Bawa Dukungan 29 PAC, Lucy Daftar Jadi Ketua DPC Demokrat Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berbekal pengalaman memimpin DPC Demokrat Surabaya sebagai Plt, Lucy Kurniasari kembali mendaftarkan diri menjadi calon ketua DPC Demokrat Surabaya.

“Ini adalah pengalaman pertama saya maju di pencalonan DPC kota Surabaya. Saya konsisten seperti yang tadi saya sampaikan, saya tetap memiliki cita-cita politik untuk menjadi ketua DPC Kota Surabaya,” kata Lucy Kurniasari saat hadir dalam penyerahan berkas pendaftaran calon ketua DPC Demokrat dikantor DPD Demokrat Jatim, Jumat (10/6).

Ia menambahkan dirinya memantapkan untuk mmencalonkan dalam bursa colon ketua DPC lantaran masih banyak yang belum ia rampungkan selama menjadi Plt Ketua DPC.

“Karena selama ini saya menjadi Plt sudah 3 tahun, tentunya banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Konsolidasi internal dari DPC, PAC, Ranting sudah kami laksanakan,” imbuhnya.

Oleh karena itu ia berharap jika menjadi ketua DPC secara definitif pihaknya memiliki cita-cita membentuk anak ranting dan cucu ranting. 

Dimana ia sudah menyiapkan tim dalam persiapan Pileg dan Pilpres 2024.

“Kita sudah menyiapkan tim untuk ditahun 2024, kita kan ada Pileg dan Pilpres, kita sudah membentuk tim dari DPC yang mana tujuan kita adalah kalau nanti di surabaya lima dapil, target kita adalah 10 kursi. Tapi kalau 6 dapil, kita akan targetkan 1 dapil 2 dikali 6 berarti 12 kursi,” ujarnya.

Namun demikian, kata Lucy yang juga anggota DPR RI ini, tentunya untuk target pihaknya, akan buktikan setelah menjadi ketua DPC secara definitif.

Selain itu pula, terkait visi misi, ia sudah mempersiapkan dengan matang. 

Dimana  konsisten dengan visi nasional yaitu nasionalis religius dimana pihaknya menambah satu, yaitu merakyat.

“Jadi konsisten dengan jargon DPP yaitu partai demokrat berkoalisi dengan rakyat,” ujarnya. 

Kemudian untuk misi lanjut Lucy, ia akan terus melakukan konsolidasi menyeluruh dari DPC, DPAC sampai ranting secara maksimal.

“Seperti yang saya sampaikan, konsolidasi internal dari tingkat DPC, DPAC dan ranting ini akan lebih saya maksimalkan lagi. Lalu kegiatan sesuai dengan instruksi ketum itu juga akan kita buktikan dengan kinerja, dan hasilnya 2024 kita menangkan pemilu di pileg dan pilpres,” ujarnya.

Lucy juga menyebut dirinya mendapat dukungan sekitar 29 PAC dalam pencalonannya menjadi ketua DPC tersebut.

"Sesuai dengan yang kami daftarkan. Jadi kami memiliki dukungan 29 DPAC, dukungan itu tentunya tadi kami menyerahkan dukungan terakhir yaitu ditanda tangani di tahun 2022, dimana kami memiliki file kalau dibutuhkan tim verifikasi dari DPP, kami punya ttd tahun 2020. Lalu kemudian ada lagi 2021. Jadi sampai saat ini belum ada satupun yg mencabut dukungan dan di dalam klausul ketiga pendukungan saya, itu tdk diperbolehkan mencabut dukungan sepihak karena ada konsekuensi hukum didalamnya,” pungkasnya.

Read More

Ribuan Petani Bahagia, Gema Perhutanan Sosial Pastikan Berdiri dan Bersatu Di Belakang Presiden Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jawa Tengah) Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia memastikan para petani akan berdiri dan bersatu atau Ndherek Nenggo Dawuh di belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Pasalnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat berpihak kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati dalam acara syukuran hasil bumi perhutanan sosial bersama Presiden Jokowi di Jawa Tengah, Rabu (8/6/2022).

"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perhutanan sosial yang telah diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kami berharap warisan atau legacy Pak Presiden Jokowi akan terus berkelanjutan dan memang perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, kami petani kehutanan sosial ndherek…nenggo dawuh berdiri dan bersatu di belakang Bapak Presiden Jokowi," kata Siti.

Bukan tanpa alasan, Siti memaparkan alasannya akan terus berkomitmen mengawal Presiden Jokowi. 

Mengingat, saat ini, kata Siti, para petani sangat merasa bahagia lantaran bisa menggarap lahan dan memanen dengan rasa tenang dan nyaman. 

"Ribuan petani yang wajahnya terlihat bahagia, terlihat sumringah, gembira dan ceria. Karena petani sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Petani sekarang sudah bisa nggarap lahan dan bertani tenang bahkan sudah bisa panen, alhamdulillah hasil-hasil panen dibawa juga ke sini," ujar Siti.

Lebih dalam, Siti mengungkapkan bahwa, Jokowi menjadi Presiden yang pertama kalinya mengeluarkan kebijakan terkait perhutanan sosial yang dengan tegas membuktikan, bahwa negara tidak sekedar hadir, tapi juga mempercayakan hutan negara di tangan rakyat. 

"Kita tidak bisa menyelamatkan hutan tanpa menyelamatkan petaninya. Bapak pasti sudah paham betul, bagaimana kehidupan dan kemiskinan rakyat yang tinggal di sekitar hutan. Kami sungguh merasa “batin dan roso” Bapak Presiden yang begitu dekat dengan rakyatnya menyatu dalam kebijakan yang Bapak putuskan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan melalui program perhutanan sosial," ucap Siti.

Dampak kebijakan konkret Presiden Jokowi soal perhutanan sosial, menurut Siti, untuk Pulau Jawa hal itu sangat berdampak positif langsung ke sekitar 3,2 juta Kepala Keluarga (KK). 

Lebih dalam, Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi terkait kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, terutama untuk permukiman rakyat. 

"Adanya UUCK, dimungkinkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di 4 Propinsi di Jawa, Bali, dan Lampung. Prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih murah melalui PPTPKH 

(Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan)," tutur Siti.

Tak hanya itu, Siti menyatakan, pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 1.023 titik lokasi permukiman dalam kawasan atau sekitar 2 persen dari kawasan hutan negara. 

Menurutnya, luasnya mungkin memang tidak signifikan, namun, jumlah yang merasakan sentuhan perhatian dan tinggal di situ diperkirakan sekitar 7 juta jiwa. 

