OJK Tingkatkan Daya Tahan Sektor Jasa Keuangan Terhadap Krisis

KABARPROGRESIF. COM : (Surabaya) Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan terus berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar sektor jasa keuangan dalam negeri memiliki daya tahan yang tinggi terhadap segala potensi gejolak yang berasal dari dalam dan luar negeri.

“OJK bersama lembaga-lembaga yang menangani stabilitas sistem keuangan nasional berupaya mengikuti standar best practice yang berlaku secara internasional, namun implementasinya di Indonesia tentu tetap memperhatikan kesiapan dan kondisi di dalam negeri,” kata Muliaman saat menjadi panelis dalam acara General Lecture oleh Prof Robert Fry Engle III di Universitas Airlangga Surabaya.

Menurutnya, berbagai kebijakan telah dilakukan OJK untuk meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan seperti dengan mengeluarkan ketentuan terkait capital surcharge  untuk bank-bank sistemik dan mengeluarkan Peraturan OJK tentang penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang mewajibkan bank menyediakan capital conservation buffer, dan countetrcyclical buffer.

Dari sisi pengawasan, OJK juga terus meningkatkan kapasitas surveillance, sehingga OJK dapat mengukur secara tepat kondisi sektor jasa keuangan dan memprediksi potensi tekanan di masa mendatang melalui early-warning system (EWS), serta penggunaan berbagai alat ukur yang tepat dalam mendukung pengambilan keputusan terkait langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan.

Masih kata Muliaman, peningkatan daya tahan sektor jasa keuangan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis ekonomi harus terus dijalankan untuk menghadapi krisis ekonomi yang bisa datang kapanpun.

“Kita mendapat pelajaran berharga agar selalu mempersiapkan diri karena kita tidak pernah tahu kapan krisis akan datang. Apalagi, pemulihan dari krisis sering kali memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang besar,” katanya.

Selain menjaga stabilitas, OJK juga mendorong sektor jasa keuangan untuk meningkatkan perannya dalam pendanaan atau pembiayaan pembangunan mengingat terbatasnya ruang fiskal dalam membiayai pembangunan.

“OJK selalu berusaha menjaga keseimbangan antara peran sektor keuangan sebagai agen pertumbuhan dan menjaga stabilitas sektor keuangan,”  ujarnya.

Lebih lanjut Muliaman menjelaskan, Kondisi sektor jasa keuangan yang sehat pada saat ini menjadikan sektor ini memiliki ruang yang cukup luas untuk mengambil peran sebagai penyedia likuiditas dan pembiayaan pembangunan nasional.

“Perlu diperhatikan peningkatan peran ini harus dilakukan secara hati-hati dan tertata, agar tidak menyebabkan lembaga keuangan terekspos pada risiko yang berlebihan, yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan,”  jelasnya.

 Usai acara diskusi panel General Lecture ini, dilakukan penandatangan kesepahaman antara OJK dengan Unair di bidang pengembangan sektor jasa keuangan dan inklusi keuangan.

Dia menambahkan, nota Kesepahaman OJK dan Unair dilakukan untuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat gunaa  mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan sektor jasa keuangan dan inklusi keuangan.

" Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi dan edukasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan.' pungkas Muliaman. (Dji)

Read More

Cetak Generasi Pemimpin Muda, PT.XL Gelar Program XLFL

KABARPROGRESIF COM : ( Surabaya) PT XL Axiata, Tbk ( XL ) memiliki Program Corporate Social Responsibility (CSR).program ini berjalan selama 4 tahun.Program yang dikenal XL Future Leaders (XLFL) tersebut bertujuan  untuk mencetak generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.

Menurut GM Finance Management Service ( FMS ) XL East Region Mochamad Imam Mualim mengatakan,Program ini mengajarkan tiga kompetensi utama, yaitu Komunikasi Efektif, Manajemen Perubahan, serta Jiwa Kewirausahaan & Inovasi. Saat ini XLFL sudah memasuki batch ke-4 dan para peserta telah mengikuti workshop selama 1 tahun dalam bentuk tatap muka & E-Learning.

" Sebagai bagian dari program XLFL, tahun ini kembali diselenggarakan kompetisi digital yang bertajuk ‘Telco Challenge’ untuk menguji kemampuan para peserta XLFL." katanya pada keterangan siaran persnya, Senin ( 20/02/2017).

Dia menjelaskan, seleksi Telco Challenge ini dilakukan di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Pesertanya terdiri dari semua mahasiswa.

" Peserta Program XLFL Batch 4. Untuk Tema kompetisi ini adalah “Growth Hacking MyXL”, dimana peserta diminta untuk membuat inovasi agar MyXL dapat memiliki tingkat penetrasi yang lebih baik. " jelasnya.

Pada tanggal 17 Feb 2017 yang lalu, Masih kata Mochamad. telah diadakan seleksi yang acaranya digelar di XL Pemuda Surabaya. Pada acara tersebut Kota Surabaya merupakan kota terakhir dari  penyelenggaraan kompetisi ini.Namun pesertanya juga ada yang berasal dari daerah lain

" Peserta yang mengikuti Telco Challenge di Surabaya adalah mahasiswa XLFL Batch 4 yang pesertanya berasal dari area Surabaya, Malang, Bali & Banjarmasin ." ujarnya.

