Jelang Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto Adakan Semaan Al-Quran

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-731, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, menggelar Semaan Al-quran bersama Jam'iya Hamalatil Quran (JHQ) di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto, Selasa (23/4) siang. 

Semaan merupakan tradisi membaca dan mendengarkan pembacaan Al–Qur'an yang seringkali diadakan tiap kali ada acara besar.

Semaan Al-quran di Pendopo Pemkab Mojokerto itu memang sudah menjadi sebuah rutinitas untuk menyambut Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, terutama sejak saat Ikfina Fahmawati menjabat sebagai Bupati Mojokerto. 

Melalui semaan Al-quran, Bupati perempuan pertama di Mojokerto itu berharap agar Kabupaten Mojokerto senantiasa dalam konfisi yang kondusif, tentram dan bahagia masyarakatnya.

"Semoga melalui lantunan bacaan Al Qur'an Kabupaten Mojokerto tetap dalam kondisi aman, kondusif, tentram semuanya dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, yang pendidikan dapat berjalan dengan lancar, pertanian hasilnya bisa baik, budayawan bisa mengekspresikan kegiatan budaya dengan baik, semuanya dapat terlaksana dengan baik dan mohon doanya dari semuanya," Ungkapnya.

Diketahui untuk pelaksanaan semaan Al-quran dalam rangka menjelang peringatan hari jadi Kabupaten Mojokerto ini akan kembali diadakan lagi di 4 kawasan pembantu bupati.

"Saya meminta simak Al Qur'an ini dipecah, supaya tidak dipendopo saja tapi di 4 wilayah eks pembantu Bupati itu juga dapat didatangi, dibacakan Al Qur'an bersama-sama supaya mendapatkan keberkahan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto," Terang Ikfina.

Pada kesempatan itu Bupati Ikfina juga menjelaskan tentang peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-731 kali ini, yang mengusung tagline Bersama, Berkarya, Berjaya. 

Menurutnya, tagline/semboyan tersebut menggambarkan tentang semangat yang diusung oleh Kerajaan Majapahit di masa lalu.

"Warisan para leluhur Kerajaan Majapahit, bagi kita semuanya adalah persaudaraan persatuan kesatuan, toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Oleh karenanya kita saat mengambil tema untuk Hari Jadi Kabupaten Mojokerto selalu mengambil tema tentang kebersamaan dan persatuan," Jelasnya.

Tampak yang turut hadir pada semaan Al-quran bersama Bupati Mojokerto, Asisten Sekertaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala OPD Kabupaten Mojokerto, Perwakilan Camat, Pengurus BUMD dan Para Tokoh Agama di Kabupaten Mojokerto. 

Read More

Perhutani Gandeng PG Rajawali I Penuhi Bahan Baku Tebu Giling

Madiun - KABARPROGRESIF.COM Perum Perhutani bersama PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru mendukung Swasembada Gula Nasional dengan kemitraan budi daya tanaman tebu musim tanam 2023/2024 untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu giling.

Sinergi ini diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang kemitraan penyediaan bahan baku tebu giling tahun 2024 yang telah digelar di PG Rejo Agung Baru Madiun beberapa waktu lalu.

PKS dibagi menjadi dua berdasarkan wilayah lokasi kerjasama, yang pertama Perjanjian Kerjasama antara Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Perhutani Regional Jawa Timur Asep Dedi Mulyadi dan General Manager PT PG Rajawali I unit PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet.

Berikutnya perjanjian antara Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dengan PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Perhutani Regional Jawa Tengah, R. Ratmanto Trimahono dan General Manager PT PG Rajawali I unit PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet.

Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut Direktur Operasi Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto. 

Ia menyampaikan optimis terhadap kerjasama ini agar bisa kedepannya untuk mensukseskan dalam menjaga pasokan bahan baku tebu giling.

“Kami berusaha untuk terus menjaga agroforestry tebu mandiri ini dari gangguan apapun seperti kebakaran, hama dan lain-lain, agar kita sama-sama bisa mengamankan kontrak pasok yang sedang kita jalani sehingga sesuai dengan harapan yang kita tuju,” dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024).

Direktur Utama PT PG Rajawali I Daniyanto menyampaikan dalam sambutannya bahwa kerjasama ini merupakan inisiasi dan awal dari kerjasama terus menerus antara Perum Perhutani dan juga PT PG Rajawali I.

“Komitmen kami adalah mendukung kegiatan agroforestry tebu mandiri ini, karena kami membutuhkan pasok dari Perhutani, oleh karena itu kita dorong betul agar kerjasama bisa terus terealisasi sesuai dengan yang akan kita sepakati pada hari ini agar terus berjalan langsung,” Ujarnya,

Dalam kerjasama ini, Perum Perhutani menyediakan lahan dan kegiatan budidaya tebu guna memasok bahan baku tebu giling untuk Pabrik Gula Rejo Agung Baru milik PT PG Rajawali 1, sedangkan PT PG Rajawali 1 menyediakan dan memberikan bimbingan teknis/penyuluhan budi daya, analisa kemasakan tebu, tebang muat dan angkut tebu. Adapun bagi hasil dari kerjasama tersebut dalam bentuk gula kristal putih.

Lokasi kerjasama budidaya tanaman tebu berada pada lahan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan total seluas ± 1.934,96 Ha berlokasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi, KPH Saradan, KPH Nganjuk, KPH Bojonegoro, KPH Jombang dan KPH Mojokerto.

Adapun pada lahan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan total seluas ± 478,4 Ha  tersebar pada lokasi di KPH Gundih, KPH Surakarta, KPH Cepu, KPH Purwodadi, KPH Blora dan KPH Pati.

Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan pasokan bahan baku tebu giling pabrik gula dalam rangka mendukung swasembada gula nasional dan meningkatkan daya guna lahan hutan dalam pelaksanaan budidaya tanaman tebu, hingga berakhirnya pelaksanaan jangka waktu perjanjian sampai dengan akhir musim giling tahun 2024 atau paling lambat sd tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. 

