Penyidikan Korupsi Dana Hibah 2014 Masih Berlanjut

Penyidik Gandeng BPKP, Hitung Kerugian Negara

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kendati telah mendapatkan perhitungan kerugian negara pada korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014, Namun pihak penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya tetap menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menguatkan hasil penghitungan kerugian negaranya.

"Kita bekerjasama dengan BPKP saat proses penyidikan," terang Kasipidus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, SH, MH, Jum'at (25/8/2017).

Dijelaskan Heru, untuk memastikan adanya kerugian negara pada dana hibah 2014 itu, pihak BPKP telah melakukan klarifikasi terhadap para saksi dan pada dua tersangka dalam kasus korupsi ini.

"Sekarang kami tinggal menunggu hasil auditnya," sambung Heru.

Penyidikan kasus ini tak berhenti pada dua tersangka saja, pihaknya mengaku masih mengembangkan adanya keterlibatan pelaku lain.

"Kita masih kembangkan lagi dan tidak menutup kemungkinan jika ada bukti permulaan yang cukup dan saksi, kita akan menetapkan tersangka lagi," terang Heru.

Tak hanya saat penyidikan, penetapan tersangka baru juga akan dilakukan bila nantinya kasus ini disidangkan di Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya.

"Kalau dipersidangan ada temuan baru, bisa juga akan ada tersangka lain,"pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Pidsus Kejari Surabaya telah menetapkan dua orang tersangka pada korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014.

Mereka adalah Bagus Prasetyo Wibowo, warga Dukuh Pakis Surabaya yang juga sebagai  Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Abadi di bidang advertising dan Vicky Akbar Nista Tarafanur, Warga Wisma Tropodo Sidoarjo. Vicky adalah penyedia jasa dan barang.

Kasus  korupsi ini bermula dari  temuan penyidik terkait permohonan proposal yang diajukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising, yang diketuai Bagus Prasetyo Wibowo.
Pada 9 September 2013, KUB Advertising itu mengajukan proposal ke Walikota Surabaya melalui Bapemas Kota Surabaya, sebesar Rp 444.363.000,

Dalam proposal itu, KUB Advertising mengajukan beberapa pengadaan barang, yakni mesin printing digital merk Gong Xen senilai Rp 324.000.000. Mesin foto copy merk canon seharga Rp 42.500.000 dan dua unit komputer imex, masing-masing seharga Rp 26 juta.

Pada Februari 2014, Pemkot Surabaya mengabulkan proposal tersebut tapi hanya direalisasikan sebesar Rp 370.000.000.

Namun setelah diselidiki, ternyata KUB Advertising yang dibentuk pemohom tidak ada alias fiktif.

Selain itu, Bagus Prasetyo Wibowo selaku ketua KUB Advetising itu membuat susunan pengurus yang fiktif pula. Hal itu diketahui setelah penyidik melakukan klarifikasi ke semua pengurus KUB Advertising.

Tak hanya itu, Mesin-mesin yang dibeli oleh KUB Advertising diduga bukanlah mesin baru yang dibeli dari dana hibah tersebut, melainkan sudah ada sebelum pengajuan pengadaan.

Dari hitungan sementara, penyidik menemukan selisih harga barang senilai Rp 128 juta dari Rp 370 juta yang dicairkan oleh Pemkot Surabaya pada KUB Cahaya Abadi pimpinan tersangka Bagus Prasetya Wibowo. (Komang)

Read More

Penyelenggara Peluncuran Produk HP Usir Wartawan

Ngaku hanya 10 Media yang bisa "diamankan" 

KABARPROGRESIF.COM : ( Surabaya) Pengenalan produk baru yang dilakukan oleh  HP Inc  yang di gelar di Ballroom 1 Lantai Lobby Hotel Sheraton Surabaya, seharusnya cukup menarik untuk diperhatikan kecanggihan dan beragam inovasi serta terobosannya dalam dunia dibidang teknologi informasi.

Namun sayangnya dalam peluncuran produk-produk HP tersebut ternyata dikotori oleh oknum-oknum yang diduga sebagai panitya penyelenggara.

Bayangkan pihak penyelenggara seharusnya menjaga segmentasi luas terhadap Merk HP agar dapat dipublikasikan oleh media, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Pihak tersebut seakan menerapkan sistem di era orde baru dengan memilah-milah media yang tentunya dapat di atur pemberitaannya.
Pihak yang disinyalir sebagai panitya penyelenggara tersebut terkesan tebang pilih terhadap media, salah satunya yang menjadi korban adalah media online ini.

Sikap  yang bisa dikatakan tak lazim bagi orang-orang berpendidikan nampak terlihat saat media online ini ingin mempublikasikan kegiatan tersebut agar dapat mengupas lebih dalam kecanggihan produk HP terbaru seperti Pavilion, Envy, Spectre dan Omenng. Tapi anehnya pihak tersebut malah mengusirnya, Ia beralasan hanya beberapa media saja yang bisa "diamankan'.

" Maaf mas, kami hanya mengundang sepuluh media dan mereka sudah konfirmasi." kata perempuan yang belum diketahui identitasnya itu ngeloyor pergi Jum'at.(25/8/2017) pada kabarprogresif.com.