Dia menambahkan,kegiatan ini memiliki penilaian yang mencakup 2 hal, yakni Isi presentasi yang meliputi kedalaman penelitian, target market, dan orisinalitas serta yang kedua adalah cara menyajikan ide termasuk didalamnya struktur logika, kepercayaan diri dan penguasaan audience.

" Sebagian besar peserta harus mampu menyajikan inovasi yang cukup kreatif dan cara penyampaian dengan tingkat percaya diri yang bagus. Ini sebagai salah satu wujud keberhasilan workshop yang mereka ikuti selama kurang lebih 1 tahun terakhir." terangnya.

Lebih lanjut Mochamad mengungkapkan, bahwa Ide-ide terbaik dari peserta akan ikut menjadi materi rujukan bagi XL dalam pengembangan sarana digital di masa mendatang. Bahkan, tidak menutup kemungkinan untuk diadopsi oleh XL sebagai salah satu layanannya.

" Para pemenang dengan ide-ide terbaik mereka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan apresiasi dari PT. XL Axiata, Tbk.." pungkasnya.

Dalam program XLFL tersebut,peserta yang ikut terbagi 5 kelompok.disetiap kelompok beranggotakan 5 orang.adapun yang menjadi panelis/juri adalah GM Finance & Management Service ( FMS ) XL East Region dan  GM Sales Operation XL Bali Nusra yaitu Hiasinta H.Paembonan.

Mochamad berharap Semoga dengan program XLFL ini XL dapat membantu dalam mempersiapkan pemimpin masa depan yang berkualitas.  Sesuai dengan Slogan XLFL “Persembahan XL Memajukan Indonesia.”  (Dji)

Read More

Hakim Perberat Hukuman Jaksa AF

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Majelis hakim Wiwin Arodawanti menjatuhkan vonis berlipat terhadap Jaksa Kejati Jatim, Achmad Fauzi (AF) yang terlibat suap Rp 1,5 miliar. Padahal, jaksa nakal itu hanya dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh rekan sejawatnya.

Amar putusan tersebut dibacakan hakim Wiwin pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (20/2/2017).

"Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulab kurungan,"ucap Hakim Wiwin saat membacakan amar putusannya.

Menurut hakim, Hal yang memberatkan dalam putusan tersebut dikarenakan terdakwa adalah sebagai JPU, terdakwa dianggap bisa menurunkan kredibilitas atau menurunkan kepercayaan terhadap masyarakat terhadap kejaksaan. Selain itu, perbuatan terdakwa adalah contoh buruk atau tidak baik kepada masyarakat.

"Sementara hal yang meringankan terdakwa koopeatif selama persidangan dan tidak berbelit-belit. Terdakwa juga belum pernah dihukum dalam kasus lain. Bahkan terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya,"ucap Hakim Wiwin.

Ketika vonis dijatuhkan majelis, terdakwa Achmad Fauzi yang mengenakan baju biru lengan panjang motif kembang-kembang hanya tertunduk lesu sembari menggelengkan kepala.

Ahmad Fauzi seolah tak percaya dengan vonis hakim yang baru ia dengar. Ketua Majelis Hakim, Wiwin langsung menanyakan kepada terdakwa apakah menerima, banding atau pikir-pikir. Rupanya, terdakwa memilih pikir-pikir atas vonis itu.

Begitu pula Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jolvies Samboe SH, Wira Bhuwana Putra SH (keduanya dari Kejari Surabaya) dan  Erni (Jaksa dari Kejagung) juga menyatakan pikir-pikir.

Sementara terdakwa Abdul Manaf yang menyuap terdakwa Achmad Fauzi yang sebelumnya dituntut 2 tahun penjara divonis oleh hakim Wiwin Arodawanti selama 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau 3 bulan kurungan.

Seperti dieketahui, terdakwa Achmad Fauzi ditangkap setelah sidang Praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan. Sepulang sidang, Achmad Fauzi langsung diamankan Tim Saber Pungi.
Dalam kasus ini, Abdul Manaf selaku pembeli lahan TKD di Desa Kalimook, Sampang sudah diperiksa sebanyak 4 kali. Selama pemeriksaan, Abdul Manaf sudah dibidik menjadi tersangka, tapi selalu minta tolong agar dibantu.

Akhirnya Abdul Manaf mencari jalan agar persoalan terkait  korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep bisa lolos dari bidikan. Setelah pemeriksaan keempat, Abdul Manaf pulang dan menemui mantan Kades Kacongan, H Ma'adin untuk minta tolong.

Dalam pembicaraan itu, Ma'adin mengenalkan pada salah seorang staf Kejati Jatim bernama Abdullah. Ketika diperiksa lagi, Abdul Manaf menyampaikan lagi pada terdakwa agar dibantu. Namun oknum jaksa nakal ini mengaku akan mengusahakan.

Lantas Abdul Manaf menyahut "apa yang harus disiapkan", Achmad Fauzi menjawab Rp 2 miliar dan akan diusahakan dengan keluarga. Setelah disepakati akhirnya deal Rp 1,5 miliar.

Dalam kasus ini, terdakwa dijerat Pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi UU RI Nomor 31 tahun 1999. (Komang)

Read More

Pemkot Surabaya Dukung DPRD Susun Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya mengusulkan penyusunan Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Anggota Badan Pembentukan Perda Anugrah Ariyadi mengatakan, alasan pemberian bantuan, karena selama ini masyarakat miskin yang terkena masalah hukum terkendala biaya untuk menyewa pengacara.

“Padahal, untuk kasus yang ancaman hukumannnya 5 tahun sesuai KUHAP harus ada pendampingan pengacara,” terangnya usai mengikuti Rapat Paripurna, Senin (20/2/2017).

Ia mengakui, seringkali tak ada penawaran dari penyidik. Padahal, untuk kasus yang ancaman hukumannnya 5 tahun keatas, masyarakat yang tersangkut masalah hukum tersebut bisa ditahan oleh penyidik.

“Kecuali untuk kasus togel ancaman di bawah 5 tahun bisa langsung di tahan,” tegas Politisi PDIP

Anugrah menambahkan, seluruh biaya pengacara berasal dari APBD. Masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum mengajukan permohonan kepada pemerintah kota.

“Sebenarnya konsep (Raperda) ini sudah ada di Provinsi,” katanya

Namun, menurutnya, tidak semua kasus hukum yang menjerat masyarakat miskin mendapat bantuan hukum. Beberapa kasus yang tak mendapatkan bantuan , jika berkaitan dengan masalah nasrkoba dan korupsi.

“Kasusnya memang harus diklasifikasi, tapi menurut saya kasus narkoba dna korupsi yang tak bisa mendapatkannya,” tegasnya.

Sementara mengenai pengacara yang mendampingi, Anugrah mengatakan, penunjukkannya dilakukan oleh pemerintah kota. Warga yang tersangkut masalah pidana tak bisa memiliki pengacara sendiri.

“Jadi, tim pengacaranya ada penunjukkan dari pemerintah,” tutur Anugrah.

Menanggapi usulan kalangan DPRD dalam penyusunan Raperda Bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin tersebut, Pemerintah kota Surabaya mendukungnya. Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Senin (20/2) menyatakan, adanya bantuan hukum tersebut merupakan wujud keadilan bagi masyarakat miskin. Namun, ia belum mengetahui bagaimana skema pemberian bantuan hukum tersebut. Pasalnya, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan inisiatif Badan Legislasi DPRD.

“Raperda ini skemanya seperti apa, yang tahu DPRD, karena ini inisitif mereka,” terangnya.

Namun demikian, Whisnu Sakti menegaskan, tak semua persoalan hukum yang menjerat masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan.

“Ada beberapa (kasus) yang khusus yang tak kita beri bantuan itu,” tegasnya. (arf)

Read More

Dewan Imbau Pembebasan Lahan Frontage Road Tidak Rugikan Pedagang

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembebasan lahan Frontage Road sisi barat Jalan Ahmad Yani yang menyisir pasar Wonokromo lama diminta tidak menimbulkan keresahan para pedagang. Anggota komisi C DPRD Surabaya Drs. Agoeng Prasodjo menyebut untuk anggaran pembebasan lahan sudah dimasukan dalam APBD tahun ini. Rencananya jalur Frontage Road sisi barat ini, akan dikerjakan mulai dari RSI hingga Kantor Dinas Perhubungan Surabaya di Terminal Joyoboyo.

“Dalam pembebasan lahan jangan sampai menimbulkan masalah baru, termasuk merelokasi para pedagang yang saat ini masih bertahan,” ujarnya, Senin (20/2).

Pihaknya yakin Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dibawah kepemimpinan Erna, kata Agoeng mampu melakukan tugasnya dengan baik soal pembebasan lahan seperti pengalaman - pengalaman tahun sebelumnya.

Selain itu, juga tetap mengacu pada prosedur yang berlaku sehingga bisa dilakukan tepat waktu dan tepat guna. Sementara itu, Komisi B terus mendorong PD pasar untuk mencari jalan keluar terkait keluhan kondisi relokasi oleh pedagang. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Surabaya, anggota Komisi B DPRD Surabaya, Achmad Zakaria, menanyakan nasib pedagang pasar Wonokromo pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Menurut Zakaria, saat ini terdapat sejumlah pedagang Pasar Wonokromo yang belum direlokasi.

“Data PD Pasar Surya menyebutkan dari 29 stand pedagang terdampak pembangunan Frontage Road sisi barat Jalan Ahmad Yani, hanya ada enam pedagang yang sudah menempati pasar relokasi. Padahal di Pasar Wonokromo Lama tersebut hanya dua stand yang belum dikosongkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia pun menanyakan bagaimana nasib para pedagang tersebut saat ini. “Trus sisanya itu nasibnya sekarang bagaimana,” ugkapnya.

Mendapatkan pertanyaan itu, Direktur Utama Pembinaan Pedagang Pasar, Nurul Azza menjelaskan pedagang masih memilih lokasi-lokasi yang di sediakan.