Read More

Pj Bupati Adriyanto : Pelaku UMKM Ciptakan Olahan Pangan yang Aman, Sehat dan Bergizi

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto berharap para pelaku UMKM dapat menciptakan olahan pangan yang aman, sehat dan bergizi serta dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Adriyanto pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan di SMK 5 Bojonegoro yang diikuti ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bojonegoro.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan keamanan pangan ini termasuk bentuk sinergitas dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk para pelaku UMKM di Bojonegoro.

“Melihat banyaknya potensi yang ada di Bojonegoro, maka bagi pelaku UMKM jangan hanya mempunyai satu produk. Namun bisa mengembangkan produknya lebih banyak lagi agar konsumen dapat memilih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pj Bupati Adriyanto mengatakan bahwa saat ini masyarakat semakin sadar diri untuk memilih hidup sehat. 

Yakni dengan mengonsumsi makanan yang sehat. 

Maka kedepan, para pelaku UMKM dituntut untuk menciptakan produk olahan pangan yang aman, sehat dan bergizi.  

Yakni dari segi komponen, cara pengolahan, serta penyajiannya.

Pemkab Bojonegoro akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaku UMKM untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. 

Salah satunya dengan pendampingan dari segi marketing seperti pelatihan cara berjualan secara online, dan pelatihan cara produk UMKM bisa masuk e-katalog. 

Tentu harapan besarnya para pelaku UMKM dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ani Pudjiningrum menambahkan bahwa untuk memastikan olahan pangan yang dikonsumsi itu aman, maka diterbitkan peraturan Izin Edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). 

“Saat ini sudah ada 310 UMKM yang mengajukan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dan tahun ini target kita menyasar 1.000 UMKM yang akan mendapat pendampingan,” ujarnya.

Selain itu, Ani Pudjiningrum berharap dengan kegiatan ini para pelaku atau pengusaha makanan mengetahui cara produksi makanan yang baik, memahami ketentuan label makanan, dan mengetahui proses perizinan secara digital dalam pengurusan merek produk. 

Read More

Pj. Bupati Adriyanto : Masyarakat Bisa Kembangkan Kehidupannya Melalui UMKM

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj.) Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan ada beberapa hal yang bisa didiskusikan oleh para ibu yang hadir, salah satunya adalah bagaimana masyarakat mengembangkan kehidupannya melalui UMKM.  

Kini ada 2 juta UMKM di wilayah Bakorwil II. Sebagian besar memanfaatkan bahan alam meliputi kerajinan, makanan dan minuman. 

Selain itu juga ada UMKM yang bermodal kekayaan budaya. 

Misal, pengembangan budaya dengan tampil di wilayah Bakorwil II secara bergantian yang dapat memperkuat persatuan. 

"Perlu sama-sama berusaha bagaimana mengembangkan UMKM di wilayah masing-masing dan bekerjasama dengan sesama ketua PKK di wilayah Bakorwil II. Momen ini bisa terus menjadi kegiatan dalam mengembangkan UMKM," harapnya

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati dalam pertemuan para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Darma Wanita Persatuan (DWP), dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) se wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro membahas pengembangan UMKM, mengurangi stunting, pertukaran budaya hingga meningkatkan sinergitas. 

"Walau ini pertemuan rutin, tapi topik pembicaraan tidak rutin dan bersifat strategis. Harapannya dapat membahas berbagai masalah di wilayah Bakorwil II. Selain pengembangan UMKM perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan khususnya memerangi stunting. Saya juga berharap ada forum sharing untuk mengatasi stunting antar wilayah. "Mudah-mudahan kegiatan ini semakin memperkuat relasi dan turut berperan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Bakorwil II," ujarnya. 

Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Dian Adiyanti Adriyanto mengucapkan selamat datang dan memberi apresiasi pada seluruh tamu yang hadir. 

Ia berharap bisa menambah sinergi, membawa semangat dan energi baru.  

Kebersamaan dan sinergi selama ini, kata dia, sangatlah harmonis. 

Sehingga diharapkan dapat terjalin sinergi dengan sangat baik, semakin menyatukan gerak dan langkah. 

Sementara itu, Koordinator Bakorwil II Bojonegoro Yuan Erma Agung Subagyo mengatakan, pertemuan rutin ini bertujuan mempererat 8 wilayah kerja. 

Menurut dia, ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu terkait cuaca yang masih belum menentu, serta mengonsumsi air secukupnya. 

Read More

Dekranasda Bojonegoro Pasarkan Produk – Produk Unggulan UMKM Lokal

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di halaman pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bojonegoro membuka stan bazar yang memasarkan produk-produk unggulan UMKM lokal di acara pertemuan rutin TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) se wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro, Selasa (23/4/2024) yang memasarkan produk-produk unggulan UMKM lokal.

Ketua Harian Dekranasda Bojonegoro, Welly Fitrama menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini Dekranasda dilibatkan oleh Ibu Pj Ketua TP PKK untuk mensupport dengan menghadirkan para pelaku UMKM di Bojonegoro.

Para asosiasi yang dihadirkan diantaranya mulai dari APMMIK, Forum IKM Jatim (FIJ) Bojonegoro, Asosiasi Batik, Asosiasi Handycraf Jatim (AHJ) Bojonegoro, Asosiasi Kerajinan Kayu Jati Batokan Kasiman, Zahida Painting, serta asosiasi UMKM lainnya. Para pelaku UMKM tersebut menyajikan produk makanan dan minuman, batik, buah hingga kerajinan.

“Harapanya nanti produk unggulan Bojonegoro dapat dikenal, tidak hanya lokal namun juga luar daerah dan dibeli masyarakat luas. Dengan kegiatan ini juga diharap dapat memberi motivasi UMKM untuk bisa tumbuh,” pungkasnya.

Sedangkan undangan yang hadir dari TP PKK, DWP dan Perwosi Se-Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro, diantaranya dari Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. 