Dan semua itu bisa selesai di masa Pemerintahan Presiden Jokowi. 

Bahkan pada tahun 2021 lalu, dikatakan Siti, terdapat tiga lokasi reforma agraria dan telah diserahkan sertifikatnya oleh Presiden Jokowi di Malang, Nganjuk dan Batu. 

"Kami serta masyarakat ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi telah memenuhi harapan yang kami nantikan. Kami menyadari, perjuangan kami dan rakyat yang tinggal di sekitar hutan, tidak akan menghasilkan jika tidak ada dukungan pemerintah dan kebijakan yang tegas berpihak kepada rakyat. Bapak Presiden Jokowi lah yang telah meletakkan fondasi keberpihakan kepada rakyat. Meski kami sadari, masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan," papar Siti. 

Disisi lain, Gema Perhutanan Sosial juga mengusulkan perlunya percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial, yang benar-benar dapat segera mengeksekusi perintah Presiden. 

"Pak Presiden, kami petani hutan sosial, baru kali ini merasakan langsung adanya kehadiran negara dan sungguh sungguh merasa menjadi warga negara yang diperhatikan langsung oleh Presidennya. Matur nuwun, Pak Presiden," pungkas Siti.

Read More

Kasus Dugaan Mafia Perizinan, Legislator Surabaya Minta Aparat Hukum Usut Tuntas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto merasa prihatin atas kabar soal adanya mafia perizinan dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya. 

Politisi Partai Demokrat Surabaya ini menilai bahwa kasus tersebut bisa memperburuk integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

“Kita mendesak Pemkot Surabaya agar dilakukan evaluasi internal, agar kasus ini tidak memperburuk integritas kinerja ASN,” tandas Herlina, Selasa (7/6).

Menurut Herlina, Wali Kota Eri Cahyadi harus ambil sikap untuk membenahi perilaku kinerja ASN sesuai tugas pokok dan fungsinya, yakni sebagai pelayan masyarakat. 

Bahkan, dirinya juga menyarankan agar kasus ini diusut tuntas, bila perlu dilaporkan ke ranah hukum, jika terdapat unsur pidananya.

“Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenahan di internal Pemkot Surabaya dan diusut tuntas. Bila perlu melibatkan pihak kepolisian, kalau memang ada unsur korupsinya,” tandasnya.

Herlina menyampaikan kemungkinan mafia perizinan yang pada umumnya tak dikerjakan oleh satu orang saja. 

Hal ini yang perlu diurai benang merahnya, agar tak semakin meraja-rela. 

“Biasanya kalau kasus mafia perizinan seperti ini tidak akan dilakukan seorang saja, namun ada beberapa oknum lain yang terlibat. Ini harus diusut, karena bener-bener menyakiti masyarakat Surabaya,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai ASN di masa sekarang dengan pendapatan yang lumayan besar, seharunya setiap tindakannya selalu bisa memikirkan warga Surabaya agar lebih sejahtera.

Anggota legislatif 3 periode ini mengingatkan kepada setiap ASN, bahwa gaji yang dia terimanya setiap bulan, berasal dari pajak-pajak yang dipungut dari masyarakat. 

Sehingga sudah sepatutnya dia memberikan pelayanan prima untuk orang yang memberi gajinya. “Bukan malah sebaliknya, menjadi mafia perizinan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Revitalisasi Rumah Kelahiran Bung Karno jadi Museum

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menambah satu destinasi wisata di Kota Pahlawan. 

Saat ini, pemkot tengah merevitalisasi rumah kelahiran Bung Karno di Jalan Pandean Gang IV No. 40 Surabaya, menjadi sebuah museum.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa rumah kelahiran Bung Karno akan dilengkapi sejumlah artefak hingga ornamen pendukung. 

Museum ini akan menceritakan berbagai kisah perjuangan Bung Karno sejak lahir di Surabaya hingga sukses menjadi Proklamator Kemerdekaan Indonesia.

"Lokasi rumahnya tetap. Justru, kami tambah dengan menaruh museum di sini. Kami jadikan wisata sejarah baru di Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat mengunjungi kawasan ini pada Senin (6/6).

Saat ini, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, proses revitalisasi bangunan aset milik Pemkot Surabaya itu masih dilakukan. 

Pihaknya menargetkan, destinasi wisata museum ini segera dibuka dalam waktu yang tidak lama. 

Nantinya, rumah kelahiran Bung Karno akan dikoneksikan dengan destinasi wisata sejarah lain yang ada di kawasan ini. Sementara konsep yang tengah disiapkan adalah Kampung Kebangsaan.

Apalagi mengingat tidak jauh dari rumah ini ada rumah HOS Cokroaminoto yang berada Jalan Peneleh Gang VII Nomor 29-31, tempat kos Bung Karno selama menempuh pendidikan sekolah. 

Ada pula Langgar Dhuwur, masjid berusia 2 abad di kawasan ini yang disebut sebagai tempat mengaji Bung Karno.

Sebelumnya, rumah kediaman HOS Tjokroaminoto telah diresmikan menjadi museum oleh Pemkot Surabaya pada 27 November 2017. "Di rumah HOS Cokroaminoto, Bung Karno juga sempat kos saat bersekolah di HBS (Hoogere Burgerschool Surabaya)," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dengan menjadi sebuah museum, Mas Eri berharap, pelajar sekolah hingga wisatawan umum bisa belajar kehidupan Bung Karno. Sehingga, akan sekaligus meneladani semangat Bung Karno.

"Semangat beliau (Bung Karno) bisa masuk ke dalam jiwa anak muda. Apalagi, Surabaya terkenal sebagai Kota Pahlawan. Selain Bung Karno, juga ada Bung Tomo dan pahlawan lainnya yang menggelorakan semangat melawan penjajahan," tegasnya.

Baginya, ideologi Bung Karno dalam memerdekakan Indonesia sudah seharusnya menjadi pelecut generasi milenial untuk berjuang. 

"Kita harus berjuang agar merdeka dari kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Tak hanya sekadar museum, mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menyebutkan, bahwa kawasan ini juga akan ditambah sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

"Selain produsen makanan, kami ajak para pengrajin cinderamata seputar Bung Karno," tuturnya.

Di waktu yang sama, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan dukungan terhadap pemkot. 

Menurutnya, sudah selayaknya para anak muda sekarang meneladani semangat Presiden pertama RI ini.

"Pelestarian sejarah harus dilakukan dan menjadi hal yang harus dijaga. Sehingga, anak muda senantiasa sadar. Bahwa Bung Karno dilahirkan dan digembleng di Peneleh, sehingga Surabaya ini memang merupakan dapur pergerakan nasional Indonesia," kata Awi panggilan lekatnya.