Nurul melanjutkan, instansinya telah menyediakan lokasi relokasi di tujuh pasar. Di antaranya Pasar Wonokromo atau DTC, Pasar Gubeng, Pasar Tambakrejo, Pasar Kupang, Pasar Rungkut Baru, Pasar Dukuh Kupang dan Pasar Blauran. Seorang pedagang Pasar Wonokromo yang hadir dalam pertemuan itu Juniwati, membenarkan saat ini masih banyak pedagang yang enggan menempati lokasi relokasi yang telah disediakan. Alasannya karena keadaan pasar tidak sesuai keinginan mereka. “Setelah di cek satu-satu semuanya tidak sesuai. Terlalu sempit dan sepi pengunjung,” kata Juniwati.  (arf)

Read More

DPRD Surabaya Sepakat Teruskan Raperda Penataan Pemukiman Kumuh

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Semua fraksi di DPRD Surabaya sepakat untuk meneruskan pembahasan Raperda Penataan Pemukiman Kumuh. Dalam Sidang Paripurna yang digelar di gedung DPRD kota Surabaya, Senin (20/2), fraksi-fraksi memberikan tanggapan positif atas Raperda ynag diajukan Pemkot ini.

Ketua Fraksi Golkar , Pertiwi Ayu Khrisna menyampaikan , Raperda Penataan Kawasan Kumuh bisa menjaedi acuan hokum bagi pemerintah kota untuk menyelesaikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan yang saat ini dianggap kumuh.

Salah satunya, lanjut Ayu, adalah membuat kerja sama pembuatan rumah susun baik sewa atau hak milik bagi masyarakat kelas bawah di kawasan kumuh dengan kalangan investor untuk memanfaatkan dana Consumen Social Responsibility(CSR).

Saat ini, lanjutnya , pihak Pemkot sering kesulitan dalam membangun rumah susun secara mandiri tanpa bantuan APBN karena biaya yang mahal. Dengan adanya kerja sama CSR ini, kata Ayu, pendanaan rumah susun bisa diperoleh dari pihak swasta.

“Dengan kerja sama CSR ini, penyediaan rumah susun murah bisa dilakukan. Mekanisme kerja sama CSR bisa dilakukan. Kami sudah pernah menyampaikan ini kepada Kementerian PU dan dipersilahkan,:” terangnya.

Selain itu, lanjut Ayu, Fraksi Golkar juga mengajukan saran agar penataan kawasan kumuh bisa disatukan dengan program terkait penataan lalu lintas dan transportasi. Menurutnya saat ini masalah pemindahan masyarakat ke rumah susun selalu terkendala jauhnya lokasi rumah susun dari tempat kerja masyarakat terdampak.

“Kalau masalah transportasi bisa direvitalisasi juag, maka masalah jarak tempat kerjabisa diselesaikan,” terangnya.

Sementara anggota Komisi D, Reni Astuti mengatakan, " Inikan perdanya dari pemerintah kota dimasukan disini, di tanggapi, sampai dibentuk panitia khusus, panitia khusus ini kerjanya kurang lebih enam puluh hari, jadi kalau proses semuanya lancar ada kesepakatan antara pemerintah kota dan DPRD tiga bulan sudah bisa menjadi Perda, "kata Reni seusai mengikuti sidang Paripurna, Senin (20/2).

Tambah Reni, " Ini belum final masih tanggapan, seperti apa penjelasanya secara detail, nanti dibahas dalam pansus, secara umum kalau kita melihat Perda ini cukup penting bagi kota Surabaya. Sehingga intervensi pemerintah kota terhadap wilayah - wilayah kumuh cukup kuat,"terangnya.

Hal senada dikatakan Vicentius Awey Komisi C (Pembangunan) menjelaskan, pada dasarnya Perda Pentaan Kawasan Kumuh bagus untuk perimbangan kawasan . bagus, untuk pemukiman perimbangan kita harapkan, itu yang memang dari dulu untuk Surabaya, pemerintah kota harus mebuat seperti itu, kita melihat sekarang ini banyak pemukiman, banyak pengembang hampir didominasi keseluruhan, sehingga nanti untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kesulitan untuk menempati lahan itu sendiri karena kecenderungan pengembang ketika dia menguasai lahan, biaya opersional kurang lebih sama, biaya pembelian aset sama, sehingga kalau dia pasarkan ke menengah ke bawah keuntungan dikit, dibandingkan mereka menambah sedikit ornamen, sedikit kualitas sehingga mereka mendapat gross margin yang lebih tinggi, keuntungan lebih besar, "jelasnya.

Lanjut Awey, " Dengan adanya perda perimbangan ini, diharapkan pemerintah bisa intervensi dalam hal ini. Artinya tidak bisa dikembalikan ke mekanisme pasar, kalau mekanisme pasar ini diberikan tentu ada tidak keseimbangan, sehingga pemerintah bisa ikut andil dalam perda ini pemerintah bisa intervensi supaya ada perimbangan supaya ada penguasa disini, pengembang supaya bisa mengimbangi hunian ini, untuk siapa saja pengembang yang akan memgembangkan lahannya, nanti ada prosentase untuk membangun untuk menengah kebawah, kalau itu tidak dilakukan maka sampai kapan pun kalian ingin memiliki bangunan dan lahan sangat terbatas, harga tinggi dan tidak mungkin karena semua sudah diborong oleh pengembang,"paparnya.(arf)

Read More

Pemkot Surabaya dan DPRD Susun Raperda Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemkot Surabaya mendukung DPRD menyusun Raperda Pengawasan Makanan Siap Saji dan Produk Industri rumah Tangga.

