Kowad Korem 084/Bhaskara Jaya, Harus Jago Menembak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kemampuan menembak, ternyata juga harus dimiliki oleh Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Itu terlihat, ketika Korem 084/Bhaskara Jaya menggelar latihan tembak yang berlangsung di lapangan tembak Praka Marinir Handoyo, Sidoarjo. Selasa, 27 Nopember 2018.

Perwira Seksi Latihan (Pasilat) Korem 084/Bhaskara Jaya, Mayor Inf Hendro menegaskan, bukan hanya berlaku bagi prajurit pria. Kemampuan menembak, juga wajib dimiliki oleh prajurit perempuan (Kowad).

“Semua Kowad, wajib mengikuti latihan menembak yang digelar secara rutin ini,” tegas Mayor Hendro.

Dirinya mengungkapkan, latihan yang dipimpin oleh dirinya saat ini rencananya bakal berlangsung selama 2 hari. Tidak hanya itu, tim pengawas juga melakukan penilaian selama latihan itu berlangsung.

“Kita nilai, hasilnya nanti kita jadikan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Senada, Koordinator latihan menembak, Kapten Inf Erik menambahkan, sebelum mengikuti latihan tembak tersebut, seluruh peserta diwajibkan untuk bisa menunjukkan tehnik-tehnik dasar menembak yang dimiliki oleh seluruh peserta terlebih dahulu.

Sebab, kata Kapten Erik, tehnik dasar menembak merupakan persyaratan utama bagi para peserta sebelum mengikuti berlangsungnya prosesi latihan tersebut.

“Peserta harus mampu menguasai tehnik-tehnik itu,” tegasnya. (andre)

Read More

OTT Hakim PN Jaksel, KPK Sita Uang Sekitar 45.000 Dollar Singapura

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar 45.000 dollar Singapura dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Selasa (27/11/2018) malam hingga Rabu (28/11/2018) dini hari.

KPK juga mengamankan enam orang dalam OTT tersebut. Beberapa di antaranya ada hakim, pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan advokat.

"Ada sejumlah uang dalam bentuk dollar Singapura yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini. Uang yang diamankan sekitar 45.000 Dollar Singapura," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu.

Menurut Febri, diduga akan terjadi transaksi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga saat ini, keenam orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan.

"Mereka masih dalam proses pemeriksaan saat ini," kata Febri.

KPK akan mengumumkan secara rinci hasil OTT tersebut dalam konferensi pers. (rio)

Read More

Ratusan Warga Jaringan Nelayan Pantura Datangi Mako Lanal Semarang Tuntut Keadilan

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Ratusan Warga Jaringan Nelayan Pantura menuntut keadilan dan pembebasan rekan mereka yang beberapa hari lalu ditangkap oleh  KRI dan selanjutnya diproses hukum oleh Lanal Semarang, terkait pemakaian jaring yang dilarang.

Dengan menggunakan berbagai alat transportasi darat berbagai, masyarakat jaringan nelayan pantura berbondong bondong mendatangi Mako Lanal Semarang, Selasa (27/11).

Rencana kedatangan Jaringan Masyarakat Nelayan Pantura tersebut sudah di ketahui oleh pihak Lanal Semarang berkat informasi yang sangat akurat dari Tim Unit Intel Lanal Semarang.

Sehingga semenjak pagi hari Lanal Semarang sudah bersiap menyambut kedatangan para Demonstran, dengan menyiapkan satu Tim PHH (Penindakan Huru Hara).

Tepat pukul 09.00 Wib Para Demonstran dari Jaringan Masyarakat Nelayan Pantura, segera menggelar Orasi yang pada prinsipnya ingin membebaskan Rekan Nelayan yang ditahan di Mako Lanal Semarang.

Mengingat jawaban dari pihak Lanal dianggap tidak memuaskan mereka, maka sejumlah Demonstran mencoba menerobos blokade dari Tim PHH lanal Semarang.

Kejadian tersebut langsung dihalau oleh Tim PHH Lanal Semarang, namun di luar dugaan para petugas yang ada di lapangan, Para Demonstran berani menghadapi halauan dari Tim PHH Lanal Semarang, terjadilah insiden pelemparan batu dan aksi dorong mendorong yang dilakukan para demonstran.

Pasukan PHH dari Lanal Semarang dengan dibantu siraman water cannon dan tembakan peluru hampa maupun gas air mata, maka akhirnya demonstran mundur, namun  terjadi jatuh korban dari para demonstran satu orang terluka pukulan benda tumpul, sehingga harus dilaksanakan pertolongan oleh Tim Medis dari Lanal Semarang.

Setelah emosi demonstran mereda, tim negosiator Lanal berhasil mengajak perwakilan Demonstran untuk bernegosiasi dan berkomunikasi, dan akhirnya disepakati.

Hal tersebut merupakan Skenario yang dijalankan pada Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Uji Trampil Pangkalan (Uji P1 dan P2) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Tim dari Kolat Koarmada II.

Menurut Danlanal Semarang Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo,  Glahaspur ini untuk mengetahui kesiapsiagaan prajurit Lanal Semarang dalam menghadapi tugas-tugas di pangkalan. Kegiatan uji pangkalan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 November sampai dengan 27 November 2018.

Kegiatan Uji pangkalan di Lanal Semarang diawali dengan penyambutan tim uji Kolat Armada ll yang diketuai II Letkol Laut (P) D.A Mansur beserta dengan anggota 7 orang, yang digelar di Ruang Karimunjawa Mako Lanal Semarang.

Adapun pelaksanaan Uji Terampil terbagi menjadi dua, untuk hari pertama dilaksanakan uji Tertulis sesuai dengan bidang tugasnya, bongkar pasang Senjata laras panjang, Bongkar Pasang Senjata Pistol,  Peluit dan Tali Temali,  Komunikasi, Peraturan Baris berbaris,  Upacara Penaikan dan Penurunan Bendera, serah terima Penjagaan, Penempatan Penjagaan,  valreep dan Jajar Kehormatan, Upacara Pemakamam,  Renang Militer, SAR Laut,  Menembak Laras Panjang dan Pistol.

Sedangkan hari berikutnya dilaksanakan Uji  Pertahanan Pangkalan dari serangan udara,  Penindakan Huru Hara,  Anti Sabotase, serta Peran Kebakaran dibantu oleh satu Unit Mobil Damkar.

Mengakhiri seluruh Rangkaian kegiatan Uji Terampil Glagaspur, di laksanakan Evaluasi hasil pelaksanaan Uji Terampil serta Penutupan. Kegiatan dihadiri oleh Danlanal Semarang,  Perwira Staf Lanal Semarang, prajurit dan PNS Lanal Semarang serta seluruh tim Kolat.

Danlanal Semarang mengucapjan terima kasih atas pelaksanaan Uji Terampil di Mako Lanal Semarang, telah memberikan penilaian dan koreksi serta evaluasi pelaksanaan di setiap materi yang diujikan, sehingga kedepannya prajurit Lanal Semarang bisa menjadi semakin terlatih dan  profesional sebagai Prajurit Matra Laut dan sebagai Prajurit Pengawak Lanal Semarang.(arf)

Read More

Kasus Meikarta, KPK Panggil Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi hingga Pejabat RS Siloam

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil sejumlah pihak sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Mereka yang dipanggil adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti; staf keuangan Lippo Cikarang Sri Tuti; Presiden Direktur PT Star Pacific Samuel Tahir dan Corporate Affairs Siloam Hospital Group Joseph Christopher Mailool.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DT (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (28/11/2018).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Kemudian, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka. Masing-masing, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati.

Kelima orang tersebut diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar. (rio)

Read More

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto Tinjau Fasilitas Pendidikan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto bersama Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh meninjau berbagai fasilitas pendidikan Kodiklatal yang berada di Bumimoro, Selasa (27/11).

Kegiatan tersebut diawali dengan peninjauan terhadap kondisi mes Gunung Kelud (dulu bernama Mes Wirajaya). Mess tersebut biasanya digunakan untuk perwira siswa yang sedang menempuh pendidikan di Kodiklatal. Kondisi Kebersihan dapur dan sanitasi air cukup mendapat perhatian dari Komandan Kodiklatal.

Peninjauan berlanjut ke Mess Pegunungan Keurinci. Mess yang biasa digunakan oleh Tamtama. Kebersihan ruang makan, meja, kursi serta tempat tidur siswa diperiksa satu persatu oleh Komandan Kodiklatal. Di Mess yang dulu bernama Mess Rajabasa tersebut, Komandan Kodiklatal memeriksa kondisi air bersih yang biasa digunakan siswa untuk mandi dan mencuci pakaian.

Air tersebut merupakan air tanah yang diambil dari sumur yang dibuat Denma di sekitar mess. Kondisi airnya cukup baik, karena bening dan tidak berbau. Sumur-sumur tersebut, sengaja dibuat untuk menyiasati keterbatasan air PDAM, terutama saat pagi dan sore hari.

Usai meninjau Mess, Komandan Kodiklatal meninjau Puskopal Kodiklatal. Kedatangannya disambut langsung oleh Kapuskopal Kodiklatal Kolonel Laut (K) Samsul Hadi. Dalam kesmpatan itu, dijelaskan tentang beberapa asset, kegiatan serta bidang usaha Puskopal. (arf)

Read More

OTT, KPK Amankan Hakim PN Jakarta Selatan dan Pengacara

KABARPROGRESIF.COM :(Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta yang berlangsung pada Selasa (27/11/2018) malam hingga Rabu (28/11/2018) dini hari.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari keenam orang yang diamankan terdapat hakim, pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan advokat.

"Dari enam orang tersebut, terdapat hakim, pegawai di PN (Jakarta Selatan), dan advokat. Mereka masih dalam proses pemeriksaan saat ini," kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu.

Menurut Febri, diduga akan terjadi transaksi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Ada sejumlah uang dalam bentuk dollar Singapura yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini," katanya.

KPK akan mengumumkan lebih rinci hasil OTT tersebut dalam konferensi pers. (rio)

Read More

Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S. E., M.M. Tatap Muka dengan Personwl Lanal Banyuwangi

KABARPROGRESIF.COM :(Banyuwangi) Pada rangkaian kunjungan kerja meninjau kegiatan Latihan bantuan tembakan terpadu TNI tahun 2018,  Kasal Laksamana Siwi Sukma Adji, S. E.,  M. M beserta rombongan melakukan kunjungan dan bertatap muka dengan keluarga besar Lanal Banyuwangi, kemarin.

Kasal  mengapresiasi dan berterimakasih kepada Komandan Lanal Bamyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya, M.Tr.Hanla dan seluruh prajurit Lanal Banyuwangi yang bersemangat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas lanjutnya,  harus dilakukan dengan senang hati karena seberat apapun pekerjaan dilakukan dengan senang akan terasa ringan, namun apabila pekerjaan dilakukan dengan berat hati maka seringan apapun pekerjaan akan terasa terbebani.

Selesai melaksanakan kunjungan ke Mako Lanal Banyuwangi Kasal melihat secara langsung kondisi dan kesiapan Mako Lanal Banyuwangi dalam rangkaian memdukung kegiatan Latihan bantuan tembakan terpadu TNI tahun 2018. (arf)

Read More

KPK OTT Pejabat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan, Selasa (28/11/2018).

Kali ini, KPK menangkap tangan pejabat negara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. Terkait dengan penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Rabu (28/11/2018).

Menurut Agus, ada 6 orang yang ditangkap. KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers terkait kegiatan operasi tangkap tangan itu. (rio)

Read More

Komandan Puslatmar Kodiklatal Buka Latihan Klandestein

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Latihan Marinir (Danpuslatmar) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Marinir Kresno Pratowo secara resmi membuka latihan Klandestain personel intelijen di ruang Rapat Puslatmar, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya.

Latihan tersebut diawali dengan briefing terhadap para pelaku dan pelatih/Instruktur latihan dan dilanjutkan dengan pemberian materi/pembekalan materi di dalam kelas dan praktek di lapangan. Adapun materi latihan Klandestain meliputi Dead Drop, Life Drop, Kontak Agen, Personal Meeting (PM), dan Penjejakan Fisik.

Tujuan diadakannya latihan klandestain personel intelijen adalah untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Antap Kodiklatal secara Profesioanal tentang tekhnis, prosedur dan taktis kegiatan operasi Intelijen yang akan melatih para siswa/calon prajurit Matra Laut.

Menurut Danpuslatmar, latihan tersebut selain untuk meningkatkan kemampuan juga untuk mencapai sasaran terbinanya tingkat kemampuan dan Profesionalisme Prajurit Antap Kodiklatal tentang Operasi Klandestain Personel Intelijen.

Puslatmar adalah unsur pelaksana Kodiklatal yang bertugas menyelenggarakan latihan integratif TNI Angkatan Laut tentang perencanaan dan pelaksanaan Latihan Satuan Khusus Marinir, Latihan Pasukan Pendarat, Latihan OMSP di darat dan Latihan Bersama Marinir dengan Pasukan Marinir negara lain serta Latihan Armada Jaya yang diselenggarakan oleh Kodiklatal.

Organisasi yang diresmikan oleh Dankodiklatal pada tanggal 14 Februari 2017 itu, mempunyai Motto Kerja Keras, Religius dan Solid. Sedangkan Visi dari Puslatmar adalah “The Spirit of Togetherness to Successfull” yang mempunyai arti “Semangat Kebersamaan Menuju Sukses”. (arf)

Read More

Dua Pejabat PLN Dipanggil KPK Terkait Kasus PLTU Riau-1

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pejabat PT PLN (Persero) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Keduanya adalah Kepala Divisi Pengembangan Regional Sulawesi, Suwarno dan Kepala Divisi Batu Bara PT PLN, Harlen.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IM (mantan Sekjen Golkar Idrus Marham)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (28/11/2018).

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus tersebut. KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

KPK menduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani. Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo. (rio)

Read More

Komandan Lanal Denpasar Hadiri Pembukaan Latihan SAR Bersama

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar, Lantamal V, Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko, hadir dalam rangka acara pembukaan latihan SAR bersama Kantor SAR Denpasar dan Kantor SAR Mataram, di Kantor SAR kelas I Denpasar Jalan Raya Uluwatu Jimbaran Badung Bali, Rabu (28/11).

Gelaran latihan ini dalam upaya menguji kesiapsiagaan serta mengukur respon time pergerakan personil beserta Alut di perbatasan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram.

Didi Hamzar, S.Sos., M.M. selaku Direktur Kesiapsiagaan dan Latihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) membuka secara langsung kegiatan tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Ketut Gede Ardana, S.E. menyampaikan bahwa, gelar latihan merupakan perdana digelar di Bali, dan nantinya dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan operasi SAR di perbatasan wilayah kerja Kantor SAR di seluruh Indonesia.

Untuk itu pihaknya telah mempersiapkan secara serius beberapa hal terkait pengerahan personil beserta Alut.

Kecelakaan penerbangan, pelayaran, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tanggap darurat maupun kondisi yang membahayakan manusia di seluruh wilayah NKRI.

Pemerintah lanjutnya memberikan mandat kepada Kepala BASARNAS melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, selanjutnya BASARNAS bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, koordinasi secara berkelanjutan  diharapkan dapat mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak pada pelaksanaan operasi SAR nantinya.

