BPK hingga Kejagung Siap Kawal Restrukturisasi BUMN

-


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga negara demi mengawal proses streamlining atau penyehatan dan penyederhanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Langkah strategis ini guna memastikan program restrukturisasi korporasi pelat merah berjalan akuntabel, transparan, dan taat hukum.

"Tim telah melakukan rapat koordinasi strategis di Wisma Danantara pada Jumat, 3 Juli 2026, dihadiri jajaran pimpinan lembaga terkait serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej," kata Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung), Reda Manthovani, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Reda mengungkapkan bahwa selain Kejagung, sejumlah instansi kredibel seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Hukum, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut dilibatkan. 

Seluruh lembaga tersebut resmi diwadahi dalam Tim Pengawalan Streamlining BUMN.

Langkah kolaboratif ini bertujuan memberikan masukan hukum dan prosedural agar penataan BUMN tidak menabrak regulasi yang ada. 

Reda menegaskan, penguatan BUMN merupakan hal krusial mengingat posisinya sebagai pilar utama penopang perekonomian nasional.

"Pertemuan awal untuk memberikan masukan terkait streamlining terhadap BUMN-BUMN agar tertata secara efektif, berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tentunya, yang diinginkan bahwa ke depan BUMN akan semakin efektif dan efisien karena ini adalah salah satu jantung ekonomi kita," ujar Reda.

Badan Pengelola (BP) BUMN tengah melakukan transformasi besar-besaran dengan memangkas jumlah anak-cucu usaha BUMN dari total 1.077 perusahaan menjadi hanya berkisar 200 hingga 300 perusahaan saja. 

Hingga data per 28 April 2026, tercatat sudah ada 167 BUMN yang resmi dilikuidasi dalam kurun waktu setahun terakhir.

Proses perampingan massal ini dijalankan melalui empat strategi utama, yakni likuidasi, divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi. 

Sesuai dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, target eksekusi total dari pembersihan dan perampingan BUMN ini wajib dirampungkan sepenuhnya pada 2026.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadilan Bebaskan Promotor EO Konser Artis DJ Dimitri Vegas dan Like Mike Dari Tudingan Penipuan

-
Gambar
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Promotor Event Organaiser (EO) konser Ervan Anugerah Asmoro, terdakwa kasus dugaan penipuan konser artis DJ dimitri vegas dan like mike akhirnya bebas dari tuntutan 1,5 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya. Oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto SH MH, kasus penipuan yang menjerat Ervan tersebut dinyatakan bukan perkara pidana. Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menerangkan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ervan tersebut tidak terdapat unsur penipuan sehingga dianggap bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, kasus yang menjerat Ervan merupakan hubungan hukum keperdataan. Atas dasar itulah, terdakwa Ervan diputus bebas dari tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Menanggapi hal itu ketiga kuasa hukum Ervan , DR. Ismu Gunadi W, SH. M.Hum, Dody Iswandono, SH. MH dan Nur Hadi, SH. MH, mengaku bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Er...
Baca selengkapnya

Bareskrim Ajukan Red Notice Pak Cik, Pemasok Sabu Jaringan The Doctor

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengajukan penerbitan red notice terhadap Lukmanul Hakim alias Pak Cik Hendra alias Pak Haji. Pak Cik diketahui berperan sebagai pengendali serta pemasok utama sabu dan etomidate di balik jaringan Andre 'The Doctor' di Indonesia. "Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso. dalam keterangannya, Rabu (20/5). Eko menerangkan Pak Cik merupakan warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang saat ini terdeteksi berada di Malaysia.  Namun, belakangan status kewarganegaraan sudah berpindah menjadi warga negara Saint Kitts and Nevis. "Lukmanul Hakim merupakan DPO BNN RI terkait perkara TPPU tindak pidana narkotika," ucap Eko. Eko mengungkapkan hasil analisa transaksi perbankan terhadap rekening jaringan sindikat na...
Baca selengkapnya

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya