Pameran Lukisan Anak Berkebutuhan Khusus di Juanda

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ada pemandangan berbeda di anjungan Terminal I bandara Juanda, Jumat (24/2). Sekitar 50 lukisan karya anak bangsa berkebutuhan khusus dan anak jalanan, dipamerkan di anjungan tersebut. Mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan yang diasuh Dinas Sosial Kota Surabaya. Pameran yang digelar hingga 5 Maret ini merupakan hasil sinergi dengan pihak IAngkasa Pura I.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka pameran lukisan tersebut mengapresiasi pihak Angkasa Pura I yang telah memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan untuk memamerkan hasil karya nya. "Kami sangat berterima kasih. Kami sebenarnya sejak lama nyari tempat untuk menampilkan karya mereka. Saya berharap, ke depan nya akan ada lebih banyak yang peduli pada anak-anak ini," ujar wali kota.

Menurut wali kota, anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan yang dibina Pemkot di Liponsos Kalijudan dan Kampung Anak Negeri, memiliki bakat di banyak bidang. Seperti bakat melukis, bermain musik, menyanyi, pembawa acara, hingga olahraga. Oleh Dinsos Kota Surabaya, bakat mereka kemudian diarahkan dan dipoles. "Kita mungkin menganggap mereka punya kekurangan. Itu karena kita tidak tahu. Padahal, mereka punya kelebihan yang bahkan melebihi orang normal," sambung wali kota yang punya seorang cucu ini.

Di acara itu, wali kota secara simbolis menyerahkan seragam kepada dua pemuda berkebutuhan khusus yang bekerja di kantor Dinsos Surabaya. Ada Sofyan Arif, seorang tunarungu wicara yang menjadi petugas kebersihan dan Andi Pradipta yang menjadi operator telepon ambulance gratis.
Kepala Dinas Sosial Surabaya, Supomo menambahkan, dari anak-anak tersebut, semua orang bisa belajar perihal tidak ada yang tidak mungkin selama mau berusaha. Anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan itu menunjukkan kegigihan yang luar biasa untuk berhasil. "Mereka ini punya ketekunan dan ketabahan. Mereka juga tidak mudah frustrasi. Itu yang membuat mereka berhasil," ujar Supomo.

Menurut nya, kegiatan ini tidak sekadar pameran lukisan. Tetapi ada pesan yang tersirat. Masyarakat tidak hanya melihat karya lukisan dari anak-anak berjalan seperti Neneng, Bintang, Siti atau Joshua dan lainnya. Tetapi, ada pesan lebih dari itu. "Jadi ini bukan hanya bertujuan pameran  dan menjual lukisan. Tapi kita juga menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya serius dalam menangani anak-anak ini. Serta, agar publik tahu bahwa anak-anak ini punya kemampuan istimewa," ujarnya.

Ini bukan kali pertama anak-anak istimewa ini memamerkan karya lukisan. Supomo mengatakan, akhir tahun 2016 lalu, karya lukisan mereka dipamerkan di Jakarta. Dari pameran itu, 28 lukisan laku terjual. Bahkan, ada lukisan yang laku Rp 30 juta. "Di Juanda ini juga banyak yang tertarik," sambung Supomo. (arf)

Read More

Wapres Jusuf Kalla Buka World Ocean Summit 2017 di Nusa Dua Bali

KABARPROGRESIF.COM : (Bali) Wakil Presiden Republik Indonesia, M Jusuf Kalla, melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Bali dalam rangka pembukaan kegiatan World Ocean Summit 2017 di Ballroom Sofitel Nusadua, 22-24 Februari 2017.

Kehadiran orang nomor dua Indonesia di Bali ini, disambut  Gubernur Bali Made Mangku Pastika,  Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Kapolda Bali Irjen Pol Dr Petrus R Golose, Kajati Bali, Danrem 163/Wsa Kolonel Inf. Nyoman Cantiasa, Danlanud Ngurah Rai Kolonel Pnb. Wayan Superman, Danlanal Denpasar diwakili oleh Pjs. Palaksa Mayor Laut (T) Made Suwandiyana,  bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Bali, di Bandara Ngurah Rai Tuban, Kamis Kemarin.

Kegiatan World Ocean Summit 2017 di Bali merupakan konferensi Internasional tahunan yang digelar untuk membahas tentang kelautan dunia dan berbagai terobosan untuk menjaga ekosistem laut.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga hari di Ballroom Sofitel Nusadua, 22-24 Februari 2017, dan mengambil tema “Financing the Sustainable Ocean Economy” yang diikuti oleh sekitar 400 orang delegasi yang berasal dari 31 negara peserta.

Pengamanan World Ocean Summit 2017 di Nusadua Bali mendapat perhatian penuh Aparat Keamanan (Satgas Pam VVIP) TNI dan Polri wilayah Bali bersama jajaranya, dan merupakan bagian dari operasi pengamanan kewilayahan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali dengan sandi pengamanan Operasi Puri Agung I 2017, yang sebelumnya telah dilaksanakan gelar pasukan bersama Kodam IX Udayana di Lapangan Lagoon Nusadua.

Usai pelaksanaan pembukaan pada pukul 11.15 Wita Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Kepresidenan BAE RJ-85 yang berengkat dari bandara Ngurah Rai Bali. (arf)

Read More

Pengawasan Lemah, Dewan Minta Bangunan Dupak Grosir Baru Segera Dirobohkan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lemahnya pengawasan terhadap bangunan tak berizin membuat Pemkot Surabaya sering kecolongan. Seperti pembangunan Dupak Grosir yang baru, meski bangunan tersebut sudah dibangun dengan tinggi lima lantai namun bangunan tersebut belum juga mempunyai izin.

Menurutu lasidi Kabid Perizinan IMB, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) kota Surabaya mengakui selama ini pihaknya kecolongan dalam pengawasan pembangunan tidak berizin.

“Kalau Dupak grosir yang lama memang sudah punya izi, tapi memang selama ini Dupak grosir yang baru belum memiliki izin IMB dan Amdalnya pun belum keluar,” ungkap Lasidi, Kamis (23/2).

Lasidi mengatakan, untuk hingga saat ini memang belum ada pengujuan izin IMB bangunan dupak Grosir yang baru ini,

“ Setelah kami cek di bagian arsip permohonan izin nya setelah di cek sudah masuk enam bulan yang lalu sekitar bulan Juli, namun izin Amdal belum keluar sehingga izin IMB-nya belum bisa di proses, informasinya dari BLH (Badan Lingkungan Hidup ) kota Surabaya ambalnya masih baru selesai harinya,” kata Lasidi.

Kalau izinya Amdalnya sudah turun dari BLH, pengajuan izin IMB segera diproses,

“ Yang penting kan Amdalnya turun, kalau Amdalnya turun kan baru bisa diproses IMB-nya. Dalam proses IMB tidak butuh waktu lama dua-tiga hari sudah bisa keluar,” kata Lasidi.

Namun Lasidi juga mengakui bahwa selama ini pihaknya kecolongan dalam pengawasan pembangunan yang tidak memiliki izin Pembanguna Dupak Grosir yang baru ini.

“ Makanya setelah kami tahu belum memiliki izi kami langusng memita rekan-rekan satpol PP untuk melakukan penyegelan dan menghentikan proses pembangunan sementara sampai semua izinya selesai,” kata Lasidi.

“ Dan itu sudah terbukti bahwa selama ini Dupak grosir sudah mencuri stat pembangunan, dan itu melanggar aturan nanti mereka dalam pengurusan IMBnya juga kenak sangsi dengan membayar denda sesuai berasar bangunanya,” tambahnya.

Namun sayang, Lasidi tidak bisa menjelaskan besaran denda yang dibebankan kepada Dupak grosir lantaran telah terbukti melargar aturan yang melarang membangun bangunan sebelum memiliki izin IMB.

“ Yang pasti nanti ada denda yang dibebankan, untuk kepastian nominalnya belum tahu,” ungkap Lasidi.

Sementara, lemahnya pengawasan Pemkot Surabaya dalam melakukan pengawasan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan ini mendapatkan sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya.

Anggota Komisi C Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya Visensius Awey mengakui lemahnnya pengawasan pemerintah kota Surabaya dalam mengawasi bangunan yang tidak memiliki izin.

“ Kami akui selamai Pemkot masih lemah dalam pengawasan dan sering kecolongan,” ungkapnya.

Menurut Awey lemahnya pengawasan tersebut karena keterbatan dari anggota dinas terkait dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) kota Surabaya.

“ Lemahnya pengawasan ini bisa juga masih adanya keterbatasan porsonil dari Disanas terkait,” katanya.

Namun, lanjut Awey, sesuai dengan Perwali no 29 tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan. Yang mana Kecamatan mempunya wewenang melakukan pengawasan dilapangan.

“ Sesuai Perwali no 29 tahun 2009 ini kecamatan kan bisa bisa melakukan pengawasan, jika sampai kecolongan seperti ini terus apa yang dilakukan Keluharan dan Kecamatan ini,” terangnya.

“ Maka Walikota harus tegas dalam hal ini, Pemkot harus menurunkan tim Investigasi Internal untuk mencari kebenaran, apa itu pejabata bawah seperti Kelurahan dan Kecamatan ini terbukti melakukan pembiaran atau tidak. Jika ada pembiaran disana itu jelas ada pemainan dan pejabatnya harus ditindak tegas. Langusng copot aja Lurah, Camat dan Kepala Dinasnya jika itu terbutki melakukan pembiaran,” tambahnya.

Selain itu Awey juga mengatakan, untuk sebagai efek jera dan menjadi contoh kepada yang lain bangunan Dupak Grosir yang baru ini harus dirobohkan, karena selama ini Pemkot kurang tegas dala menindak para pembangun atau pengembang yang melakukan pembangunan gedung tapi belum memiliki izin.

“ Sebagai efek jera bangunan yang terbukti melakukan pembangunan sebelum mengatongi izin tersebut dan jika belum memiliki izin itu berarti bangunan ilegal harus diroboh, agar bisa dibuat pelajaran bagi yang lain. Agar ketertiban izin adan tertip administrasi ini berjalan sengan baik. Karena selama ini belum ada perubahan, jangan sampai nanti ini terus terjadi dan ada sewenang-wanang dan dianggap remeh oleh pengembang dan orang yang mendirikan bangunan,” kata Awey.

“ Agar perizinan ini tertip petugas pemerintah harus tegas, robohkan aja untukk efek jera, jangan sampai ini terjadi terus-menerus dan membuat masyarakat berfikir negatif terhadap pemerintah, dan jangan salahkan masyarakat jika masyarakat ikut tidak tertip dalam melakukan pembangunan liar,” tegas Awey.

Selain tidakan yang tegas, Awey menyoroti masih lambanya pengurusan perizinan di Kota Surabaya ini, “ Karena terkadang pengurusan izin di Pemkot itu masih lambat, dimana pengembang juga di dateline untuk segera opening. Makanya izin dipercepat dan jika ada yang melanggara harus ditindak tegas,” tegas Awey. (arf)

Read More

Dua Terdakwa Perampokan Divonis Berbeda

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) John Mauritz Ratu, terdakwa kasus perampokan akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, John dinyatakan tidak terbukti bersalah dan langsung divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Isjuaedi.

Amar putusan bebas tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (23/2/2017).  "Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum," ucap hakim Isdjuaedi saat membacakan amar vonisnya.

Sontak, vonis bebas tersebut langsung mendapar reaksi tegas dari Jaksa Penuntut Umun (JPU) Suparlan, lantaran tuntutan 5 tahun penjara yang diajukannya malah dikandaskan hakim Isjuaedi. Jaksa yang bertugas di Kejari Surabaya ini langsung menyatakan kasasi.

Sementara, terdakwa Kevin Jolio Davinsi (berkas terpisah) yang dituding melakukan perbuatannya bersama terdakwa John Mauritz justru dinyatakan bersalah. Oleh hakim, dia dihukum tiga tahun penjara dan lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU Darwis yang sebelumnya menuntut lima tahun penjara.

Dalam dakwaan JPU disebutkan terdakwa Jhon Muaritz bersama sama dengan terdakwa Kevin Jolio (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekitar jam 02.30 Wib. Saat itu kedua terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X-RIDE bersama saksi Aabdul Karim yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motornya sendirian. Dan selanjutnya terdakwa langsung menendang kaki saksi Abdul Karim namun tidak kena selanjutnya terdakwa memukul lengan tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya  sehingga mengakibatkan saksi oleng dan hampir terjatuh.

Selanjutnya saksi mempercepat laju kendaraan menyusul teman temanya yang berada didepanya sambil berteriak minta tolong. Mendengar saksi berteriak minta tolong selanjutnya kedua terdakwa lari namun oleh saksi bersama teman temanya dikejar hingga sampai di Cafe Rasa sayang Bluefish dijalan tegal sari surbaya dan selanjutnya saksi Kevin Jolio berhasil diamankan oleh petugas Kepolisan Polsek Tegal Sari namun terdakwa John berhasil melarikan diri.

Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan di amankan dan dibawa Polsek Tegalsari guna mempertanggungjawabkan perbuatanya. Atas perbuatannya  terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke -1 dan A 2 A KUHPJo pasal 53 KUHP. (Komang)

Read More

Wali Kota Surabaya Anggap PDPS Tak Serius Kelola Pasar

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) segera merealisasikan pembangunan atau revitalisasi pasar. Menurut walikota perempuan pertama di Surabaya ini, PD Pasar Surya sudah mendapat kucuran anggaran yang cukup banyak untuk pembangunan pasar di Surabaya.

Berdasarkan data yang  di dapat, PD Pasar Surya pernah mengajukan dana penyertaan modal untuk pembangunan empat pasar sebesar Rp10 miliar yang diterima akhir tahun 2015. Namun, sampai pada akhir 2016 dana tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dan sisanya dikembalikan ke Pemkot Surabaya. Saat ini, perusahaan plat merah yang dipimpin Plt Dirut Mikhael Bambang Parikesit ini dikabarkan menerima lagi kucuran dana dari APBD untuk revitalisasi pasar.

