Wapres: Jadikan Sampah Sebagai Kawan, Bukan Lawan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, HM Jusuf Kalla mengapresiasi kota-kota yang telah menjalankan upaya pengelolaan sampah secara baik. Kota-kota tersebut diantaranya Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Depok. Namun, perlu ada upaya yang berkelanjutan yang melibatkan semua pihak untuk bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bersih sampah pada 2020.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di Taman Suroboyo, kawasan Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/2). Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. “Program Indonesia Bebas Sampah 2020 itu akan menjadi pekerjaan yang berat bila tidak dikerjakan secara bersama-sama. Semua harus bergerak bersama. Dan, upaya ini harus berjalan secara berkelanjutan,” tegas wakil presiden.

Apalagi, jelas Wapres Jusuf Kalla, semakin modern zaman, sampah berubah mengikuti zaman. Dia mencontohkan penduduk kekinian yang dalam aktivitas sehari-hari semisal makan dan minum, lebih banyak menggunakan makanan/minuman berbungkus plastik. Dan itu membuat sampah plastik kian banyak. “Kita tidak akan mungkin bisa meniadakan sampah 100 persen. Sebab, sampah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, yang terpenting adalah treatment alias pengelolaan sampah yang baik,” jelas wapres.

Menurut wapres, sampah bisa menjadi kawan, tetapi juga bisa menjadi lawan. Sampah akan menjadi kawan bila dikelola dengan baik dan bisa diolah menjadi benda bernilai ekonomis. Bila tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi musibah seperti sumber penyakit dan banjir. Dan, karena sampah banyak berasal dari masyarakat, maka masyarakat lah yang pertama bertanggung jawab mengolah sampah.

“Semua orang harus bertanggung jawab mengelola sampah. Jadi bukan hanya tanggung jawab wali kota atau pasukan kuning. Kita harus mengaturnya dengan baik. Seperti yang dijelaskan bu wali kota (Wali Kota Surabaya) tadi, daur ulang sampah itu merupakan bagian dari kita berkawan dengan sampah,” jelasnya.

Agenda peringatan HPSN 2017 diawali dengan bersih-bersih Pantai Kenjeran yang dilakukan sedari pagi. Ada kurang lebih 16 ribu orang yang ikut terlibat dalam bersih-bersih pantai yang terbagi dalam lima zona. Mereka diantaranya berasal dari SKPD Pemkot Surabaya, personel TNI, pelajar, karyawan hotel dan masyarakat. “Dalam kerja bakti bersih-bersih pantai yang dimulai pukul 6.30 WIB hingga pukul 8.30 WIB terkumpul 10.378 ton sampah,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Dikatakan Menteri LHK, selain berpusat di Surabaya, peringatan HPSN 2017 juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemkot) di seluruh Indonesia. Selama Februari, ada 226 kabupaten/kota dari 34 Provinsi yang telah melaksanakan bersih-bersih lingkungan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika menyampaikan laporan di awal acara, menyampaikan, sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah concern mengolah sampah dari sumbernya. Seperti di rumah tangga, pasar dan sekolah. “Kami mampu menurunkan sampah yang masuk ke TPA Benowo sebanyak 10 hingga 20 persen per tahun,” ujar wali kota.

Wali kota juga menyebut, Pemkot telah mampu bergerak bersama masyarakat untuk mengolah sampah. Hingga kini ada 28 ribu lebih kader lingkungan dan 520 orang fasilitator lingkungan yang bertugas mendorong dan memotivasi warga untuk sadar kebersihan dan di banyak kelurahan telah memiliki bank sampah. Pemkot juga mendorong sekolah dan kampus untuk berbasis ecoschool. “Kami punya pusat daur ulang sampah di Jambangan. Kami juga mampu mengubah sampah menjadi energi listrik yang diantaranya sudah dijual ke PLN. Itu beberapa hal yang telah kami lakukan, dan itu sumbangsih Surabaya untuk Indonesia,” tegas wali kota.

Dalam peringatan HPSN 2017 tersebut, Wapres Jusuf Kalla menandatangani prasasti peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di Jambangan berkapasitas 20 ton/hari. Selain itu, Wali Kota Surabaya dan Wakil Bupati Lamongan menerima sarana prasarana sampah meliputi empat unit motor sampah, tempat sampah pilah yang diserahkan Menteri LHK. Juga ada pemberian penghargaan kinerja produsen dalam pengurangan sampah (industri manufaktur dan ritel), juga pemberian penghargaan kepada bank sampah terbaik dan penyerahan KUR kepada KUKM Bank Sampah. Dari total 48 ribu an bank sampah di Indonesia, ada enam bank sampah yang mendapatkan penghargaan bank sampah terbaik. Yakni Bank Sampah Bina Mandiri Surabaya, Bank Sampah Malang, Bank Sampah Talo Makassar, Bank Sampah Gemah Ripah Bantul, Bank Sampah Induk Banjarmasin, dan Bank Sampah RW03 Mekarsari Jakarta Timur.(arf)

Read More

Marak Protes Warga, Perijinan Rumah Karoeke Harus Dikaji Ulang

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Maraknya aksi protes dari warga soal keberadaan tempat hiburan rumah karoeke (Caroeke House) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) harus mengkaji ulang perijinan usaha rumah karoeke.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, mengatakan, saat ini harus dibuatkan Perda aturan-aturan baru soal ijin rumah karoeke, karena sering terjadi laporan dari masyarakat, seperti yang terjadi di kawasan Sukomanunggal dimana masyarakat setempat menolak keberadaan rumah karoeke.

“Yang saya sesalkan kenapa perijinan rumah karoeke di salah satu kawasan Sukomanunggal begitu cepatnya keluar, sementara masih banyak warga setempat menolaknya. Sementara untuk perijinan usaha lain kriteria dan persyaratannya sangat sulit, ini yang sangat saya sayangkan.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (28/02/17).

Ia menjelaskan, dalam masalah rumah karoeke di Sukomanunggal, warga menolak karena dalam radius 30 meter dari rumah karoeke ada Masjid.

“Nah hal ini yang saya sesalkan kenapa ijinnya cepat keluar sementara perangkat pejabat terkait mengerti betul bahwa radius 30 meter ada Masjid. Nanti kalau warganya protes dan demo kan kasihan pengusaha karoekenya, karena mandeg tak beroperasi.”tegasnya.

Lebih lanjut Budi Leksono menjelaskan, pejabat Pemkot seharusnya mendeteksi dini sebelum mengeluarkan ijin usaha rumah karoeke, jadi bentuk dan persyaratan-persyaratan apa saja yang benar-benar ada koordinasi dengan warga setempat.

“Jangan sampai rumah karoeke sudah beroperasi ditengah jalan lalu mendapat protes keras dari warga sekitar, kan kasihan juga pengusahanya.”kata politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut.

Saat ditanya seperti apa bentuk Perda nya, Budi Leksono mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) itu ada batasan-batasan, kalaupun itu sudah ada tapi harus diperjelas.

Karena, kalau bicara soal usaha hiburan memang diakui sangat jarang pengusaha karoeke melakukan sesuai dengan aturan-aturan. Hal ini mayoritas pengusaha lebih kepada orientasi profit atau keuntungan semata, tanpa mematuhi aturan dan persyaratan pendirian rumah karoeke.

“Contohnya, jam operasional karoeke sering kita lihat masih banyak yang melanggar. Belum lagi rumah karoeke yang menyediakan minuman beralkohol, dan zonasi antara rumah karoeke dengan lingkungan warga yang berdekatan dengan tempat ibadah. Nah ini masih banyak yang dilanggar.”ungkapnya. (arf)

Read More