Padahal sebelumnya media onlineini telah melakukan konfirmasi sebelum acara digelar untuk melakukan tugas peliputan. (Dji)

Read More

Komandan Lantamal V Pimpin Serah Terima Jabatan Kadisharkan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., memimpin jalannya upacara serah terima jabatan Kepala Dinas Pemeliharan dan Perbaikan Lantamal V yang dilaksanakan di Serambi Yos Sudarso Markas Komando Lantamal V Surabaya, Jum’at (25/8).

Hadir dalam acara tersebut Wadan Lantamal V Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E., para Asisten Danlantamal V, para Kasatker dan Kadis, serta para perwira staf jajaran Lantamal V.

Danlantamal V dalam sambutannya mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala  yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan acara serah terima jabatan Kadisharkan Lantamal V dari Kolonel  Laut (KH) Ir. Syaiful Bachri kepada Komandan Lantamal V  dalam keadaan sehat wal’afiat.

Serah terima jabatan  Kadisharkan Lantamal V kepada  Komandan Lantamal V semata-mata merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan personel sekaligus merupakan simbol penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan dikarenakan Kadisharkan Lantamal V Kolonel Laut (KH) Syaiful Bachri memasuki masa purna dinas.

Searah dengan fungsi dan tugas pokok Lantamal V sebagai komando pelaksana dukungan bagi unsur-unsur operasional Koarmatim maupun unsur-unsur TNI AL lainnya,  Lantamal V mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, sebagai pengemban tugas jabatan di jajaran Lantamal V, kita dituntut untuk dapat menempatkan kedudukan ini secara proporsional dengan selalu berupaya melaksanakan fungsi dan tugas pokok secara keseluruhan dan terus menerus mengupayakan peningkatan pelayanan secara profesional

Disharkan Lantamal V sendiri merupakan unsur  pelaksana  pada tingkat   Lantamal V yang bertugas melaksanakan pemeliharaan tingkat menengah serta perbaikan darurat Alat Utama Komando Armada RI Kawasan Timur dan Alat Utama  TNI  AL  lainnya.

Mengakhiri sambutannya, Komandan Lantamal V tidak lupa menyampaikan terima kasih, “ Pada kesempatan ini saya atas nama pemimpin TNI AL  dan  seluruh  jajaran Lantamal V mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kolonel  Laut (KH) Ir. Syaiful Bachri atas pengabdian dan prestasi yang telah diberikan selama melaksanakan tugas di Lantamal V, kami mengucapkan selamat jalan, semoga selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah   Subhanahu Wata’ala," tutur Laksma TNI Edi Sucipto, S.E.,M.M.

Ucapan terima kasih pun juga disampaikan oleh orang nomor satu di Lantamal V tersebut kepada Nyonya Syaiful Bachri  atas dukungan moril dan tenaganya selama mendampingi suami berdinas dan melaksanakan kegiatan  Jalasenastri Lantamal V. (arf)

Read More

Danlanmar Surabaya Sematkan PIN “SENYUM SAPA TANYA LAYANI”

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Danlanmar Sby) Kolonel Marinir Mauriadi menyematkan pin “Senyum Sapa Tanya Layani”, bertempat di Lapangan Apel Rumkitalmar Ewa Pangalila, Gunungsari, Surabaya, Jumat (25/08/2017).

Penyematan PIN tersebut dikemas dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Wadan Lanmar Letkol Marinir Ahmad Sochfan, para Perwira Staf, Komandan Satlak di jajaran Lanmar Sby, perwakilan Perwira Pasmar-1 dan Kolatmar, dan Ketua Cabang 6 Gabungan Jalasenastri Kormar. Bertindak sebagai Komandan Upacara Mayor Laut (K) Mutadir dan diikuti oleh segenap prajurit dan Aparatur Sipil Negara Lanmar Sby.

Maksud dan tujuan penyematan PIN tersebut selain imbauan juga sebagai pengingat bagi para pegawai Rumkitalmar Ewa pangalila agar selalu memberikan layanan prima kepada pasien-pasien baik dari prajurit marinir, anak dan isteri prajurit marinir maupun masyarakat umum yang sedang mengalami gangguan kesehatan dengan senyum, sapa, tanya dan layani pasien dengan sebaik-baiknya.

“Saya merasa bangga karena Rumkitalmar Ewa pangalila Gunungsari Surabaya sudah banyak perubahan baik pelayanan kesehatan yang cepat, tanggap dan ramah, serta fasilitas yang ada sekarang ini,” ungkap orang nomor satu di jajaran Lanmar Sby tersebut.