Surat permohonan pencairan dana Rp10 miliar tertanggal (10/09/2015) tersebut mencantumkan untuk pembangunan empat pasar diantaranya Keputran Utara Rp1.945.970.000, Pucang Anom Rp3.894.227.000, Pasar Kembang Rp3.647.208.000, dan Tembok Dukuh Rp512.595.000.

"Kemaren (tahun 2015) kita beri 10 miliar hanya dipakai sekitar enam miliar dan sisanya dikembalikan lagi. Sekarang kurang minta lagi ini kan jadi ketinggalan progresnya mundur lagi. Tiga pasar aja nggak tuntas, saya berharap secepatnya," kata Wali Kota Tri Rismaharini kepada wartawan di ruang kerja, Rabu (21/02/2017).

Pihaknya menilai, kinerja PDPS harus lebih serius untuk percepatan pembangunan pasar karena sudah menerima kucuran anggaran. Padahal, perbaikan pengelolaan pasar di Surabaya memang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Risma agar bisa bersaing dengan pasar moderen. Sayangnya, PDPS selaku pengelola banyak mendapat sorotan karena tidak sesuai harapan dan sempat beberapa kali terlibat masalah hukum.

"Kita harus bisa bersaing dengan pasar moderen. Bukan hanya sekedar pasar ya, harus bersih dan menarik untuk anak-anak dan anak muda. Selama mereka belum tertarik ke pasar tradisional ya belum berhasil. Soalnya lama mbangunya itu revitalisasi pasar," jelas mantan Bappeko ini.

Terkait hal ini, Direktur Teknik dan Usaha PDPS, Zandy Feryansah mengakui ada keterlambatan dalam proyek revitalisasi pasar pada tahap pertama yaitu tahun 2016 karena masalah non teknis. Dari empat pasar yang direncanakan, hanya Pasar Tembok Dukuh selesai. Sementara, untuk Pasar Keputran Utara dan Pasar Kembang sudah dilakukan tahap pertama dan dilanjutkan tahun ini.

"Untuk Pasar Pucang Anom gagal lelang jadi belum dikerjakan pada tahun 2016. Seluruhnya akan dilanjutkan tahun ini menggunakan anggaran tahap kedua. Kita memang sudah dapat perintah dari Bu Wali (Tri Rismaharini) untuk melakukan percepatan," kata pria yang akrab disapa Ferry ini.

Meski begitu, pihaknya menegaskan saat ini proses pembangunan tahap kedua yaitu tahun 2017 sudah mulai berjalan. Beberapa persiapan diantaranya perencanaan, lelang dan mempersiapkan tempat penampungan sementara (TPS) sudah dilakukan.

"Kita tidak memungkiri ada keterlambatan dan serapan rendah. Dari dana yang diterima tahap pertama 2015 yang dikerjakan tahun 2016 dikembalikan Rp3,8 miliar. Nah, tahun ini proyeknya sudah kita lanjutkan dengan anggaran tahap kedua," katanya. (arf)

Read More

BPR Surya Artha Utama Surabaya, Buka Lowongan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PT. BPR Surya Artha Utama Kota Surabaya membuka kesempatan kepada kalangan professional yang berkompeten guna mengisi posisi sebagai Direktur Utama (BPR-D1) dan Direktur Operasi (BPR-D2).

Pengumuman rekruitmen disampaikan langsung oleh Kabag Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, Kalid saat melakukan jumpa pers di Kantor Bagian Humas, Surabaya, Kamis (23/2). Dia mengatakan, calon Direktur Utama dan Direktur Operasional yang baru diharapkan dapat berpihak pada masyarakat dan perekrutan ini ditandai sebagai bisnis kepercayaan. Artinya, setiap calon direktur harus mampu mengatur masuk-keluarnya uang yang mengalir serta mampu membangun perekonomian yang baik bagi Surabaya.

“Syaratnya, mampu mengelola arus uang dan arus barang yang mengalir di Kota Surabaya, mampu mengajak warga untuk mandiri dalam berbisnis atau bahkan berinventasi menggunakan bank BPR. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta investasi yang berdampak positif bagi warga Surabaya. Itu harapan kami kepada calon direktur,” ujar Kalid.

Kalid memaparkan, ada beberapa persyaratan seleksi atau kualifikasi untuk menjadi direktur utama dan direktur operasi. Persyaratan tersebut yakni berwarga negara Indonesia, berusia minimal 35 tahun dan maksimal 56 tahun, pendidikan formal minimal S1, berpengalaman kerja (diutamakan pejabat eksekutif perbankan) dengan masa kerja 2 tahun, menyampaikan neraca publikasi bank, memiliki sertifikat kompetensi Direksi dari lembaga sertifikasi profesi dan masih berlaku, membuat dan menyajikan corporate plan.

