Aneh, Kasus BOS dan Bopda Belum Kelar, Pemkot Surabaya malah Raih Anugrah Kihajar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keberhasilan Pemkot Surabaya meraih Anugerah Kita Harua Belajar (Kihajar) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata mendapat sorotan dari Reni Astuti Anggota Komisi D DPRD Surabaya.

Pasalnya saat ini Pemkot Surabaya masih menunggak persoalan yang hingga kini belum terselesaikan yakni pencairan dana BOS dan Bopda serta sistem PPDB yang masih banyak catatan.

“Maka menjadi tugas Diknas Surabaya untuk memberikan bimbingan soal administrasi jika persoalannya menyangkut administrasi, karena sesuai data, jumlahnya lebih banyak yang sudah cair, maka harus dicari persoalannya dimana,” ucap Reni. Selasa (16/10/2018)

Menurut politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, prinsip yang harus dipegang Diknas Kota Surabaya jangan sampai dana BOS tertunda karena akan berdampak kepada siswa dan guru.

“Sistem belajar mengajarnya pasti akan terganggu, terutama untuk kegiatan ekstra kulikuler yang dananya memang berasal dari BOS,” tandasnya.

Reni mengatakan, visi Diknas Surabaya itu menjadi barometer nasional dan menjadi rujukan daerah lain, maka problem-problem yang sifatnya prinsip harus segera terselesaikan, karena faktanya saat ini masih ada masalah, meskipun dibeberapa hal harus diapresiasi

“BOS itu dari pusat dan juknis juga dari pusat, maka diknas harus jemput bola, proaktif bagaimana agar tidak ada persoalan, jangan sampai ada lagi muncul jawaban yang terkesan saling lempar,” katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menerima penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Malam Anugerah Kihajar ke-7 tahun 2018 di Jakarta, Jumat, (12/10/2018).

Penghargaan tersebut, diberikan kepada lima Provinsi, tujuh Kota dan empat Kabupaten, yang berprestasi dalam memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan di daerahnya masing-masing.

Tahun 2018, merupakan kedua kalinya Pemkot Surabaya menerima penghargaan kategori utama tingkat kabupaten-kota. Penghargaan tersebut, berhasil diraih karena kepedulian dan komitmen dalam pengembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan. (arf)

Read More

Mobil BMW Milik Kabid Tata Ruang Bekasi Disita KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil BMW dalam kasus suap terkait pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan petinggi Lippo Group.

Mobil tersebut sebelumnya digunakan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi untuk melarikan diri.

"Dengan demikian, sampai saat ini telah disita tiga mobil yang diduga digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dalam operasi tangkap tangan pada Minggu (14/10/2018), KPK menduga telah terjadi penyerahan uang dari Taryudi, konsultan Lippo Group kepada Neneng Rahmi.

Penyerahan uang dilakukan di jalan raya. Namun, Neneng Rahmi yang berada di mobil BMW putih, diduga mencoba melarikan diri ke sebuah jalan dekat pintu tol arah Cikampek.

Pada Selasa dini hari, Neneng didampingi suaminya datang menyerahkan diri kepada KPK. Neneng kemudian menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Namun, hingga operasi tangkap tangan, diduga baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar. Pemberian uang itu terkait perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain bupati dan para kepala dinas, Neneng Rahmi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (rio)

Read More