Mengakhiri arahannya, Danlanmar Sby menyampaikan bahwa sebagai insan yang beriman dan bertaqwa mari kita banyak-banyak berdoa, dan menjaga kesehatan serta melaksanakan fungsi kegiatan dengan ikhlas sehingga akan tercapai pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan peletakkan batu pertama oleh Danlanmar Sby dengan didampingi Ketua Cabang 6 Gabungan Jalasenastri Kormar, Komandan Rumkitalmar Ewa Pangalila Gunungsari Sby Letkol Laut (K) Aminudin Harahap, Sp.A., sebagai simbol dimulainya pembangunan sarana dan prasarana Rumkital Mar Ewa pangalila yang baru, sekaligus peresmian Ruang Tunggu Instalasi rawat jalan yang ditandai dengan penandatangan Prasasti, penguntingan pita dan pemotongan tumpeng. (arf)

Read More

Menkopolhukam Buka IMSS yang Diikuti 43 Angkatan Laut Dunia

KABARPROGRESIF.COM : (Bali) Menkopolhukam RI Dr. H. Wiranto membuka acara International Maritime Security Symposium (IMSS)  2017 yang di gelar TNI AL dan diikuti 43 angkatan laut negara sahabat  di Hotel Inaya, Badung, Bali, Kamis (24/8).

Menkopolhukam dalam konferensi persnya usai membuka acara mengatakan,  masalah Laut China Selatan mulai surut setelah China menandatangani Code of Conduct dengan negara-negara yang turut bersengketa. Menko Polhukam Wiranto menyatakan simposium para perwira tinggi angkatan laut dari 43 negara juga akan membahas masa depan Laut China Selatan.

"Kalau kawasan Laut China Selatan, Indonesia sudah ada pendirian dan selalu pada posisi mendorong penyelesaian negara-negara yang terlibat secara damai.

Menurut Wiranto, Indonesia telah menyambut baik Code of Conduct yang disepakati. Walau demikian, Indonesia menyarankan negara-negara yang terlibat masalah Laut China Selatan untuk tidak pamer kekuatan militer di wilayah tersebut.

"Jangan ada satu ekspos kegiatan pameran kekuatan yang bisa menyebabkan konflik lebih tajam. Kami senang China sudah setuju bersama negara-negara yang terlibat untuk perbaharui Code of Conduct mengenai penyelesaian Laut China Selatan secara damai," ujar Wiranto.

Acara 3rd International Maritime Security Symposium (IMSS) 2017, yang dihadiri 11 perwira tinggi setingkat KSAL dari 11 negara dan 22 Head Of Delagation (HOD) angkatan laut dunia ini juga akan membahas isu Laut China Selatan. Sehingga, Wiranto berharap ada pembicaraan solutif terkait wilayah perairan di utara Indonesia itu.

"Nanti akan dibicarakan di sini (IMSS) tapi yang pasti semangat (penyelesaian secara damai) itu akan menjiwai simposium," ucap Wiranto. (arf)

Read More

IMSS Dibuka, KSAL Ajak Ciptakan Ketertiban Laut

KABARPROGRESIF.COM : (Bali) Kepala Satuan Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan simposium itu melibatkan angkatan laut dari 43 negara. Acara ini untuk menggalakan ketertiban di laut.

"Tema ketertiban di laut itu tema yang kami ajak ciptakan tertib di laut bagi semua pengguna," kata Ade usai pembukaan 3rd International Maritime Security Symposium (IMSS) 2017 di Inaya Putri Bali, Badung, Bali, Kemarin yang dibuka Menkopolhukam RI Dr. H. Wiranto.

Ia mencontohkan wilayah Laut China Selatan yang berkaitan dengan kebebasan navigasi. Kemudian masalah teritorial seperti zona tangkap eksklusif atau laut lepas juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Laut ada wilayah hukum sendiri yang implementasinya berbeda. Oleh sebab itu, kami berbagi dan jangan sampai beda pendapat dengan masalah yang sama," ujar Ade.

Pertemuan bilateral dilakukan antara Indonesia dengan 8 negara lainnya yang diwakilkan oleh perwira tinggi setingkat KSAL. Salah satunya adalah angkatan laut Timor Leste yang meminta kerja sama dengan TNI AL.

"Kami bertemu Australia, Bangladesh dan Timor Leste. Timor Leste, mereka sudah 10 tahun ingin kerjasama dengan TNI AL. Ini harus kami akomodasi, tentunya sesuai pertimbangan politik berkaitan kerjasama negara lain, walaupun dulunya bagian negara kita," ucap Ade.

Terkait isu keamanan laut, TNI AL berencana memperkuat kerjasama regional dengan angkatan laut negara-negara tetangga. Hal ini karena luas wilayah yang sebagian besar adalah laut membuat Indonesia menjadi negara unik dan rentan kejahatan internasional lintas laut.

"Wilayah Indonesia luas, tidak ada negara unik dan kompleks seperti Indonesia, semua bisa lewat dari mana saja. Oleh karena itu, kerja sama antarangkatan laut dan informasi harus dikembangkan. Unsur patroli harus seimbang, juga dibangun sinergi dengan kementerian dan instansi lain seperti Polri, Bakamla, KKP, untuk menyaring, mempertahankan," ujar Ade. (arf)

Read More

Notaris Rexy Sura Mahardika Klaim Tak Terlibat Penipuan

Terbitkan IJB Dasar Hutang Piutang

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rexy Sura Mahardika, Notaris yang diduga terlibat dalam kasus penipuan yang dilaporkan oleh Heri Paryanto, Warga Pondok Maritim Wiyung Surabaya melakukan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya.

