Bawa HP Saat Bersekolah, Guru SMP Negeri 55 Surabaya Tega Tendang dan Pukul Siswanya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lagi - lagi pemukulan guru terhadap murid kembali terjadi di SMP Negeri 55 Jl. Raya Pagesangan Mulya Surabaya. Pemukulan ini berawal saat Ayu Rahmadani, korban pemukulan yang duduk di bangku kelas VII tersebut ingin menelepon orang tuanya minta dijemput dari sekolah lantaran kakinya mengalami luka.

Namun tiba - tiba Ayu didatangi seorang guru yang diketahui bernama Ninik yang mengajar pelajaran IPA langsung memukul wajah Ayu berkali kali sehingga wajah Ayu agak sedikit memar. Tak hanya itu tak puas hanya menampar wajah, guru tersebut juga menendang kaki Ayu yang mengalami luka.

Ayu menjelaskan, alasan guru tersebut memukulnya karena dia membawa HP saat bersekolah, sehingga memicu amarah sang guru untuk langsung mengambil HP dan memukul serta menendang bagian tubuh dari Ayu.

"Waktu itu saya mau telepon ayah saya soalnya kaki saya sakit, tiba - tiba saya datangi bu Ninik langsung menampar mulut saya dan saya langsung disuruh keruangan kepala sekolah dan menggledah tas saya," jelasnya Rabu (15/11/2017).

Sementara itu, Ketua komisi D DPRD kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan akan segera melakukan komunikasi dengan kepala Dinas Pendidikan kota Surabaya Ikhsan untuk mendalami kasus ini agar tindak kekerasan disekolah tidak terjadi lagi.

"Perlakuan seorang guru ini patutnya harus diberi sanksi tegas oleh kepala Dinas pak Ikhsan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi disekolah manapun khususnya untuk wilayah Surabaya," pungkasnya. (arf)

Read More

Butuh Goodwill Wali Kota, Bansos Siswa Miskin Tinggal Berunding dengan Gubernur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebagai jalan tengah masalah anggaran Bansos siswa miskin SMA/SMK , Dewan meminta agar Pemkot Surabaya sudi melakukan perundingan dengan Pemprov Jatim. Menurut anggota banggar, Achmad Zakaria, pihak Kemedagri sudah menegaskan pemberian bantuan bagi siswa miskin SMA/SMK bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah.

“Berkali-kali konsultasi ke Kemendagri, jawabannya sudah tegas, pemberian Bansos bisa dilakukan asalkan ada persetujuan dari pemerintah provinsi. Jadi tinggal goodwill Wali kota untuk berunding dengan gubernur. Yang punya wewenang sekarang  sampai 2018 kan Gubernur Soekarwo, tinggal Pemkot menghadap saja,” terang pria yang akrab dipanggil Zakaria ini.

Menurut anggota Banggar dari FPKS ini, polemik ketiadaan payung hukum atas anggaran Bansos siswa miskin SMA/SMK sebenarnya sudah tidak relevan lagi, mengingat hal serupa sudah dilakukan beberapa daerah dan sampai saat ini tidak ada indikasi pelanggaran.

Zakaria menegaskan, pihak Dewan pun sudah pernah melakukan kunjungan kerja ke kota Semarang untuk mengetahui mekanisme pemberian Bansos siswa miskin SMA/SMK. Kota Semarang sendiri, lanjutnya, sudah menggelontorkan anggaran tersebut sejak 2017.

“Mekanismenya sama, anggaran dimasukkan ke APBD, kemudian diajukan ke pemerintah provinsi. Dan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah  anggaran itu tidak dicoret. Artinya bisa dilaksanakan, Gubernur Ganjar (Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng,red) berarti memandangnya tidak melanggar aturan dan tidak berpotensi hukum,” tegasnya.

Khusus mengenai payung hukum seperti yang dipermasalahkan pihak Pemkot, Zakaria menyebut pihak Kemendagri sudah menegaskan payung hukum bisa cukup dengan peraturan kepala daerah, dalam hal ini Peraturan Wali Kota untuk Surabaya.

“Asalkan sudah disetujui Gubernur, Wali kota tinggal membuat payung hukum  yaitu Perwali. Ini  sudah dilakukan Pemkot Semarang dan beberapa kepala daerah di Jatim juga,” tegasnya.

Bagaimana dengan mekanisme Bansos yang hanya boleh dilakukan satu kali dan tidak boleh menerima dua tahun bertuurut –turut? Zakaria menyebut ada aturan penerima Bansos bisa mendapatkan anggaran terebut  dua kali berturut-turut asalkan dengan status berpotensi miskin.

“Kalau lembaga memang tidak boleh mendapat dua kali berturut-turut, tapi khusu Bansos warga miskin bisa dilakukan dengan kategori berpotensi jatuh miskin. Itu ada aturannya kok,” terangnya.(arf)

Read More