Asesmen Kemenkes Surabaya Level 1, Wali Kota Eri: Ini Berkat Perjuangan Seluruh Pihak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya telah ditetapkan berstatus level 1 berdasarkan Asesmen situasi Covid-19 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per tanggal 14 September 2021.

Nah, oleh sebab itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, stakeholder maupun seluruh elemen di Kota Surabaya. 

Sebab, berkat gotong-royong dan kerja keras bersama Kota Surabaya bisa berada di level 1 sesuai asesmen situasi Covid-19 Kemenkes.

"Alhamdulillah matur nuwun (terima kasih) semua warga Surabaya. Ini berkat perjuangan njenengan (anda) semua, termasuk stakeholder. Saya haturkan (ucapkan) banyak terima kasih, ayo kita jaga level 1 ini sehingga Surabaya bisa terus berkembang," kata Wali Kota Eri, Kamis (16/9).

Meski telah berstatus level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kemenkes, namun dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 42 Tahun 2021, Kota Surabaya masih berada di level 3. 

Alasannya, karena Surabaya memiliki keterkaitan dengan wilayah aglomerasi (Surabaya, Gresik, Sidoarjo). 

"Insya Allah aturan Kemendagri yang baru itu juga ditambah terkait capaian vaksinasi," kata Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan, dalam aturan Inmendagri yang baru itu, total capaian vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia (lansia), juga menjadi salah satu indikator penilaian level. 

Untuk penurunan level kabupaten/kota dari level 2 menjadi level 1, capaian total vaksinasi dosis 1 minimal 70 persen dan capaian vaksinasi dosis 1 lansia di atas 60 tahun minimal sebesar 60 persen.

"Vaksinasi dosis 1 di Kota Surabaya telah mencapai 101,32 persen, sedangkan vaksinasi dosis 2 mencapai 64,67 persen. Kemudian, untuk dosis 1 lansia mencapai 90,10 persen dan dosis 2 mencapai 78,76 persen," ungkap dia.

Meski secara aturan Inmendagri capaian vaksinasi di Kota Surabaya telah memenuhi, namun status level yang dirilis Inmendagri, Surabaya masih berada di level 3. 

Ini dikarenakan wilayah aglomerasi juga menjadi indikator penilaian. 

Artinya, capaian vaksinasi di wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Gresik dan Sidoarjo) juga menjadi indikator penurunan level.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri menyatakan, telah berkoordinasi dengan Bupati Gresik dan Sidoarjo untuk membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi. Bagi dia, wilayah Surabaya Raya ini saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

"Kami juga koordinasi dengan Gresik dan Sidoarjo, karena kita aglomerasi. Sehingga kita akan bantu ke sana nakesnya (tenaga kesehatan) dengan vaksin yang mungkin akan ditambahkan oleh Kemenkes. Saya yakin, tidak lama (capaian vaksin) aglomerasi ini. Karena Surabaya bergantung pada Gresik, Sidoarjo dan sebaliknya," ungkap dia.

Meski demikian, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini kembali mengajak masyarakat maupun seluruh elemen agar berjuang bersama mewujudkan zona hijau. 

Ia berharap, dalam waktu singkat, Surabaya bisa segera berada di zona hijau, sehingga kehidupan maupun roda perekonomian dapat kembali normal.

"Terima kasih warga Surabaya. Kita terus berjuang bersama agar bisa zona hijau, harus kita wujudkan dalam waktu tidak lama. Agar ekonomi Surabaya bangkit dan semua normal kembali. Sehingga kebahagiaan warga Surabaya terwujud dan tidak lagi terhambat Covid-19," pungkasnya.

Read More

Disebut Dafrar Seleksi Direksi PDAM, Begini Kata Putra Mensos Risma

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Fuad Bernardi putra Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma mengaku tak mengikuti perkembangan seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

"Gak ngikuti aku," kata Fuad Bernardi, Kamis (16/9).

Bahkan untuk menyakinkan, Fuad Bernardi meminta media ini melihat langsung pengumumannya melalui website milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

"Calonnya kemarin diumumkan apa gak? kemarin yang diumumkan kan wes metu. Pengumumannya di website," jelasnya.

Tak hanya itu, Fuad Bernardi juga menyatakan tak ambil pusing dengan langkah Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Surya Sembada yang tiba-tiba memasukkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sehingga ia tak lolos ke seleksi selanjutnya.

Sebab dalam PP Nomer 54 tahun 2017 jelas sekali mengatur adanya batas usia bagi calon peserta seleksi direksi minimal 35 tahun.

"Aku gak ngerti mas infone," ujarnya.

Fuad Bernardi hanya menegaskan dalam rekrutmen Direksi PDAM Surya Sembada ini pihaknya tak tahu sama sekali.

Apalagi soal aturan-aturan atau syarat untuk menjadi pemimpin di perusahaan plat merah milik Pemkot Surabaya yang berkedudukan di jalan Mayjen Prof. Dr Moestopo.

"Sampean takon nang (tanya ke) PDAM ae aku yo duduk pingin daftar kok (aku juga tidak ingin daftar kok)," pungkas Fuad lalu pamit karena ada rapat.

Seperti diberitakan Pansel Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya kembali membuka masa perpanjangan ketiga dalam rekrutmen Calon Direksinya.

Sayangnya dalam masa perpanjangan seleksi ini secara mendadak Pansel mencantumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tak ayal aturan baru itu akhirnya mengubur impian 4 calon direksi PDAM Surya Sembada Surabaya.

Parahnya lagi salah satu dari 4 calon direksi itu merupakan putra sulung dari Mensos Tri Rismaharini alias Risma yakni Fuad Bernardi.

Sejak pendaftaran calon direksi PDAM dibuka pada 7 Juli 2021, ada 52 pelamar calon direksi PDAM.

Rinciannya, terdiri dari tujuh orang pelamar untuk jabatan Direktur Utama, 12 orang untuk posisi Direktur Operasional , dan 33 orang Direktur Pelayanan.

Karena masih ada posisi yang belum memenuhi harapan Pansel, yang mana Pansel ingin setiap posisi minimal ada 10 pelamar.

Untuk memenuhi jumlah pelamar formasi jabatan Direktur Utama, maka Pansel memutuskan untuk memperpanjang pengumuman pendaftaran tahap kedua, mulai tanggal 25 Agustus hingga 8 September 2021.

Lalu diperpanjang lagi mulai Selasa (14/9) hingga Senin (20/9) dengan ketentuan baru yakni pendaftar harus berusia minimal 35 tahun. 

Aturan ini mengacu pada PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan untuk tahapan seleksi Direksi PDAM Surya Sembada itu terdiri dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir.

Read More

Ada 6 Indikator Indikator Penilaian, Asesmen Kemenkes Surabaya Berstatus Level 1

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Asesmen situasi Covid-19 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per tanggal 14 September 2021, Kota Surabaya telah ditetapkan berstatus level 1. 

Penetapan ini berdasarkan hasil penilaian dari enam indikator yang masing-masingnya telah memadai.

"Alhamdulillah dari hasil asesmen Kementerian Kesehatan, Surabaya hari ini masuk ke level 1. Dari enam indikator itu, kita semuanya sudah memadai," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya," Kamis (16/9).

Enam indikator penilaian itu, terbagi menjadi Transmisi Komunitas dan Kapasitas Respon. 

Untuk Transmisi Komunitas, kasus konfirmasi per 100.000 penduduk di Surabaya saat ini 8,81 (tingkat 1). 

Lalu, Rawat Inap Rumah Sakit per 100.000 penduduk saat ini 3,43 persen (tingkat 1). Kemudian, angka kematian per 100.000 penduduk, berada di angka 0,65 (tingkat 1).

Sedangkan Kapasitas Respon, terdiri dari testing - % Positive Rate per Minggu di Surabaya di angka 0,41 (memadai). Selanjutnya, tracing - rasio kontak erat/kasus konfirmasi per Minggu sekarang di angka 20,71 (memadai). 

Kemudian untuk treatment - Bed Occupancy Rate (BOR) per Minggu sekarang di angka 14,54 (memadai).

Read More

Wali Kota Eri Bertemu 10 Pimpinan Partai Politik. Ini yang Dibahas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bahwa pertemuan dengan para pimpinan partai politik untuk berdiskusi bagaimana membangun Surabaya ke depan. 

Bagi dia, pemerintah kota tidak bisa berjalan sendirian, tapi butuh para pimpinan partai yang hebat-hebat itu.

“Ketika pemikiran-pemikiran beliau ini bisa dikolaborasikan dengan Pemerintah Kota Surabaya dan bersinergi dengan kita semua, maka saya yakin Surabaya akan lebih hebat ke depannya,” tegas Wali Kota Eri, Kamis (16/9).

Apalagi, ia mengakui bahwa sebenarnya tujuan mereka sama dengan Pemkot Surabaya, yaitu bagaimana masyarakat Surabaya bisa makmur dan bisa bahagia di kotanya sendiri, dan tidak menjadi penonton di kotanya sendiri. 

“Itulah yang kita obrolkan tadi, dan apa yang kita obrolkan itu akan kita tuangkan dalam anggaran 2022. Fainsyallah dengan kebersamaan ini dan dengan gotong royong ini, saya yakin dengan ketua-ketua parpol yang hebat ini, maka Surabaya akan menjadi hebat lagi ke depannya,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas tentang pemulihan ekonomi Surabaya ke depannya. 

Bahkan, ia juga mengaku sudah sepakat dengan pimpinan parpol untuk terus menggerakkan UMKM Surabaya dengan cara mengisi semuanya untuk berbagai kepentingan yang ada di Kota Surabaya, seperti untuk keperluan ASN dan keperluan sekolah. 

“Itu bisa digerakkan dari UMKM-nya Kota Surabaya,” kata dia.

Selain itu, ia juga mengaku sudah sepakat untuk bersama-sama menaikkan taraf hidup masyarakat Surabaya, sehingga nanti selain UMKM, bisa juga menggerakkan dengan pekerjaan-pekerjaan dari pemkot untuk warga Kota Surabaya, dan juga memanfaatkan aset-aset pemkot untuk kepentingan umat.

“Masukan-masukan dari Ketua Parpol ini, konkretnya akan kita pastikan lagi. Insyallah berbagai masukan dari teman-teman inilah yang bisa menyempurnakan kami dan itu akan terwujud di tahun 2022. Saya yakin Surabaya akan lebih baik dan lebih hebat ke depannya,” pungkasnya. 

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjamu 10 pimpinan partai politik (parpol) di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Rabu (15/9) kemarin.

Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi dan bertukar pendapat tentang kemajuan dan pembangunan Kota Surabaya ke depan.

Adapun 10 parpol tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Perwakilan 10 parpol yang hadir adalah Adi Sutarwijono (Ketua PDIP Surabaya), Sutadi (Ketua Gerindra Surabaya),  Arif Fathoni (Ketua Golkar Surabaya), Johari Mustawan (Ketua PKS Surabaya).

Lalu Mahsun Jayadi (Ketua PAN Surabaya), Robert Simangunsong (Ketua Nasdem Surabaya), Buchori Imron (Ketua PPP Surabaya), Musyafak Rouf (Ketua PKB Surabaya), Tjutjuk Supariono (PSI Surabaya) dan Junaedi (Sekretaris Demokrat Surabaya).

Read More

Berantas Anak Putus Sekolah di Surabaya, Pemkot Gandeng Pilar Sosial hingga RT/RW

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Memberantas anak putus sekolah menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Bahkan, hingga kini, pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) concern mencari keberadaan anak putus sekolah di Surabaya.

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menyatakan, pihaknya terus concern mencari keberadaan anak putus sekolah di Kota Pahlawan. 

Bahkan, ia sangat berterima kasih apabila ada laporan dari masyarakat yang menemukan keberadaan anak putus sekolah.

"Kita terus mencari apakah masih ada anak putus sekolah di Surabaya. Kalau ada pasti segera kami tindaklanjuti," kata Supomo, Kamis (16/9).

Menurutnya, apabila ada pihak yang menyatakan di Surabaya banyak anak putus sekolah, maka data tersebut seharusnya juga disampaikan ke Dispendik. 

Melalui data tersebut, pihaknya memastikan langsung menindaklanjutinya.

"Kalau ada (anak putus sekolah), datanya itu mana? Kita ini malah uber-uber, dalam arti mencari anak putus sekolah. Kalau ketemu, kita pasti sekolahkan dengan berbagai macam cara," jelasnya.

Ia mencontohkan, misalnya ketika ditemukan anak putus sekolah yang melebih batas umur, maka Dispendik akan memfasilitasi pendidikannya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

Namun, jika umur anak tersebut masih memenuhi persyaratan, tentu akan difasilitasi pendidikan reguler.

"Oh misal ini masuk PKBM, karena umur sudah kelewatan. Tapi kalau umur memenuhi syarat, kita masukkan ke sekolah reguler. Kalau ketemu anak putus sekolah yang benar-benar memang tidak ingin sekolah, kita fasilitasi ke balai pelatihan kerja," katanya.

Supomo juga memastikan telah menyiapkan berbagai solusi agar tidak ada lagi anak putus sekolah di Surabaya. 

Salah satunya menggandeng lembaga/perusahaan melalui CSR untuk memberikan akses gratis pendidikan khususnya bagi anak dari Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Itulah solusi-solusi di dalam rangka menghadapi persoalan warga tadi. Kalau ada datanya mana? Kita sekolahkan. (Selama ini) tidak ada aduan, kalau ada pasti langsung kita tindaklanjuti agar bisa sekolah," terangnya.

Bahkan, dalam upaya memberantas anak putus sekolah di Surabaya, pemkot juga menggandeng pilar-pilar sosial. Seperti, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga RT/RW. 

"Kita ini kerjasama dengan IPSM dan TKSK yang ada di masyarakat. Kemudian, komunikasi dengan Pak lurah beserta RT/RW," ujarnya.

Di sisi lain, Supomo juga mempertanyakan data anak putus sekolah yang disampaikan oleh pihak terkait. 

Menurut dia, data tersebut seharusnya juga disampaikan beserta jenjang pendidikannya. 

Namun, meski anak putus sekolah itu kategori jenjang SMA/SMK, tentu pemkot tak akan menutup mata.

"Karena prinsip kita itu melihatnya dari sisi warga. Kalau warga putus sekolah SMA/SMK, tetap kita bantu komunikasikan dengan provinsi. Karena itu kewenangan ada pada provinsi. Nah, kalau SD-SMP kita bisa lebih masif lagi mengkomunikasikan dengan pihak-pihak sekolah," pungkasnya.

Read More

Terganjal PP 54/2017, Putra Mensos Risma Tak Lolos Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimunculkan secara tiba-tiba di masa perpanjangan ketiga dalam rekrutmen Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya akhirnya mengubur impian 4 calon.

Ini lantaran usia ke 4 calon tersebut dianggap tak memenuhi syarat sesuai dengan aturan baru yang dikeluarkan panitia seleksi (Pansel) Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

"Ada 4 sebenarnya yang potensial, tapi karena umurnya belum 35 tahun ya akhirnya gak bisa ikut," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (13/9) lalu.

Bahkan menurut Wali Kota Eri, aturan baru yang dibuat Pansel Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya terbilang cukup ketat.

Tak peduli siapapun atau dari garis keturunan manapun bila tak memenuhi syarat terpaksa tak dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya.

Hal ini terbukti dengan hengkangnya salah satu calon direksi yang merupakan putra dari Menteri Sosial (Mensos) Ri Tri Rismaharini alias Risma.

"Kemarin ada mas Fuad (Putra Tri Rismaharini) daftar, gak papa toh. Ada anaknya mantan gubernur daftar ya gak papa. Lapo gak boleh. Tapi pertanyaannya karena umurnya tidak sampai 35 tahun," ungkapnya.

Tak lolosnya anak mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ini bersama 3 calon lainnya dalam seleksi direksi PDAM Surya Sembada ternyata membuat Wali Kota Eri bersedih.

Pasalnya ke 4 orang tersebut dinilai memiliki kemampuan yang luar biasa padahal usia mereka terbilang masih muda.

Kendati demikian Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya di era kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya tak bisa berbuat banyak.

Namun ia berkeyakinan bila Fuad Bernardi putra Mensos Tri Rismaharini ini mendaftar calon direksi PDAM bertujuan untuk membangun kota Surabaya supaya lebih maju lagi.

"Saya malah bersedih ketika 4 orang yang saya pikir punya kapabilitas dan kemampuan itu tidak bisa mengikuti karena umur, bukan karena dia cari jabatan. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena semakin banyak anak muda yang ikut, sesuai dan bisa bertarung maka pilihan kita semakin banyak. Kalau saya tidak peduli," pungkasnya.

Seperti diberitakan sejak pendaftaran calon direksi PDAM dibuka pada 7 Juli 2021, ada 52 pelamar calon direksi PDAM.

Rinciannya, terdiri dari tujuh orang pelamar untuk jabatan Direktur Utama, 12 orang untuk posisi Direktur Operasional , dan 33 orang Direktur Pelayanan.

Karena masih ada posisi yang belum memenuhi harapan Pansel, yang mana Pansel ingin setiap posisi minimal ada 10 pelamar.

Untuk memenuhi jumlah pelamar formasi jabatan Direktur Utama, maka Pansel memutuskan untuk memperpanjang pengumuman pendaftaran tahap kedua, mulai tanggal 25 Agustus hingga 8 September 2021.

Lalu diperpanjang lagi mulai Selasa (14/9) hingga Senin (20/9) dengan ketentuan baru yakni pendaftar harus berusia minimal 35 tahun. 

Aturan ini mengacu pada PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan untuk tahapan seleksi Direksi PDAM Surya Sembada itu terdiri dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir.

Read More

10 Pimpinan Partai Politik Apresiasi Keberhasilan Wali Kota Eri Tangani Covid-19 di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjamu 10 pimpinan partai politik (parpol) di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Rabu (15/9). 

Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi dan bertukar pendapat tentang kemajuan dan pembangunan Kota Surabaya ke depan.

Adapun 10 parpol tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Perwakilan 10 parpol yang hadir adalah Adi Sutarwijono (Ketua PDIP Surabaya), Sutadi (Ketua Gerindra Surabaya),  Arif Fathoni (Ketua Golkar Surabaya), Johari Mustawan (Ketua PKS Surabaya), Mahsun Jayadi (Ketua PAN Surabaya), Robert Simangunsong (Ketua Nasdem Surabaya), Buchori Imron (Ketua PPP Surabaya), Musyafak Rouf (Ketua PKB Surabaya), Tjutjuk Supariono (PSI Surabaya) dan Junaedi (Sekretaris Demokrat Surabaya).

Seusai pertemuan itu, salah satu perwakilan partai politik Arif Fathoni mengaku bersyukur karena pada sore ini diberi kehormatan untuk bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan Wali Kota Eri tentang bagaimana membangun Kota Surabaya ke depan. Terutama dalam upaya-upaya pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan ini.

“Jadi, ini sebagai tindaklanjut pertemuan ketua partai sebelumnya yang mana kami juga mengapresiasi atas keberhasilan Pak Wali Kota dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Surabaya,” kata Arif Fathoni, Rabu (15/9).

Makanya, saat ini warga Kota Surabaya bisa merasakan tingkat keterisian rumah sakit yang sudah turun, jumlah warga Surabaya yang terpapar dan meninggal juga sudah turun. 

“Nah, menurut kami ini patut diberikan apresiasi. Jadi, kami tadi ngobrol gayeng tentang bagaimana membangun Surabaya ke depan,” ujarnya.

Ia berharap, kolaborasi 10 parpol dengan Pemkot Surabaya ini akan membawa Surabaya semakin maju, semakin berkembang dan semakin ramah bagi warga dan bagi investasi yang akan masuk ke Kota Surabaya. 

“Jadi, konsolidasi itu kunci utama di masa wabah seperti ini,” pungkasnya.

Read More

Bersama Kemenag dan Pengadilan Agama, Pemkot Luncurkan Aplikasi Lontong Kupang, ACO-ERI, dan Sidak Pasukan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Pengadilan Agama (PA) Surabaya dan Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi dalam upaya mewujudkan kemudahan pelayanan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot meluncurkan aplikasi layanan Lontong Kupang, ACO-ERI, dan Sidak Pasukan. Ketiga layanan tersebut dapat diakses melalui laman web: http://layanan-integrasi.disdukcapilsurabaya.id/.

Peluncuran aplikasi layanan itu digelar di lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (15/9). 

Acara itu dihadiri oleh Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) RI Aco Nur, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jatim Mohammad Yamin Awie. 