Bersama pengacaranya, Rexy mengkalim tidak ikut terlibat. Sebagai seorang Notaris, dia tak pernah mengetahui jika dibalik pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) Rumah antara Heri Paryanto dengan Agus Mulyono Hadijanto, seorang broker dana talangan berlatar belakang hutang piutang sebesar Rp 230 juta.

" Saya jawab dengan tegas bahwa saya tidak tahu-menahu atas perjanjian intern tersebut. Apalagi sejak awal Hery maupun Agus tidak pernah menyatakan perihal perjanjian hutang tersebut kepada saya,”terangnya pada sejumlah wartawan, Kamis (24/8/2017).

Dikatakan Rexi, sesuai pasal 15 ayat 1 UUJN nomor 2 tahun 2014 notaris hanya membuat akta berdasarkan kehendak para pihak, sehingga bilamana dikemudian hari diketahui ternyata para pihak memberikan keterangan palsu dihadapan notaris, maka hal tersebut adalah tanggung jawab para pihak.

“Bukan jadi tanggung jawab saya selaku notaris, karena sejatinya notaris hanya menulis kehendak atau kemauan para pihak selama tidak melanggar peraturan yang ada”sambungnya.

Rexy juga menceritakan asal muasal bagaimana rumah tersebut beralih kepemilikannya ke tangan Agus Mulyanto, teepidana kasus pemalsuan surat untuk membobol Bank Mandiri Cabang Genteng Kali sebesar Rp. 30 milliar.

"Pada 16 April 2015 lalu, para pihak datang ke saya untuk membuat perjanjian ikatan jual beli dan kuasa menjual atas tanah di daerah Karang Klimprik Timur, Surabaya dengan harga Rp 230 juta, lalu Kedua belah pihak juga membubuhkan sidik jari dalam daftar hadir yang menjadi lampiran minuta akta,”beber Rexy..

Lalu, pada 9 Oktober 2015, Agus meminta dibuatkan akta jual beli kepada notaris Rexi.

“Saat itu Pak Agus menunjukkan bukti validasi pencairan dana dua cek total Rp 230 juta sebagai bukti pelunasan harga  jual beli, dari validasi itu tertulis bahwa Hery telah mencairkan dua cek tersebut pada 16 dan 17 April 2015 dan Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual;” terangnya.

Atas dasar itulah, Rexi pun menyetujui permintaan Agus yang ingin dibuatkan akta jual beli. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan proses balik nama di kantor Pertanahan Surabaya I.

“Dasar pembuatan akta jual beli adalah akta perjanjian ikatan jual beli dan kuasa jual sehingga  Penjual tidak perlu hadir lagi karena sudah ada kuasa jual,” kata Rexi.

Rexy pun mengaku akan melaporkan balik Hery Paryanto ke Polisi, jika tidak mampu membuktikan tudingannya. 

“Jika saudara Hery tidak bisa membuktikan seluruh tudingannya kepada penyidik dan hakim, maka saya akan laporkan balik Hery ke polisi atas tuduhan keterangan palsu dan pencemaran nama baik,”ujarnya.

Terpisah, Heri Paryanto mengaku siap membuktikan keterlibatan Notaris Rexy Sura Mahardika.

"Saya siap membuktikannya,"terangnya saat dikonfirmasi.

Dikatakan Heri, pihaknya tidak mau konyol saat mengambil langkah untuk melaporkan Rexi ke Polda Jatim.

"Tentu saya sudah perhitungkan semua, nggak mungkin tanpa ada bukti saya berani menempuh jalur hukum,"sambungnya.

Saat ini, Heri sedang melakukan Lab Krim terkait pemalsuan tanda tangannya.

"Sudah saya lab krimkan,"ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya,  kasus ini bermula saat Heri Paryanto butuh suntikan dana untuk kelangsungan usahanya.

Agar bisa mendapatkan dana, Heri mendatangai Bank Pundi untuk mengajukan pinjaman. Karena membutuhkan waktu, Heri mendapatkan penawaran  dari Aldi, Pegawai Bank Pundi. Namun, dana talangan yang dimaksud itu bukan dicairkan melalui Bank Pundi, melainkan dari pihak luar yakni Agus Mulyono Hadijanto.

Dengan komitmen lisan, Heri pun menyanggupi kesepakan pinjaman tersebut, dengan komposisi masa pembayaran 3 bulan dan bunga 5 persen setiap bulannya. Tak hanya itu, dari pinjaman yang dicairkan, Heri diwajibkan membayar bunga awal sebesar 15 persen dan fee untuk marketing, Aldi dkk sebesar 5 persen.

Selang sehari bersepakat, Aldi mengajak Heri untuk membuatkan akad perjanjian pinjaman di Kantor Notaris Rexy Sura Mahardika, dijalan Gayungsari Timur Surabaya, dengan jaminan sertifikat rumah milik Heri.

Namun, perjanjian itu tidak ditandatangani dihadapan Notaris Rexy Sura Mahardika melainkan hanya dilakukan oleh pegawainya.