Awi menambahkan, bahwa di rumah Jalan Pandean Gang IV No. 40 Surabaya, Presiden Pertama RI dilahirkan saat matahari mulai menyingsing di ufuk timur. 

"Sehingga, beliau (Bung Karno) dikenal sebagai Sang Putra Fajar," pungkasnya. 

Read More

Bupati Enrekang Hadiri Kick Off Desa Antikorupsi KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Enrekang) Bupati Enrekang Muslimin Bando menghadiiri Kick Off Desa Antikorupsi ; Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi. Acara itu berlangsung dii Lapangan Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Selasa 7 Juni 2022. 

Acara ini mengangkat tema 'Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi'.

Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir secara daring memberikan sambutannya.

Hadir secara langsung; Wawan Wardiana selaku Deputi Pendidikan dan Peranserta Masyarakat KPK, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Adnan Purichta beserta sejumlah kepala daerah maupun yang mewakili.

Bupati MB nampak duduk berdampingan dengan Bupati Maros H.A.S Chaidir Syam, Bupati Sidrap Dollah Mando, dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Wawan mengungkapkan, tujuan Program Desa Antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas

"Selain itu , juga memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi" jelasnya.

Ia menjelaskan saat ini upaya KPK dalam memerangi tindakan korupsi ada tiga strategi. Pertama, pendidikan anti korupsi dalam rangka meningkatkan pemahaman dengan tujuan agar masyarakat tidak ingin, dan tidak mau melakukan korupsi.

Kedua, melakukan kegiatan pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem agar dengan sistem yang baik orang-orang tidak bisa lagi melakukan korupsi. Ketiga, penegakan hukum. 

Dalam hal ini adalah untuk melakukan efek kejut kepada pelakunya sekaligus menginformasikan kepada yang lain agar tidak melakukan korupsi.

Bupati Enrekang berharap, desa-desa di Enrekang juga dapat mengadopsi penerapan desa antikorupsi ini.

"Kita berharap ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat yang lebih tinggi" harap MB.

Bupati juga mengajak masyarakat desa untuk mensukseskan gerakan 3L yakni Lihat, Lawan, Lapor. 

Untuk mengentaskan korupsi mulai dari pemerintah desa hingga ke pemerintah kecamatan dan kabupaten. 

Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan menjadi musuh bersama. Sehingga, kata Bupati, dalam memerangi korupsi perlu dilakukan secara bersama-sama.

Program percontohan desa anti korupsi ini telah diluncurkan sejak 1 Desember 2021 lalu di Yogyakarta. Kemudian di Februari 2022 ini kembali membentuk 10 percontohan desa anti korupsi di 10 provinsi. 

Read More

Surabaya Jajaki Kerja Sama Sister City dengan Kota Sumgait-Azerbaijan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Republik Azerbaijan untuk Republik Indonesia, H.E. Jalal Sabir Mirzayev. 

Pertemuan ini berlangsung dengan hangat di ruang kerja wali kota, Balai Kota Surabaya, Senin (6/6).

Pertemuan ini membahas potensi penjajakan kerja sama sister city antara Kota Surabaya-Indonesia, dengan Kota Sumgait-Azerbaijan. 

Salah satunya terkait kerja sama di bidang kimia-industri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik rencana tersebut dan siap menjalin kerja sama dengan Kota Sumgait, Azerbaijan. 

Apalagi, Kota Sumgait juga dikenal dengan kemampuannya di bidang kimia dan industri.

"Kami Surabaya akan ada sister city dengan Sumgait, Azerbaijan. Jadi, kita akan menukar, mengirimkan orang yang bisa bekerja di sana atau mengetahui yang lebih dalam, setelah itu kita bisa terapkan di Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai pertemuan itu.

Dalam waktu dekat, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa kerja sama sister city antara Kota Surabaya dan Kota Sumgait segera dilakukan. 

Sebagai langkah awal, maka kerja sama ini akan diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

"Yang pasti ada hubungan kerja sama yang akan kita tandatangani dalam waktu dekat. Sehingga sama-sama ada yang bisa kita sampaikan ke Sumgait, dan Sumgait yang bisa disampaikan ke Surabaya," ujarnya.

Menurutnya, Surabaya dan Sumgait merupakan kota terbesar kedua di masing-masing Negara. 

Oleh sebabnya, kerja sama sister city ini diharapkan memiliki manfaat besar bagi Negara Indonesia-Azerbaijan, dan khususnya untuk masyarakat di kedua kota tersebut. 

"Jadi, di Surabaya ini apa yang bisa kita kerjasamakan, yang pasti untuk kepentingan umat Kota Surabaya," tuturnya.

Di waktu yang sama, Duta Besar (Dubes) Republik Azerbaijan untuk Republik Indonesia, H.E. Jalal Sabir Mirzayev mengaku senang bisa berkunjung di Kota Pahlawan dan bertemu langsung Wali Kota Eri Cahyadi.

"Saya juga sangat berterima kasih banyak telah diundang untuk melihat secara langsung Kota Surabaya. Impresi saya pertama kali berkunjung ke Kota Surabaya juga sangat positif," kata Jalal Sabir Mirzayev.

Jalal mengungkapkan, bahwa kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur ini ingin menyatukan Surabaya dengan Kota Sumgait melalui hubungan sister city. 

Sebab, kedua kota besar tersebut dinilainya memiliki potensi kerja sama yang bisa dilakukan.

"Insyaallah, kami berharap di masa depan, di tahun yang akan datang, ada obrolan mendalam dan saling mengenal antara kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya dan kota terbesar kedua Ajerbaijan, Sumgait," pungkasnya. 

Read More

Menuju Pamekasan Hebat, Disporapar Gelar Outbound

KABARPROGRESIF.COM: (Pamekasan) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pamekasan menggelar outbound selama tiga hari pada 3-5 Juni 2022 di Aula Hotel Kusuma Agrowisata, Jalan Abdul Gani Atas, Kota Batu.

Kegiatan tersebut melibatkan 50 orang perwakilan cabang olahraga (cabor) dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), Kabupaten Pamekasan.

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut, Waki Bupati (Wabup) Pamekasan Dr. Ir. RB Fattah Jasin MS, Kadisporapar Kusairi, Asisten Ekonomi Pembangunan Nurul Widiastuti, dan Sigit Priyono, Asisten 1 Sekda Pamekasan.