Selanjutnya, tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya, Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Surya Artha Utama serta tidak memiliki hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud seperti yang tertera di atas. Persyaratan lainnya, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Lamaran tersebut dikirim ke Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah yang bertempat di Jalan Taman Surya No 1 Surabaya. Tenggang waktu penerimaan lamaran mulai dibuka pada tanggal 24 Februari - 3 Maret 2017 pukul 16.00,” jelas Kalid.

PT BPR Surya Artha Utama Kota Surabaya merupakan satu dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya. BUMD lainnya yakni PDAM Surya Sembada, PD Pasar Surya, PD RPH, dan PDTS KBS. (arf)

Read More

Tindak Tegas Personel Yang Tidak Mau Laksanakan Urikkes

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Personel Lantamal V baik militer maupun ASN patut bersiap menerima sanksi bilamana mereka tidak mau melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan atau yang disingkat Urikkes. Hal tersebut menjadi solusi yang disarankan oleh Dinas Kesehatan ( Diskes) Lantamal V terkait hasil prosentasi pelaksanaan urikkes  yang masih menunjukan angka dibawah standar, pada beberapa satuan kerja di Lantamal V dan jajarannya.

“Urikkes menjadi hak sekaligus kewajiban untuk dilaksanakan setiap personel oleh karena kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendeteksi dini adanya kelainan atau penyakit kronis pada tubuh seorang prajurit dan PNS TNI,” terang Kepada Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lantamal V
Kolonel Laut (P) dr. A. Pudji Widodo selaku narasumber, pada kegiatan penyuluhan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando bidang kesehatan tentang Evaluasi Hasil Akhir dan Pengelolaan Penyakit Kronis Lantamal V tahun 2016, di GSG Mako Lantamal V, Kamis (23/2).

Tercatat sekitar 239 prajurit dan ASN Mako Lantamal V mengikuti kegiatan ini. Tampak hadir Kepala Keuangan Wilayah (Kakuwil) Lantamal V Kolonel Laut (S) Agus Mulyanto, Kadispotmar, Paban Watpers Spers Lantamal V, Pabandal, Pabanren Spers, Kadispen, dan sejumlah perwira staf jajajran Mako Lantamal V lainnya.

Menurut dr. Pudji -sapaan akrab Kadiskes Lantamal V ini, Urikkes diadakan bukan hanya sekedar formalitas. Sebab Urikkes memiliki beberapa tujuan selain mendeteksi dini adanya kelainan atau penyakit, yakni sebagai proses recruitment, persyaratan administrasi bagi anggota TNI AL, juga upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan setiap personel, serta mengelola beban tugas personel sesuai status kesehatan yang dimilikinya.

“ Namun yang terpenting daripada tujuan Urikkes adalah untuk mendeteksi adanya kelainan atau penyakit pada tubuh, terlebih yang bersifat kronis seperti diabetes melitus, jantung, atau bahkan kanker,” ungkapnya sambil menambahkan terkait beberapa penyakit kronis yang diidap oleh beberapa personel Lantamal V setelah melaksanakan Urikkes.

“Tapi disayangkan jika ternyata masih banyak personel Lantamal V yang tidak mau melaksanakan Urikkes, padahal tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa secara lengkap setiap personel. Karenanya kami menyarankan kepada Dinas Administrasi Personel untuk bertindak tegas dengan menerapkan sanksi administrasi kepada personel yang tidak mau melaksanakan Urikkes,” pintanya.

Minimnya kesadaran personel untuk memeriksakan kesehatannya lanjutnya, secara tidak langsung menyulitkan staf Diskes untuk mengumpulkan data dan memonitor personel yang menderita penyakit kronis, dan membutuhkan perawatan intensif . Kondisi ini juga terkait dengan ketentuan personel yakni mengenai hak dan perawatan personel penderita penyakit kronis, yang tidak mampu bekerja normal sehingga membutuhkan dispensasi khusus.

Mengenai penyakit kronis yang ditemukan dari hasil urikkes, Diabetes Melitus menempati peringkat atas yang diderita, selanjutnya diikuti oleh Hipertensi, Jantung, Stroke, dan lainnya. (arf)

Read More

Kejari Surabaya Kembali Menahan Dua Tersangka Korupsi Bappeko

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya kembali melakukan penahanan terhadap dua tersangka lain yang terlibat dalam pusaran korupsi Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemkot Surabaya.

Dua tersangka tersebut adalah Totok dan Mochammad Soni, keduanya ikut berperan dalam korupsi yang merugikan negara Rp 999,9 juta itu sebagai orang yang terlibat langsung dan menikmati uang korupsi itu.

"Penetapan dan penahanan Soeratman dan Mochmad Soni merupakan pengembangan perkara PPh di Bappeko yang kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama Umi Chasanah dan Fahmi,"terang Didik Farkhan saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (22/2).

Dijelaskan Didik, Penahanan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan kedua tersangka melarikan diri. Selain itu, penyidik juga ingin mempercepat penyelesaian kasus yang tengah disandang kedua tersangka.

