Raja Juli Antoni Baru Lapor Tolak Amplop Gratifikasi usai OTT KPK

-


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi menerima laporan penolakan gratifikasi berupa amplop dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. 

Laporan tersebut baru diserahkan usai operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby.

"Pada Jumat, 3 Juli 2026, pekan lalu, Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Pelaporan tersebut dilakukan tak lama setelah Raja Juli menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Kehutanan. 

Saat ini, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK tengah melakukan langkah-langkah prosedural untuk menindaklanjuti berkas laporan tersebut.

"Proses dan mekanismenya akan merujuk Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. KPK akan menyampaikan hasilnya, apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak," ujar Budi.

Di sisi lain, lembaga antirasuah ini juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat publik dan pemangku kepentingan mengenai tata kelola kehutanan. 

KPK menegaskan bahwa program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan prioritas nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus bersih dari segala bentuk praktik lancung.

"Jangan sampai izin pelepasan kawasan hutan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, tercederai karena adanya dugaan praktik korupsi," tutur Budi.

Perkara ini bermula saat KPK menggelar OTT ke-14 sepanjang tahun 2026 di Kabupaten Kuansing, Riau, dan Jakarta pada 29 Juni 2026. 

Pascaoperasi senyap tersebut, Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan serta gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas pada 1 Juli 2026.

Nama Raja Juli Antoni ikut terseret lantaran sempat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026. 

Dalam pertemuan tersebut, Suhardiman diam-diam meninggalkan sebuah amplop tertutup map di ruangan Menhut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadilan Bebaskan Promotor EO Konser Artis DJ Dimitri Vegas dan Like Mike Dari Tudingan Penipuan

-
Gambar
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Promotor Event Organaiser (EO) konser Ervan Anugerah Asmoro, terdakwa kasus dugaan penipuan konser artis DJ dimitri vegas dan like mike akhirnya bebas dari tuntutan 1,5 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya. Oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto SH MH, kasus penipuan yang menjerat Ervan tersebut dinyatakan bukan perkara pidana. Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menerangkan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ervan tersebut tidak terdapat unsur penipuan sehingga dianggap bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, kasus yang menjerat Ervan merupakan hubungan hukum keperdataan. Atas dasar itulah, terdakwa Ervan diputus bebas dari tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Menanggapi hal itu ketiga kuasa hukum Ervan , DR. Ismu Gunadi W, SH. M.Hum, Dody Iswandono, SH. MH dan Nur Hadi, SH. MH, mengaku bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Er...
Baca selengkapnya

Bareskrim Ajukan Red Notice Pak Cik, Pemasok Sabu Jaringan The Doctor

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengajukan penerbitan red notice terhadap Lukmanul Hakim alias Pak Cik Hendra alias Pak Haji. Pak Cik diketahui berperan sebagai pengendali serta pemasok utama sabu dan etomidate di balik jaringan Andre 'The Doctor' di Indonesia. "Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso. dalam keterangannya, Rabu (20/5). Eko menerangkan Pak Cik merupakan warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang saat ini terdeteksi berada di Malaysia.  Namun, belakangan status kewarganegaraan sudah berpindah menjadi warga negara Saint Kitts and Nevis. "Lukmanul Hakim merupakan DPO BNN RI terkait perkara TPPU tindak pidana narkotika," ucap Eko. Eko mengungkapkan hasil analisa transaksi perbankan terhadap rekening jaringan sindikat na...
Baca selengkapnya

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya