Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya berharap masyarakat segera melakukan pembaruan data kependudukan.

Hal ini lantaran pembaruan data kependudukan itu tidak bisa dipisahkan dari upaya memastikan layanan pendidikan berjalan tepat sasaran. 

"Data kependudukan begitu teramat pentingnya untuk dunia pendidikan," kata Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati, Selasa 15 September 2026.

Menurut Febri sapaan lekatnya mengatakan data pendidikan tidak sebatas Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Data kependudukan dibutuhkan untuk mengetahui masyarakat yang menjadi sasaran layanan pendidikan, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah maupun belum menyelesaikan pendidikan.

"Karena di situ kita  bisa tahu berapa jumlah warga yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan. Berapa yang memang belum pernah sekolah, berapa yang memang sudah pernah sekolah tapi tidak tuntas dan seterusnya," ujar dia.

Tak hanya itu, Febri menyebut, data kependudukan juga menjadi salah satu dasar dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Karena itu, ketidaksesuaian antara identitas kependudukan dengan domisili dapat menjadi persoalan tersendiri. 

"Karena saat PPDB itu akan menjadi problem tersendiri pada saat memang KTP atau identitas kependudukannya tidak sama dengan tinggalnya," tutur Febri.

Pada sisi lain, Febri turut mendorong sekolah agar mengambil peran dalam membantu menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan peserta didik. 

Sekolah dinilai dapat menjadi agen perubahan sekaligus titik awal untuk menjaring informasi dari masyarakat. 

"Jadi dari sekolah bisa menjadi agen perubahan. Orang tua nanti bisa dikoordinasikan di sekolah," kata dia.

Meski demikian, Febri menegaskan bantuan sekolah tidak berarti mengabaikan prosedur administrasi yang berlaku. 

Setiap pengurusan dokumen tetap harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Disdukcapil Surabaya. 

"Untuk agen perubahan kita (sekolah) siap menjadi titik kumpul untuk bagaimana murid-murid kita semuanya yang di sekolah baik negeri maupun swasta mempunyai data kependudukan yang sesuai," katanya.

Febri pun mengajak seluruh satuan pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga PKBM turut serta mengidentifikasi persoalan data kependudukan peserta didik. 

Ia menilai sinergi antara sekolah, Dispendik, Disdukcapil, ASN Pendamping dan dapat memperkuat upaya pemkot membangun data kependudukan yang lebih valid.

"Kita punya ASN Pendamping, kita punya sekolah yang bisa menjadi titik kumpul untuk collecting data. Jadi kita bisa sinergi lebih besar lagi untuk menyelesaikan problem-problem dengan menggunakan data ini," pungkasnya.