"Semua kasus korupsi yang ditangani Kejari Surabaya semua tersangkanya ditahan. Tujuannya agar cepat tuntas,"sambungnya

Korupsi PPh yang tengah diselesaikan ini terungkap setelah, penyidik menahan Bappeko Pemkot Surabaya, Umi Chasanah, 47, warga Perum YKP Penjaringansari PS 1 C dan Achmad Ali Fahmi, warga Medokan Ayu.

Umi dan Achmad Ali Fahmi dijerat pasal 2, dan 3 Jo to Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Umi tidak menyetorkan pajak PPh pegawai honorer di lingkungan Pemkot Surabaya yang dipotong oleh Umi. Potongan uang yang mencapai Rp 999,9 juta itu tidak disetorkan ke bank milik negara, tapi dikantongi sendiri.

Kasus ini mencuat setelah dilaporkan Pemkot Surabaya atas dasar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah penyidik Polrestabes Surabaya yang menangani perkara berhasil menguak jika perbuatan kedua tersangka dilakukan sejak 2009.

Dalam waktu bersamaan, penyidik Pidsus Kejari Surabaya, menahan Santoso tersangka kasus korupsi kredit fiktif Bank BPR Jatim. Santoso disangka menyalahgunakan dana kredit fiktif Bank Jatim Cabang Surabaya Kantor Kas Rungkut tahun 2013-2014. Perbuatan tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 700 juta. (Komang)

Read More

Risma tertarik bikin Kampus Google di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini mengaku tertarik untuk bersaing merebut Kampus Google di Tahun 2018. Kampus ini akan menjadi pusat pengembangan startup di sektor bisnis internet bagi warga Kota Pahlawan.

Alasan Risma ingin membangun Kampus Google di Surabaya, karena dia melihat warga Kota Pahlawan ini menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia.

"Sekarang kalau misalkan ngomong kenapa aku berani kompetitif, di Surabaya ini yang aku tahu datanya dari Telkomsel, kita pengguna internet terbesar di Indonesia," klaim Risma, Rabu (22/2).

Rencana ini, kata Risma akan diusulkannya pada gelar Startup Nation Summit 2017 di bulan Agustus mendatang. Konfrensi yang akan dihadiri CEO dari pelbagai perusahaan berbasis internet seperti Intel, Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu, termasuk Google, akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

"Jadi kenapa kemudian, aku berani itu salah satunya. Jadi artinya, orang-orang Surabaya sangat well informed terhadap teknologi informasi," klaimnya lagi.

Syarat agar bisa merebut Kampus Google itu, lanjut Risma, dia harus bisa kompetitif dengan negara-negara lain. "Itu aku harus kompetitif. Makanya kenapa salah satu aku jadi pembicara di Johannesburg itu, aku akan narik untuk 2018," terang Risma.

"Yakin ndak orang-orang itu terhadap 2018, itu mereka Startup Nations Summit, seluruh dunia tak tarik ke Surabaya, itu mereka yakin ndak? Itu makanya aku yakinakan," sambungnya.

Risma menambahkan, keputusan terkait Kampus Google di Surabaya ini, akan diketahui setelah bulan Agustus tersebut. Dan untuk meyakinkan itu, dia juga akan mengundang pihak conference foundation, yang sudah bergerak puluhan tahun di bidang penelitian.

"Conference foundation itu mau tak tarik di Surabaya di bulan Agustus. Dia bisa lihat Surabaya Agustus nanti, tapi aku harus diundang (datang) di Johannesburg nanti. Keputusan terakhir Agustus, (mereka) ke sini, (melihat) aku bikin apa?," tandasnya.

Sekdar informasi, saat ini, Google telah memiliki kampus di London, Inggris, Tel Aviv, Israel dan yang terakhir di Seoul, Korea Selatan pada 2015. Di Asia Tenggara, Kampus Google belum didirikan.

Kampus Google sendiri, merupakan pusat pengembangan startup di sektor bisnis berbasis internet. Di kampus ini, para pengusaha startup bisa saling berbagi dan belajar bisnis dari para ahli Google. Termasuk pengembangan pemanfaatan teknologi, monetasi, dan pemasaran. (arf)

Read More

Agustus, Konferensi Startup Digital Digelar di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Agustus 2017 nanti, momen langka akan terjadi di Surabaya. Para pakar teknologi digital dan start up business terkemuka di dunia, akan berkumpul di Surabaya. Ada sekitar 20 orang yang merupakan CEO dari perusahaan terkemuka dan juga pakar teknologi informasi yang akan menggelar konferensi dan pelatihan di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, konferensi start up business tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke Amerika Serikat pada pertengahan Februari lalu. Sebelumnya, pada 11-17 Februari 2017, wali kota bersama akademisi diantaranya Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengunjungi beberapa kampus dan perusahaan terkemuka. Juga berkunjung ke Silicon Valley yang merupakan pusat bisnis dan teknologi digital yang berada di San Francisco, Amerika Serikat.