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana menilai kebijakan tersebut penting, karena selama ini banyak terjadi kasus jajanan yang menimpa para siswa di sekolah. Namun, pemerintah kota tak bisa bertindak, karena masalah tersebut merupakan kewenangan Balai besar POM.

“Kasus jajanan di sekolah di luar pengawasan kita,” katanya, Senin (20/2/2017).

Whisnu menegaskan, dengan adanya Raperda Pengawasan Makanan Siap Saji dan Produk Industri Rumah Tangga, Dinas kesehatan mempunyai landasan hukum untuk bisa proaktif melakukan pengawasan di lapangan.

“Karena kasus jajanan itu menimpa banyak siswa,” paparnya.

Wakil Walikota mengaku, untuk mengantisipasi agar tak terjadi kasus jajanan yang berbahaya bagi para siswa, pihak sekolah mendirikan kantin di sekolah, dengan menyediakan aneka makanan yang layak dikonsumsi.

“Kita internsi makanan yang dijual layak bagi anak,” katanya.

Selain melakukan pengawasan terhadap jajanan di sekolah, dengan adanya Raperda tersebut, pemerintah kota juga bisa memantau proses produksi makanan dan minuman yang diproduksi industri rumah tangga. (arf)

Read More

Tujuh Sipir Medaeng Disinyalir Terlibat Sindikat Narkoba

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Diduga ikut terlibat dalam peredaran narkoba didalam Rutan Medaeng, Tujuh Petugas Sipir Penjara yang terlentak di Medaeng Sidoarjo diamankan oleh Penyidik Kemenkumham Jatim.

Ketujuh sipir tersebut adalah, Agus, Jerry, Tamim, Victor, Tabrani, Jaelani dan Samrani. Saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan secara internal. Mereka diamankan sejak Kamis (17/2/1017) lalu.

Menurut Kepala Kanwil KumHam Jatim, Budi Sulaksana, Pemeriksaan tujuh sipir, berawal dari informasi yang diberikan Badan Nasional Narkotika (BNN) Jatim. Ketika ditanya, ketujuh sipir itu terlibat dalam sindika narkoba atas nama tersangka siapa? Budi mengaku tidak tahu.

"Informasi yang masuk hanya tujuh sipir diduga terlibat jaringan narkoba, dan setelah kami periksa Mereka rata-rata mengaku tidak tahu,"kata Budi, saat jumpa pers di Kantornya, Senin (20/2/2017)

Menurut Budi, informasi yang disampaikan  BNN Jatim, tentunya bukan hanya sekadar omong kosong. Namun BNN tentunya memiliki informasi lebih ditunjang dengan alat canggih untuk mengetahui keterlebitan mereka.

"Dalam waktu dekat, kalau mereka mungkir terus, kami akan meminta bantuan BNN untuk ikut memeriksa," tandasnya.

Salah satu faktor kesulitan untuk menguak ini adalah tidak ditemukannya barang bukti atau cokotan dari tersangka yang ditangkap. Meski demikian, pihaknya berjanji dalam waktu dekat persoalan ini akan terungkap karena sudah ada indikasi peredaran narkoba di Rutan Medaeng cukup besar.

"Kalau terbukti mengedarkan, tidak ada ampun baginya," tegasnya.

Bagaimana kalau saat diperiksa diinternal mereka mengakui atas keterlibatannya? "Mereka diberhentikan, kemudian kasusnya dilaporkan ke BNN," tegasnya.

Selama pemeriksaan ketujuh sipir, orang nomor satu di jajaran KehenmumHAM Jatim, mereka ditarik ke Kanwil KemenkumHAM Jatim di Jalan Kayon. Mereka tidak boleh masuk atau datang ke Rutan Medaeng selama diperiksa. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan untuk mengungkap dugaan keterlibatan mereka.

"Disana (Rutan Medaeng) sudah dipasag tulisan mereka tidak boleh masuk," jelasnya.

Dijelaskannya, untuk memeriksa satu orang bisa membutuhkan waktu selama dua hari. Mereka saat ditanya oleh penyidik internal selalu mengaku tidak tahu.

Apakah urine ketujuh sipir? "Urinenya negatif. Tapi saya kira teman-teman wartawan tahu bagaimana urine itu negatif," ungkapnya sembari tertawa.

Budi Sulaksana sebenarnya, ingin mengungkap bagaimana modus dan upaya mereka dalam sindikat narkoba. Rupanya usaha yang dilakukan penyidik sia-sia karena mereka berusaha menutup diri agar tidak terjerat hukum.

Bagaimana peran CCTV di dalam Rutan sendiri? Dalam rekaman CCTV salah satu sipir yang tak disebutkan namanya kerap mengantar nasi pada seseorang. "Nah itu nasi atau narkoba itu yang perlu ditelusuri. Dari satu orang ini berkembang menjadi tiga orang dan terakhir tujuh orang yang diperiksa," paparnya.