Para undangan didampingi langsung oleh  Pj Ketua TP PKK Dian Adiyanto Adriyanto, saat melihat-lihat produk dari para pelaku UMKM di Bojonegoro.

Read More

Diskop UKM Jatim Terus Dukung Percepatan Sertifikasi Halal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) terus berupaya meningkatkan kualitas produk KUKM dan mendukung percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. 

Khususnya, fasilitasi sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur baik secara self declare maupun regular melalui kegiatan Sosialisasi Regulasi Halal Self Declare di Ruang Aria Wiriaatmadja Diskop UKM Jatim. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta penguatan dan pertumbuhan ekosistem halal yang mendorong tumbuh kembang industri halal di Jawa Timur.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh lebih kurang 50 pelaku KUKM ini, Kepala Diskop UKM Jatim, Andromeda Qomariah mengatakan permasalahan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha semakin ketat dan berat.

“Mengacu pada UU nomor 33 tahun 2014 khususnya pasal 14 menyatakan produk yang akan diedar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, maka salah satu kebijakan pemerintah adalah menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal UMKM dengan cara self declare,” kata Andromeda.

Selanjutnya Andromeda menyampaikan dalam rangka mendukung percepatan sertifikasi halal, Diskop UKM Jatim memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM Jawa Timur baik secara self declare maupun regular. 

“Ada dua skema dalam pengurusan sertifikasi halal yaitu self declare di peruntukan usaha mikro dan kecil dengan produk-produk tertentu, sedangkan reguler di peruntukan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar malui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” terang Andromeda.

Andromeda menambahkan dengan memiliki sertifikasi halal akan menjadi nilai tambah bagi UMKM yang berkeinginan produknya menjangkau pasar yang lebih luas serta memiliki beberapa manfaat. 

Mulai dari produk terjamin kualitasnya, meningkatkan kepercayaan konsumen, memiliki unique selling point, hingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Adapun Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Diskop UKM Jatim, Susanti Widyastuti menjelaskan Jawa Timur merupakan provinsi yang merencanakan sebagai regional ekonomi syariah. 

Produk halal menjadi suatu keniscayaan untuk dapat diwujudkan. 

“Oleh karena itu, Diskop UKM Jatim membantu memfasilitasi UKM di Jawa Timur untuk memiliki sertifikasi halal yang sudah disampaikan batasnya oleh Pemerintah pusat. Per 17 Oktober 2024 semua UKM wajib memiliki sertifikasi halal. Dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal ini diharapkan bisa masuk ke pasar modern dan internasional,” ujar Susanti. 

Pemateri pada kegiatan ini, Erna Purwati dari Koperasi Srikandi Roda Jatim menjelaskan tata cara pelabelan halal melalui akun si halal. 

Pada kesempatan ini Erna juga memberikan bimbingan kepada para pelaku UKM bagaimana cara mengakses sertifikasi halal gratis dari Diskop UKM Jatim.

Read More

Kwarda Jatim Terima SK Pengurus Masa Bakti 2020-2025

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur (Kwarda Jatim), Kak Arum Sabil bersama jajaran pengurus Kwarda Jatim lainnya menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Kwarda Jatim masa bakti 2020-2025, di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

SK tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Kak Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo, bersama Waka Organisasi dan Hukum Kwarnas, beserta pengurus lainnya. 

Dalam pers rilisnya, Ketua Kwarda Jatim Kak Arum Sabil mengatakan, pihaknya yakin selama tiga sampai empat tahun ini Kwarnas melatih Jawa Timur supaya bisa memiliki daya tahan, disiplin, dan saling menguatkan. 

“Kwarda Jatim tidak bisa seperti saat ini kalau tidak ada yang menguatkan, dan kita semua sepakat untuk saling menguatkan sehingga memiliki daya tahan, disiplin sebagaimana dasa darma ke delapan” kata Kak Arum Sabil.

“Kakak-kakak semua telah menguatkan, Kak Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung secara totalitas dan membimbing seluruh kegiatan Gerakan Pramuka di Jawa Timur,” sambungnya. 

Kak Arum Sabil menuturkan, saat ini Kwarnas telah memperhatikan banyaknya kontribusi, kesetiaan, dan kedisiplinan Kwarda Jatim dalam memajukan Kepramukaan di Jawa Timur menjadi pertimbangan bagi Kwarnas menerbitkan SK tersebut. 

Adapun Kontribusi Kwarda Jatim, diantaranya adalah sejak tahun 2020, Kak Arum Sabil selaku Ketua Kwarda sangat aktif menjalankan tugas kepramukaan di Jawa Timur maupun diluar Jawa Timur. 

Dan Kwarcab se-Jawa Timur turut memberikan dukungan aktif dan produktif dengan mengikuti berbagai kegiatan selama empat tahun terakhir.  

“Selain itu juga terdapat kegiatan monumental dan besar telah dilaksanakan oleh Kwarda Jatim, yakni Bakti Pramuka Peduli Semeru, Jambore, Raimuna, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya, serta koordinasi dan pembinaan ke Kwarcab terus dijalankan,” tutur Kak Arum Sabil. 

Tak lupa, Kak Arum Sabil pun mengucapkan terima kasih kepada Kak Khofifah Indar Parawansa, Ketua dan Pengurus Kwarcab se Jawa Timur, Ketua dan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 

"Terima kasih kami sampaikan dari seluruh Pramuka Jawa Timur, dengan terbirnya SK Pengrus Kwarda Jatim, mampu membawa semangat baru bagi kami di Jawa Timur untuk mengembangkan Gerakan Pramuka" pungkasnya.

Diketahui, pada agenda penyerahan SK pengurus Kwarda Jatim tersebut, turut dihadiri pula Pengurus Kwarda Jatim lainnya yaitu, Kak Moh. Ali Kuncoro, Kak Bambang Suyanto, Kak Nurholis, Kak Adie Kurniawan, dan staf Kwarda Jatim. 

