Kembangan Urban Farming, Eri Cahyadi Juga Fasilitasi Pemasaran Produknya di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksanaan kegiatan pertanian kota (urban farming) merupakan salah satu program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian.

Program urban farming yang telah dicanangkan, turut berperan serta dalam pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan pemberdayaan ekonomi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Kota Pahlawan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan program Urban Farming, Pemkot Surabaya membantu memfasilitasi masyarakat dalam pemasaran produk urban farming. 

"Di antaranya adalah memfasilitasi pemasaran di Citraland Fresh Market," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya, Eri Cahyadi dikantornya, Selasa (25/8).

Selain pengembangan urban farming, Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) juga melaksanakan berbagai pelatihan untuk pengembangan diversifikasi pangan Kota Surabaya.

"Diharapkan, sumber pangan warga Kota Surabaya tidak hanya terfokus pada beras, tetapi juga dapat berasal dari jagung, singkong, maupun sumber karbohidrat lainnya," katanya.

Di samping itu pula, pria asli kelahiran Surabaya ini mengungkapkan, bahwa DKPP juga berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan tanah BTKD yang kosong atau tidak terpakai. 

Pemanfaatan tanah kosong itu untuk ditanami tanaman obat keluarga (TOGA) dan urban farming. 

"Selain bertujuan untuk memenuhi ketahanan pangan, adanya urban farming juga mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)," pungkas Eri.

Saat ini, Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya telah tersedia lebih dari 20 persen. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan penyediaan 20 persen Ruang Terbuka Hijau. (Ar)

Read More

Tak Ingin Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta, Ini Strategi Eri Cahyadi ke Depannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk menghilangkan kesan dan anggapan bahwa ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

Stigma semacam itu ke depannya akan terus dihilangkan di tengah-tengah masyarakat. Pemkot pun telah menyiapkan berbagai strateginya.

Sebab, kalau hanya mengandalkan negeri saja tidak cukup.

“Nah, ketika masuk swasta, maka infrastrukturnya juga harus sama, termasuk laboratorium dan sebagainya harus sama, sehingga kita akan support betul ke depannya, dengan catatan sekolah swasta itu harus menaikkan gradenya,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi dikantornya, Selasa (25/8).

Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara sekolah swasta menaikkan gradenya? 

Eri menjelaskan harus disepakat bahwa rombongan belajar (rombel) setiap sekolah negeri dan swasta sebanyak 32 siswa, dengan maksimal masing-masing kelas 11 kelas. 

Artinya, kelas 1 ada 11 kelas, kelas 2 ada 11 kelas dan kelas 3 ada 11 kelas juga.

Oleh karena itu, bagi sekolah yang rombelnya diatas 32 siswa, maka pemkot pun terus mencarikan solusinya. 

Salah satunya dengan menambah kelas lagi. Penambahan kelas itu bukan untuk menerima siswa baru, melainkan untuk menampung siswa yang lebih dari rombel tersebut. 

Misalnya sudah ada sekolah yang menerima rombel 40 siswa, maka 8 siswa di rombel tersebut harus pindah ke kelas yang baru dibangun.

“Kemarinnya kita sudah hitung-hitungan dengan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan pihak guru, jika siswanya sampai 40 orang, guru merasa agak kesulitan untuk menguasai muridnya, sehingga rombel 32 itu sudah cukup,” kata dia.

Selain itu, mulai tahun 2019, Pemkot Surabaya sudah menghitung Bopda itu berdasarkan rombel, bukan per kepala lagi. 

Makanya, dia berharap kebijakan ini akan bisa menyelesaikan masalah dan nantinya tidak ada perbedaan lagi antara sekolah negeri dan swasta.

Di samping itu, Eri juga menjelaskan bahwa harus ada keterbukaan antara pemerintah dan pihak sekolah. 

Terbuka dalam hal jumlah siswa yang akan masuk ke sekolah masing-masing, baik negeri maupun swasta. 

Apalagi, saat ini Dispendukcapil Surabaya sudah menyiapkan data berapa anak SD yang lulus dan akan masuk ke jenjang SMP, sehingga sejak awal sudah bisa dihitung apakah sekolah di suatu daerah atau kecamatan itu kurang atau sudah cukup.

“Jadi, tahun 2021 Bulan Juli nanti, aka nada data dari Dispendukcapil tentang berapa anak yang lulus SD dan akan masuk ke SMP. Insyallah dengan data itu kita akan tahu sebaran siswa itu, sehingga posisinya nanti akan menerima jumlah siswa sama,” ujarnya.

Kemudian, begitu ada sekolah di salah satu kecamatan yang kurang, nanti akan kita bangunkan sekolah atau hanya menambah kelas baru. 

Tapi sekali lagi, dengan catatan tidak mengurangi jumlah siswa di sekolah swasta. 

“Melalui berbagai cara itu, mungkin kita akan bisa menyelesaikan wajib sekolah 9 tahun,” imbuhnya.

Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga terus mengembangkan kerjasama dengan pihak pengusaha dalam hal membantu siswa. 

Bentuknya, para pengusaha itu memegang anak asuh, sehingga pengusaha itu membantu anak asuhnya dalam biaya pendidikannya. 

“Ini sudah berlaku dan akan terus kami kembangkan, sehingga semua pihak berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan di Kota Surabaya,” pungkasnya. (Ar)

Read More