Kejagung Periksa LDS Dalam Kasus Mafia Tanah Cipayung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap Notaris LDS. Pemeriksaan dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, LSD diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Saksi Notaris LDS diperiksa secara intensif oleh Tim Penyidik seputar pembebasan lahan dan adanya pembagian uang keberbagai pihak yang diduga hasil dari korupsi,” kata Ashari dalam keterangan Senin (23/5).

Ashari menyebut, penggeledahan tersebut bertujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Cipayung Jakarta Timur. 

Lantaran, sebelumnya dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen penting yang berhubungan dengan penyidikan disimpan dan berada dirumah Saksi Notaris LDS tersebut.

Sebelumnya diketahui, penggeledahan dilakukan pada Jumat sebelumnya pukul 17.30 WIB hingga 19.45 WIB. Selain rumah, tim jaksa penyidik Kejati DKI juga menggeledah kantor Notaris LDS di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur.

Dalam penggeledahan di kediaman notaris LDS dan kantornya, turut menyita sejumlah barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan penetapan tersangka.

"Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, kembali melakukan tindakan hukum penggeledahan sekaligus penyitaan di rumah kediaman saksi Notaris LDS di daerah Jatibening Bekasi dan Kantor Notaris LDS di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur," kata Ashari Syam dalam keterangannya, Sabtu (21/5).

Lebih lanjut dikatakan Ashari, penggeledahan yang dilakukan di dua tempat tersebut dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk pengusutan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung Jakarta Timur.

"Di mana sebelumnya dari hasil pemeriksaan tim Penyidik terhadap sejumlah saksi, diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen penting yang tengah didalami," ucapnya.

Pasalnya, barang bukti dan alat bukti diduga disimpan di kediaman dan kantor notaris LDS.

"Barang bukti disinyalir disimpan dan berada dirumah saksi Notaris LDS tersebut," tuturnya.

Read More

Kopi Perekat Keakraban Anggota Satgas TMMD Ke-113 Kodim 1505/Tidoren Dengan Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Momentum pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-113 Kodim 1505/Tidore di desa Akeguraci, kecamatan Oba Tengah, Kota Tikep. 

Merupakan kesempatan berharga yang dapat dipergunakan Anggota Satgas TMMD ke-113 Selasa (24/05/2022). 

Dalam pelaksanaan kegiatan TMMD yang begitu padat, tidak menjadikan halangan bagi warga dan anggota satgas TMMD untuk sekedar berbincang santai di waktu Istirahat sambil minum kopi. 

Acara ngopi di rumah warga ini kata Serka Nur, memanfaatkan waktu istirahat, untuk komunikasi sosial (Komsos) dengan warga. 

"Waktu sesempit apapun, jika memungkinkan Komsos, ya kami laksanakan, meski di waktu istirahat," kata Serka Nur. 

Serka Nur juga berharap, TMMD ini, dapat memberikan dampak positif bagi warga. Tidak hanya kesejahteraan, tetapi juga kemakmuran warga Desa Akeguraci. 

“Pelaksanaan TMMD harus terus didukung oleh warga desa Akeguraci karena proyek peningkatan jalan sirtu ke paviing block ini dimungkinkan akan membawa perubahan dan kesejahteraan kemakmuran bagi warga desa Akeguraci karena programnya baik sasaran fisik maupun nonfisiknya dapat memberikan kemajuan dalam berpola pikir serta sumber daya manusia untuk warga masyarakat Desa Akeguraci,” pungkasnya.(Pen.152)

Read More

Kejati Papua Barat Usut Dugaan Proyek Fiktif Rp4,5 Miliar di Teluk Wondama

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat tengah mengusut dugaan korupsi proyek fiktif pengadaan tiang pancang Dermaga Yarmatum di Kabupaten Teluk Wondama. Proyek senilai Rp4,5 miliar ini seharusnya tuntas pada tahun 2021.

Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, Rudy Hartono mengatakan, sejumlah saksi telah dimintai keterangannya terkait dugaan proyek fiktif ini, mulai dari kontraktor, kepala dinas hingga bendara.

“Kasus dugaan proyek fiktif ini telah selesai dilakukan penyelidikan awal di bagian Intel dan ditemukan dugaan penyimpangan, sehingga kasus ini diserahkan pada bagian tindak pidana khusus untuk penyelidikan lebih lanjut,” terang Rudy Hartono kepada wartawan, Senin 23 Mei 2022.

Selain pemeriksaan kontraktor, Rudy menyatakan telah menjadwalkan pemanggilan pihak terkait dari Dinas Perhubungan Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Langkah ini merupakan bukti keseriusan Kajati Papua Barat Juniman Hotagaol dalam menangani perkara ini.

“Pak Kajati Papua Barat Juniman Hotagaol sangat intens memperhatikan perkara ini, begitu diserahkan hasil pemeriksaan awal dari Intel langsung dinaikkan ke bagian Pidsus, itulah komitmen Kajati bersihkan kasus korupsi di Papua Barat,” katanya.

Rudy meminta kepada masyarakat maupun media massa agar menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik Pidana Khusus Kejati Papua Barat terkait dugaan korupsi pada pengadaan tiang pancang Dermaga Yarmatum.

Read More

10 Oknum TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia, Begini Kata Komnas HAM

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Hal ini menyusul penetapan 10 oknum TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin.

Komnas HAM menilai menilai penetapan 10 oknum TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia merupakan bentuk komitmen organisasi itu dalam mengusut masalah tersebut.

"Sekali lagi ini membuktikan teman-teman TNI berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum dan HAM," kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin (23/5).

Menurutnya, hal ini bagian dari salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Sebab, ujar dia, setelah kasus tersebut terungkap, Komnas HAM langsung melakukan pendalaman dan menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI.

Dalam perjalanannya, ujar Anam, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga beberapa kali berkoordinasi, melakukan pendalaman, dan meminta bukti-bukti ke Komnas HAM tentang dugaan keterlibatan oknum TNI.

"Puspom TNI meminta bukti-bukti dan nama-nama yang diduga terlibat," ungkap Anam.

Jenderal Andika menegaskan 10 oknum TNI telah menjadi tersangka kasus kerangkeng manusia. Komnas HAM memberikan apresiasi kepada Jenderal Andika.

Dia mengatakan ke depan Komnas HAM berharap proses hukum terhadap 10 orang tersangka tersebut bisa berjalan sesuai ketentuan hukum dan transparan.

Dengan demikian, katanya, masyarakat terutama keluarga korban kerangkeng manusia mengetahui dengan jelas proses hukum yang dijalani para tersangka di meja pengadilan.

Kemudian, kata Anam, yang tidak kalah penting, agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Baik itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, oknum TNI, Polri, dan lain sebagainya.

Read More

Kakorlantas Polri Cek Pengamanan G20 dan GPDRR di Bali

KABARPROGRESIF.COM: (Bali) Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi kembali meninjau pengamanan lalu lintas selama ajang KTT G20 dan Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali.

"Hari ini kami bersama tim dari Korlantas Polri melakukan kunjungan asistensi ke Bali berkenaan dengan beberapa personel kita terjunkan untuk memperkuat jajaran Polda Bali," kata Firman dalam keterangannya, Senin (23/5).

Firman menyatakan, kedatangannya ini untuk kembali memastikan kesiapan pengamanan jelang event internasional tersebut. Ia berharap, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

“Kegiatan pengamanan dalam rangka kegiatan G20, serta dalam waktu dekat ini GPDRR akan dilaksanakan dan kami datang duluan hari ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik," ujarnya.

Adapun sejumlah lokasi yang dicek di antaranya, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan Garuda Wisnu Kencana (GWK). 

Pengecekan dilakukan di jalur masuk dan keluar, infrastruktur jalan, lokasi parkir, hingga teknis drop off.

"Kita melakukan pengecekan langsung on the spot lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh delegasi kita harus memastikan kesiapan baik dari panitia penyelenggara maupun nanti tuan rumah lokasi yang akan dikunjungi oleh delegasi," jelasnya.

Menurut dia, Korlantas Polri menerjunkan sebanyak 110 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk memperkuat keamanan jajaran Polda Bali. Total personel yang dilibatkan sebanyak 2.834 orang.