Read More

Peringatan Hari Otoda 2024, Komitmen Wali Kota Eri Terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi satu di antara 14 kepala daerah di Indonesia yang akan menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha di tahun 2024. 

Tanda kehormatan itu diberikan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (24/4) pagi.

Lantas prestasi apa yang telah dilakukan Eri Cahyadi, sehingga ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang berhasil mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia (RI) tersebut?

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan berdasarkan keputusan Presiden RI kepada kepala daerah atas prestasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Lencana ini diberikan kepada kepala daerah hanya sekali seumur hidup.

"Lencana ini diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur, yang akan diberikan sekali seumur hidup atas prestasi yang pernah dilakukan untuk wilayahnya masing-masing," kata Wali Kota Eri, Kamis (25/4).

Sementara di Surabaya, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa lencana ini diberikan atas komitmennya dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan. 

Seperti di antaranya terkait dengan penanganan stunting, penyediaan akomodasi hingga pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

"Satu terkait penurunan stunting yang luar biasa, kedua terkait dengan transportasi akomodasi dan kenyamanan kelayakan. Tapi yang terpenting di penilaian itu adalah bagaimana pelibatan semua masyarakat dalam ikut penyelenggaraan pembangunan Kota Surabaya," ujarnya.

"Jadi tidak hanya pemerintah daerahnya saja, tapi seluruh pelibatan masyarakat. Salah satu yang terkuat itu adalah RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH)," imbuhnya.

Lencana ini tentunya akan menjadi pendorong semangat bagi Wali Kota Eri bersama jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Baginya, lencana ini patut didedikasikan kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang telah bergerak bersama dalam upaya membentuk Kampung Madani.

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi," tuturnya.

Makanya, ia berharap, setiap RW di Kota Surabaya dapat terbentuk Kampung Madani. 

Bagaimana di setiap kampung itu penuh dengan peradaban, tidak ada kemiskinan, pengangguran maupun anak putus sekolah.

"Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RT, LPMK dan KSH, tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga," pungkasnya.

Read More

Pemkot Mojokerto Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Wirausaha Rentan

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memberikan jaminan sosial bagi warga. Selain melalui pemberian jaminan kesehatan dan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) kesejahteraan juga diberikan dengan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menyampaikan pada tahun 2024, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dimanfaatkan untuk fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para wirausaha rentan.

“Sebelumnya Pemkot telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga non ASN, tenaga keagamaan, RT-RW, Linmas dan kader motivator. Tahun ini, jaminan sosial kita perluas untuk wirausaha rentan,” terangnya.

Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro menjelaskan wirausaha rentan yang berhak mendapatkan fasilitasi ini adalah para pelaku usaha ber KTP Kota Mojokerto yang usianya belum mencapai 65 tahun. 

Usahanya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan penghasilan masih di bawah UMR atau kurang dari Rp 2.810.000,00 dan belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Yang sudah punya usaha dan namun belum punya NIB, silahkan mengurus NIB di MPP,” imbaunya.

Lebih lanjut Mas Pj menyampaikan agar dapat memperoleh fasilitasi ini, para pelaku usaha harus mendaftarkan diri melalui link yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) yaitu melalui bit.ly/BPJSTKUMKMKotaMojokerto.

“Bagi yang sudah mendaftar, nanti akan divalidasi datanya oleh tim dari Diskopukmperindag,” imbuhnya.

Agar tepat sasaran, Pemkot tidak hanya melakukan validasi data para pelaku usaha, tetapi juga melakukan sinkronisasi data, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Sinkronisasi data ini nanti akan melibatkan Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku perangkat daerah pengampu, Diskopukmperindag, Dispendukcapil, Diskominfo dan BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS nya satu nama hanya boleh mendapatkan satu fasilitasi, jadi misalkan pelaku usaha juga merupakan RT di lingkungannya dan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai RT maka sudah tidak boleh mengajukan sebagai wirausaha rentan,” pungkasnya. 

Read More

Peringatan Hari Otoda 2024: Wali Kota Eri Terima Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII berlangsung dengan khidmat di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4) pagi. 

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 di Kota Surabaya ini, mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia, menerima penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024. 

Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang hadir mewakili Presiden RI Joko Widodo.

"Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini," kata Mendagri Tito Karnavian dalam amanatnya.

Mendagri Tito juga menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. 

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harapnya.

Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun piagam kepada pemda, tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang," ujar dia.

Dalam amanatnya, Mendagri Tito juga mengungkapkan, bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. 

Baik itu berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

"Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain," katanya.

Di akhir amanatnya, Mendagri Tito mengucapkan selamat Hari Otoda ke-28 Tahun 2024 kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. 

Ia berharap, seluruh pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat. 

"Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bekerja lebih baik melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik," tuturnya.

Sementara sebelumnya, Wali Kota Eri ingin mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH). 

Baginya, semua unsur tersebut telah berjuang bersama pemerintah kota dalam membangun Surabaya melalui pembentukan Kampung Madani. 

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi," kata Wali Kota Eri.

Bagi Wali Kota Eri, kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. 

Karena itu, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama. 

"Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga," pungkasnya.

Read More

KPU Surabaya Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan dan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024. 

Adapun metode atau mekanisme dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024, dilakukan dengan cara seleksi terbuka.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pendaftaran pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 sendiri, akan dimulai hari, Selasa (23/4/2024). 

Pendaftaran berlangsung selama 5 hari ke depan, melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan untuk PPK Pemilu 2024 sudah selesai masa tugasnya. 

Selanjutnya, dalam menghadapi Pemilih Serentak 2024 dibutuhkan pembentukan kembali untuk badan adhoc beruapa PPK yang berkedudukan di Kecamatan. 

“Nah, sesuai dengan aturan yang sudah turun dari KPU RI dengan keputusan akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Kurang lebih sama dengan saat pembentukan PPK Pemilu 2024.” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Subairi menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak 2024 melaluai website dan seluruh akun media sosial. 