Hadir juga Ketua PA Surabaya Samarul Farah, Kepala Kantor Kemenag Surabaya Husnul Maram dan perwakilan DPRD Kota Surabaya.

Wali Kota Eri mengatakan, sesuai dengan arahan dari Dirjen Badilag MA, pemkot bersama PA Surabaya dan Kemenag meluncurkan aplikasi layanan Lontong Kupang dan ACO-ERI. 

Tujuannya ialah untuk memberikan pelayanan, kepastian waktu, dan biaya murah.

“Alhamdulillah, hari ini Surabaya bisa bersinergi dengan orang-orang hebat. Semoga apa yang kami perbuat dan sinergikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wali Kota Eri, Rabu (15/9).

Wali Kota Eri menjelaskan, Lontong Kupang merupakan sebuah aplikasi Layanan Online dan Terpadu Melalui One Gate System Antara Disdukcapil, Pengadilan Agama, dan Kemenag. 

Melalui aplikasi itu, warga dapat mengurus peradilan terkait pernikahannya yang belum dilaporkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Disdukcapil. Warga cukup mendaftar melalui aplikasi tersebut. 

“Kemudian, mereka akan mendapatkan notifikasi jadwal pelaksanaan isbat nikah yang akan dilakukan di Kantor Kecamatan sesuai domisili. Sekali sidang langsung dapat semua, mulai dari buku nikah, akta nikah, perubahan satatus Kartu Keluarga (KK), dan perubahan status KTP. Sehingga, masyarakat tidak perlu bolak-balik dan menghabiskan banyak biaya,” jelasnya.

Wali Kota Eri juga menerangkan, warga juga dapat mengakses layanan pendaftaran gugatan atau permohonan melalui aplikasi “ACO-ERI”. 

Yakni, pusat aplikasi pendaftaran e-court secara online yang terintegrasi dengan PA Surabaya. Sedangkan, aplikasi bertajuk ‘Sidak Pasukan’ merupakan Sistem Integrasi Data Kependudukan Pengadilan Agama Surabaya & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

“Warga bisa mendaftarkan perkara perceraian, talak, pergantian nama di buku nikah, dan masih banyak lagi program pelayanan yang diintegrasikan,” terangnya.

Ia berharap, melalui layanan ini warga lebih mudah melakukan pendaftaran perkara dengan biaya murah. 

Bahkan, pendaftarannya bisa dilakukan secara mandiri tanpa harus menggunakan jasa pendamping. 

“Kalau mau sidang mereka juga bisa mendaftar di Kantor Kelurahan. Di sana ada petugas yang akan membantu. Tidak perlu ke kantor PA, untuk menghindari ketemu orang yang salah. Kami bertugas untuk memotong proses itu,” harapnya.

Sementara itu, Dirjen Badilag MA Aco Nur sangat mengapresiasi sinergi antara Pemkot Surabaya bersama PA dan Kemenag. Ia menyebut, layanan aplikasi ACO-ERI merupakan yang pertama di Indonesia.

“Kalau bisa prosesnya cukup satu hari selesai, kasihan masyarakat. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena dijalankan oleh beliau (Wali Kota Eri),” pungkasnya. 

Read More

Pemkot Pastikan Semua MBR Surabaya Sudah Dapat Bantuan dari Kemensos

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan bahwa semua Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada di Kota Surabaya sudah dapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). 

Berbagai bantuan dari Kemensos itu sudah disalurkan kepada MBR yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi, MBR Surabaya itu sudah dapat bantuan semuanya dari Kemensos. Kalau ada media yang menyebut belum mendapatkan bantuan, itu salah info mungkin,” tegas Febri di ruang kerjanya, Rabu (15/9).

Meski begitu, masih ada warga Surabaya yang belum masuk data MBR dan menjadi miskin karena terdampak pandemi Covid-19 ini. 

Nah, warga yang terdampak pandemi ini dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk dimasukkan ke dalam DTKS Kemensos.

“Tentunya, verifikasi di Dinsos dan Kemensos ini butuh waktu, sehingga Pemkot Surabaya bersinergi bersama Pemprov Jatim memberikan bantuan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 itu,” kata dia.

Menurut Febri, kini pemkot menganggarkan Rp 3,8 miliar dari APBD Surabaya untuk Bantuan Sosial (bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS). 

Dana tersebut berasal dari anggaran tak terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2021.

“Total ada 25.304 warga yang terdampak Covid-19 yang dibantu oleh Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya. Rinciannya, pemkot memberikan bantuan kepada 19.054 warga terdampak Covid-19 dan pemprov memberikan bantuan kepada 6.250 warga terdampak Covid-19 yang notabeninya saat ini masih menunggu verifikasi dari Dinsos dan Kemensos. Mereka ini mendapatkan bansos sebesar Rp 200 ribu perbulan,” ujarnya.

Ia menerangkan, mekanisme penyaluran bantuan ini akan dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening bank. 

Sebab, mekanisme ini dinilai lebih efektif dan tidak menimbulkan kerumunan. 

“Bantuan sebesar Rp 200 ribu itu kita transfer. Makanya, kita buatkan buku tabungan. Biar tidak menimbulkan kerumunan juga,” terangnya.

Febri juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara MBR yang masuk DTKS dan warga terdampak pandemi Covid-19. 

Menurutnya, warga yang masuk kategori terdampak Covid-19, ialah mereka yang tidak memiliki penghasilan karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi ini. 

Namun, mereka masih memiliki hunian yang layak dan kendaraan.

“Kalau MBR itu ada kriterianya. Seperti, rumahnya beralaskan tanah, terus atapnya seperti apa, struktur rumahnya bagaimana itu masuk dalam kriteria MBR. Jadi, tidak semua warga yang hari ini tidak mempunyai pekerjaan langsung masuk dalam kategori MBR,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menyebut, pemkot telah membuat aplikasi Usul Bansos di laman https://usulbansos.surabaya.go.id/. Melalui aplikasi tersebut, warga yang belum mendapatkan bansos dan merasa dirinya layak, dapat secara mandiri mengusulkan.

“Atau ketika ada tetangga yang belum mendapatkan bansos, silakan usulkan melalui aplikasi usul bansos. Kalau tidak bisa lewat aplikasi, datang ke RW, kalau RW-nya masih ruwet, datang ke Lurahnya. Biar langsung masuk datanya ke Dinsos. Kemudian, akan dilakukan survei oleh Dinsos, apakah masuk dalam kategori MBR atau tidak,” pungkasnya.

Read More

Targetkan 54 Medali Emas, Wali Kota Eri Lepas Atlet Surabaya Bertanding di PON Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melepas keberangkatan atlet asal Surabaya untuk bertanding pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 Papua. 

Proses pelepasan itu dilakukan secara virtual di ruang kerja Balai Kota Surabaya, Rabu (15/9). 

Dalam ajang PON XX di Bumi Cendrawasih, Surabaya memberangkatkan 288 orang yang tergabung dalam kontingen Jawa Timur (Jatim), terdiri dari 209 orang atlet dan 79 orang pelatih yang akan mengikuti 33 cabang olahraga.

Saat pelepasan atlet itu, Wali Kota Eri berpesan kepada para atlet itu untuk selalu membawa nama besar Kota Surabaya dan menjunjung tinggi sportivitas, baik di dalam maupun di luar lapangan. 

Dengan persiapan yang sudah dilakukan, ia yakin para atlet Surabaya akan mendapatkan yang terbaik di PON XX Papua nanti.

“Hari ini saya merasa bangga dan bahagia bertemu dengan orang-orang hebat yang akan membawa nama baik Kota Surabaya dalam cabang olahraga. Meski dalam masa pandemi Covid-19, semuanya terus berlatih tanpa kenal menyerah. Saya yakin kalau sudah begini, nanti akan menjadi yang terbaik di sana,” kata Wali Kota Eri, Rabu (15/9).

Ia juga mengatakan, Surabaya dikenal sebagai kota olahraga. Sebab, banyak menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang berkiprah pada skala nasional dan internasional. 

Makanya, ia berharap atlet Surabaya berkomitmen untuk membawa pulang medali sebanyak-banyaknya, baik itu medali emas, perak, ataupun perunggu.

“Jadi, ketika kembali ke Surabaya dengan membawa pulang medali, sehingga diharapkan nanti dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi adik-adiknya, karena mereka sudah berhasil dalam bidang olahraga,” katanya.

Ia menyebut, Surabaya menargetkan 54 medali emas atau 45 persen dari target emas yang dipatok Provinsi Jatim dalam ajang PON XX Papua. 

Menurutnya, hal itu bukan untuk menunjukkan kesombongan. Namun, meraih medali emas menunjukkan bahwa Surabaya merupakan yang terbaik dari yang terbaik.

“Saya yakin jenengan (para atlet) adalah yang terbaik. Saya yakin jenengan mampu mempersembahkan itu dan menjadi kebanggaan bagi warga Kota Surabaya. Insya Allah pasti akan kembali dengan prestasi gemilang dan menjadi yang terbaik,” sebutnya.

Ia memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberikan dukungan penuh kepada semua atlet yang akan berlaga itu. 

Bahkan, untuk menambah semangat para atlet, ia juga menyiapkan penghargaan atas apa yang mereka capai di PON XX Papua.

“Insya Allah kebersamaan dan kekuatan ini bisa membuat kita membawa medali yang lebih banyak dari apa yang kita targetkan. Dengan semangat, tekat yang kuat, dan pantang menyerah saya yakin jenengan akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik,” ujarnya.

Wali Kota Eri menambahkan, doa seluruh warga Surabaya akan selalu mengiringi setiap langkah para atlet. Sekembalinya ke Surabaya nanti, ia berjanji akan menjamu para atlet itu di rumah dinas Wali Kota Surabaya.

“Saya titip nama besar Kota Surabaya kepada jenengan semuanya. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan kekuatan kepada jenengan. Insya Allah di tangan jenengan bisa membawa Surabaya menjadi lebih baik. Terimakasih, selamat berjuang teman-teman semuanya, pastikan Surabaya menjadi yang terbaik,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan yang ikut juga dalam prosesi pelepasan itu menyampaikan bahwa apabila ada sesuatu atau hal apapun yang dapat mengganggu keamanan para atlet di Papua nanti, ia meminta para official untuk berkomunikasi dengan dirinya, terutama apabila ada hal-hal yang menjadi kendala.

“Kami juga mengimbau kepada para atlet untuk menjaga nama baik Kota Surabaya, menjaga nama baik Bapak Wali Kota, jaga nama baik kita semua dengan berperilaku yang baik dan sopan santun yang baik dan prestasi yang baik. Jadi, jangan berikan ruang sekecil apapun yang dapat menunjukkan resistensi,” tegas Kapolrestabes Surabaya.

Ia juga berharap para atlet itu selalu sehat dan berprestasi serta dapat meraih harapan yang disampaikan Wali Kota Surabaya dan masyarakat Surabaya semuanya. 

“Keselamatan dan keamanan rekan-rekan semuanya menjadi hal utama di tengah pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Ajak Konsul Jenderal AS Kembangkan Startup Digital di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima kunjungan dari Konsul Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Surabaya Jonathan Alan di ruang kerja Balai Kota Surabaya.

Ini merupakan pertemuan pertama Wali Kota Eri dengan Konjen Jonathan. Pertemuan itu membahas tentang rencana kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan, saat ini ada banyak startup digital di Kota Surabaya. 

Beberapa diantaranya, berkantor di Koridor Coworking Space, Siola. Menurutnya, startup digital merupakan salah satu roda penggerak perekonomian. 

Bahkan, startup digital mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

“Kalau ada waktu saya akan ajak ke Koridor Coworking Space, Siola. Sehingga, bisa melihat apa yang mereka (startup digital) kerjakan. Kemudian, bisa memberikan masukan kepada mereka agar bisa lebih baik lagi,” kata Wali Kota Eri, Rabu (15/9).

Oleh sebab itu, melalui Konjen Jonathan, Wali Kota Eri mengajak Pemerintah Amerika Serikat berkolaborasi dalam industri digital untuk mengembangkan startup digital. 

Ia memiliki keinginan agar startup digital yang ada di Kota Pahlawan tumbuh pesat dan mampu go international. 

“Kemarin kita menjalankan program 1000 startup digital. Saya akan sangat bahagia apabila Konjen Jonathan bersedia ambil bagian. Sehingga, melalui kolaborasi itu akan membuat startup di Surabaya bisa go internasional,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengaku terkejut, ternyata Konjen Jonathan mengetahui jika dirinya suka keliling Kota Surabaya mengendarai sepeda motor. 

"Saya ajak beliau kapan-kapan keliling kota dengan menggunakan sepeda motor. Saya juga ingin ajak ke Sentra Ikan Bulak di Kenjeran,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Konjen Jonathan mengatakan, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki ketertarikan yang sama di bidang inovasi dan startup digital. 

Sehingga, ia berharap melalui kerjasama dan kolaborasi Pemkot Surabaya dengan Pemerintah Amerika Serikat dapat meningkatkan industri digital, terutama startup digital.

“Ini merupakan area yang kami yakini mempunyai kemungkinan besar untuk bekerjasama di waktu yang akan datang. Kami yakin ini akan membantu pertumbuhan ekonomi,” kata Jonathan.

Sementara itu, ia mengungkapkan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi kinerja Wali Kota Eri. 

Apalagi, ia sering melihat Wali Kota Eri menggunakan sepeda motor saat keliling Kota Pahlawan untuk meninjau sebuah lokasi. 

“Itu merupakan hal yang sangat baik dan menarik. Saya juga akan mulai melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Read More

Jelang Dibuka, Satgas Covid-19 Surabaya Cek Kesiapan Bioskop dalam Menerapkan Prokes Ketat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satgas Covid-19 Surabaya atau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung responsif menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. 