Upaya bersih-bersih ini tidak hanya dilakukan di Rutan Medaeng saja, tapi juga berlaku pada seluruh Rutan atau Lapas yang ada di Jatim.

"Kami sudah sosialisasikan masalah ini keseluruh Lapas dan Rutan. Ketahuan terlibat langsung dipecat," ujarnya.

Kakanwil Budi Sulaksana menegaskan, yang diperiksa sekarang ini bukan 12 orang tetapi 7 orang sipir. Bahkan mereka bukan terlibat pungli atau yang lainnya.

"Tapi perkara narkoba. Tidak benar ada saber pungli. Yang ada tujuh sipir diperiksa karena diindakasi melakukan peredaran narkoba," kata Kakanwil Budi. (Komang)

Read More

Julian Sedgwick : Pasar Apartemen Australia Masih Pilihan Terbaik Bagi Investor Asia

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Crown Group salah satu Perusahaan Property yang berbasis di Sydney hari ini memberikan informasi terkini mengenai mengapa investasi properti di Sydney masih menjadi pilihan terbaik bagi investor luar negeri khususnya Asia.

Di tengah investasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah, pertumbuhan perumahan komersial yang cepat dan pemerintahan yang stabil dan ekonomi, Sydney merupahkan tujuan favorit bagi investor luar negeri yang mencari keuntungan yang kuat.

SQM Research, salah satu analis properti paling berpengalaman di Australia, yang didirikan oleh Louis Christopher mengatakan, memprediksi kenaikan harga properti sebesar dua digit untuk Sydney dan Melbourne pada 2017.

"Apa yang telah kami cermati dalam beberapa pekan terakhir adalah percepatan, terutama di pasar perumahan Sydney," kata SQM Research pada keterangan press releasnya,Senin ( 20/02/2017 )

Menurut SQM , pandangan kami adalah bahwa akselerasi ini akan terus berlanjut pada tahun 2017

" Meskipun tingkat pertumbuhan masih lebih rendah dari 19% yang pernah di raih oleh Sydney di pertengahan 2015, SQM memprediksi pertumbuhan harga pada tahun 2017 mencapai 11-16% di Sydney dan 10-15% di Melbourne." ujarnya.

Lebih lanjut SQM juga memprediksi tingkat pertumbuhan biaya sewa di Sydney akan mengalami peningkatan sebesar 4% dan Melbourne sekitar 3% pada tahun 2017. Australia juga diperkirakan untuk tetap menjadi primadona dalam tujuan investasi di kawasan Asia.

SQM menambahkan, Sebagai perbandingan, Monetary Authority of Singapore (MAS) memprediksi ekonomi Singapura tumbuh 1-3% tahun 2017. Sementara perusahaan finansial yang berbasis di Asia, Nomura Holding, justru memangkas prediksinya dari 1% menjadi hanya 0,7%.

"Ekonomi dalam negeri Singapura juga akan mendapat banyak tantangan. Tingginya utang individu dan korporasi akan terkena imbas dari naiknya suku bunga AS, ini akan memperketat likuiditas di Singapura," terangnya.

Ekonomi Singapura yang serba terbuka sekaligus pusat finansial Asia akan sangat terdampak oleh peristiwa yang terjadi di dunia barat, seperti rencana Inggris keluar dari Uni Eropa, proteksionisme AS, hingga risiko politik Uni Eropa," kata Nomura dalam keterangan tertulis yang dikutip CNBC.

Hal senada diungkapkan Julian Sedgwick selaku Global Head Sales & Marketing Crown Group mengatakan, Investasi properti membutuhkan banyak penelitian yang mendalam. Anda tidak hanya mencari sesuatu yang orang akan cintai – Anda sedang mencari hunian yang akan mewujudkan tujuan keuangan.

" Ini berarti melihat kinerja dari beberapa tipe properti, dan menetapkan rencana rinci untuk berapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan dalam jangka panjang." katanya.

Julian mengungkapkan, dii Sydney ketika kita berbicara tentang apartemen, ada beberapa alasan mengapa begitu banyak orang memilihnya, dibandingkan dengan rumah tapak.Harga jual perdana yang lebih ramah.

Dia menambahkan,bukan lagi rahasia bahwa nilai perumahan dan apartemen di Sydney telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, apartemen cenderung berada di sisi yang lebih terjangkau, yang memberikan investor properti titik masuk yang lebih rendah ke pasar. Membeli apartemen baru memberikan Anda keuntungan dalam hal ini tanpa mengorbankan gaya hidup modern dan berkualitas tinggi.

Nilai indeks bulanan yang dikeluarkan oleh CoreLogic RP Data menyatakan dari 31 Juli 2016, menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk rumah di Sydney hampir 33% lebih tinggi dari apartemen. Anda akan menemukan bahwa apartemen, bahkan produk berkualitas seperti Waterfall by Crown Group, menawarkan investor lebih banyak keuntungan untuk mereka.