Belakangan diketahui jika sertifikat rumah tersebut telah beralih nama dan kepemilikannya menjadi milik Agus Mulyono. Hal itu diketahui Heri setelah mendapatkan surat dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Surabaya terkait pajak atas penjualan rumah tersebut.

Atas peristiwa itu, Heri Paryanto melaporkan Agus Mulyono dan Notaris Rexy Sura Mahardika dilaporkan ke Polda Jatim dengan laporan terpisah. Mereka dilaporkan melanggar pasal 379 ayat a KUHP  tentang penipuan sebagai mata pencaharian dan pasal 372 tentang penggelapan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan kekerasan. Dan oleh Polda Jatim, penanganan laporan tersebut dialihkan ke Polrestabes Surabaya.

Selain Heri, ternyata kasus ini juga menimpa korban lain. Mereka adalah Endah Sulistyowati dan Hari Trisno, keduanya warga Kedung Turi Permai Sidoarjo. (Komang)

Read More

Aperki Minta Pajak Hiburan Turun Hingga 10 Persen

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Para pengusaha tempat karaoke keluarga di Surabaya minta besaran pajak hiburan yang dikenakan kepada mereka diturunkan menjadi 10 persen. Mereka ingin disamakan dengan pajak yang sama diberlakukan kepada bioskop-bioskop.

Hal ini disampaikan pengurus Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Seluruh Indonesia (APERKI) saat melakukan hearing dengan Pansus Komisi A DPRD Surabaya, Kamis (24/8/2017) siang.

Hadir pada saat hearing ini Santoso Setyadji (ketua umum), Marulam J.Hutauruk (ketua harian), Maharani Dewi (sekjen), Imam Haryanto (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dan beberapa SKPD Pemkot Surabaya.

Santoso Setiaji mengatakan pihaknya menyampaikan permohonan penurunan pajak karaoke keluarga ini karena besaran pajak sebesar 35 persen yang selama ini mereka bayarkan dirasa terlalu besar.

"Memang kami mengambil inisiatif untuk menyampaikan permohonan penurunan pajak ini. Kami ingin disamakan dengan pajak yang diberlakukan kepada bioskop sebesar 10 persen," ujar Santoso.

Menurut Santoso rumah karaoke keluarga anggota APERKI ini menyediakan hiburan yang positif bagi masyarakat. Bahkan setiap tahun anggota APERKI rutin membayar royalti kepada para musisi Indonesia yang lagu lagunya ditampilkan di server hard ware rumah rumah karaoke keluarga.

"Kenapa bioskop yang lebih banyak menampilkan produksi Amerika bisa dapat pajak 10 persen, tapi kami 35 persen. Kami merasa perlu ada persamaan besaran pajak yang diterapkan untuk kami. Karena kami rutin membayar royalti kepada para pencipta lagu dari dalam negeri," kata Santoso kepada Pansus.

Untuk besaran royalti yang dibayarkan oleh anggota Aperki ini mencapai miliaran rupiah pertahunnya. Uang ini diambil dengan hitungan Rp. 12.000 per kamar per hari kepada setiap penyelenggaraan operasional karaoke.

"Kalau soal royalti memang itu sudah sesuai aturan undang undang yang ada dan kami sangat ingin menghargai karya para pencipta lagu dari dalam negeri. Sebab kami adalah etalase produk kreatifitas mereka," kata Santoso.

Ditambahkan Marulam J.Hutauruk, akibat beban biaya operasional yang ditanggung anggota APERKI cukup besar, selama tahun 2016 - 2017 lalu banyak rumah karaoke keluarga yang gulung tikar.

"Kalau awalnya di Pulau Jawa ada sebanyak 181 rumah karaoke maka sekarang tinggal 177 tempat. Jadi sekarang total se Indonesia ada sebanyak 286 rumah karaoke keluarga yang menjadi anggota APERKI," ujar Marulam.

Di Surabaya sendiri jumlah rumah karaoke keluarga anggota Aperki saat ini ada 8 outlet. Mereka Happy Puppy, Masterpiece, Suka Suka dan Inul Vista. Masing masing outlet mempekerjakan 40 pegawai.

Sedangkan Imam Haryanto dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengatakan keberadaan karaoke sangat membantu dalam proses kreativitas para musisi sekaligus mempopulerkan karya mereka termasuk lagu lagu daerah.

"Selain 85 persen koleksi lagu dalam negeri yang sering dinyanyikan pengunjung, sesuai data rekam pengunjung ada 25 persen lagu lagu daerah baik dari Surabaya, Banyuwangi, Madura dan lainnya yang sering dinyanyikan. Ini membuktikan masyarakat sangat peduli dengan keberadaan lagu lagu daerah mereka. Kami ingin membudayakan lagu daerah," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Adi Sutarwiyono wakil ketua Pansus mengatakan  pengawasan dan perizinan yang diberikan Pemkot Surabaya harus lebih ketat. Sehingga tidak ada kejadian sebuah tempat karaoke yang memiliki dua izin sekaligus sebagai karaoke keluarga dan dewasa.

"Pasal yang dipakai untuk pengenaan pajak terhadap karaoke keluarga ini dulunya mungkin pasal geregetan. Kenapa kok sama pajak karaoke keluarga dengan dewasa atau eksekutif sebesar 35 persen, padahal jelas berbeda. Tapi saya tidak ingin satu tempat punya dua izin sekaligus hanya untuk akal akalan jam buka. Saya kira izin dan pengawasan harus lebih ketat," ujar politisi PDIP ini.

Hal yang sama disampaikan oleh anggota Pansus Hj. Lutfia. Tempat karaoke harus konsisten dengan izin yang didapat. Bahkan kalau punya izin dua maka tempat harus berbeda.

"Karaoke keluarga harus bebas dari miras dan purel. Sebagai tempat hiburan keluarga dua hal itu harus diterapkan," ujarnya.

Sementara Herlina selaku Ketua Pansus mengatakan akan menampung aspirasi para penyelenggara tempat karaoke keluarga ini. Pansus selanjutnya masih akan membicarakan masalah ini.

Karaoke keluarga dengan dewasa selama ini beda fasilitas yang diberikan kepada pengunjung. Namun keduanya dikenakan pajak yang sama sebesar 35 persen.

"Kalau karaoke dewasa itu menyediakan pemandu lagu (purel) sedangkan karaoke keluarga tidak. Itu yang membedakan," ujar Fauzi M. Yos dari Disparta Kota Surabaya. (arf)

Read More

Inovasi Pemkot Surabaya Redam Pelanggaran Lantas/Penyalahgunaan Pedestrian

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera memunculkan terobosan baru untuk mengajak masyarakat Kota Pahlawan agar lebih tertib berlalu lintas. Inovasi ini dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas (lantas) di jalan raya, utamanya karena melebihi batas kecepatan. Serta, agar tidak ada lagi penyalahgunaan fungsi pedestrian di Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, inovasi yang bersinergi dengan  Polrestabes Surabaya, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri itu siap diperkenalkan kepada masyarakat. “Ini infrasruktur (sistem) nya sudah siap, sudah jadi. Tinggal tunggu launching nya,” ujar wali kota kepada wartawan, Rabu (23/8/2017)

Menurut wali kota, nantinya akan ada sistem kamera yang ditempatkan di beberapa titik. Sistem ini akan mampu membaca terjadinya pelanggaran lalu lintas, utamanya pelanggaran karena melebihi batas kecepatan. Yang dimaksud dengan kemampuan membaca tersebut, yakni plat kendaraan si pelanggar yang melebihi batas kecepatan tersebut, akan bisa diketahui. Sehingga bisa dilacak domisilinya.

“Kita bisa foto yang melanggar. Nomor (plat kendaraan) nya berapa. Dan pelanggarnya bisa kena tilang online. Ke depan akan seperti itu,” jelas wali kota perempuan pertama di Surabaya ini. 

Penerapan sistem ini agar perilaku berkendara di jalan raya, lebih tertib. Sebab, selama ini, beberapa kecelakaan yang memunculkan korban, acapkali terjadi. Penyebabnya, pengendara melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi karena merasa jalannya lebar dan juga sepi. Bahkan, tidak jarang terjadi kecelakaan tunggal karena ketidakmampuan pengendara menguasai kendaraan yang melaju tinggi.  

Karenanya, wali kota mengimbau agar warga Surabaya bisa lebih waspada bisa berkendara di jalan dan juga peduli terhadap keselamatan orang lain. “Saya minta ke warga Surabaya, kalau semisal di dalam kota batas kecepatannya 40 km/jam ya diikuti. Meski jalannya lebar dan mungkin saat sepi,” sambung wali kota. 

Wali kota menyampaikan, pembangunan jalan-jalan di Surabaya yang lebar seperti halnya di Frontage Road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani, dikarenakan memang untuk mengantisipasi dinamika zaman yang terjadi pada beberapa puluh tahun mendatang, bukan sekadar untuk 10-20 tahun ke depan.

Termasuk juga pembangunan pedestrian yang lebar di berbagai sudut kota. Pedestrian lebar itu tidak hanya berfungsi untuk estetika kota, tetapi juga agar warga nyaman ketika berjalan kaki. Masalahnya, kini ada cukup banyak pelanggaran yang terjadi di pedestrian di Surabaya. Imbasnya, selain bisa merusak jalur trotoar, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna pedestrian.

“Pedestrian ini kan dibuat untuk pejalan kaki. Tetapi ada yang memfungsikannya untuk parkir kendaraan, dipakai lewat dan untuk melawan arus. Padahal apa susahnya naik motor, kan ndak mancal. Lalu kenapa melanggar?,” jelas wali kota alumnus ITS ini.

Karenanya, penerapan sistem kamera tersebut tidak hanya dipasang di titik jalan. Tetapi juga dipasang untuk mengawasi titik pedestrian. Sehingga, pelanggaran yang terjadi di pedestrian akan bisa diketahui. Dan, pelanggarnya juga akan bisa ditindak.