Dia berharap, agar seluruh masyarakat bisa mengakses secara langsung, termasuk memberi tahu pada yang lain kalau sudah memasuki tahapan pendaftaran pengumuman.

Pihaknya juga mengundang seluruh masyarakat Kota Surabaya, yang memenuhi syarat dan persyaratan untuk mendaftarkan diri. 

Berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024. Terlebih, pendaftaran sangat mudah dengan cara mengakses dan mengisi melalui aplikasi SIAKBA. 

“Kami berharap semua masyarakat bisa terlibat aktif, mendaftarkan diri dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya,” terangnya.

Subairi menambahkan, selain melakukan tahapan pengumuman. 

Juga ada tahapan seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT, dalam rangka untuk memperoleh dan menjaring PPK yang berkualitas. 

Nantinya, juga akan mengundang pada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon PPK yang mengikuti tahapan seleksi pembentukan. 

“Untuk penetapan dan pelantikan PPK Pemilihan Serentak 2025, sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan pertengahan Mei 2024,”pungkas Subairi mantan wartawan ini. 

Read More

Raih Skor Tertinggi, Kota Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi dari Kemendagri di Hari Otoda 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima dua penghargaan sekaligus pada saat Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). 

Awalnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

Setelah upacara, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Pasalnya, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. 

Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, lalu Kota Makasar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro, dan Kota Denpasar. 

Selain pemerintah kota, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi dan juga 14 kabupaten di Indonesia. 

Total ada 29 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. 

Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harap Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” pungkasnya.

Read More

Komisi E DPRD Jatim Anggap Pembaruan Peralatan dan Kurikulum BLK Kediri Perlu Dilakukan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyatakan bahwa kebutuhan peremajaan peralatan modern yang diharapkan itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di  perusahaan perusahaan yang besar. 

“Jadi, tidak semua bisa update peralatan di BLK Kediri. Tetapi, setidaknya kita kombinasi atau dikolaborasi ada yang modern dan ada yang minimalis. Karena proses di BLK ini proses belajar, bukan proses menghasilkan,” ungkap politikus asal PDI Perjuangan dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Renny berpendapat bahwa pembaruan peralatan BLK tidak selalu merupakan solusi terbaik, terutama jika peralatan yang sudah ada masih dapat digunakan dengan baik. 

Menurut perempuan asal Kediri, yang paling penting yakni untuk mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengadaan peralatan baru. 

“Jika peralatan yang sudah ada masih dapat mendukung kegiatan pelatihan dengan baik, maka penggantian peralatan baru tidaklah diperlukan,” bunda Renny.

Bendahara DPD PDI-Perjuangan jatim ini justru menekankan pentingnya pada pembaruan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pelatihan, daripada hanya memperhatikan aspek peralatan fisik. 

“Pembaruan kurikulum dan pendekatan pelatihan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan keterampilan peserta pelatihan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Renny juga menyoroti urgensi untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kediri tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

“Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pelatihan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri,” bebernya.

Dengan demikian, pendekatan yang bijak dalam mengelola peralatan di BLK Kediri adalah dengan mengevaluasi kebutuhan aktual, memperbaiki peralatan yang ada jika diperlukan, dan fokus pada pembaruan kurikulum serta peningkatan kualitas pelatihan sebagai upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menegaskan bahwa komisinya siap mengawal, dan akan melakukan hearing dengan dinas mitra kerjanya untuk meningkatkan kualitas dari BLK. 

“Komisi E DPRD Jatim akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan di BLK Kediri,” pungkas politikus asal PKS.

Seperti diketahui, Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke BLK Kediri pada Senin 22 April - Rabu 24 April 2024 yang dipimpin oleh ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana dan sejumlah anggota komisi E DPRD Jatim lainnya. Langsung diterima Kepala UPT BPK Kediri, Wahyu Suryo.

Wahyu menyampaikan, para peserta pelatihan di BLK tersebut mengeluhkan penggunaan mesin-mesin yang dianggap usang dan tidak efisien karena sudah tak up date. 

Menurut Wahyu, beberapa peserta pelatihan kerap menyatakan bahwa mesin-mesin yang digunakan sering mengalami kerusakan dan tidak mendukung pembelajaran yang optimal. 

“Ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelatihan yang diberikan oleh balai kami,” ungkapnya.

Wahyu berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan kerja untuk bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai di dunia kerja. 

Di sisi lain, BLK Kediri juga terus bekerja sama dengan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi E atas perhatian dan dukungannya kepada BLK kediri. Dengan kunjungan ini dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan kami agar bermanfaat memberikan kemajuan di BLK Kediri,” jelasnya. 

Diakui Wahyu, peralatan atau mesin mesin di BLK Kediri belum ada peremajaan sejak tahun 2014 silam. 

“Meski demikian, kami terus berusaha agar bisa mengikuti perkembangan teknologi,” katanya.

Pihaknya mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pembaruan peralatan. 

Namun, Wahyu berkomitmen untuk mencari solusi agar pelatihan yang diselenggarakan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. 

Read More

DPRD mulai bahas bentuk badan hukum PDAM Surya Sembada

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi B DPRD Surabaya mulai membahas bentuk usaha PDAM Surya Sembada, lewat persiapan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Pembahasan tersebut berlangsung pada Rabu (24/04/2024).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah mengatakan, proses Reperda ini diharapkan lebih cepat sebelum pergantian periode baru DPRD Kota Surabaya atau maksimal dua bulan selesai.

"Pansus perubahan Raperda BUMD tentang Perumda atau Perseroda mana yang digunakan tentu ada pilihan yang terbaik," terangnya.

Sementara itu Anas Karno sebagai Ketua Pansus mengatakan, bentuk usaha PDAM Surya Sembada nantinya juga diminta  mempertimbangkan Perseroda (Perseroan Daerah) selain Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

"Dalam rapat pembahasan selanjutnya kita akan mengundang para ahli untuk memberikan masukan bentuk badan usaha yang pas untuk PDAM Surya Sembada," imbuhnya.

