekolah di Surabaya mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) hadir di acara ini. Beberapa sekolah menunjukkan kreasi yel-yel dan jingle lingkungan. Diantaranya SMKN 12 Surabaya, dan SDN 4 Bubutan.

Walikota Surabaya, Ir Tri Rismaharini MT ketika menyampaikan sambutan, mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, guru dan siswa-siswi. Menurut Walikota Risma, kegiatan eco school ini bukan hanya soal meraih penghargaan, tetapi yang penting mereka telah memberi sumbangsih luar biasa terhadap perawatan lingkungan, tidak hanya di Surabaya tetapi juga untuk bumi.“Saya ucapkan terima kasih karena dampaknya luar biasa. Surabaya bisa meraih penghargaan taman terbaik se-Asia Pasifik juga penghargaan Adipura Kencana merupakan dampak dari kegiatan seperti ini,” tegas Walikota Risma.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menegaskan, program eco school telah memberikan manfaat nyata bagi Kota Surabaya. Upaya Pemkot dan Tunas Hijau mengajak kepala sekolah. Guru dan siswa-siswi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, utamanya dari sampah plastic, telah terlihat hasilnya.

“Sejak itu, sampah yang masuk ke TPA Benowo, utamanya sampah plastik terus berkurang. Saya bangga kepada kepala sekolah, guru dan anak-anakku semua yang telah peduli pada lingkungan dengan melakukan upaya-upaya yang dilakukan,” sambung walikota.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya ini mengatakan, hal yang paling sulit dilakukan dalam menjaga lingkungan Kota Surabaya adalah masiha danya perilaku warga yang cuek dan tidak mau tahu. Perilaku seperti itu bisa jelas terlihat di lingkungan yang warganya gemar membuang sampah sembarangan. “Yang paling sulit itu mengubah perilaku. Itu hanya bisa diubah sejak kecil, sejak di lingkungan sekolah seperti kalian semua. Melalui kalian, bisa menularkan ke teman, ke keluarga. Bayangkan, jika ada 500 kepala keluarga di Surabaya yang memahami pengelolaan lingkungan, Surabaya akan bersih. Mari kita mulai dari Surabaya untuk dunia,” jelas walikota.

Beberapa sekolah yang mendapatkan penghargaan Eco School 2013 yakni untuk kategori SD diraih SDN Bubutan IV, untuk kategori SMP diraih SMPN 11 Surabaya dan untuk SMA atau sederajat diraih SMAK St.Louis I Surabaya.

Pemkot dan Tunas Hijau juga memberikan penghargaan untuk kategori taman sekolah terbaik (the best school park) yang diraih SDN Bubutan IV (SD), SMPN 23 Surabaya (SMP) dan SMAN 12 Surabaya (SMA), kategori toilet sekolah terbaik (the best toilet) diraih SDK Don Bosco, SMPN 4 Surabaya dan SMK Farmasi serta untuk kategori kantin terbaik diraih SDN Kaliasin I, dan SMPN 11 Surabaya.“Penilaian mulai dilakukan sejak pembinaan pertama, mulai workshop, serta progress yang diharapkan,” ujar Satuman dari Tunas Hijau.

Dijelaskan Satuman, sebelum terlibat dalam kegiatan eco school ini, pihak sekolah terlebih dulu mengikuti workshop seperti mencari kader lingkungan sekolah, membuat satu tim lingkungan dan memberikan pengarahan pengelolaan sampah. Untuk workshop pertama diikuti 1205 sekolah dengan melibatkan total 1864 siswa dan guru yang menjadi peserta. Mereka serempak melakukan penanaman pohon, membuat beberapa lubang resapan biopori di area sekolah serta tidak membuang sampah organic dan sampah plastic di sekolah..

Selama kegiatan yang juga didukung PJB, PGN dan PT Telkom ini berlangsung, sebanyak 3599 kilogram sampah kertas bisa didaur ulang, juga 1522 kilogram sampah plastic, serta 17.336 kilogram sampah organic bisa didaur ulang. “Di tahun ketiga pelaksanaan eco scholl ini, ssemakin banyak sekolah yang terlibat dan telah melakukan aksi nyata. Semakin banyak sekolah yang siswanya membawa makanan dan minuman dari rumah sehingga tidak membuang sampah plastic di sekolah,” jelas Satuman.

