Iti mengatakan, tujuan utama kunjungan kali ini adalah untuk studi banding berbagai masalah perkotaan. Di antaranya tata kota, penertiban pedagang kaki lima (PKL), pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan sampah dan pemeliharaan taman.
Menurut dia, Kabupaten Lebak sebagai bagian dari Provinsi Banten masih memiliki banyak kekurangan. “Jika dibanding daerah lain, kabupaten kami masih tertinggal, terutama di bidang pendidikan. Indikatornya, tiap enam kilometer hanya tersedia satu sekolah. Baik secara kualitas maupun kuantitas, pendidikan perlu ditingkatkan,” katanya.
Iti berharap, lawatan rombongan Pemkab Lebak ke Surabaya dapat memberi manfaat konkret lantaran berkesempatan belajar kiat dan strategi pembangunan kota dari kandidat walikota terbaik dunia, Tri Rismaharini.
Dalam kesempatan itu, Risma -panggilan Tri Rismaharini- menyampaikan tentang perlunya perampingan instansi. Mantan kepala Bappeko Surabaya ini menjelaskan, jumlah kelurahan di Kota Pahlawan kini dirampingkan menjadi 154 kelurahan. Sebelumnya ada 163 kelurahan. Penyusutan jumlah instansi tanpa mengurangi kualitas pelayanan itu, menurut Risma, sanggup mengefisiensi pengeluaran. “Uang operasional lebih kecil sehingga bisa dialokasikan untuk keperluan lain,” ungkapnya.
Penghematan juga dilakukan pemkot dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). e-Procurement atau sistem lelang tender online terbukti mampu menekan 20 hingga 25 persen biaya per tahunnya. Di samping efisiensi, TIK juga membuat kinerja aparatur pemkot semakin mudah. Sebelum menggunakan sistem online, pegawai di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya, kata Risma, biasanya pulang larut malam saat akhir tahun. Namun, sejak dioperasikanya aplikasi yang terintegrasi, kebiasaan itu sudah tidak terjadi. “Rata-rata pukul 5 sore mereka sudah pulang ke rumah. Tidak perlu lembur di akhir tahun,” paparnya.
Soal taman, walikota perempuan pertama di Surabaya tersebut menekankan bahwa taman kota yang dibangun pemkot bukan sekadar hiasan. Namun lebih dari itu, yakni sebagai sarana rekreasi keluarga dan interaksi sosial. Itulah sebabnya, di setiap taman selalu ada fasilitas-fasilitas yang terintegrasi. Misalnya, broadband learning centre (BLC) dimana warga bisa belajar dan mengakses komputer gratis, serta sentra PKL, sarana olahraga dan taman bermain.
Kesempatan bertemu langsung dengan Risma tidak disia-siakan rombongan Pemkab Lebak. Satu per satu mengajukan pertanyaan sesuai bidang jabatannya. Salah satunya pertanyaan tentang bagaimana menata PKL dan mengelola lingkungan di tengah keterbatasan dana APBD.
Menanggapi hal itu, Risma mengatakan, strategi relokasi PKL harus memahami apa yang dibutuhkan para PKLnya terlebih dulu. Artinya, sebelum membangun sentra PKL, harus ada kajian di tiap wilayah. Jika kebutuhan PKL sudah terpenuhi maka dengan sendirinya mereka (PKL) akan mau ditata.
Alumnus ITS ini juga menyinggung soal keterbatasan APBD dalam hal pengelolaan lingkungan. Menurut dia, anggaran tidak bisa dijadikan alasan bagi suatu daerah untuk berhenti membangun. Risma mencontohkan, saat dirinya menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya, dia dihadapkan dengan problem pelik. Yakni, harus membangun sebelas taman eks-SPBU dengan anggaran “hanya” Rp 400 miliar.
Berdasar perhitungan saat itu, nominal tersebut hanya cukup untuk menguruk tangki penyimpanan bensin eks-SPBU untuk satu taman saja. Sementara, pemkot harus membangun sebelas taman. Akhirnya, dengan kerjasama tim dan kerja keras, muncul ide tangki eks-SPBU ditimbun dengan tinja dari intalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) Keputih.
“Selama kita mau bekerja keras dan kreatif menyelesaikan suatu masalah, maka keterbatasan anggaran sejatinya bisa diatasi,” pungkas dia. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar