Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Senin, 01 Februari 2021

Dituding Kudeta AHY di Demokrat, Moeldoko: Kudeta Itu Kan dari Dalam


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis tudingan ingin melakukan kudeta kepempimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Sebab, menurutnya kudeta itu dilakukan dari dalam, bukan dari luar.

Moeldoko menjelaskan, dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Jenderal Panglima TNI selalu terbuka dan tidak memberi batasan kepada siapa pun. Termasuk individu maupun sekolompok organisasi yang ingin bertemu dan membicarakan berbagai hal.

Moeldoko heran pertemuannya dengan beberapa perwakilan Partai Demokrat justru dinilai berbeda. "Tidak ada rencana kudeta. Kudeta itu kan dari dalam bukan dari luar. Isu ini juga muncul karena ada foto yang tersebar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Ia pun menegaskan, bahwa isu tersebut murni tentang dirinya dan tidak ada kaitannya dengan Istana maupun Presiden Joko Widodo.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Jangan ganggu pak Jokowi dalam isu ini. Beliau tidak tahu sama sekali tentang isu ini, itu urusan saya, itu murni Moeldoko," tuturnya.

Sebelumnya AHY menyurati Presiden Jokowi terkait isu tersebut. Dirinya ingin meminta klarifikasi terkait adanya orang di lingkaran Istana ingin mengkudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta.

AHY mengungkap, gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” beber putra sulung Presiden RI ke-6 itu.

0 komentar:

Posting Komentar