Kerugian Dugaan Korupsi PD Taman Satwa KBS, Wali Kota Eri Sebut Hampir Rp2 Miliar

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan mulai tahun 2013 hingga 2023 di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTSKBS) menelan kerugian sebesar miliaran rupiah.

"Dari 2013 kejadiannya. saya lupa pada waktu itu, sekitar 1 miliaran (Rp1 miliar) lebih lah. hampir dua-an itu (Rp2 miliar) lupa saya," kata Wali Kota Eri, Jum'at 6 Februari 2026.

Wali Kota Eri menegaskan, dalam neraca pembukuan milik keuangan milik PDTSKBS telah tercatat setiap tahunnya ada anggaran yang tersimpan sebanyak miliaran rupiah.

Namun nyatanya secara fisik dana tersebut tidak pernah ada.

"Di mana uangnya? Laporannya itu ada. Duitnya yang enggak pernah ada. Ya," jelasnya.

Makanya ia meminta Kejati Jatim serius mengungkap benang kusut korupsi mulai tahun 2013 tersebut.

"Makanya direksi ini harus mempertanggungjawabkan terkait dengan 2013. Karena akan berhenti, maksudnya di sini," pungkasnya.

Seperti diberitakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penggeledahan di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Kamis 5 Februari 2026.

Pantauan di lokasi, sejumlah petugas terlihat hilir mudik sejak sore di kantor yang berada di Jalan Setail, Darmo, Wonokromo, Surabaya tersebut.

Selain melakukan kegiatan di dalam, beberapa petugas juga tampak keluar untuk membeli makanan di luar area KBS. Mereka kemudian membawanya kembali ke dalam KBS.

Hingga pukul 19.45 WIB, salah satu petugas membenarkan adanya giat tersebut. 

Sejumlah unit mobil juga terlihat parkir di dalam area KBS, tidak jauh dari kantor manajerial. 

Di antaranya, Mitsubishi Xpander silver bernopol DK 1437 AAX lalu Toyota Innova Reborn warna silver bernopol L 1641 CP dan Toyota Innova Zenix warna hitam dengan nopol L 1982.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Humas Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Lintang Ratri Sunarwidhi, tak mengetahui detail kegiatan kejaksaan di kantornya. 

Namun, Lintang tak membantah maupun membenarkan adanya kegiatan tersebut. 

Penggeledahan di PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TSKBS) ini lantaran perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Langkah penggeledahan itu dilakukan untuk mengamankan alat bukti dan mempercepat pengungkapan perkara.

Penggeledahan menyasar sejumlah titik strategis, mulai dari kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang bagian keuangan, ruang pengadaan, ruang arsip, hingga beberapa ruangan penting lainnya. Kegiatan penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh pengurus RT dan RW setempat.

Dalam operasi tersebut, penyidik menyegel sejumlah ruangan di bagian keuangan serta mengamankan empat box kontainer berisi dokumen-dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan praktik korupsi. 

Tak hanya itu, beberapa unit telepon genggam milik direksi, laptop, serta barang bukti elektronik lainnya turut disita guna kepentingan pendalaman penyidikan.

“Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD TSKBS. Semua dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan kami dalami lebih lanjut,” tegas Kasi Penyidikan Kejati Jawa Timur, John Franky Yanafia Ariandi, SH., MH, Kamis 5 Februari 2026 malam.

Ia juga menyampaikan bahwa dari hasil awal penyidikan, ditemukan indikasi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu.

Penggeledahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-339/M.5.5/Fd.2/02/2026. Kejati Jatim memastikan penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang kami peroleh,” pungkasnya.

PDTS KBS merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya. 

Badan usaha ini bergerak di bidang konservasi hewan, edukasi, sekaligus rekreasi.