Dengan demikian profesionalitas dan performance Basarnas bersama potensi SAR dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.

 Sementara itu Direktur Kesiapsiagaan dan Latihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Didi Hamzar, S.Sos., M.M. menyinggung tentang 4 hal penting pada setiap pelaksanaan tugas yakni professional, mekanisme, peralatan memadai dan kekompakan. (arf)

Read More

Gaji Guru Swasta Setara UMK, Pemkot Surabaya Anggaran Rp. 81 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar gaji guru swata setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) bakal segera terwujud. Pasalnya Pemkot telah menganggarkan dana subsidi bagi guru swasta yang gajinya di bawah UMK di RAPBD 2019 sekitar Rp. 81 Miliar.

“ Dari 10 ribu guru yang ada, kita berikan 6 ribu guru,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Ery Cahyadi pada kabarprogresif.com, Rabu (28/11).

Eri mengatakan, subsidi diberikan agar penghasilan guru mata pelajaran setara dengan UMK. Namun demikian, besaran subsidi yang diberikan nilainya tak sebesar UMK sebab berdasarkan masukan dari tenaga ahli, subsidi diberikan agar gaji guru yang bersangkutan memenuhi UMK.

“ Tak mungkin subsidi diberikan, jika yayasan yang bersangkutan tak berikan apa-apa,” katanya.

Berdasarkan masukan tenaga ahli, besaran subsidi yang diberikan maksimal 60 persen dari UMK yang nilainya saat ini sekitar Rp. 3,8 juta. Sehingga praktis, agar nilainya sama dengan UMK, kekurangan atas subsidi tersebut menjadi tanggung jawab yayasan pendidikan dimana guru tersebut mengajar.

“ Yayasan berikan antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta,” paparnya.

Eri menyebut, pemerintah kota sudah menyiapkan peraturan walikota untuk mengatur pemberian subsidi tersebut. Saat ini masih menghitung berapa besaran angka yang sesuai.

“ Kemarin kita ada masukkan dari Komisi D nilainya jangan Rp. 500 ribu tapi Rp. 1 juta,” katanya

Eri menyampaikan, pihaknya akan membina sekolah-sekolah yang gaji gurunya di bawah UMK. Pasalnya, menurutnya, ketika suatu yayasan pendidikan berencana untuk membuka sekolah semestinya sudah memikirkan masalah kas sekolah untuk operasional pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru.

Sebelumnya seperti diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan kota (Dispendik) Surabaya, M. Ihksan kembali menegaskan, bahwa mulai tahun 2019 mendatang para tenaga guru swasta akan mendapatkan kesejahteraan layak dengan memberikan gaji sesuai upah minimum regional (UMR).

“ Saat ini kita masih susun alokasi anggaran para guru swasta untuk dituangkan ke dalam rancangan APBD 2019,” ungkap M. Ikhsan, saat di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (28/11).

Menurut dia, penyusunan anggaran untuk penambahan gaji guru swasta sesuai UMR tersebut dibahas di komisi D DPRD kota Surabaya. Harapannya dengan penambahan gaji ini, para guru swasta bisa mendidik siswa-siswinya lebih baik lagi.

“ Disiapkan anggarannya kemarin. Bu Wali sendiri yang menyiapkan, bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan temen-temen guru swasta. Tapi kita terlebih dahulu membahasnya dengan pihak yayasan,” imbuhnya.

Kurang lebih 11 ribu guru swasta se-Surabaya yang terdaftar di Diknas kota Surabaya, namun tidak semua guru swasta yang selama ini menerima gaji di bawah UMR.

“ Tentunya harus ada keperdulian dari pihak yayasan, sama berkontribusinya. Untuk guru swasta yang gajinya dibawah UMR, nanti kita pastikan,” pungkasnya. (arf)

Read More