"Kami memperkuat jajaran Polda Bali sebanyak 110pers di antaranya jajaran Korlantas 80 pers, 30 pers personel kita ambil dari Polda Jawa Timur, dari Polda Bali untuk di lokasi tertentu 200 pers, untuk keseluruhan 2834 personel yang akan dilibatkan pengamanan," kata dia.

Firman memastikan koordinasi terus dijalankan agar kesiapan dari panitia dan tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 berjalan baik. Dia juga berharap, ekonomi serta pariwisata di Pulau Dewata Bali kembali pulih.

Dalam kunjungan kali ini, Firman didampingi Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Ketut Suardana, Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Eddy Djunaedi, Kasubdit Wal dan Pjr Korlantas Polri Kombes Pol Juni serta Dirlantas Polda Bali, Kombes Pol Prianto.

Indonesia resmi membuka perhelatan internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali pada Senin (23/5/2022).

GPDRR merupakan pertemuan global khusus kebencanaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan agenda tersebut setiap tiga tahun sekali.

Krisis global COVID-19 menyibak kerentanan yang berdampak besar terhadap negara-negara di seluruh dunia. 

Maka dari itu, pencegahan dan agenda pengurangan risiko sangat penting demi masa depan yang berkelanjutan.

Menanggapi hal itu, GPDRR berupaya memberikan wadah untuk kerja sama internasional dalam memperkuat tata kelola risiko bencana.

Agenda itu menyatukan pemerintah, sistem PBB, dan para pemangku kepentingan.

Kali ini, Indonesia menerima kehormatan untuk menjadi tuan rumah pertemuan yang pertama kali dilakukan di Asia. GPDRR berlangsung pada 23-28 Mei 2022. Acara ini akan diketuai bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNDRR.

Preparatory days digelar pada 23-24 Mei di Bali International Convention Center (BICC). Rangkaian pertemuan persiapan tersebut telah dimulai sejak Senin (23/5).

Read More

Dekranasda Kota Bogor Diganjar Juara Stand Terkreatif Terbaik se-Jabar

KABARPROGRESIF.COM: (Bogor) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bogor diganjar juara stand terkreatif se-Jawa Barat (Jabar) dalam gelaran Kegiatan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) dan Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) 2022.

Penyerahan penghargaan diberikan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Ketua Dekranasda Kota Bogor Yane Ardian didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya di Trans Convention Centre Bandung, baru-baru ini.

Adapun, beberapa produk yang ditampilkan Dekranasda Kota Bogor sehingga diganjar penghargaan diantaranya produk kerajinan dari Kampung Perca, Sindang Sari, Kain Sibori hingga Ecoprint.

“Iya alhamdulillah kita mendapatkan juara terbaik di PKJB, karena kami sudah mempersiapkan dan temanya itu lingkungan, jadi kami menampilkan produk-produk yang memang ramah lingkungan,” kata Yane kepada wartawan, Senin (23/5).

“Kami juga (sebenarnya) tidak tahu penilaiannya karena apa, yang pasti setiap lomba kita mempersiapkan dengan baik,” sambungnya.

Disisi lain, dalam gelaran PKJB dan KKJ 2022 ini, Dekranasda Kota Bogor juga turut diganjar Juara Ketiga lomba video Promosi Pariwisata dan Produk Unggulan.

Di mana, dalam video lomba promosi berdurasi 59 detik itu, Yane Ardian mengenakan blazer. Sementara Bima Arya mengenakan pangsi.

Keduanya merupakan hasil produk kerajinan dari kain perca yang disulap menjadi produk UMKM yang lebih bernilai secara ekonomi yang ada di Kampung Perca, Kelurahan Sindangsari, Kota Bogor.

Selain itu ditampilkan berbagai kerajinan tangan dari sisa kain industri garmen yang melibatkan komunitas perempuan di wilayah sekitar dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. 

Read More

Tim Wasev TMMD Kunjungi Langsung Sasaran Fisik Pembangunan Saluran Air Di Desa Fanaha

KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Tim Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) Sterad Tinjau langsung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-113 Ta 2022 Kodim 1505/Tidore di Desa Fanaha, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tikep, Maluku Utara, Senin (23/05/2022).

