KABARPROGRESIF.COM: (Tabanan) Kantor Bupati Tabanan geger lagi. Belum lama arealnya habis digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (21/11) kemarin satu unit bangunannya rusak. Tepatnya pada gedung Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Belum bisa dipastikan apa penyebabnya. Sampai sore kemarin proses evakuasi masih dilakukan.
Dan evakuasi dimulai sekitar pukul 15.00. Di awali dengan memutuskan aliran listrik. Dan lanjut memindahkan dokumen dan berkas-berkas.
Gedung LPSE yang ada di timur ruang pertemuan bawah kantor Bupati Tabanan ini dimanfaatkan bersama dengan sejumlah kesekretariatan lainnya.
Kesekretariatan yang dimaksud antara lain Dharma Wanita Persatuan Tabanan, dan Gabungan Organisasi WanitaTabanan.
Kemudian Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Tabanan, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Tabanan. Bahkan Tim Penggerak PKK Tabanan.
Informasi sementara di lapangan mengenai kapan peristiwa itu terjadi masih simpang siur. Di rentang pukul 10.00 sampai 13.00.
Seorang staf perempuan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) yang jadi induk dari LPSE menyebutkan sekitar pukul 10.00.
"Waktu hujan masih gerimis," sebutnya seraya menunggu aliran listrik ke gedung diputus petugas PLN.
Sementara satpam yang berjaga di ruang pertemuan lantai bawah kantor bupati menyebutkan sekitar pukul 12.00.
"Waktu mau mulai hujan deras," sebut salah seorang satpam.
Belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat Pemkab Tabanan terkait peristiwa ini. Asisten II, I Wayan Kotio, yang ada di lokasi kejadian enggan berkomentar.
"Tunggu dulu ya. Ini baru mau evakuasi," ujarnya.
Meski demikian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini berhubung kemarin libur.
Namun yang pasti peristiwa ini mengakibatkan kerugian materi. Cuma belum bisa dipastikan nilainya.
Dari pantauan, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama staf BPJ terlihat memindahkan dokumen dan berkas-berkas ke ruang rapat bawah kantor Bupati Tabanan.
Termasuk memindahkan perangkat komputer atau CPU, laptop, berkas-berkas seperti SPJ, SP2D, RKA.
Satu persatu pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD datang memonitor kerusakan pada gedung yang usianya diperkirakan sudah ada sejak Bupati Sugianto itu. Atau sekitar 1980-an.
0 komentar:
Posting Komentar