Salah satunya dilakukan dengan mengecek kembali kesiapan bioskop dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Sebab, berdasarkan Inmendagri itu, bioskop sudah boleh buka dengan prokes ketat.

Pengecekan itu dilakukan oleh  Tim Satgas Covid-19 dari jajaran BPB Linmas Surabaya.

Kali ini, mereka keliling ke 19 bioskop yang tersebar di berbagai lokasi di Kota Surabaya. 

Tim ini mengecek penerapan prokes yang dilakukan oleh pengelola bioskop mulai masuk ke area bioskop, di dalam bioskop, hingga keluar bioskop, termasuk scan barcode yang harus dilakukan oleh setiap pengunjung. 

Bahkan, mereka mencoba langsung scan barcode itu untuk memastikan kesiapannya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan berdasarkan Inmendagri nomor 42 tahun 2021 itu, bioskop sudah boleh buka 50 persen, sehingga tim dari Satgas Covid-19 Surabaya mengecek kembali kesiapan bioskop itu menjelang dibuka. 

“Kalau lolos ya nanti bisa dibuka bioskopnya. Wajib scan barcode juga di pedulilindungi, sehingga kelengkapannya juga harus sudah ada,” tegas Wali Kota Eri, Rabu (15/9).

Sementara itu, Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan bahwa sejak awal Wali Kota Surabaya sudah memastikan akan selalu inline dengan aturan pemerintah pusat. 

Oleh karena itu, ketika di Inmendagri nomor 42 memungkinkan untuk pembukaan bioskop, maka di Kota Surabaya juga akan dibuka atau dioperasikan kembali.

“Makanya sekarang ini kita lakukan pengecekan lagi terkait hasil asesmen yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, termasuk kita lihat pola-pola dan tahapan-tahapannya. Salah satunya yang kita lihat adalah mereka memiliki aplikasi PeduliLindungi, karena nanti pengunjung yang boleh masuk bioskop hanya yang sudah menerima vaksin dosis kedua, kalau belum ya tidak boleh masuk,” kata Irvan.

Selain itu, yang dicek oleh Tim Satgas Covid-19 ini adalah sirkulasi udaranya di dalam gedung bioskop. 

Sejauh mana kesiapan mereka ketika ada pengunjung di dalam ruangan. Bahkan, pemkot juga telah merekomendasikan alat HEPA Filter di dalam ruangan bioskop. 

“Kami juga minta agar Satgas Mandiri diaktifkan kembali, tidak boleh makan di dalam bioskop dan sebagainya, sehingga kalau mau makan silahkan keluar dan setelah habis boleh masuk lagi,” tegasnya.

Irvan juga menjelaskan bahwa yang dilakukan pengecekan hari ini sebanyak 19 bioskop di berbagai titik di Surabaya. 

Kali ini yang dilakukan hanya pengecekan akhir tentang kesiapan pengelola bioskop dalam menerapkan prokes yang ketat, sehingga tidak perlu surat menyurat lagi ke satgas, karena sebenarnya asesmen sudah dilakukan dulu ketika mereka mengirimkan surat ke satgas.

“Jadi, ketika mereka dinyatakan bisa beroperasi ya silahkan beroperasi, tidak perlu surat-surat lagi. Dan berdasarkan hasil pengecekan hari ini, secara overall sudah menunjukkan kesiapannya untuk pembukaan bioskop. Rata-rata hasilnya bagus, sehingga nanti kita persilahkan untuk beroperasi,” tegasnya.

Selanjutnya, Satgas Covid-19 Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap pembukaan bioskop itu. 

Ketika sudah sesuai dengan apa yang digariskan di Inmendagri, maka akan bisa diberhentikan, termasuk apabila tidak sesuai dengan asesmen yang direkomendasikan oleh Satgas Covid-19, maka itu juga bisa diberhentikan. 

“Jadi, kita akan terus awasi ketat, karena jangan sampai ini menjadi kluster,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pengelola bioskop untuk selalu melakukan pengawasan kepada perilaku pengunjung yang ada di dalam bioskop, termasuk terus memperketat tata cara yang sudah dikembangkan, yaitu scan barcode melalui aplikasi PeduliLindungi. 

“Ketika mereka tidak bisa masuk ya jangan masuk, jangan lantas diberi cara lain supaya bisa masuk, jangan begitu,” tegasnya.

Ia juga mengimbau kepada para pengunjung untuk selalu disiplin dalam menjalankan prokes selama berada di area bioskop. Ia mencontohkan ketika pengunjung itu haus, maka harus keluar. 

“Jangan sampai membuka masker di dalam ruangan, karena itu untuk menjaga diri kita sendiri dan untuk menjaga pengunjung lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Area Manager XXI Surabaya Yoyok Santoso ketika mendampingi tim Satgas Covid-19 mengecek di XXI Grand City memastikan bahwa para prinsipnya bioskopnya selalu siap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Bahkan, ia memastikan sudah menyiapkan berbagai alat yang dipersyaratkan sesuai Inmendagri, yaitu barcode.

“Jadi, kita sudah siap menjalankan prokes ketat kalau sudah diperboleh buka. Kami juga sudah memasang HEPA Filter sesuai dengan rekomendasi Satgas Covid-19 Surabaya. Jadi, semuanya sudah siap,” pungkasnya.

Read More

Sejahterakan Umat, Wali Kota Eri Aktifkan Kembali BAZ Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar pertemuan virtual dengan Ketua Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di ruang kerja Balai Kota Surabaya, Selasa (14/9). 

Pertemuan itu membahas tentang rencana mengaktifkan kembali BAZ Kota Surabaya yang sudah 7 tahun vakum atau tidak ada kegiatan.

Pada pertemuan itu, Wali Kota Eri didampingi oleh Ketua BAZ Jatim, Kyai Muhammad Roziqi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya M Ikhsan dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Suharto Wardoyo.

Wali Kota Eri mengatakan, ketika dilantik sebagai wali kota pada Februari lalu, ia tidak mengetahui jika BAZ Kota Surabaya sudah tak lagi aktif. 

Hal itu diketahui, ketika ia mengumpulkan semua karyawan dan ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk bergotong-royong dan bahu-membahu menangani pandemi Covid-19 dengan menzakatkan 2,5 persen dari penghasilannya.

“Waktu itu saya sampaikan ke Asisten II dan Kadinsos agar zakatnya ini disetorkan ke BAZ Kota Surabaya. Saya kaget ketika mereka menyampaikan bahwa BAZ Kota Surabaya itu tidak jalan. Setelah mendengar itu, saya langsung bilang untuk membentuk BAZ Kota Surabaya. Saya mohon maaf karena tidak tahu,” kata Wali Kota Eri, Selasa (14/9).

Dalam proses pembentukan itu, pihaknya melibatkan semua elemen masyarakat. Mulai dari Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta tenaga profesional. 

"Yang mendaftar itu lebih dari 15 orang. Setelah diuji oleh teman-teman diambil 10 terbaik untuk diusulkan ke BAZNAS," jelasnya. 

Ia memaparkan, jika BAZ Kota Surabaya aktif kembali, bukan tidak mungkin kehadirannya akan menghapuskan kemiskinan di Kota Pahlawan. 

Sebab, jika pendapatan satu orang ASN Pemkot Surabaya sekitar Rp5 juta, maka zakatnya Rp125 ribu. 

Sementara, jika ada 15 ribu ASN di lingkup Pemkot Surabaya, maka dalam satu bulan saja bisa terkumpul sekitar Rp 1,5 miliar.

“Itu bisa lebih. Karena pendapatannya kepala dinas itu lebih besar, bisa 5 kali lipat dari pendapatan staf. Saya tahu bahwa zakat itu sifatnya tahunan. Namun, akan lebih baik kalau setiap bulan kita berzakat ketika kita memiliki penghasilan. Kita semua sudah sepakat,” paparnya.

Meski demikian, Wali Kota Eri menuturkan bahwa saat ini zakat yang sudah terkumpul itu dialokasikan untuk program orang tua asuh. 

Tujuannya tetap sama, yaitu diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

“Tapi nanti, ketika BAZ Kota Surabaya sudah aktif lagi, nanti akan masuk ke BAZ. Semuanya nanti mereka yang membagi ke mereka yang tidak mampu atau sedang membutuhkan dana untuk modal usaha,” ujarnya.

Jika BAZ Kota Surabaya sudah terbentuk dan disahkan, Wali Kota Eri berencana akan mengundang perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surabaya. 

Ia ingin mereka mempercayakan zakat para karyawannya ke pemkot yang kemudian diserahkan ke BAZ Kota Surabaya. 

“Mereka harus percaya dengan saya sebagai wali kota. Ini tugasnya seorang pemimpin. Zakat karyawannya taruh di sini (BAZ Kota Surabaya). Karena pendapatannya dari Kota Surabaya, maka seharusnya yang diberikan zakat adalah warga Kota Surabaya yang tidak mampu terlebih dahulu, kalau ada sisanya baru keluar dari sini,” imbuhnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS Prof. Dr. K.H. Noor Achmad mengatakan, BAZ Kota Surabaya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ia ingin agar BAZ Kota Surabaya diaktifkan kembali. 

“Kami menunggu bagaimana yang diharapkan Bapak Wali Kota Surabaya dan BAZ Jatim untuk menata kembali BAZ Kota Surabaya,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, saat ini, BAZNAS sedang melakukan penguatan. Mulai dari penguatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan penguatan jaringan. 

Sehingga, BAZNAS nantinya akan memiliki kekuatan untuk membantu pemerintah dalam usaha menuntaskan kemiskinan ataupun dalam upaya mensejahterakan umat.

“Maka dari itu, visi dan misi kami adalah bagaimana lembaga ini menjadi lembaga untuk mensejahterakan umat. Tetapi, seperti yang selalu kami dengungkan, manakala BAZNAS itu baik, maka Insya Allah banyak membantu masyarakat kecil yang membutuhkan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Komitmen Wujudkan Program Gerakan Surabaya Bebas Sampah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai inovasi untuk pengelolaan sampah di Kota Surabaya. 

Di antarannya, program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan pengurangan dan pemilihan sampah mulai dari sumbernya. 

Pemkot Surabaya pun berkomitmen untuk mewujudkan program gerakan Surabaya Zero Waste (bebas sampah).

“Kita juga mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS, pengolahan limbah plastik, serta menggubah sampah menjadi energi listrik melalui Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo yang pada 6 Mei 2021 lalu diresmikan oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia,” kata Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Kerjasama Kota Surabaya, Dewi Wahyu Wardani, Selasa (14/9).

Selain itu, pemkot juga sudah menggandeng fasilitator lingkungan untuk mendorong peran aktif masyarakat dari berbagai lapisan dalam mengubah Kota Surabaya menjadi kota yang bersih, hijau, dan ramah lingkungan. Saat ini, di Surabaya terdapat sekitar 23 ribu kader lingkungan.

“Mereka bertugas megawasi, mendorong, dan memberikan edukasi ke masyarakat agar peduli lingkungan dan mengerti cara pemanfaatan sampah. Mereka juga mengajak warga untuk melakukan gerakan perbaikan lingkungan hidup. Misalnya, mengelola sampah, ketahanan pangan mandiri, penghijauan, pengolahan air limbah, dan pemanfaatan air hujan, serta upaya penghematan energi,” terangnya.

Fasilitator Lingkungan Eka Trisnawati menjelaskan, saat ini, untuk mengurangi jumlah sampah organik terutama sampah sisa makanan dan sampah dapur menggunakan maggot. Maggot merupakan organisme yang berasal dari larva Black Soldier BSF (BSF).

“Kita sedang menggaungkan budidaya maggot. Maggot ini sebagai pemakan sampah organik. Mereka sangat rakus, 100g maggot dalam sehari dapat menghabiskan 4kg sampah organik. Dari kotorannya, itu akan menjadi pupuk kompos berkualitas tinggi,” jelasnya.

Perwakilan Komunitas Nol Sampah Hermawan menyebut, bersdasarkan data dari Kementerian Lingkunngan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, sampah organik menyumbang 54 persen dari total sampah di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, komunitas nol sampah mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah sisa makanan.

“Kami fokus pendampingan untuk mengorganisir masyarakat di kampung, sekolah, dan kampus, serta kantor untuk menjadi masyarakat yang peduli dengan lingkungannya. Mereka punya kemampuan untuk mengangkat potensi-potensi di lingkungannya, terutama soal pengolahan sampah, ” pungkasnya.

Read More

Soal Seleksi Direksi PDAM, Wali Kota Eri: Tidak Ada yang Minta Jabatan, Silakan Bertarung Sehat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan dalam perpanjangan masa pendaftaran calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya ini seluruh tahapan penyelenggaraan seleksi bersifat gratis dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Bahkan, siapapun boleh mendaftar, baik itu anak pejabat atau mantan pejabat maupun staf Direksi PDAM.

“Ada isu yang mendaftar si inilah, atau si itulah nanti minta jabatan. Saya pastikan itu tidak akan pernah terjadi, Pansel tidak melihat latar belakang para peserta. Silahkan para peserta bertarung dengan sehat, selama memiliki kemampuan dan lolos seleksi, siapapun itu berhak. Nanti ada tesnya, silakan ikut. Jangan ada stigma mengejar jabatan, minta-minta jabatan,” kata Wali Kota Eri, Selasa (14/9).

Kendati demikian siapapun yang mendaftar itu menurut Wali Kota Eri, tentunya juga harus memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan.

"Semua bisa mendaftar dan punya hak sama, apakah anak pejabat, atau mantan pejabat. Jadi kalau mereka mendaftar jangan suudzon dan berburuk sangka. Saya meminta semua anak-anak muda potensial untuk mendaftar tanpa melihat batas umur minimal 35 tahun sesuai Perda dan Perwali," tegasnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa dalam rekrutmen ini, Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mengubah persyaratan pendaftaran dengan menambahkan syarat usia pendaftar, yakni minimal 35 tahun.