Wabup Pamekasan Fattah Jasin saat membuka acara tersebut mengatakan, besar harapan agar sinergitas insan olahraga benar-benar tercipta untuk menuju Pamekasan Hebat. Tak lupa, pihaknya juga berpesan agar semua cabor untuk selalu semangat dalam meraih prestasi.

Wabup Jasin juga berharap agar Pemkab Pamekasan untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat di bidang olahraga dan pariwisata.

Menurutnya, jika suatu kegiatan jelas dan menghasilkan bibit atau atlet berbakat, untuk permohonan tambahan anggaran tidak usah diminta, justru akan ditambah oleh Pemkab Pamekasan.

"Jadi, semua anggaran sekarang berbasis program. Tak ada program maka tak ada anggaran untuk dinas manapun,” tegasnya.

Kepala Disporapar Pamekasan Kusairi mengatakan, pihaknya bertekad untuk bersama-sama bersinergi di bidang olahraga yang lebih baik.

“Dengan melakukan kegiatan bersama dari semua cabor KONI, KORMI dan NPC Pamekasan, maka niscaya akan jadi penyemangat dan atmosfer positif bagi prestasi olahraga untuk Pamekasan hebat,” tukasnya.

Kepala Bidang Olahraga Rekreasi Disporapar Kabupaten Pamekasan Drs. Nanik Riskiyah, MM menambahkan, acara itu mengusung tema ”Terciptanya Sinergitas Insan Olahraga Menuju Pamekasan Hebat”.

"Agenda ini dalam rangka memperkuat dan mewujudkan sinergitas insan olahraga di Kabupaten Pamekasan," katanya. 

Read More

Jual Barang Sitaan, Ketua DPRD Surabaya Minta Oknum Petinggi Satpol PP Diberi Sanksi Setimpal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyesalkan adanya oknum Satpol PP Kota Surabaya yang diduga menjual barang hasil penertiban. 

Pasalnya, Satpol PP yang merupakan institusi penegak Perda malah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat.

“Seharusnya Satpol PP ini memberikan teladan yang baik karena sebagai penegak Perda,” kata Adi Sutarwijono di rumah kelahiran Bung Karno jalan Pandean Surabaya, Senin (6/6).

Oleh karena itu, lanjut Adi, pihaknya mendesak Satpol PP melakukan pembenahan secara internal sehingga kasus seperti ini tidak terjadi kembali.

“Dengan kondisi saat ini, Kasatpol menggembleng kembali etika dari personilnya,” desaknya.

Adi lantas berharap adanya sanksi yang setimpal atas ulah dari oknum Satpol PP tersebut.

“Kami berharap adanya sanksi yang setimpal kepada oknum tersebut sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Pastikan Kampung Peneleh-Pandean Jadi Kawasan Wisata Sejarah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan pengerjaan kawasan wisata Kampung Peneleh-Pandean selesai pada 10 November 2022 mendatang. 

"Sejarah disini kita gabungkan dengan rumah HOS Tjokroaminoto. Karena Pak Karno dulu pernah belajar ke HOS Tjokroaminoto," kata Wali Kota Eri saat menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno di Kampung Pandean Surabaya, Senin (6/6).

Lebih lanjut Wali Kota Eri mengatakan Kampung Peneleh dan Kampung Pandean merupakan kampung sejarah yang menjadi dapur pergerakan kemerdekaan. 

"Banyak pahlawan dari sini, jadi kita jadikan satu menjadi wisata sejarah," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyambut baik rencana pemerintah kota Surabaya menjadikan kawasan Kampung Peneleh-Pandean sebagai kawasan wisata.

Menurut Djarot, rumah kelahiran Bung Karno merupakan mini museum, dimana Bung Karno pernah dilahirkan disini dan sekarang menjadi cagar budaya yang bisa dikunjungi seluruh masyarakat, terutama para pelajar. 

"Pak wali juga bisa mendesain bersama pak Armuji, untuk wisata sejarah. Ada rumah Tjoroaminoto sebagai sebagai guru bangsa.  Dimana para tokoh bangsa itu mondok dan belajar di mbah Tjokro dan masuk dalam organisasi serikat islam," paparnya.

Puncak Bulan Bung Karno di Surabaya ditutup dengan festival masakan resep Mustika Rasa yang menjadi warisan Bung Karno. 

Masakan tersebut diolah dan disajikan oleh warga kampung kemudian dinikmati warga Kampung Peneleh.

"Inilah bentuk dari kita mewarisi apinya Bung Karno yaitu gotong royong," ujar Djarot.

Anggota DPR RI tersebut mengatakan, kick off peringatan Bulan Bung Karno sengaja di gelar di Surabaya. 

"Karena ada penyimpangan sejarah yang terjadi selama ini. Bahwa Bung Karno itu ditulis dalam cerita itu lahir di Blitar. Dan kegiatan di Surabaya ini sebagai bentuk  pelurusan sejarah. Supaya anak muda tahu bahwa Bung karno itu Arek Suroboyo," pungkas Djarot.

Read More

Sekda Desak OPD Fokus Wujudkan RPJMD Kabupaten Tangerang

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid meminta kepada seluruh pejabat struktural agar tetap fokus dan maksimal menjalankan tugas dan fungsinya, agar Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tangerang berjalan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat memimpin apel pagi di lapangan Maulana Yudha Negara, Senin (6/6/2022).

“Teman-teman pejabat struktural agar lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan RPJMD sesuai dengan OPD masing-masing,” ungkap Sekda dalam keterangannya.

Sekda juga menekankan bahwa tugas dan fungsi perangkat daerah adalah membantu terlaksananya RPJMD yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam hal pembangunan, pemberdayaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sekda, memasuki tahun ke-4 kepemimpinan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli, semua perangkat daerah harus tetap konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah daerah menjalankan program unggulan yang tertera dalam RPJMD yang telah direvisi menjadi 10 program unggulan dan program prioritas pembangunan.

“Saat ini 10 program unggulan sesuai dengan revisi RPJMD sudah mencapai 60% lebih. Kita optimalkan pelaksanaan program unggulan hingga dirasakan masyarakat,” ujar Sekda.

Selain itu, Sekda juga mengimbau agar OPD seperti BPBD, Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait terus siap siaga dan berkoordinasi para camat mengingat perubahan cuaca ekstrem saat musim pancaroba sekarang ini.

“Saat ini musim pancaroba. Saya mengimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial serta instansi terkait agar senantiasa siap siaga jika terjadinya bencana, bantu masyarakat dengan sigap,” kata Sekda.