Mendampingi walikota, hadir pula Kepala DKP Kota Surabaya, Chalid Buchari, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi serta Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser.(*/arf)

Read More

Kejari Belum Berhasil Melacak Keberadaan Buron Limantoro

KABARPROGRESIF.COM : Sejak dinyatakan buron akhir April lalu, Limantoro Santoso, terpidana kasus penipuan berkedok bisnis tembakau ini bak termakan bumi. Ia menghilang setelah salinan putusan Mahkamah Agung (MA) turun  pada Desember 2012 yang memvonisnya bersalah dengan hukuman 3 tahun penjara atas kasus penipuan senilai Rp 1,2 miliar dari keseluruhan nilai Rp 9,4 miliar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, sampai saat ini terus melakukan pemburuan terhadap  Limantoro. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya, Judhy Ismono, Kamis (12/12/2013).

Sebelumnya, Limantoro , melalui Tim Kuasa Hukumnya, sempat berdalih menolak panggilan eksekusi karena bersikeras menunggu turunnya putusan PK yang diajukannya. Kemarin, Judhy menegaskan, proses PK yang hingga saat ini masih berlangsung tetap tidak akan menghalangi jalannya eksekusi.

Menurut Judhy, sejak menyatakan Limantoro ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO/ Buron, red), pihaknya telah melaporkan data-data terpidana ke monitoring center, selain juga menyebar foto-foton terpidana ke dinas kepolisian."Semua tahapan hukum terkait terpidana Limantoro telah kita rampungkan sembari menunggu putusan PK. Selain itu juga telah kita laporkan ke Monitoring Center untuk terus memburunya," katanya.

Ditandaskan Judhy, Tim Monitoring Center belum lama lalu sempat melacak keberadaan Limantoro di sekitaran Gedung MA, Jakarta. "Entah apa yang dilakukannya di sekitaran Gedung MA. Kita sempat turunkan tim untuk menjemputnya berdasarkan laporan Tim Monitoring Center tentang keberadannya itu tapi tapi kemudian terpidana tak terlacak lagi," ungkapnya.

Hingga kini Kejari masih menunggu laporan dari Monitoring Center terkait keberadaan Limantoro. Berdasarkan pantauan terakhir dari Tim Monitoring Center, dalam sebulan terakhir ini dikatakan Limantoro berada di Jakarta."Gak tahu kalau sekarang, entah masih berada di Jakarta atau sudah bergeser ke tempat lain. Kita masih menunggu perkembangan laporan dari Monitoring Center. Yang jelas, begitu menerima laporan dari Monitoring Center, kita selalu siap untuk menjemputnya," pungkasnya. (Komang)

Read More

Korupsi di PT Garam, Kejati Mulai Sentuh Keterlibatan Dirkeu

KABARPROGRESIF.COM : Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terkait jatuhnya aset negara ke pihak swasta, semakin menemukan titik terang. Hal ini diperkuat dengan pemanggilan penyidik Kejati terhadap Direktur Keuangan PT Garam, mengenai kejanggalan dalam proses jual beli yang dilakukan perusahaan plat merah itu tahun 2005.

Kasi Penydikan (Kasidik) Pidana Khusus Kejati Jatim, Rohmadi mengatakan, Rabu(11/12/2013) telah memanggil Slamet, selaku Direktur Keuangan PT Garam guna  menemukan  titik terang terkait mekanisme jual beli yang dilakukan antara perusahaannya dengan PT Simtex.“Pemeriksaan Direktur Keuangan PT Garam, tak lepas dari keterkaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan tim terhadap 100 dokumen keuangan dan administrasi PT Garam November llu,” ujar Kasidik Pidsus Kejati Jatim, Rohmadi, Kamis (12/12/2013).

Dijelaskan Rohmadi , pemanggilan Slamet berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen di kantor PT Garam sebelumnya. Setelah dipelajari selama dua pekan, pihak penyidik akhirnya menemukan dugaan jika Slamet mengetahui persis apa yang dibutuhkan untuk membawa kasus itu ke persidangan. “Setelah hampir seharian diperiksa, tim menyimpulkan kalau Slamet Untung tahu pasti akan mekanisme penjualan lahan tersebut,” jelasnya.