Karakteristik dan tujuan Perumda yang utama untuk pelayanan umum,namun tetep dapat memperoleh laba dari/atau keuntungan  (pasal 331 ayat 4 huruf C. UU no.23/2024.Jo.UU.no.9/2015. 

Sedangkan Perseroda yakni tujuan utama untuk mencari keuntungan (profit oriented), namun tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan umum (berdasarkan PSO: publik service obligation).

"PDAM merupakan salah satu BUMD yang penting bagi Pemkot Surabaya. Sehingga jangan sampai lepas dari Pemkot kedua model itu nanti kita pertimbangkan. Kita berharap putusan yang diambil nantinya pas dan tepat," jelas Anas.

Dirut PDAM Surya Sembada Arief Whisnu Cahyono mengatakan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 menyatakan, bahwa bentuk perusahaan daerah itu ada 2. Yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Kemudian diturunkan di PP 54 tahun 2017.

"Maka diberikan waktu 3 tahun untuk segera menyesuaikan. Karenanya kita juga harus segera melakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya," jelasnya.

Menurut Arief Whisnu Cahyono kalau bentuk badan hukumnya Perumda lebih mudah. Kepemilikan saham 100 persen oleh pemerintah kota. Kalau Perseroda dimungkinkan ada pihak lain yang bisa memiliki saham. 

"Jadi secara filosofi nantinya tidak berubah jadi hanya perubahan nama saja," jelasnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, Perseroda menjadi salah satu pilihan, karena PDAM dengan adanya perubahan ini, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dari segi pemenuhan infrastrukturnya. 

"Kalau ditanggung sendirikan berat jadi butuh peran serta masyarakat jadi dipertimbangkan perseroda untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan saham. Kalaupun Perseroda kepemilikan saham tetap ada di Pemkot sebanyak 61 persen. Atau pemilik saham mayoritas," terangnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan pihaknya bersama DPRD dan para stakeholder terkait, akan terus mematangkan pembahasan. Supaya keputusan yang diambil nanti tepat.

Read More

BPBD Jatim Mulai Petakan dan Mewaspadai Daerah Rawan Bencana Kekeringan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna mewaspadai musim kekeringan di Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jawa Timur mulai memetakan daerah bencana rawan kekeringan.

Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan lintas lini untuk melakukan kalkuasi kebutuhan air bersih.

Gator menjelaskan tahun lalu, kekeringan di Jatim melanda 23 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 232 kecamatan dan 699 desa/kelurahan mengalami kering kritis. 

"Kalau potensi kekeringan pastinya kami mengawasi beberapa wilayah. Kita berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk melakukan kalkuasi kebutuhan air bersih disaat musim kering," ungkap Gatot, Rabu (24/4/2024)

Dia menyebut Kekeringan musim kemarau bakal menjadi masalah serius apabila tidak ada langkah preventif. 

Oleh sebab itu BPBD Jatim maupun kabupaten/kota bakal memaksimalkan suplai air bersih. 

"Pastinya kita menyiapkan strateginya dengan cara deteksi dini wilayah yang rawan kekeringan," ujarnya.

Sementara itu analisis kebencanaan ahli muda Kasie kedaduratan Heru Wibowo salah satu kekeringan karena sumber air yang jauh dari pemukiman dan dropi  yang dilakukan bersifat sementara atau sebagai upaya percepatan. 

Masyarakat diimbau untuk ikut serta dalam upaya konservasi air serta mematuhi petunjuk dari pihak berwenang demi menjaga ketersediaan air bersih di wilayah mereka. 

Read More

Pertama dalam Sejarah, Halaman Balai Kota Surabaya Jadi Tempat Upacara Hari Otoda Nasional 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya akhirnya mengukir sejarah baru. Pasalnya, kali ini halaman Balai Kota Surabaya menjadi tempat pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII 2024. 

Upacara itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian, Kamis (25/4).

Meskipun rintik hujan menyertai upacara pagi itu, namun tak menyurutkan para petugas upacara, peserta upacara dan tamu undangan untuk terus melangsungkan upacara tersebut. 

Dalam upacara itu, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan atau tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024 kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia. 

Tanda kehormatan itu diberikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. 

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa ujung akhir dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan dengan tambahan kewenangan agar pemerintah daerah mampu mencari terobosan, agar mendapatkan pemasukan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“PAD yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan daerah masing-masing, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah masing-masing,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Oleh sebab itu, dalam momentum peringatan Hari Otoda 2024, dia mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan introspeksi, dan evaluasi guna meningkatkan inovasi dan terobosan lainnya. 

“Apalagi saat ini musim Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), maka penyusunan APBD yang benar, dan perencanaan yang benar itu akan menyumbang 70 persen keberhasilan otonomi daerah,” imbuhnya.

Di akhir, ia berharap agar seluruh pemerintah daerah terus melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD.

“Selamat untuk perayaan Hari Otonomi Daerah XXVIII 2024, bagi pemerintah daerah (pemda) ini adalah hari yang terbesar untuk jajaran pemda. Mari kita bekerja lebih baik, melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

Seusai upacara, Kemendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 29 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan pemerintah daerah yang berkinerja tinggi. 

Piagam penghargaan itu merupakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2022. 

Selanjutnya, acara itu ditutup dengan penampilan tari gandrung dari Kabupaten Banyuwangi dan disusul oleh penampilan dari Kota Surabaya yang mengusung tema “Surabaya Miniatur Indonesia”. 

Berbagai tarian itu mampu menghipnotis para peserta upacara dan tamu undangan. Mereka sangat menikmati berbagai penampilan itu.

Read More

Cegah Endemi Demam Berdarah, Bupati Ikfina Lakukan Fogging

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Guna mencegah endemi demam berdarah (DBD) di kawasan Bumi Majapahit, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto menggelar Fogging di Desa Sumbertanggul, Kecamatan Mojosari, Selasa (23/4/2024).