Sekda juga mengatakan situasi pandemi Covid-19 wilayah Kabupaten Tangerang masih level 2, masih ada pembatasan seperti apel pagi hanya diikuti oleh pejabat struktural. Untuk itu, Sekda minta untuk tetap menjaga kesehatan dan disiplin mengikuti apel pagi setiap hari Senin.

“Jaga disiplin dan mengikuti apel pagi bagi pejabat struktural, karena banyak hal yang akan disampaikan oleh pak Bupati dan Wakil Bupati terkait tugas dan fungsi kita sebagai aparatur,” pintanya.

Read More

Komisi A Minta Pemkot Usut Tuntas Kasus Jual Barang Penertiban oleh Oknum Petinggi Satpol PP Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono menyayangkan adanya dugaan penjualan barang penertiban oleh oknum petinggi Satpol PP Surabaya. 

Maka dari itu, politisi PDIP Surabaya ini menegaskan kasus tersebut harus diusut tuntas, mulai dari hulu hingga ke hilir. 

"Harus ada tindakan tegas dari Pemkot Surabaya dan ditemukan benang merahnya. Kalaupun ini ulah oknum harus jelas. Pasti harus ada titik temunya. Mulai dari tempat limpahannya, sampai perintahnya dari mana," kata Budi Leksono di rumah kelahiran Bung Karno jalan Pandean Surabaya, Senin (6/6).

Bahkan Budi mendukung langkah Pemkot Surabaya yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Harus ada efek jera sebagai punishment. Jangan dipecat saja, tapi memang harus ada limpahan dari kepolisian," tegasnya.

Budi juga menyayangkan lemahnya pengawasan ditempat yang rawan terjadi penyelewengan. 

"Tempat pemkot menyimpan atau rawan pencurian itu harus dipasang CCTV. Nah ini yang paling aman. Kalau terpasang CCTV jelas bisa termonitor. Kalau bisa memonitor jalan raya, kenapa tidak tempat itu. Petugas harus standby, satpol kecamatan biasanya lebih dominan dalam pengawasan." jelasnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan, kalau terpasang CCTV akan meminimalisir aksi penyelewengan

"Karena sesuatu yang sangat mudah karena tidak terpantau, akan memicu kesempatan untuk bisa berbuat tidak benar. Kalau sudah terpantau CCTV saya rasa apapun keluar masuk pasti sudah termonitor. Ini yang paling utama," pungkasnya.

Read More

Pemprov Jatim dan DPRD Sahkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyambut baik pengesahan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh pemerintah provinsi (pemprov) dan DPRD.

Pengesahan ini dituangkan melalui penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan pimpinan dewan saat sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (6/6).

Khofifah menekankan fungsi perda yang disahkan hari ini. Yaitu, memberikan kepastian hukum bagi pondok pesantren di Jatim.

"Diharapkan, banyak pesantren yang baru tumbuh di Jatim mempercepat peningkatan kualitas," ungkap mantan Mensos ini.

Dengan demikian, pesantren makin berperan aktif dalam pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan program unggulan Pemprov Jatim, yaitu Jatim Berkah.

Saat ini, banyak pesantren di Jatim yang lembaga pendidikannya sudah berstandar internasional.

Sementara itu, ditemukan pesantren yang baru tumbuh maupun yang pertumbuhannya kurang progresif.

"Melalui perda ini, kami memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan yang sama bagi pesantren untuk mendapatkan dukungan fasilitas pemerintah," kata Khofifah.

Perda ini diturunkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengatur tentang pendidikan keagamaan dan pesantren.

Berdasarkan data yang terdaftar pada Education Management Information System (EMIS) Kemenag, pesantren di Jatim sekitar 6.651 pesantren.

Saat ini, cukup banyak pesantren yang diregistrasikan. Karena itu, raperda ini memandatkan kepada Pemprov Jatim agar menyiapkan sistem data dan infornasi pesantren daerah.

Orang nomor satu di Jatim itu optimistis, dengan perda ini, pesantren lebih berperan menjadi agen perubahan dan memberikan teladan di tengah masyarakat.

"Pesantren merupakan sumber daya pembangunan yang luar biasa, yang harus dikelola dengan baik agar bisa menjadi agent of change," tambahnya.

Khofifah melanjutkan, dengan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini, ponpes yang belum terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jatim (Kanwil Kemenag) bisa mendapatkan fasilitas yang sama.

Pondok pesantren yang belum terdaftar di Kanwil Kemenag Jatim bisa segera didata.

Tujuannya, semua pesantren di Jatim terkelola dan dikembangkan lebih baik.

Dengan demikian, peran sistem data dan informasi pesantren daerah menjadi sangat penting.

Khofifah berharap Kemenag Jatim dapat turut andil dengan memberikan pendampingan kepada pondok pesantren di daerah.

"Akan sangat baik bila ada perwakilan yang turun sehingga memberikan pendampingan. Terutama pondok yang lokasinya terpencil," ungkapnya.

Dengan semua itu, kata Khofifah, pemerintah daerah berperan serta dalam pemberdayaan dan pengembangan pesantren.

Sebab, bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

"Karena itu, ini harus ditata dengan baik agar fungsi-fungsi pesantren dapat berjalan di bidang pendidikan dan pengembangan manusia sebagaimana program Jatim Berkah dalam Nawa Bhakti Satya," ungkap Khofifah.

Read More

Gelar Sayembara Desain Patung, Eri Cahyadi: Bung Karno dan Surabaya, Surabaya dan Bung Karno Tak Terpisahkan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumumkan sayembara desain patung Bung Karno dengan mengambil tema ”Warisi Apinya, Jangan Abunya”. 

Desain pemenang akan diaplikasikan dalam sebuah patung yang bakal dibangun oleh Pemkot Surabaya.

”Hari ini, bertepatan dengan hari lahir Bung Karno, kami mengumumkan sayembara desain patung Bung Karno yang nantinya akan dibangun di Surabaya. Selain penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, ini ikhtiar kita untuk terus mengingat, mempelajari, dan membumikan dalam tindakan segala pemikiran serta teladan Bung Karno yang sungguh luar biasa kebaikannya bagi Indonesia dan dunia,” ujar Eri Cahyadi saat jumpa pers, Senin (6/6).

Turut hadir dalam jumpa pers, Wawali Surabaya Armuji, mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH dan Whisnu Sakti Buana, mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, dan sejarawan Unesa Rojil Nugroho Bayuaji.

Sayembara tersebut berhadiah total Rp 190 juta. Pengumpulan karya akan berakhir pada Oktober, dan pemenang diumumkan 10 November 2022. 