Tak hanya itu, terkait limit harga yang ditetapkan hingga lahan seluas 2.000 meter persegi itu sampai jatuh ke tangan PT Simtex dengan harga super miring. Ia menduga jika memang ada kesepakatan antara Dirut sebelumnya hingga asset negara puluhan miliar itu jatuh ke tangan perusahaan yang salah satu pemilik sahamnya adalah kakak kandung Hari Tanoe Sudibjo, Hartono Sudibjo.“Pemeriksaan PT Garam tidak sampai disini saja. Setelah memeriksa Direktur Keuangan PT Garam, kami masih terus mencari keterangan penguat lainnya,” terangnya.

Disinggung mengenai poin pemeriksaan terhadap Slamet, Rohmadi mengaku, pihaknya memfokuskan pada mekanisme penjualan aset PT Garam. Sebab, sebagaimana diketahuinya, penjualan aset harus melalui prosedur yang ada, yakni melalui menteri keuangan dan harus mendapat persetujuan beberapa pihak. “Nanti kita telusuri lagi. Minggu depan Direktur Produksi akan kami panggil untuk menjalani pemeriksaan,” jelasnya.

Mengarah pada pertanyaan akankah Slamet Untung akan mengikuti jejak Leo Pramuka, mantan Dirut PT Garam yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Rohmadi tak membenarkan dantak pula membantah mengenai pertanyaan tersebut. Ia hanya menyiratkan jika Slamet Untung diduga mengetahui apa saja yang memungkinkan dirinya terseret kasus tersebut.“Kami tidak bisa mengira-mengira hal itu. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi. Sebab, pihaknya pasti tahu mengenai penjualan aset perusahaannya,” tandasnya.

Sekedar diketahui, melalui penjualan asset PT Garam, negara diduga mengalami kerugian keuangan negara hingga Rp 35 miliar. Kasus ini terkuak setelah Kejaksaan Tinggi Jatim menerjunkan jaksa Trimo, sebagai ketua penyidikan untuk mengungkap kasus penyelewengan lahan negara di Jl Salemba pada 2005 lalu.

Sejauh ini, Leo Pramuka telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinilai sebagai yang paling bertanggungjawab karena menjual lahan dengan harga jauh dari pasaran yang saat itu ditaksir mencapai Rp 54 miliar. Tak hanya itu, Hartono Soedibjo, kakak kandung Bos MNC Hary Tanoe Soedibjo juga pernah menjadi terperiksa atas kasus ini. Ia disebut penyidik sebagai salah satu pemegang saham PT Simtex yang juAga mengikuti rapat umu pemegang saham pembelian lahan PT Garam. (Komang)

Read More

Tanggapi Pernyataan KPK Soal Ada Koruptor Kelas Wahid di Jatim, Wayan Titip Anggap Jaksa dan Polisi di Jatim Mandul

KABARPROGRESIF.COM : Pakar Hukum Universitas Airlangga I Wayan Titib Sulaksana mengatakan seharusnya penegak hukum di Jawa Timur, Kepolisian dan Kejaksaan, 'tertampar' dengan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad, yang mengatakan bahwa di Jatim sebenarnya ada koruptor kelas wahid, tapi sulit diusut."Ini menunjukkan kepolisian dan kejaksaan di Jatim mandul sampai ditunjukkan oleh KPK. Seharusnya penegak hukum di Jatim yang mengusut itu," kata Wayan Titib, Kamis(12/12/2013).

Abraham mengeluarkan pernyataan itu menjawab pertanyaan peserta seminar politik kebangsaan di kantor
International Conference of Islamic Scholars (ICIS), di Jakarta, Kamis (12/12/2013). Dia ditanya kenapa KPK terkesan tidak berani menyentuh kasus korupsi di Jatim."Di Jawa Timur itu perampoknya kelas wahid, pelakunya berpengalaman, bahkan kategori tak bisa dimaafkan," kata Abraham.

Dia mengaku kesulitan mengusut karena praktik korupsi di Jatim terbilang canggih dan rapi sehingga sulit
dicari jejaknya. Tapi dia berjanji untuk mengusut.Wayan Titib mengaku sepakat dengan pernyataan Abraham. Dia sendiri mengaku tahu korupsi macam apa dan siapa aktornya yang dimaksud Abraham. Sayang, dia enggan berbagi informasi rinci soal dugaannya itu. "Itu jumlah kerugiannya setara kasus Century kalau ditotal. Dari tahun 2004 sampai sekarang," ujar Wayan.