“Ada beberapa CEO seperti dari Google, Intel, Facebook dan Instagram yang akan datang ke Surabaya” ujar wali kota kepada wartawan di ruang kerja wali kota, Rabu (22/2).

Dikatakan wali kota, pertemuan tersebut akan menjadi momentum awal bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam upaya untuk mengembangkan Surabaya sebagai pusat startup digital layaknya Silicon Valley di Amerika Serikat. Wali kota menegaskan, awalnya pertemuan tersebut hanya terfokus pada bidang ekonomi. Namun, wali kota ingin nya ada lebih banyak warga yang bisa merasakan kemanfaatannya.

Wali kota mengatakan ingin memberdayakan anak-anak muda melakukan start-up business yang ditunjang oleh sistem teknologi informasi berbasis internet. Apalagi, selama ini, terobosan inovatif yang dilakukan Pemkot Surabaya melalui program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda yang memberdayakan penduduk kota Surabaya, terutama ibu-ibu kampung dan anak-anak muda lewat ekonomi kreatif melalui jejaring digital, terbukti mendapatkan apresiasi luas. Termasuk dari Facebook.

“Selama ini, ada banyak anak-anak di Surabaya yang tertarik di bidang ini. Tetapi kita mentoring nya tidak ada. Nanti kita akan minta mentor untuk membantu mengaitkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya e-commerce. Saya inginnya tidak hanya sisi ekonomi, tapi kita juga dapat lebih. Harapannya, antara pendidikan, swasta dan dunia usaha bisa terkoneksi,” jelas wali kota.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga menyampaikan harapannya agar Google nantinya membangun Campus di Surabaya. Campus ini tidak seperti perguruan tinggi yang hanya berfokus pada pendidikan. Tapi juga untuk concern pada usaha. Di beberapa negara, sudah ada Campus Google ini. Namun, untuk wilayah Asia Tenggara belum ada. Nah, Surabaya ingin mendapatkannya. Sebab, bila Google setuju membangunnya di Surabaya, maka Surabaya akan menjadi jujugan bagi startup digital dunia. Dan dampaknya tentu positif bagi masyarakat Surabaya.

“Kami ingin merebut Campus Google itu. Memang persaingan nya akan berat karena kompetitornya juga banyak. Tapi, kami akan meyakinkan pihak Google. Saya yakin Surabaya sangat layak untuk ada Campus Google ini karena lingkungan masyarakat nya dan tenaga engineer nya mendukung. Pengguna internet di Surabaya juga yang terbesar. Dan, bila dibangun di sini, tentu akan banyak yang datang ke Surabaya,” sambung mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Selama kunjungan ke Amerika Serikat, walikota bersama delegasi asal Surabaya, mengunjungi beberapa perusahaan terkemuka di bidangnya seperti Google, Facebook, Intel, Instagram dan juga kampus terkemuka seperti Universitas Stamford dan Universitas Barkeley. Salah satunya Rektor ITS, Prof Joni Hermana. Dalam akun Facebook nya, Prof Joni Hermana sempat menuliskan perjalanan tersebut. Dia mengaku  optimistis, Surabaya kelak dapat menjadi Silicon Valley masa depan. "Ini luar biasa karena insya Allah Pemkot melibatkan akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat, khususnya anak-anak muda Surabaya," ujarnya.(arf)

Read More

Wali Kota Ajak Insiyur Ikut Sumbang Ide Bangun Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berbagi pengalaman dan motivasi kepada Persatuan Insiyur Indonesia (PII) cabang Surabaya, terkait peran Insiyur dalam membangun infrastruktur Kota Surabaya di acara Forum Group Discussion (FGD) di Gedung Siola Lantai 2, Rabu (22/2).

Selain wali kota, ikut hadir dalam acara bertajuk strategi membangun kompetensi warga Surabaya tersebut, Ketua PPI cabang Surabaya, Profesor Daniel M. Rosyied dan juga Ketua PII Jatim, Rudiansyah.

Wali kota Tri Rismaharini menyampaikan harapannya kepada para insinyur agar mereka mau dan mampu untuk aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Surabaya. Wali kota ingin  mendorong para insinyur aktif untuk  aktif bersuara guna menyumbangkan ide-ide nya demi pembangunan bagi Kota Surabaya.

“Kalian itu kan Insiyur yang memiliki ilmu dan bakat mumpuni untuk membangun Surabaya, ya sebaiknya dikembangkan atau ditularkan untuk membangun Surabaya, terlebih untuk bangsa Indonesia. Jadi jangan hanya diam saja,” ujar wali kota.

