Risma Ngaku Pilkada Surabaya Jadi Pusat Perhatian Dunia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penentuan siapa yang bakal menggantikan posisinya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku tak bisa berbuat banyak.

Ia hanya pasrah untuk menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Ya itu kita serahkan sama yang maha kuasa ya," kata Risma, Selasa (1/9).

Bahkan ketika disinggung sosok maupun kriteria apa yang layak meneruskan memimpin Kota Surabaya, lagi- lagi Risma enggan membocorkannya.

"Enggak tahu aku juga, kita nggak tahu hasilnya," katanya.

Kendati demikian, Risma menginginkan penerusnya itu dapat selaras dengan idenya dalam membangun Kota Surabaya serta mensejahterakan warganya.

Pasalnya dalam waktu dekat ini, Risma mengaku tak hanya menanggalkan jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya tapi juga sebagai Presiden UCLG.

"Cuman saya bermimpi, bolehkan. Jadi sebetulnya Presiden UCLG itu selesai November 2020, tapi mereka minta sidangnya minta April 2021. Aku sudah selesai," ungkapnya.

Nah disaat itu, otomatis mata dunia otomatis akan melihat siapa penggantinya pada tahun 2021, sebab dalam pemilihan Presiden UCLG yang baru untuk periode 2021-2022 Ia diminta menghadirinya.

"Artinya Surabaya akan dilihat oleh seluruh dunia untuk melihat ini (Pilkada Surabaya)," pungkasnya. (Ar)

Read More

Diakhir Jabatannya, Risma Ungkap Alasan Tolak Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan sederat alasannya menolak pembangunan jalan tol tengah Kota. 

Menurutnya, selain dapat membebani warga, adanya tol tengah kota akan membuat Surabaya menjadi kota mahal yang berdampak pada kesenjangan sosial.

"Kenapa saya menolak jalan tol, karena saya melihat bahwa warga saya minimal 20 tahun ke depan ini naik motor. Misalkan dibuka tol, sepeda motor bisa masuk tapi kan bayar. Kalau dia untuk kerja saja bayar, padahal dia pendapatannya belum mesti. Kalau dia bayar kapan sejahteranya dia, itu harus dihitung," kata Risma, Senin (31/8).

Di samping itu, Risma menyebut, adanya tol tengah kota akan membuat Surabaya menjadi kota mahal. 

Dengan begitu, maka kota ini akan dipandang tinggi atau dinilai bagus dan megah. 

Sehingga kota mahal itu berdampak buruk dan dapat menimbulkan kesenjangan.

"Kalau kota ini menjadi mahal, maka kota itu tidak akan menjadi efisien. Akhirnya yang mampu yang bertahan. Dampaknya, kota ini rentan sekali terhadap kericuhan. Karena apa? Kesenjangan tadi, nanti akan memudahkan orang terjadi demo, amarah. Teorinya ada, aku tidak ngawur. Jadi semua itu harus dihitung," ungkapnya.

Alasan kedua, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan, apabila koridor tol tengah kota itu dibuat masif jalur Utara - Selatan, tentunya akan berdampak pada sulitnya warga mendapat air bersih. 

Pasalnya, jalur tol akan mengganggu sistem aliran air yang ada di Kota Surabaya.

“Kalau ini dibangun maka akan sulit aliran-aliran air itu. Pasti ada konstruksi-konstruksi yang akan mempengaruhi hambatan-hambatan tadi,” paparnya.

Apalagi, saat ini sudah banyak bangunan usaha di tengah kota. Tentunya adanya jalan tol tengah kota itu dapat mengganggu aktivitas perdagangan atau usaha di tengah kota. 

Makanya, Wali Kota Risma tak ingin ada pembangunan jalan tol di tengah kota itu.

“Kalau ini ada tiangnya (jalan tol) itu akan ganggu kalau dia dagang dan sebagainya. Akses juga terganggu, orang kadang pohon saja jadi masalah apalagi konstruksi-konstruksi masif itu. Karena itu kenapa aku menolak, jadi jangan sampai orang dagang itu terganggu,” tegas dia.

Wali kota yang menjabat Presiden UCLG Aspac ini menyatakan, bahwa sebuah kota itu tidak bisa hanya mendapatkan untung saja tanpa memikirkan dampak dari adanya pembangunan itu. 

Baik itu dampak sosial, kesehatan maupun pendidikan. Menurut dia, untuk apa kota itu dibangun kalau kemudian warganya tidak bisa cari uang atau tidak bisa bersekolah.

“Misalkan dia bisa makan, tapi kalau saat dia sakit belum tentu dia bisa bayar. Jadi, karena itu kenapa kemudian pendidikan harus gratis, tidak semua harus untung. Oh itu (tol tengah kota) untuk pendapatan daerah, tidak bisa,” pungkasnya. (Ar)

Read More