Seharusnya, lanjut Wayan, langkah pengusutan kasus-kasus korupsi jumbo di Jawa Timur ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) atau Polda. Namun, menurutnya masyarakat banyak tak percaya karena institusi penegak hukum di Jatim seringkali tidak tuntas dalam penanganan kasus korupsi."Kasus WW (Wishnu Wardhana, mantan Ketua DPRD Surabaya) di Polrestabes, sampai berganti Kapolres beberapa kali hingga kini masih tetap tersangka. Kasus korupsi Persebaya berkas laporan saya dihilangkan Kejati. Karena tak
percaya makanya banyak yang lapor langsung ke KPK," tandas pakar hukum yang terkenal ceplas-ceplos itu, memberi contoh.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Muljono, mengatakan mestinya KPK berbagi data langsung dengan kejaksaan jika memang mencium adanya korupsi jumbo dengan aktor korupsi kelas wahid di Jatim. "Mestinya serahkan data ke kami atau supervisi kasus-kasus yg mereka anggap ada di jatim," ujarnya.

Menanggapi sindiran pakar hukum I Wayan Titib Sulaksana, Muljono mengaku kejaksaan bukan tidak berniat untuk mengusut secara serius kasus-kasus korupsi di Jatim. Menurutnya tidak mudah mengusut kasus kategori kejahatan luar biasa(extra ordinarry crime) karena butuh proses dan alat bukti kuat. "Kita bekerja sesuai fungsi dan fakta," tegas Kasipenkum asal Surabaya itu. (Komang)

Read More

Surabaya Dipercaya Menjadi Tuan Rumah Simposium

KABARPROGRESIF.COM : Berkat kepedulian terhadap pengarusutamaan Gender, Kota Surabaya dipilih Kementrian Luar Negeri menjadi tuan rumah Simposium Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Mensinergikan Peluang dan Tantangan, Rabu (12/12), di Hotel Bumi. Simpoium ini merupakan salah satu bentuk kerjasama bilateral dengan Negara-negara Asia Selatan dan Tengah.

Negara-negera peserta simposium Afganistan, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgzstan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama di masyarakat.  Keberhasilan pelaksanaan PUG  memperkuat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa, dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidangnya.

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang.

Menurut Asisten Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Kota Surabaya, Eko Hariyanto mengatakan bahwa kerjasama yang terjalin dengan Kementerian Luar Negeri RI terjalin dengan baik. Makanya, Kemenlu RI kembali menggelar kegiatannya di Surabaya. Hal ini sangat bagus, semakin banyak pejabat Negara-negara berkunjung ke Surabaya.“Sehingga, Surabaya bisa lebih banyak lagi melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain. Di Kota Surabaya perempuan sudah banyak menempati posisi strategis di Pemerintahan. Hal ini mennujukkan Kota Surabaya sangat memberikan ruang terhadap perempuan,” tuturnya.

Disamping itu, lanjut Eko, pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan Kota Surabaya menjadi salah satu poin Kemenlu RI menunjuk Surabaya sebagai tuan rumah kegiatan ini. “Mulai dari program responsif Gender Pemkot Surabaya sudah dianggarkan dalam APBD. Di semua lini pun pengarusutamaan Gender juga telah dilakukan sejak lama. Tak salah, apabila Surabaya menjadi jujugan daerah lain untuk belajar,” jelasnya.

Eko menjelaskan dihadapan para peserta simposium bahwa dalam pelaksanaan PUG ini, Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya melatih ibu-ibu dari keluarga miskin untuk meningkatkan ekonomi keluarganya guna meningkatkan ketrampilan diri sebagai bekal bekerja dan berwirausaha.“Disamping itu terus mendorong munculnya kelompok-kelompok usaha baru serta meningkatkan kualitas dan kemandirian kehidupan perempuan keluarga miskin. Hal ini bertujuan agar kaum perempuan juga mampu mandiri, bekerja dan berwirausaha. Kebijakan dan pelayanan publik serta program yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyatnya,” terangnya.

Sementara itu, Perwakilan dari Kementrian Luar Negeri RI, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Sulistiowati mengatakan Perempuan di Indonesia telah banyak memiliki peran penting sejak taun 1945, maka itu tahun mendatang akan banyak lagi perempuan yang menempati di strategis semakin banyak.
“Isu pengarusutamaan Gender merupakan tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan jumlah perempuan menempati posisi strategis. Saya berharap hasil dari simposium ini mampu menemukan solusi  yang positif dan konstruktif. Sehingga, Indonesia bisa menjadi barometer dunia dalam pengarusutamaan Gender,” ujarnya. (*/arf)

Read More