”Teknisnya kita sebarkan dalam poster di media sosial, media, dan berbagai kanal komunikasi. Kami berharap dengan sayembara ini, semua seniman bisa terlibat, memberikan ide terbaik, sehingga dalam membangun, Pemkot Surabaya itu tidak berjalan dalam imajinasinya sendiri, melainkan membuka ruang bagi imajinasi publik,” jelasnya.

Menurut Eri, sayembara desain patung Bung Karno akan sangat kental dengan nilai-nilai artistik. 

Ini adalah bagian dari penghormatan kepada Bung Karno yang juga dikenal sebagai seniman dan arsitek. 

”Tidak banyak yang mengetahui bahwa Bung Karno menjiwai arsitektur dalam kepemimpinannya. Karya-karya di era kepemimpinannya timeless, seperti Masjid Istiqlal, Monas, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang, dan sebagainya. Kami berharap desain nantinya juga mewarisi semangat Bung Karno, pemikiran Bung Karno, yang akan selalu relevan sampai kapan pun,” ujar Eri.

Eri mengatakan, Surabaya dan Bung Karno serta Bung Karno dan Surabaya ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang yang tiada terpisahkan. 

”Saya menyebutnya Surabaya menjadi takdir Bung Karno karena begitu lekatnya kota ini dalam perjalanan hidup beliau. Kami sangat bangga, terharu, bahwa Surabaya ditakdirkan menjadi bagian dalam perjalanan dan perjuangan Bung Karno,” ujar Eri.

Eri lantas membeberkan sejumlah fakta sejarah tentang Bung Karno dan Surabaya, jejeran fakta yang membuat Bung Karno menyebut Surabaya sebagai ”dapur nasionalisme”. 

Bung Karno lahir Kampung Pandean, Surabaya, pada 6 Juni 1901. Sempat berpindah ke beberapa daerah di masa kecilnya, Bung Karno kembali ke Surabaya untuk bersekolah di Hogere Burger School (HBS) yang kini menjadi bangunan kantor Pos Besar tak jauh dari Tugu Pahlawan. 

”Setelah lahir, kemudian masa kecil berpindah, Surabaya tetaplah kemudian menjadi takdir Bung Karno setelah ayahnya, Raden Soekemi, mengirimkan sang anak untuk bersekolah di Surabaya dan indekos di rumah tokoh Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, di Peneleh,” ujar Eri.

Dan di Peneleh, lanjut Eri, Bung Karno belajar banyak soal agenda-agenda kerakyatan. Ia terlibat dalam diskusi-diskusi dengan aktivis yang memiliki latar belakang ideologi beragam. 

Pergumulan intelektual di rumah Tjokroaminoto itulah, kata Eri, yang kemudian turut mengilhami Bung Karno untuk berjuang memerdekakan Indonesia.

”Tentu saja, proses pencarian ideologi Bung Karno di Surabaya dan nilai-nilai yang diperolehnya di Peneleh pastinya turut menjadi salah satu referensi bagi Bung Karno dalam menggali nilai-nilai kearifan rakyat, yang kemudian berujung pada penyusunan Pancasila,” ujarnya.

Menurut Eri, lima sila dalam Pancasila yang meletakkan gotong royong sebagai intisarinya sudah tertanam dalam diri masyarakat Surabaya. 

”Kita melihat bagaimana gotong royong rakyat Surabaya mulai dari melawan penjajah, membangun kota, menghadapi pandemi, dan kini bersama bangkit dari pandemi,” pungkasnya. 

Read More

Biar Tak Ganggu Proses Pemeriksaan, Wali Kota Eri Bebastugaskan Oknum Petinggi Satpol PP Surabaya dari Jabatannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Oknum petinggi Satpol PP Kota Surabaya yang menjual barang sitaan hingga ratusan juta rupiah akhirnya mendapat sanksi dari Wali Kota Eri Cahyadi.

Sanksi tersebut yakni dengan membebastugaskan dari kegiatan rutin kedinasannya.

"Jadi dengan kondisi seperti ini saya minta bukan dinonjobkan ya, dibebastugskan biar tenang dulu proses ini berlanjut. Sehingga tidak bercampur dengan tugasnya,"" kata Wali Kota Eri, Senin (6/6).

Nah, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut menurut Wali Kota Eri akan digantikan dengan pejabat lainnya di instansi tersebut.

Hal ini supaya tidak mengganggu oknum petinggi Satpol PP tersebut saat menjalani pemeriksaan di Inspektorat maupun Polrestabes Surabaya.

"Jadi tugasnya bisa dipegang oleh kabid lainnya atau kasi lainnya sehingga apa, supaya proses ini bisa berjalan 

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menambahkan, jika dalam hasil perkara tersebut dinyatakan bersalah.

Maka oknum petinggi Satpol PP Surabaya tersebut bakal menerima sanksi yang berat, yakni dikeluarkan dari ASN.

"Kalau itu terbukti benar, akan sanksinya, keluar dari PNS. Dan itu tidak boleh melakukan pencurian apalagi aset negara," pungkasnya.

Read More

Dari Eri Cahyadi, Bambang DH, sampai Djarot Tegaskan Bung Karno Lahir di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejumlah tokoh berkumpul di Surabaya bertepatan dengan hari lahir Bung Karno, 6 Juni. 

Ada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wawali Armuji, mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH dan Whisnu Sakti Buana, mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, dan sejarawan Unesa Rojil Nugroho Bayuaji. 

“Ada banyak upaya penyimpangan sejarah, yang menyebutkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Hari ini kami ingin menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, pada 6 Juni 1901, di Kampung Pandean Gang IV, di Kelurahan Peneleh. Jadi Bung Karno itu arek Suroboyo, yang kemudian ditakdirkan dalam keadaan penuh getir berjuang untuk memerdekakan Indonesia,” ujar Eri Cahyadi, Senin (6/6).

Eri menyatakan, Bung Karno dan Surabaya serta Surabaya dan Bung Karno tak dapat lagi dipisahkan. Surabaya bukan hanya tempat lahir Bung Karno. 

Lebih dari itu, kota ini ada dalam persenyawaan ideologi hidup Bung Karno. Tak heran jika Bung Karno menyebut Surabaya sebagai ”dapur nasionalisme”. 

“Selain tempat kelahiran, Surabaya menjadi takdir Bung Karno setelah ayahnya, Raden Soekemi, mengirimkan sang anak untuk bersekolah di Surabaya dan indekos di rumah Ketua Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto, di kawasan Peneleh. Di tempat itulah Bung Karno ditempa menjadi aktivis dan pemikir, yang semuanya itu menjadi awal mula perjuangannya dalam memerdekakan republik ini,” papar Eri. 

“Maka ini menjadi spirit bagi kita semua, bagi Pemkot Surabaya, untuk berjuang mengabdi kepada rakyat. Seperti kata Bung Karno, ’Warisi apinya, jangan abunya’. Kita warisi spirit perjuangan Bung Karno untuk menebar lebih banyak lagi kebaikan di Surabaya, kota yang begitu banyak mewarnai hidup Bung Karno,” imbuh Eri. 

Mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat juga menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya. Djarot menjabat sebagai wali kota Blitar pada 2000-2010. 

“Bung Karno lahir di Surabaya, tetapi memang ketika Orde Baru banyak pembelokan sejarah, ada narasi bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Sampai sekarang narasi itu banyak dipercaya. Saya kemarin diskusi di Jogjakarta dengan anak-anak muda, saya tanya di mana Bung Karno lahir, 80 persen menjawab Blitar. Maka saya mengapresiasi Pak Eri Cahyadi, kita bergerak bersama bahwa Bung Karno memang lahir di Surabaya,” ujarnya. 

Djarot menyebut Bung Karno memang beberapa kali ke Blitar karena rumah sang ibunda berada di sana, yang disebut sebagai Istana Gebang atau Dalem Gebang. 

Ketika menjadi presiden, Bung Karno beberapa kali berkunjung ke sana untuk sungkem dan memohon doa dari sang ibunda. 

“Karena ibunda Bung Karno selalu bilang ke anaknya, bahwa kamu memang Presiden, tapi kamu tetap anakku. Kalau mau bertemu denganku, jangan undang aku ke Istana, tapi kamulah yang harus ke sini. Maka Bung Karno selalu sungkem ke ibundanya di Blitar. Tapi jelas bahwa Bung Karno lahir di Surabaya,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH juga menegaskan bahwa Bung Karno terlahir di Surabaya. 

Bambang bercerita ketika menjabat sebagai wali kota, dia bertemu Roeslan Abdulgani, orang dekat Bung Karno yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri di era Presiden Soekarno. 

Roeslan adalah arek Suroboyo, tepatnya di kawasan Peneleh. 

”Waktu itu dalam bahasa Suroboyo-an, beliau bilang ke saya, ’Mbang (maksudnya Bambang), iku Bung Karno lahir nang Suroboyo,” cerita Bambang DH. 

Dari situlah, Bambang kemudian mendorong riset yang kemudian dipimpin oleh Peter A. Rohi, wartawan senior yang ketika itu memimpin Soekarno Institute, hingga ditemukan rumah kecil di Pandean Gang IV Nomor 40 sebagai rumah kelahiran Bung Karno. 

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga mengusulkan agar tema “Bung Karno lahir di Surabaya” menjadi bagian dari kurikulum lokal yang diajarkan ke para pelajar. 

“Sehingga kebenaran sejarah semakin kokoh, bahwa proklamator kita tercinta memang lahir di Surabaya,” ujar Adi.

Read More

PPDB SDN Jalur Zonasi Dibuka 7 Juni, Seleksi Berdasarkan Skor Usia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah merampungkan jalur afirmasi dan perpindahan tugas pada akhir bulan Mei lalu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar Negeri (SDN) akan membuka pendaftaran jalur zonasi mulai Selasa (7/5) sampai dengan Kamis (9/5). 

Pada jalur ini, seleksi berdasarkan skor usia Calon Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, untuk PPDB SDN, para orang tua atau wali murid dapat melakukan pendaftaran secara online atau daring dengan mengakses laman ppdbsd.surabaya.go.id. 

Laman tersebut dapat dibuka melalui ponsel maupun komputer. 

“Sistem online PPDB SDN dibuka pada tanggal 7 Juni tepat pukul 00.00 WIB,” kata Yusuf, Senin (6/6).

Yusuf menjelaskan, seleksi jalur zonasi PPDB SDN dengan merangking skor usia CPDB atau siswa. 

Pendaftar dengan usia 7 tahun atau lebih memperoleh bobot skor 10, usia 6 tahun 7 bulan sampai dengan 6 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 8.

Kemudian, usia 6 tahun sampai dengan 6 tahun 6 bulan memperoleh bobot nilai 6, dan usia 5 (lima) tahun 6  bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 4. 

“Bila skor usia sama, maka melihat waktu pendaftaran,” ujarnya.

Dalam proses penerimaan PPDB jenjang SDN, lanjut Yusuf, sekolah tidak diperbolehkan mengadakan tes yang bersifat akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. PPDB juga gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali.

Sementara itu, bagi CPDB dengan status Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun belum diterima pada jalur afirmasi mitra warga beberapa waktu lalu, dapat mendaftar ke jalur zonasi yang kuotanya cukup besar. 

“Mudah-mudahan dapat diterima di jalur zonasi,” ungkapnya.

Meskipun diterima pada jalur zonasi, kata Yusuf, status MBR pada CPDB tetap melekat dan tidak akan hilang. 

Jadi, orang tua atau wali murid dengan status MBR tidak perlu khawatir dengan jalur penerimaan yang digunakan saat PPDB, baik itu jenjang SD maupun jenjang SMP. 

“Tetap diberikan intervensi, meskipun nantinya lolos di jalur zonasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pendaftaran PPDB jenjang SDN jalur zonasi dibuka pada 7-9 Juni. 

Pengumuman dilakukan pada 10 Juni. Proses daftar ulang bagi CPDB yang diterima jalur zonasi mulai 10-11 Juni.

Apabila ada siswa yang diterima kemudian mengundurkan diri, maka kuotanya diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota pada 12 Juni. 

Seluruh jadwal dan ketentuan lengkap dapat diakses di ppdbsd.surabaya.go.id. 

Read More

Wali Kota Makassar Dukung Kejati Sulsel Tuntaskan Korupsi di Satpol PP Makassar

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dukung Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.

Dimana penyidik Kejati Sulsel diketahui telah meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Kita dukung (Kejati), orang begini (koruptor) harus diproses. Ini bagus, kita harus dukung,” tegas Danny sapaan Moh Ramdhan Pomantosaat di wawancara, Senin (6/6).

Namun saat ditanya terkait kasus ini, Danny Pomanto mengaku tak mengetahui dengan persis kasusnya. Termasuk siapa-siapa saja bawahannya yang telah diperiksa penyidik Kejati Sulsel.

“Saya cuman dapat penjelasan bahwa ada orang yang fiktif, mengambil. Tadinya dituduh ke kecamatan, tapi setelah saya konfirmasi ke kecamatan ternyata tidak ada tawwa (kaitannya),” ucap dia.

Sebelumnya, Kejati Sulawesi Selatan merilis terkait peningkatan kasus ini naik ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Harian Rakyat Sulsel, Kamis (2/6) lalu.

Peningkatan status kasus ini sendiri dilakukan setelah Kejati Sulsel melakukan operasi intelijen terkait adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Satpol PP Makassar.

“Maka dari itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan R. Febrytrianto berdasarkan hasil ekspose perkara menyatakan kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Soetarmi waktu itu.

Dalam perkara ini, Soetarmi mengatakan penyidik menemukan sejumlah fakta bahwa terjadi indikasi Penyalahgunaan Honorarium Tunjangan Operasional Satpol PP Kota Makassar pada 14 Kecamatan se-Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Dalam modus operandinya sendiri, perkara ini dikatakan bermula dari adanya penyusunan dan pengaturan penempatan personil Satpol PP Kota Makassar yang akan bertugas di 14 kecamatan.

“Namun faktanya sebagian dari petugas Satpol PP yang disebutkan namanya dalam BKO tidak pernah melaksanakan tugas dan anggaran honorarium dicairkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menerima honorarium Satpol PP tersebut,” sebutnya.

Kenaikan status perkara ini pun dalam waktu dekat Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan menetapkan tersangkanya.

“Penetapan tersangka akan dilaksanakan dalam waktu dekat terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan APBD Kota Makassar untuk pembayaran honorarium tunjangan operasional Satpol PP pada 14 kecamatan se-Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020,” tuturnya. 

Read More

2023 Tenaga Honorer Dihapuskan, Sekda Ratu Dewa Minta Pertimbangan

KABARPROGRESIF.COM: (Palembang) Pemerintah Indonesia beberapa hari lalu telah resmi melakukan penghapusan kepegawaian honorer.

Hal ini telah disetujui berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Nomor B/185/M.S.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022.

Surat Keputusan ini berbunyi bahwa penataan Aparat Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku diminta untuk dilakukan penataan, yang dimaksud yakni penataan pegawai non-ASN.

Merespon hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, berjanji akan menjadi garda terdepan memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, terkait surat dari Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ia mengatakan, dirinya bersama Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang akan mengkomunikasikannya dengan KemenPANRB.

"Saya sudah minta kepada KemenPANRB untuk diberikan suatu pertimbangan melalui surat secara formal nanti dengan beberapa alasan, karena secara non tekhnis kita cukup terbantu dengan tenaga honorer ini," ungkap Dewa ketika diwawancarai, Senin (06/06).

Menurutnya, keberadaan honorer di lingkungan Pemkot Palembang sangat dibutuhkan, terlebih kinerja honorer ini menjadi ujung tombak dalam pemerintahan.

“Ya hal ini juga (masalah honorer) sudah pernah dibahas melalui Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi). Berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB kita diberikan batas waktu untuk menyelesaikannya sampai tanggal 28 November 2023,” ungkapnya.

Dewa berujar, seluruh tenaga honorer bakal pihaknya usulkan supaya direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tidak hanya tenaga pendidikan dan kesehatan saja yang menjadi prioritas usulan, namun kita usulkan juga dari formasi lain juga agar mereka bisa direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” pungkasnya.

Read More

1.057 Honorer Pemkot Bandar Lampung Kemungkinan Ditarik Jadi Outsourcing

KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dapat ditarik menjadi pegawai alih daya atau outsourcing jumlahnya sekitar 1.057 orang.

"Hanya sekitar 1.057 orang saja yang mungkin bisa diangkat menjadi tenaga outsourcing, bila honorer dihapuskan pada tahun depan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung, Herliwaty di Bandar Lampung, Senin 6 Juni.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkot Bandar Lampung kurang lebih sebanyak 5.000 orang yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

"Honorer kita tersebar hampir di seluruh OPD, dimana sebaran terbesar ada di tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, personel Satpol PP, personel BPBD dan tenaga kesehatan," tuturnya.

Menurutnya, jumlah honorer yang mungkin diangkat menjadi outsourcing merujuk pada data yang berada pada masing-masing OPD dan mereka (honorer) pun masih aktif bekerja hingga saat ini.

"Jadi 1.057 orang tersebut ada yang bekerja bekerja di tenaga kebersihan, pengemudi dan satuan pengamanan, ya kurang lebih angka segitu yang bisa di-outsourcing," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 dan sebagai gantinya, alih daya akan digunakan sebagai penunjang tugas aparatur sipil negara.

Tenaga alih daya yang akan dipakai adalah tenaga pelaksana pekerjaan mendasar, seperti tenaga kebersihan, pengemudi dan satuan pengamanan. 

Hal tersebut sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpAN RB), Tjahjo Kumolo dengan nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022 kemarin mengenai Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Read More

Wali Kota Eri Desak Polisi Percepat Pengusutan Oknum Petinggi Satpol PP Jual Barang Penertiban

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Eri Cahyadi mendesak Kapolrestabes Surabaya untuk segera mempercepat proses hukum terhadap petinggi Satpol PP yang diduga menjual barang hasil penertiban yang tersimpan di gudang penyimpanan Jalan Tanjung Sari Baru 11-15 ke orang lain hingga ratusan juta rupiah.

"Saya nyuwun (minta) tolong dari Kapolrestabes untuk mempercepat. Biar kasus ini tidak lama," harap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di rumah kelahiran Bung Karno jalan Pandean Surabaya, Senin (6/6).

Desakan itu menurut Wali Kota Eri agar masyarakat tak memberikan stempel negatif terhadap aparat pemerintah lainnya yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan umat.

Selain itu juga dapat menimbulkan efek jera serta Pemkot Surabaya segera menjatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

"Kalau kasus ini ngambang lama, ini jadi tidak bagus buat pemkot memberikan pelayanan. Kalau melakukan sanksinya harus dijalankan tidak ada diselesaikan secara ringan. Karena PNS ini menjadi panutan. Pemerintah kota ini menjadi pengayom bagi umat, malah memberikan masalah," tegasnya.

Maka dari itu, sekali lagi Wali Kota Eri meminta pihak kepolisian segera merampungkan proses pengusutannya.

"Saya nyuwun tolong sama kapolrestabes," pintanya.

Saat didesak berapa orang yang terlibat dalam penjualan barang sitaan tersebut. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya belum mengetahuinya.

Ia mengaku belum menerima laporan dari Inspektorat Surabaya.

"Saya belum tau, tapi dari teman-teman inspektorat. Juga belum ada laporan dari polrestabes. Biarkan ini berjalan," pungkasnya.

Read More