Tradeoff untuk apartemen sering kali dikatakan bahwa capital gain tidak akan setinggi jika Anda membeli rumah. Namun, menurut CoreLogic RP Data, hal ini belum tentu demikian, setidaknya di Sydney.  Hingga 31 Juli 2016, harga unit naik sebesar 9,41% - dimana pertumbuhannya lebih baik daripada rumah tapak.Salah satu kunci metrik yang dilihat oleh investor adalah hasil sewa - berapa banyak keuntungan properti akan dihasilkan dari minggu ke minggu. Ketika nilai bangunan naik dan biaya sewa mingguan biasanya tidak bisa mengikuti bahkan cenderung menyusut. Namun, penelitian CoreLogic RP Data dari April 2016 menunjukkan bahwa biaya sewa unit apartemen rata-rata di Sydney adalah sebesar 4%, sedangkan untuk rumah tapak hanya 3,1%.

Ini menunjukkan bahwa ketika Anda berfokus pada hasil arus kas positif, apartemen adalah produk yang tepat. Informasi lebih lanjut dari Residex menunjukkan bahwa hasil modal untuk unit di Waterloo berada dikisaran 5%, sementara rumah tapak menarik hasil sekitar 4% di area perkotaan.

"Jika Anda ingin membuat investasi di pasar properti Sydney, keuntungan yang diberikan oleh apartemen sangat jelas. Bila Anda ingin benar-benar memaksimalkan ini, pastikan untuk melihat kualitas atas kemewahan yang ditawarkan oleh pengembang. " pungkas Julian. (Dji)

Read More

Komisi C DPRD Surabaya Pesimis Proyek AMC Kelar Tahun Ini

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kalangan dewan di Surabaya merasa pesimis proyek Angkutan Massal Cepat (AMC) seperti Trem bisa selesai di akhir tahun 2017 ini. Pasalnya, semula anggaran yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ternyata dipertengahan jalan tidak ada dana sama sekali dari pusat.

Proyek AMC di Surabaya sendiri sebenarnya masuk dalam Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bappenas Tahun 2015-2019. Namun, dari hasil konsultasi Komisi C DPRD Kota Surabaya ke Kemenhub ternyata dana proyek tersebut belum disiapkan sama sekali.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, mengatakan, setelah konsultasi dengan Kemenhub soal Trem di Surabaya ternyata tidak bisa diharapkan sepenuhnya didanai oleh pusat. Dalam proyek ini pusat hanya mendanai pembuatan Depo Term yang dilokasikan di Joyoboyo dengan total nilai investasi sebesar Rp 100 miliar.

“Karena pusat tidak menyediakan dana proyek Term, Jadi saya pesimis proyek term di Surabaya bisa kelar di akhir tahun ini.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (20/02/17).

Ia menjelaskan, Kemenhub hanya menyediakan dana Rp100 milar hanya untuk membangun Depo. Namun pembangunan Depo ini juga ada kendala, yaitu lahan yang akan dibangun Depo tersebut masih ditempati orang. Nah, merelokasi orang tersebut kan otomotis kalau di PT KAI harus ada dana kerohiman atau pesangon.

Tapi faktanya, kata Buchori, uang untuk merelokasi pun belum tersedia, karena Rp100 miliar memang khusus untuk bangun Depo, bukan untuk lainnya seperti merelokasi orang yang masih tinggal di Joyoboyo. Sementara dana untuk merelokasi yang memang dari PT KAI juga belum tersedia sama sekali.

“Dan relokasi juga perlu sosialisasi yang tidak cukup dilakukan dua sampai tiga bulan, kemudian dana pesangon PT KAI itu dari mana. Nah ini kan ga mungkin cepat selesai. Kalau saya pesimis proyek term di Surabaya bisa selesai akhir tahun 2017 ini, jika tidak selesai dana Rp100 miliar kembali ke negara. Kalau dana tersebut balik ke negara, berarti proyek term di Surabaya jadi gagal.”ungkapnya. (arf)

Read More

PNS Sumenep Ngaku Maafkan Istri Sirihnya, Meski Sudah Bawa Kabur Uangnya Rp 910 Juta

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terdakwa Aulia Safitri langsung tersipu malu saat mendengar pernyataan suami sirinya yang tetap ingin membina rumah tangga dengannya. Dihadapan hakim, sang suami yaitu Mastur mengaku sudah memaafkan perbuatan istri sirinya yang telah membawa kabur uang Rp 910 juta miliknya.

Kepada majelis hakim, Mastur bercerita mengenai kronologis lenyapnya uang Rp 910 juta tersebut. "Saya saat itu pulang membawa uang Rp 910 juta. Kemudian saya kasihkan ke istri saya (terdakwa Aulia). Setelah itu saya disuruh keluar untuk beli makan dan obat," ujar Mastur.

Usai membelikan obat dan makanan, Mastur lantas pulang ke rumah. Namun saat itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Sumenep ini mendapati rumahnya terkunci dan sang istri sudah tidak berada di rumah. Bahkan berkali-kali Mastur mencoba menelepon Aulia, tapi handphonenya dimatikan.

Kepada hakim Mastur mengaku masih tetap ingin berumah tangga dengan Aulia. Pasalnya, antara ia dan Aulia sudah saling memaafkan. "Iya pak hakim, saya masih ingin bersama dirinya," jawab Mastur dengan lantang saat ditanya hakim Mangapul perihal masa depan rumah tangganya dengan Aulia.