Pada momen itu Bupati Ikfina menjelaskan bahwa fogging dilaksanakan lantaran untuk kasus DBD di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. 

Diduga salah satu penyebabnya adalah siklus nyamuk yang meningkat akibat musim hujan berkepanjangan.

"Tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kasus DBD di Kabupaten Mojokerto, sebetulnya ini adalah siklus endemi yang setiap tahun sama, karena siklusnya akan naik di musim penghujan, apalagi di bulan Maret kemarin curah hujan masih sangat deras," Ungkapnya.

Endemi sendiri adalah penyakit yang menjangkit suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. 

Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Untuk di Indonesia, endemi yang kerap terjadi adalah malaria dan demam berdarah.

Bupati perempuan pertama di Mojokerto itu juga menambahkan jika langkah yang diambil oleh Pemkab Mojokerto tidak hanya terpaku pada fogging saja, mengingat fogging hanya efektif untuk membasmi nyamuk dewasa, sedangkan untuk membasmi jentik-jentik nyamuk dan telurnya, ia mengerahkan relawan Jumantik yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk memantau jentik nyamuk dari rumah ke rumah.

"Beberapa hari ini sudah dilakukan persiapan serentak untuk melakukan fogging untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, disisi yang lain Jumantiknya kita gerakkan supaya bisa melakukan upaya untuk pemberantasan nyamuk dalam kondisi telur ataupun jentik," jelasnya

Selanjutnya, orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu juga menerangkan bahwa langkah-langkah yang diambilnya adalah agar di Kabupaten Mojokerto tidak sampai terjadi kejadian luar biasa (KLB) endemi DBD.

"Dengan ini kita akan bisa mengantisipasi, ini adalah langkah riil supaya tidak terjadi KLB, karena sebetulnya kalau dibandingkan kota atau kabupaten yang lain, Kabupaten Mojokerto ini tidak termasuk angka yang tinggi," pungkasnya

Tampak yang turut hadir dan berkolaborasi dalam Fogging di desa Sumbertanggul adalah Perwakilan dari Polres Mojokerto beserta KODIM 0815 Mojokerto, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagai Inisiator, Camat beserta Forkopimca Mojosari, Kepala Desa Sumbertanggul dan para Relawan Jumantik.

Read More

Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani adalah sosok wanita tangguh dan hebat, yang menjadi Kartini di masa kini. 

Meskipun keseharian sibuk turun ke masyarakat mengurus berbagai hal, ia tak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan mendidik kedua anak, yakni Alfanana Puteri dan Rahmat Haidar Pasha. 

Rini mengaku, tak banyak waktu bersama dengan suami dan kedua anaknya, namun ia tak melepaskan kewajibannya begitu saja sebagai seorang ibu. 

Ia tetap mengutamakan komunikasi dengan suami dan anak-anaknya. 

Meskipun mengemban tugas berat mengurus balita stunting, gizi buruk, hingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surabaya, ia tetap memprioritaskan keluarga. 

“Dalam hidup itu juga harus punya prioritas ya, saya sudah sepakat sama Pak Wali bahwa prioritas saya adalah keluarga. Karena saya ini ada Ibu dari anak-anak saya dan istri dari Pak Wali sehingga saya harus bisa berbagi waktu," kata Rini, Kamis (25/4).

Rini mengatakan, sebelum berkegiatan di luar rumah, tak lupa menyiapkan berbagai hal yang diperlukan oleh Wali Kota Eri Cahyadi. 

Bahkan, ketika Wali Kota Eri akan pulang, dirinya pun harus tiba di rumah terlebih dahulu demi mendampingi suaminya.

“Ada komitmen itu ya, karena saya keluar dan pulang ke rumah juga atas izin suami. Jadi, kita punya komitmen seperti itu. Kecuali, memang ada acara yang saya harus pulang malam itu juga harus izin Bapak,” jelas Rini. 

Di tengah kesibukannya sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Surabaya, juga tak lupa menyempatkan waktu ketika akhir pekan bersama keluarga. 

Menurutnya, hanya di akhir pekanlah waktu yang pas untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. 

Karena di saat seperti itulah, menurutnya tepat untuk bertukar pikiran, saling curhat, bercerita, bahkan bercanda bersama satu sama lain. 

“Bahkan ketika kami sama-sama sibuk di jam kerja, juga menyempatkan waktu bertemu, kita cari waktu quality time. Kayak ada sedikit saja (waktu) makan siang begitu ada sela, saya janjian. Ayo Yah, kita usahakan makan bareng,” ujarnya. 

Di balik kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, ia juga mengemban tugas yang begitu berat mendampingi Wali Kota Eri Cahyadi untuk mensejahterakan keluarga, pemberdayaan perempuan dan anak, serta masyarakat di Surabaya. 

Ada banyak program yang sudah dilakukan olehnya dalam waktu hampir empat tahun terakhir, mulai dari memberikan makanan bergizi untuk balita stunting dan gizi buruk, menyiapkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), pemberdayaan UMKM, hingga transisi pendidikan dari PAUD ke SD yang menyenangkan.

Menurutnya, program yang dijalankan selama ini melalui PKK, Bunda Paud, GOW, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya tak lepas dari program-program yang dijalankan oleh wali kota. 

“Jadi banyak program, yang memang tentunya tidak lepas dari program yang Pak Wali canangkan. Kadang kita juga diskusi untuk program-program yang saling menunjang,” jelas istri Wali Kota Surabaya yang juga sebagai Ketua Dekranasda Surabaya ini.

Di momen Peringatan Hari Kartini kali ini, ia tak lupa menyampaikan pesan penting kepada seluruh wanita di Kota Surabaya. 

Meskipun memiliki kesibukan di luar rumah, jangan sampai lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri. 

Ia menambahkan, sebagai generasi penerus Kartini juga harus bisa seimbang membagi kesibukannya sebagai wanita karir dan menjadi seorang istri. 

Karena menurutnya Kartini yang hebat adalah Kartini yang bisa sukses di dunia dan akhirat.  

“Kita harus balance ya, mungkin ego harus turun, apapun yang kita capai yang kita raih, setinggi apapun itu, itu nggak akan berhasil dunia akhirat apabila tidak ada ridho dari suami. Karena Kartini itu adalah bagaimana bisa balance menjadi wanita hebat, istri, dan wanita karir yang sukses. Menurut saya adalah Kartini yang berhasil dunia akhirat adalah Kartini yang luar biasa,” pungkasnya.

Read More

Poliklinik II RSUD Dr.Soegiri Akan Bantu Realisasi Program Lamongan Sehat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, meresmikan operasional Poliklinik II Dr. Soegiri, Selasa (23/4) di Gedung KORPRI Lamongan. 

Selain bertujuan untuk memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat Lamongan, hadirnya Poliklinik II ini merupakan kontributor dalam merealisasikan program prioritas Lamongan Sehat.

"Hadirnya Poliklinik II ini salah satu wujud komitmen Pemkab Lamongan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Layanan ini juga sebagai kontributor realisasi program prioritas yang kami canangkan yakni "Lamongan Sehat"," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Program Lamongan Sehat sendiri memiliki tujuan mendekatkan layanan kesehatan masyarakat Lamongan dengan kualitas yang maksimal.

"Komitmen kami dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan secara fisik (pembangunan infrastruktur kesehatan mulai dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, penambahan RSUD, dan lainnya) hingga non fisik (pelayanan yang berintegritas dan berkualitas. Upaya itu mampu kita lihat hasilnya melalui peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)," terang Pak Yes.

Tercatat pada tahun 2022 IPM Kabupaten Lamongan menduduki angka 74,02 menjadi 75,29 di tahun 2023. 

Lonjakan positif tersebut tentu didukung oleh unggulnya salah satu indikator IPM. 

Indikator yang dimaksud ialah bidang kesehatan. Yangmana pada tahun 2022 berada pada angka 0.813 menjadi 0.844 di tahun 2023.

Tidak hanya itu, usia harapan hidup juga terpantau meningkat ke angka 74,86 di tahun 2023. 

Sedangkan pada tahun 2022 berada pada angka 72,86. 

Dengan capaian tersebut menandakan upaya pembangunan bidang kesehatan berjalan dengan baik.

Dijelaskan oleh Direktur RSUD Dr.Soegiri Lamongan Moh Chaidir Annas Poliklinik II yang sudah mulai beroperasi pada Maret lalu ini memiliki dua lantai dengan sepuluh ruangan. 

Pada lantai satu digunakan layanan poli anak, poli jiwa, poli geriatri, dan poli bedah syaraf. Sedangkan di lantai dua digunakan untuk poli paru non TB dan poli untuk MCU.

"Pelayanan yang ada di Poliklinik I dan II sama, semua menghadirkan layanan dokter spesialis. Tak lupa SDM yang berintegritas dan sarana prasarana kedokteran semakin lengkap," jelas Chaidir Annas.

Annas mengungkapkan bahwa Poliklinik II hadir untuk menjawab keinginan masyarakat yang ingin melakukan pengobatan di RSUD Dr Soegiri. 

Terlebih data kunjungan pasien terus meningkat, pada tahun 2021 terdapat 116.933 pengunjung, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 137.538 pengunjung, sedangkan di tahun 2023 kemarin tercatat jumlah kunjungan 172.738 pengunjung.

"Pasien disini semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, tidak hanya dari Lamongan saja melainkan dari luar Lamongan juga ada. Poliklinik II dibangun untuk menampung pasien namun dengan kualitas yang sepadan dengan Poliklinik I," ungkap Annas.

Read More

PLN Pulihkan Pasokan Listrik Terdampak Banjir Lahar Semeru

Lumajang - KABARPROGRESIF.COM PT PLN (Persero) berhasil pulihkan 100% pasokan listrik paska banjir lahar Semeru yang melanda sebagian wilayah Lumajang sejak Kamis (18/4/2024). 

Akibat kejadian ini sebanyak 4 tiang mengalami patah dan roboh yang menyebabkan 90 gardu distribusi yang menyuplai 19.066 pelanggan terdampak.

Sebanyak 45 personel dan peralatan pendukung diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir wilayah padam, penggantian material yang rusak, pendirian tiang, pemasangan konstruksi hingga pernormalan.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Agus Kuswardoyo di Surabaya, Selasa (23/4/2024) mengatakan, upaya penormalan terus diupayakan meski dalam kondisi cuaca hujan deras dengan intensitas tinggi, agar listrik yang terdampak dapat menyala kembali.

“Sejak Minggu pagi tim PLN telah berhasil memulihkan 88 gardu distribusi yang menyuplai 16.894 pelanggan, tim masih berupaya untuk menormalkan 2 gardu lainnya, pekerjaan sempat tertunda di lokasi karena hujan deras yang terus mengguyur dan kami menghindari resiko banjir lahar dingin susulan, namun Senin kemarin sudah menyala seluruhnya,” ungkap Agus.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik warga selama masa perbaikan, PLN memberikan bantuan genset sebanyak 2 buah, dengan kapasitas 10.000 watt dan 5.500 watt. 

Melalui PLN Peduli dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir lahar dingin semeru. 

Selain memulihkan jaringan listrik, PLN juga terus berkoordinasi dengan Muspika setempat dan BPBD Lumajang terkait informasi jika ada bencana susulan. 

PLN juga telah menyiapkan tim siaga yang siap melakukan penanganan jika terjadi gangguan kelistrikan di wilayah terdampak.

"Kami tetap mengimbau masyarakat agar waspada dan melaporkan potensi bahaya kelistrikan pasca banjir. Agar dipastikan instalasi di rumah kering dan aman untuk dinyalakan kembali," pungkas Agus.

Lebih lanjut ia mengimbau kepada masyarakat yang terdampak agar aktif melaporkan potensi gangguan kelistrikan ataupun lainnya melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123. 

Read More