KABARPROGRESIF.COM : Warga Sememi bersama PSK gelar aksi unjuk rasa penolakan terhadap penutupan Lokalisasi Moroseneng yang terkesan dipaksakan oleh Pemkot Surabaya. Pasalnya, susah dipungkiri jika keberadaan lokalisasi ini ikut meningkatkan taraf hidup warga sekitar.Selain itu, bersama Pekerja Seks Komersial (PSK) Moroseneng, warga Sememi mengaku sampai saat ini belum pernah menerima kompensasi yang dijanjikan Pemkot. “Sampai saat ini saya belum terima uang kompensasi itu mas. Kalau memang Pemkot mengklaim sudah memberikan pada kami, bisa ditunjukkan buktinya,” terang salah satu PSK yang ikut menggelar aksi unjuk rasa.
Hal serupa juga diungkapkan salah satu tokoh di RW 1. Menurutnya berbagai cara telah dilakukan Pemkot Surabaya termasuk memverifikasi data PSK penghuni wisma di kompleks Lokalisasi Moroseneng, namun itu tidak berhasil melakukan karena ditolak warga. “Pemkot telah melakukan verifikasi melalui Dinsos, namun warga disini khususnya RW 1 kelurahan Sememi menolak sehingga mereka tidak dapat melakukan verifikasi tersebut,” terang salah satu tokoh setempat.
Pemkot Surabaya melalui Dinsos yang gagal melakukan verifikasi, kini melakukan dengan cara lain, yakni dengan mengiming-imingi sejumlah uang dan jabatan sebagai pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya kepada warga yang mau mendukung dan membubuhkan tanda tangan untuk penutupan lokalisasi.
Hal itu tentu saja sangat disayangkan karena menganggap hal itu sebagai pembodohan terhadap masyarakat. “Kami sangat menyayangkan cara-cara yang dilakukan Pemkot Surabaya, dimana banyak warga Sememi yang mendapat tekanan atau paksaan dalam penggalangan tanda tangan demi menyetujui penutupan lokalisasi Sememi. Ini adalah bentuk pembodohan kapada masyarakat,” tegas tokoh masyarakat itu. (*/arf)
0 komentar:
Posting Komentar