Kedatangan Tim Wasev Sterad Mayjen TNI Heri Sapari bersama tim ke lokasi TMMD didampingi Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Wawan Subarjo bersama PJU Korem 152/Baabullah, Dansatgas TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore Letkol Inf Bunzamin Jayatri, S.E, Ak., M.M, Dan SSK Satgas TMMD Kapten Inf Andri Gusti Wijaya serta Sekdes Fanaha Bapak Burhan.

Tim WASEV TMMD Mayjen TNI Heri Sapari cek secara langsung sasaran pembangunan saluran air di Desa Fanaha yang sementara masih berjalan.

Tim WASEV Sterad Mayjen TNI Heri Sapari dalam hal ini menyampaikan, kehadirannya adalah untuk memastikan proses TMMD berjalan dan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Ia berharap, melalui kegiatan TMMD, TNI dapat turut serta membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Mayjen TNI Heri Sapari sempat terlihat berbincang dengan salah satu warga di lokasi TMMD sebut saja Bapak Taher menyampaikan, dampak dari saluran air ini, bisa mengakibatkan banjir, air meluap sampai ke rumah warga hingga ke sekolah, selama lima tahun ini kami warga disini sangat menginginkan pembangunan ini dan sekarang terjawab sudah dengan masuknya satgas TMMD ke 113 kodim 1505/Tidore ini, sehingga sangat terbantu kami warga didesa Fanaha ini, ujar Bapak Taher.

Mayjen TNI Heri Sapari, mengingatkan kepada warga desa Fanaha "Kalau Saluran air ini sudah selesai dikerjakan, Jangan buang sampah di dalam saluran jagalah saluran ini kalau kotor dibersihkan bersama-sama" Ujarnya.

"Semoga Bapak-Bapak yang lagi bekerja dengan bapak-bapak TNI, Polri maupun Satpol-PP, Jagalah kelompakan dan tetap semangat"tutur Mayjen TNI Heri Sapari.

Sementara Sekdes Fanaha bapak Burhan dalam hal ini mewakili kades fanaha pada kesempatan itu juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, Kepada Tim WASEV Sterad yang sempat hadir dilokasi melihat secara langsung pembangunan saluran air ini, Semoga dengan kehadiran Satgas TMMD ke 113 kodim 1505/Tidore dapat membawa dampak yang positif bagi warga desa fanaha,” jelasnya.(Pen.152)

Read More

Polda Papua Kirim Tiga Peleton Brimob ke Dogiyai Pasca Pembakaran Oleh OTK

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Polda Papua mengirim tiga peleton pasukan Brimob untuk melakukan penguatan pengamanan di Kabupaten Dogiyai, Papua pasca aksi pembakaran belasan rumah oleh sekelompok orang tak dikenal, di Distrik Kamu, Minggu (22/05) malam.

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fachiri kepada wartawan di Jayapura, Senin (23/05) sore mengatakan, selain mengirim pasukan Brimob dari Batalyon di Jayapura, Timika dan Nabire, sejumlah Pejabat Utama Polda Papua juga akan diberangkatkan ke Dogiyai pada Selasa (24/05) untuk melakukan langkah penanganan hukum terkait kejadian pembakaran ini.

"Saya sudah perintahkan Kapolres Nabire untuk segera melakukan perbantuan ke Polres Persiapan Dogiyai, termasuk teman teman dari TNI, paling tidak kita menjaga supaya kejadian ini tidak meluas atau berkembang ke hal yang lain," ujar Kapolda.

"Kita juga lakukan penguatan dari Brimob dari Timika maupun batalyon A di Jayapura, masing masing satu pleton untuk segera melakukan langkah tegas terhadap apa yang telah dilakukan masyarakat disana," sambung Kapolda.

Secara tegas Kapolda Fachiri juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi aksi yang melawan hukum selanjutnya.

"Saya berharap tidak ada lagi yang melakukan, jika besok ada yang melakukan kita akan tangkap dan proses sesuai hukum. Ini bukti kita tidak main main, karena ada keselamatan nyawa, harta benda yang harus dilindungi oleh Polri," tegasnya mengingatkan.