Risma menambahkan, bahwa kualitas insiyur lokal itu sudah luar biasa. Hal ini dapat dibuktikkan dengan banyaknya sarana infrastruktur yang sudah dibangun oleh insiyur lokal di Surabaya. Ia mencontohkan program kerja dari segi infrastruktur yang sudah terealisasikan di Surabaya seperti pembangunan box culvert untuk menanggulangi banjir, taman kota dan taman baca sebagai tempat berkumpulnya keluarga atau muda-mudi. Juga pembangunan sentra UKM dan pembangunan jalan-jalan baru seperti Frontage Road A.Yani serta MERR sebagai solusi mengatasi kemacetan.

"Itu semua dibangun menggunakan ide insiyur lokal (Surabaya). Hasilnya sungguh luar biasa. Surabaya mendapat pujian dari beberapa negara,” jelasnya.

Risma bercerita, ketika dirinya mempresentasikan program kerja di beberapa negara, salah satunya di San Fransisco, Amerika Serikat ketika berkunjung ke sana pada pertengahan Februari lalu, semua orang yang hadir dalam pertemuan itu, mengapresiasi positif program kerja yang sudah dilakukan di Surabaya.

“Mereka bilang program yang telah dilakukan di Surabaya itu atas rata-rata. Banyak dari mereka yang ingin berkunjung ke Surabaya” tiru mantan Kepala Bappeko ini.

Wali kota berusia 55 tahun ini lantas memberi motivasi kepada para insiyur supaya mereka percaya diri dan bangga dengan kualitas yang dimiliki.

“Ayo bersama-sama belajar, fokus dan serius membangun Surabaya, jangan jadikan diri kalian seperti ayam yang mati di lumbung padi,” harap Risma. (arf)

Read More

Dewan Berharap Pegawai Honorer di Pemkot Bisa Segera Diangkat Menjadi PNS

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota dewan di DPRD Kota Surabaya berharap para pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), meski revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ditolak oleh pemerintah.

Hal ini terkait adanya aksi ratusan pegawai honorer K2,  hari ini (22/02/2017) melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Mereka meminta agar pegawai honorer K2 yang sudah mengabdi hampir 15 tahun lebih supaya segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, M.Arsyad, mengatakan, para pegawai honorer sudah cukup lama bekerja di Pemkot Surabaya sehingga memang layak untuk diangkat menjadi PNS.  Mengingat, pada tanggal 24 Januari 2017, DPR RI saat melakukan rapat paripurna menyetujui bahwa pegawai honorer K2 seluruhnya bakal di angkat menjadi PNS dengan cara harus merevisi Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) terlebih dahulu.

“Kita berharap pegawai honorer K2 bisa menjadi pegawai negeri semua, karena melihat kinerjanya yang sudah cukup lama jadi pantas untuk dinaikan menjadi PNS.”ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (22/02/17).

Ia menjelaskan, sampai saat ini yang baru terealisasi baru seribu orang yang sudah diangkat menjadi PNS, dan yang belum sekitar dua ribuan orang, sementara di Jawa Timur sekitar dua puluh ribuan orang.

Politisi PAN Surabaya tersebut mengatakan, dewan akan membangun komunikasi dengan DPR RI agar pegawai honore K2 di lingkungan Pemkot Surabaya bisa segera diangkat menjadi PNS.

Hanya saja ketika pemerintah, jelas Arsyad, dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat di undang DPR RI untuk merivisi UU ASN, pemerintah justru menolak merevisi dengan alasan lebih mengedepankan PP yang akan dibuat oleh Men PAN.

“Hari ini Rabu (22/02/17) saya akan berangkat ke Jakarta untuk membangun komunikasi dengan DPR RI agar bisa diangkat menjadi PNS.”terang Arsyad.

Sementara itu, Sekertaris forum honorer Surabaya dan Jawa Timur, Achmad Diran mengatakan, penolakan pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN) terhadap usulan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini tentunya sangat berakibat fatal bagi pegawai honorer jika PP Men PAN nantinya benar benar akan disahkan. Artinya seluruh pegawai honorer K2 terancam tidak dapat diangkat menjadi PNS.

"Jadi pak menteri itu pengenya tidak ada honorer tapi diganti dengan P2K (Pegawai Perjanjian Kontrak) di pemerintahan. Jadi kami sudah pupus harapan kalau PP yang baru Men PAN itu disahkan,"tegasnya.

Padahal, lanjut Achmad, pada tahun 2013 sebagaian sudah diangkat menjadi PNS, dan masih tersisa 439 ribu pada tingkat Nasional, sedangkan yang ada di Surabaya berjumlah 2200.

“Jadi tujuan kami kesana yang pertama adalah untuk menanyakan alasan munculnya PP baru yang dibuat oleh Men PAN dan KASN yang notabenne di ketuai oleh pak Sofyan yang menolak kami K2 diangkat PNS," ungkapnya. (arf)

Read More