“Ke depan, pedestrian juga akan dipasangi CCTV. Kalau ada motor naik atau parkir kendaraan, akan terbaca kamera dan bisa ditangkap. Titiknya dimana? Rahasia. Tapi yang jelas, ke depan di seluruh Surabaya,” ujar wali kota.

Selama ini, Pemkot Surabaya sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir adanya pelanggaran di pedestrian. Diantaranya dengan membangun besi pembatas agar pengendara motor tidak bisa naik. Termasuk menempatkan personel Dinas Perhubungan dan Satpol PP dengan menaiki segway untuk mengimbau warga agar tidak memarkir kendaraan di atas pedestrian.

“Tapi kalau disebut berpendidikan, harusnya ada atau tidak yang mengawasi kan nggak mau melanggar. Itu namanya disiplin. Kalau nggak terbiasa disiplin, lalu sekolah di luar negeri dan tertangkap karena melanggar, bagaimana coba,” sambung wali kota.(arf)

Read More

Tamansari Emerald Tawarkan Diskon Sekaligus Bonus di Pameran Decorintex dan Homepex

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Gubernur Jawa Timur Drs.H.Syaifullah Yusuf resmi membuka Pameran Decoration Interior Expo ( Decorintex ) dan Home Properti Expo (Homepex) yang digelar selama lima hari  pada Rabu, (23/8) di Grand City Surabaya.

Pameran yang bertema Decorintex dan Homepex yang digelar tersebut merupahkan ajang promosi informasi sinergis di bidang produk Desain Dekorasi, Interior, Arsitektur serta kawasan hunian rumah atau properti berkualitas yang berkaitan dengan kalangan Pabrikan, Distributor, Desain Interior, Arsitek, Konsultan, Kontraktor, Pengembang Real Estatet/ Properti maupun profesional lainnya dari kalangan Civitas Akademika ternama di Jawa Timur.

Dari sekian peserta yang mengikuti pameran, ada salah satu yang menarik dari sudut booth yang mengikuti pameran, yakni Booth Apartemen Tamansari Emerald. Dimana, Apartemen ini menawarkan hunian yang sangat istimewa namun terjangkau, sekaligus memberikan banyak sekali diskon dan promo.

Seperti yang dikatakan Head Executive Manager Tamansari Emerald, Agus Cahyono SH, saat dijumpai dalam pembukaan pameran Decorintex dan Homepex, bahwa banyaknya diskon dan bonus yang diberikan tidak saja dalam rangka pameran tapi juga sekaligus menyambut momen HUT Kemerdekaan RI Ke 72.

“Tak hanya cashback sebesar Rp 17 juta, yang kita berikan, namun setiap pembeli yang melakukan transaksi mulai 12 Agustus hingga 10 September 2017 akan mendapatkan satu unit handphone Samsung S8 dan logam mulia seberat 45 gram.” Kata Agus saat ditemui awak media di sela  acara pembukaan Decorintex dan Homepex di Grand City Surabaya, Rabu, (22/8/17).

“Kalau diuangkan sebagai potongan diskon, nilai promonya sekitar Rp 60 juta. Konsumen juga diberi tawaran DP yang bisa diangsur hingga 55 kali dengan besaran setoran sekitar Rp 5 juta per bulan,” urai Agus.

Agus menjelaskan, Untuk suku bunga kredit kepemilikan apartemen juga sangat rendah, hanya sekitar 5 persen fix selama 3 tahun. Wika realthy sebagai developer memberikan subsidi bunga sebesar 3 persen.

Sedangkan, penjualan apartemen yang akan dibangun dipintu masuk hunian elite CitraLand ini mencapai  30 persen dari target 198 unit atau sekitar Rp 320 miliar hingga akhir 2017.

“Tamansari Emerald sendiri mengusung tagline Redefine Stylish Living. Dimana, Tamansari Emerald yang berada di Gerbang Utama Citraland, Surabaya Barat, memiliki berbagai kelebihan seperti akses jalan yang mudah dilalui, berdekatan dengan berbagai fasilitas kota seperti Universitas terkemuka, shopping center, rumah sakit Internasional, dan pengembangan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB),” terangnya.

Tamansari Emerald menghadirkan 567 unit apartment, 10 unit commercial, dan tidak ketinggalan ditunjang oleh beragam fasilitas sekelas bintang 5 seperti Smart Home Technology, Private Cinema Room, Air siap minum, BBQ Area, Infinity Swimming Pool, Luxury Spa, Fitness Centre, Jogging track, Putting Green Area, hingga Virtual Golf.

Dengan hadirnya air siap minum, penghuni tidak perlu lagi membawa air galon. Juga, tidak perlu khawatir dengan masalah ketakutan akan tidak mendapatkan lahan parkir. Karena, Tamansari Emerald Apartment satu-satunya apartemen di kelasnya yang menyediakan lot parkir yang cukup bagi penghuni dengan rasio parkir 1 : 1.

“Konsep bangunan, Kelengkapan Fasilitas, dan lingkungan di Tamansari Emerald membuat penghuni serasa tinggal di Singapore. Dan sudah saatnya, mewujudkan impian Valentine dengan membelikan pasangan hunian yang sangat istimewa, seperti Tamansari Emerald,” jrentek Agus
Disinggung mengenai target pembangunan apartemen Tamansari Emerald, Agus menjawab, bakal  mulai dilaksanakan pada akhir 2017 serta bisa selesai dan bisa diserahterimakan sekitar pertengaham 2020.

Tertarik memperoleh keistimewaan membeli Apartemen Tamansari Emerald, hubungi lebih lanjut, marketing Gallery Ruko G-walk Shop Houses Blok W 1 No. 22, Citraland – Surabaya dengan no telepon 031-99160550. (Dji)

Read More

Pangdam Ajak Polri dan Masyarakat Jatim Bersinergi

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Kondusifitas wilayah merupakan tujuan utama bagi TNI-Polri di Jawa Timur menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak di Jawa Timur tahun 2018 mendatang.

Bahkan, melalui kegiatan Operasional dan Pembinaan tahun 2017 yang berlangsung di Kota Batu, Polda Jatim mengadakan Evaluasi tentang gangguan Kamtibmas pada Triwulan II, Penanganan Terorisme dan Konflik Sosial dalam rangka menghadapi Pemilukada Serentak Tahun 2018.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M. D. A turut hadir sebagai salah satu pemateri dalam kegiatan yang digelar di Hall Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur. Rabu, (23/8/2017) siang.

Selama berlangsungnya pemilihan tersebut, dirinya akan menyiagakan ribuan personel Kodam V/Brawijaya yang disiagakan untuk pengamanan Pilkada apabila diperlukan.

“Pasukan pengamanan kurang lebih sekitar 5.213 personel, yang terdiri dari 1.469 pasukan di tahap persiapan dan 3.744 pasukan pengamanan selama mengawal berjalannya kampanye pilkada,” ujar Pangdam V/Brawijaya.

Tak hanya itu, kata Pangdam, sebelum memasuki musim Pilkada tahun 2018, dirinya mengajak seluruh instansi maupun aparatur terkait untuk mensosialisasikan digelarnya pilkada serentak tahun mendatang.

“Kami berencana akan melakukan langkah-langkah, khususnya sosialisasi dalam berdemokrasi. Nantinya, apapun hasil Pilkada, masyarakat akan kita berikan pemahaman untuk lebih bijak dan dewasa dalam menerima keputusan tersebut,” imbuh orang nomor satu di Makodam V/Brawijaya itu.

Hal senada juga ditambahkan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin.  Dalam menjaga kondusifitas wilayah Pemilukada, dirinya menghimbau seluruh personel TNI-Polri untuk saling bersinergi dalam mengawal dan memantau berjalannya Pilkada di Jawa Timur.

“Tidak hanya Pilgub, personel TNI-Polri juga akan ikut serta mengamankan setiap kegiatan, termasuk diantaranya pengamanan berlangsungnya Idul Adha, Hari Raya Natal, perayaan Tahun baru 2018 hingga pilkada serentak di Jatim,” ujar Kapolda.

Dirinya berharap, selama pelaksanaan pengamanan tersebut, khususnya pengamanan  pilkada, wilayah Jatim akan tetap kondusif seperti yang sudah terwujud saat ini.

“Saya berharap agar Pilkada Serentak Tahun 2018 ke depan dapat berjalan aman, lancar, sukses  dan bermartabat berkat sinergitas antara TNI Polri,” pintanya. (arf)

Read More

BK DPRD Surabaya Dukung Nilai, Kebijakan Pimpinan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Larangan kunjungan kerja (kunker) anggota oleh unsur Pimpinan DPRD Surabaya, karena tidak hadir dalam acara HUT DPRD kota Surabaya ke-2, masih terus dipersoalkan.

Karena kebijakan berupa sanksi larangan kunker ini berimbas kepada sekitar 15 anggota dewan dari berbagai fraksi, termasuk Baktiono wakil Ketua BK DPRD Surabaya.

Baktiono menganggap jika kebijakan larangan kunker dianggapnya tidak berdasar. Bahkan dinilai menghalangi hak anggotanya. Pernyataan ini juga diamini Anugrah Ariyadi anggota Komisi D asal PDIP.

Sayangnya, pendapat kedua anggota dewan ini dimentahkan oleh Minum Latif Ketua BK DPRD Surabaya, yang menyatakan bahwa kebijkan Ketua dan unsur pimpinan lainnya dinilainya sudah benar.

“Apa yang sudah dilakukan Ketua itu sudah benar, karena niatnya untuk menjaga kekompakan seluruh anggota dewan, artinya niat ketua itu sudah baik, harusnya seluruh anggota merespon dengan baik pula,” jawab Minun dikutip dari media online Selasa (23/8/2017)

Tidak hanya itu, anggota dewan asal PKB yang pernah menjabat Camat Sambikerep ini juga menegaskan jika apa yang sudah diterapkan oleh ketua dan pimpinan lainya merupakan “kebijakan”, dan itu diperbolehkan.

“Ini menyangkut kebijakan, Ketua dan pimpinan lainnya boleh menerapkan kebijakan itu, jadi jangan dikaitkan dengan pijakan hukumnya,” tandasnya. (arf)

Read More