Disinggung soal kabar bahwa aksi pembakaran yang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pembentukan Polres dan Kodim Dogiyai, Kapolda Fachiri mengaku telah mendapatkan informasi tersebut.

"Karena isu tersebut, makanya saya kirim pejabat utama seperti Direktur Kiriminal Umum, Dir Intel kesana untuk menggali sebanyak mungkin informasi, tentunya dari informasi itu kita akan dalami, bahwa siapapun yang menyuruh membakar akan kita proses hukum," tegas Kapolda

"Jangan ada yang main politik praktis ini negara hukum, ada aturan hukum yang berlaku.

tentang fakta apa yang ditemukan di lapangan nantinya, aka menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam penanganan yang terjadi di Dogiyai," tegasnya lagi.

Kapolda berharap para pemangku kepentingan termasuk para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agam yang ada di Dogiyai untuk bersama menjaga ketertiban keamanan di Dogiyai.

"Malam ini personil dari Polres Nabire akan tiba di Dogiyai untuk mengambil langkah persuasif dan pengamanan sehingga kasus ini tidak meluas," tutup Kapolda.**

Read More

Bikin Nama Anak Minimal 2 Kata, Dirjen Dukcapil Beber Alasannya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, Zudan A. Fakrulloh mengimbau kepada seluruh warga Indonesia bahwa, pencatatan nama masyarakat di dokumen kependudukan minimal harus dua kata.

”Ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan,” kata Zudan A. Fakrulloh di Jakarta, Senin (23/5).

Alasan minimal dua kata, kata Zudan, adalah untuk lebih dini dan lebih awal memikirkan serta mengedepankan masa depan anak. Contohnya ketika anak mau sekolah atau berencana ke luar negeri, untuk membuat paspor minimal harus dua suku kata. 

”Jadi ini nama harus selaras dengan pelayanan publik lain,” tutur Zudan.

Hal itu, lanjut dia, dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. 

Dia memberi contoh hal itu diperlukan saat pendaftaran sekolah, seperti ketika anak diminta guru menyebutkan namanya dalam pembuatan ijazah, paspor, dan lain sebagainya.

”Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata. Namun, jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh,” terang Zudan.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 73/2022 tentang pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan. 

Zudan A. Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

”Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada dokumen kependudukan, dan meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan,” terang Zudan.

Selain itu, dia menambahkan, pedoman tersebut memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak konstitusional, dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan nama paling sedikit dua kata,” ucap Zudan. 

Read More

Bupati Apresiasi STTD Atas Penambahan Kuota Taruna Tanjabbar

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjung Jabung Barat) Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs H Anwar Sadat, M. Ag, mengapresiasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat Atas Penambahan Kuota Taruna Tanjabbar.

Ucapan itu disampaikan Bupati saat menghadiri acara penandatanganan Addendum dengan STTD Bekasi terkait penambahan kuota Taruna STTD untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (23/05/22).

Bupati dalam yang sambutannya mengatakan hari ini kita dapat melaksanakan penandatanganan addendum perjanjian kerjasama Pemkab Tanjab Barat dengan Sekolah Tinggi Transportasi darat (STTD), perjanjian kerjasama ini salah satu upaya kita dalam mempersiapkan generasi muda mengahadapi persaingan global yang semakin ketat.

“Saya selaku Bupati secara pribadi sangat berterima kasih dan mengapresiasi sambutan baik dari pihak Sekolah Tinggi Tranportasi Darat dalam penambahan kuota penerimaan taruna dari daerah Kabupaten Tanjab Barat,” tutur Bupati.

“STTD merupakan sekolah kedinasan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga perekrutannya melalui mekanisme yang telah diatur negara dan kami akan selalu mengikuti segala peraturan dan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Acara penandatangan addendum yang berlangsung di Aula Gedung STTD Bekasi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Hidayat SH MH, Kaban BKPSDM H.R. Gatot Suwarso, SH, MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Dahlan S.Sos, M.Si, Kabag Kerja Sama Dwikora, ST, dan Para Pejabat dilingkungan Politeknik Tranportasi Darat Indonesia- STTD.