Mendengar jawaban Mastur, Aulia tak kuasa menahan senyumnya dan langsung tersipu malu. Hakim lantas bertanya kepada Maskur perihal alasannya menikahi Aulia dengan status pernikahan siri. "Lho kenapa kok seneng nikah tidak pakai surat-suratan (nikah resmi)?" tanya hakim Mangapul.

Mendapati pertanyaan hakim Mangapul, Mastur langsung menjawabnya dengan spontan sembari tertawa. "Iya pak hakim, masih masa training," kata Mastur yang sontak membuat hakim dan seluruh pengunjung sidang tertawa.

Perlu diketahui, Aulia Safitri, warga Jl Ketintang Surabaya ditangkap Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya lantaran membawa kabur uang Rp 910 juta milik Mastur yang tidak lain adalah suami sirinya pada 22 Agustus 2016.

Kepada suami sirinya, Aulia mengaku sakit dan belum makan. Pada saat Mastur keluar untuk beli makan dan obat, Aulia langsung kabur dengan membawa uang Rp 910 juta. Aulia kabur dibantu saudara laki-lakinya berinisial MI yang saat ini masih menjadi buron. Aulia pun akhirnya berhasil ditangkap saat berada di rumah kerabatnya di Lampung. (Komang)

Read More

Tingkatkan Literasi Pasar Modal, BEI Perluas Basis Investor

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berupaya untuk memperluas basis investor, khususnya investor ritel, dan meningkatkan literasi pasar modal di masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Yulianto Aji Sadono Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan PT.BEI mengatakan, dengan basis investor, terutama pada investor ritel yang semakin kuat pasar modal diharapkan dapat memobilisasi dana masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Data operasional BEI dan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor baru di pasar modal pada akhir Desember 2016 telah mengalami kenaikan 23,47% atau 101.887 single investor identification (SID) menjadi 535.994 SID dari sebelumnya 434.107 SID. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan investor baru di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 18,83% atau 68.804 SID dari posisi 365.303 SID di Desember 2014." katanya pada siaran persnya Senin, (20/02/2017).

Menurut Yulianto, jumlah investor aktif per tahun juga mengalami peningkatan 21,35% atau 32.950 SID menjadi 187.268 SID di posisi akhir Desember 2016 dari 154.318 SID di Desember 2015. Sedangkan pertumbuhan jumlah investor per bulan mencapai 19.908 SID atau 33,76% menjadi 78.878 SID di Desember 2016 dari 58.970 SID di Desember 2015.

" Rasio investor aktif per bulan terhadap total SID mengalami peningkatan 1,14% menjadi 14,72% di Desember 2016 dari 13,58% di Desember 2015.Di sepanjang tahun 2016, investor domestik masih menguasai total transaksi 2016 dengan persentase sebesar 63,11% atau Rp2.328 triliun. Sedangkan persentase transaksi investor asing sebesar 36,89% atau Rp1.360 triliun. Persentase investor domestik terhadap total SID di sepanjang 2016 sebesar 97,87% atau 534.261 SID. Sedangkan investor asing hanya 2,13% atau 11.633 SID." terangnya.

Dia menambahkan, Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini masih menjadi provinsi dengan total investor dan investor aktif tertinggi di 2015 dan 2016. Total investor di Ibukota Indonesia ini sebesar 165.373 SID dengan jumlah investor aktif 59.285 SID. Di sepanjang 2016, total kegiatan edukasi BEI paling banyak dilaksanakan di DKI Jakarta yakni 581 kegiatan edukasi atau 22% dari total kegiatan edukasi BEI secara keseluruhan.

" Meski demikian, provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah investor baru tertinggi di 2016 dengan pertumbuhan mencapai 102,43% menjadi 17.456 SID baru dari capaian 8.623 SID baru di akhir 2015. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat menjadi provinsi dengan persentase pertumbuhan investor tertinggi di 2016 yakni sebesar 287% menjadi 1.722 SID dari 600 SID di 2015. " ungkap Yulianto.

Gencarnya sosialisasi dan edukasi pasar modal yang dilakukan oleh BEI di seluruh Indonesia membuat rasio penyebaran investor pasar modal di pulau Jawa semakin berkurang. Hal tersebut seiring dengan naiknya rasio penyebaran investor di pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau di wilayah Indonesia Timur.

Masih Yulianto, Total investor pasar modal di Pulau Jawa meningkat 16,89% dan rasio penyebarannya turun menjadi 78,3% di 2016 dari 81% di 2015. Sebaliknya rasio penyebaran investor pasar modal di pulau lainnya meningkat seperti di Sumatera (12,1% dari 11,1%), Kalimantan (3,7% dari 3,3%), Sulawesi (2,9% dari 2,3%) dan Bali, Maluku, Papua yang tergabung ke dalam Wilayah Indonesia Timur (2,9% dari 2,3%).

" Di tahun 2017 ini, BEI akan terus secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat di tanah air agar melek investasi saham dan segera menjadi investor saham. di samping itu, untuk meningkatkan aktivitas investasi investor, BEI akan memberi dukungan penuh kepada anggota Bursa untuk memperbanyak kelas edukasi bagi investor pemula agar semakin paham dengan cara-cara berinvestasi sehingga dapat menimbulkan keyakinan dalam mengambil keputusan investasi." pungkasnya. (Dji)

Read More