Read More

Di Sela Lattek Sea and Jungle Survival , Siswa Senerbal Kodiklatal Gelar Baksos Di Dusun Jopuro

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Di sela latihan praktek atau Lattek Sea and Jungle Survival, siswa Sekolah Penerbang TNI Angkatan Laut (Senerbal) Pusdiksus yang termasuk jajaran Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla), Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) menggelar kegiatan bakti sosial bagi masyarakat yang bermukim di Dusun Jopuro, Desa Kampung Anyar kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Bakti sosial yang dilaksanakan pada Minggu (22/5) ini, melibatkan siswa Dikmaba XLI/2 kejuruan Mesin Pesawat Udara (MPU) dan Listrik pesawat Udara (LPU),  dan siswa Dikmata XLI/1 kejuruan MPU dan LPU TA 2021. 

Seluruh siswa pendidikan khusus tersebut tengah mengikuti Lattek Sea and Jungle Survival di Pantai Banongan Situbondo, muali dari tanggal 19 hingga 23 Mei 2022.

Dalam bakti sosial tersebut, masyarakat Dusun Jopuro menerima bantuan berupa bahan material untuk pembangunan masjid Al Ikhlas yang sedang mereka bangun, kemudian pengobatan gratis serta Vaksinasi Covid- 19 bagi masyarakat Dusun Jopuro dan sekitarnya. 

Menurut Komandan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Laut (Senerbal) Mayor Laut (P) Candra Budhiarjo, yang hadir langsung mendampingi siswa mengatakan  bahwa kegiatan bakti sosial dapat terlaksana atas dukungan dan kerjasama yang solid dari  Lanal Banyuwangi. Bahkan Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Anshori memimpin langsung bakti sosial, yang ikut dihadiri oleh Kepala Dusun Jopuro dan tokoh masyarakat.

Sementara itu Komandan Pusat Pendidikan Khusus (Danpusdiksus) Kodikopsla Kodiklatal, Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko, mewakili Komandan Kodikopsla Laksamana Pertama TNI OC. Budi Susanto menyatakan, jika kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud keseriusan TNI Angkatan Laut khususnya Kodiklatal, untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat Dusun Jopuro serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan vaksinasi Covid-19.

Disisi lain Danspudiksus menambahkan , Bakti sosial yang dilaksanakan oleh Siswa Senerbal ini adalah sebagai implementasi terhadap perintah Dankodiklatal Letnan Jendral TNI (Mar) Suhartono, yang selaras dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yakni keberadaan TNI Angkatan Laut di suatu daerah latihan agar tetap bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. (Dispen Kodiklatal)

Read More

Sempat Mangkir, Tersangka Kasus KONI Padang Agus Suardi Penuhi Panggilan Kejari

KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang, Agus Suardi memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Senin (23/5/2022).

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Intel Kejari Padang, Roni Saputra.

“Tersangka sudah memenuhi panggilan untuk tahap dua yang dilaksanakan hari ini,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Senin siang.

Saat ini, proses tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum, masih berlangsung.

Hingga saat ini, belum diketahui apakah yang bersangkutan akan langsung ditahan oleh Kejari Padang atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, Agus Suardi tidak memenuhi panggilan penyidik Kejari Padang pada Rabu (18/5/2022) dengan alasan sakit.

Sebagai informasi, Kejari Padang telah menahan dua tersangka lainnya dalam kasus itu yakni Davidson dan Nazar.

Berdasarkan ekspos Kejari Padang sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut menyangkut dana hibah yang diterima KONI Padang tahun 2018-2020.

Bantuan dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan rincian pada tahun 2018 sebesar Rp6.750.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp7.458.200.000, dan tahun 2020 sebesar Rp2.450.000.000.

Pada masa itu, Agus Suardi menjabat sebagai Ketua KONI Kota Padang, Davidson sebagai Wakil Ketua I dan Nazar sebagai Wakil Bendahara II atau Juru Bayar.

Berdasarkan audit sementara, kerugian negara akibat dugaan korupsi dana hibah tersebut mencapai Rp3.099.000.000. 

Read More