Ini setelah Pansel menerima masukan dari ahli hukum agar persyaratan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Setelah ada pendapat hukum, PP 54/2017 harus dimasukkan, maka dalam evaluasi pansel memperhitungkan batas umur minimal 35 tahun. Saya lebih senang tidak ada batas umur, tapi nanti dibilang KKN," pungkasnya.

Seperti diberitakan sejak pendaftaran calon direksi PDAM dibuka pada 7 Juli 2021, ada 52 pelamar calon direksi PDAM.

Rinciannya, terdiri dari tujuh orang pelamar untuk jabatan Direktur Utama, 12 orang untuk posisi Direktur Operasional , dan 33 orang Direktur Pelayanan.

Karena masih ada posisi yang belum memenuhi harapan Pansel, yang mana Pansel ingin setiap posisi minimal ada 10 pelamar.

Untuk memenuhi jumlah pelamar formasi jabatan Direktur Utama, maka Pansel memutuskan untuk memperpanjang pengumuman pendaftaran tahap kedua, mulai tanggal 25 Agustus hingga 8 September 2021.

Lalu diperpanjang lagi mulai Selasa (14/9) hingga Senin (20/9) dengan ketentuan baru yakni pendaftar harus berusia minimal 35 tahun. Aturan ini mengacu pada PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan untuk tahapan seleksi Direksi PDAM Surya Sembada itu terdiri dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir.

Read More

Pemkot Surabaya Gandeng Kota Kitakyushu Gelar Workshop Inovasi Pengelolaan Sampah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Pemkot Kitakyushu menggelar workshop inovasi pengelolaan sampah secara virtual yang diikuti oleh para kader lingkungan Kota Pahlawan, Selasa (14/9). 

Penyelenggaraan workshop itu merupakan bagian dari kerjasama green sister city di bidang lingkungan, antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu, Jepang.

Workshop itu menghadirkan narasumber dari Biro Lingkungan Kitakyushu yakni, Assistant Manager Resource Circulation Division Kouji Ueda, dan Chairman "Compost Adviser Society" Chiyoshi Nakashima, serta Koji Takakura. 

Koji Takakura adalah penemu Metode Takakura yang saat ini diterapkan secara luas oleh para kader lingkungan di Kota Surabaya. 

Metode Takakura merupakan salah satu metode pengomposan baik skala rumah tangga maupun skala kawasan. 

Chiyosi Nakashima memaparkan, di Kota Kitakyushu, masyarakat diminta untuk membedakan sampah yang akan dibuang berdasarkan jenisnya. 

Selain itu, mereka juga harus membuang sampah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

“Jadwalnya berdasarkan jenis sampahnya. Kalau mereka tidak membuang sampah sesuai jadwal yang ada, sampahnya tidak akan diangkut. Nah, ini akan mengganggu tetangganya. Mereka mempunyai prinsip untuk tidak mengganggu orang lain, mereka akan merasa malu,” paparnya.

Selain itu, Pemkot Kitakyushu juga menggandeng sekolah-sekolah untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswanya terkait pengelolaan sampah dan limbah. 

Sehingga, mereka sudah diajarkan untuk menjaga lingkungan hidup sejak dini. 

“Di Sekolah itu total ada 26 jam pembelajaraan terkait pengelolaan sampah dan limbah,” pungkasnya.

Read More

Gegara PP 54/2017 Dalam Seleksi Direksi PDAM, Wali Kota Eri Minta Maaf Pada Anak Muda

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta maaf kepada seluruh pemuda yang memiliki kemampuan namun terkendala dengan batasan umur. 

Permintaan maaf itu dilakukan Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini lantaran para pemuda tidak dapat mendaftar sebagai peserta calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada.

Pemicunya yakni pihak Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memunculkan aturan baru terkait batasan umur minimal 35 tahun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 54 tahun 2017.

Meski demikian, sebagai seorang pemimpin, ia sebenarnya mengaku ingin memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda potensial tersebut. 

"Saya minta maaf untuk pemuda-pemuda yang potensial dan hebat tidak bisa mengikuti seleksi karena batas umur minimal itu, meskipun sebenarnya sebagai pemimpin saya harus memberikan kesempatan pemuda potensial," kata Wali Kota Eri, Senin (13/9) lalu.

Karena bagi dia, para pemuda itu mendaftar bukan karena mencari jabatan dan mengandalkan siapa di belakangnya. 

Tapi, karena memang mereka mendaftar berdasarkan kemampuannya.

"Karena pemuda-pemuda potensial ini mendaftar bukan karena mencari-cari jabatan dan mengandalkan siapa di belakangnya, tapi karena kemampuannya. Namun, hanya karena batasan umur di PP saja yang membuat mereka harus tertutup kesempatannya untuk berkompetisi," ujarnya.

Karenanya, dalam masa perpanjangan seleksi yang ke tiga ini, Wali Kota Eri juga meminta dan mempersilakan kepada seluruh pegawai PDAM mulai dari jajaran manager hingga staf yang memenuhi persyaratan, agar ikut mendaftar seleksi Calon Direksi PDAM.

"Tadi saya sampaikan kepada Dewas PDAM, saya tandatangani pengumumannya bahwa semua pegawai yang memenuhi persyaratan wajib untuk mengikuti seleksi. Tidak perlu sungkan," pintanya.

Meski demikian, Wali Kota Eri juga memastikan, pendaftar calon Direksi PDAM yang sebelumnya, sudah memenuhi semua persyaratan yang tercantum pada PP No 54 Tahun 2017. 

Artinya, peserta sebelumnya tetap akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu Uji Kompetensi dan Kelayakan (UKK). 

“Kalau mereka memenuhi semua persyaratan yang ada tetap melanjutkan ke tahap selanjutnya, sembari menunggu pendaftar lainnya,” ungkap dia.

Wali Kota Eri juga berharap, nantinya, siapapun yang menjadi Dirut PDAM harus mengutamakan kepentingan warga Surabaya terlebih dahulu. 

Ia ingin, tidak ada lagi wilayah di Kota Pahlawan yang tidak teraliri aliran air PDAM.

“Dalam waktu satu tahun ke depan investasinya harus digunakan untuk seluruh warga Surabaya. Tidak ada lagi wilayah di Surabaya yang tidak teraliri air PDAM. Kalau ada direksi yang terpilih, nanti kita minta buat pakta integritas, jadi kalau dia tidak menjalankan itu, maka dia bersedia untuk mengundurkan diri dan dicopot dari jabatannya,” pungkasnya.

Read More

4.188 Siswa SMP Swasta MBR di Surabaya Tercover Pendidikannya Lewat Beasiswa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sumbangan untuk beasiswa pendidikan yang diberikan kepada siswa keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) jenjang SMP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Bahkan pada tahun 2021 ini mencapai sekitar hingga 300 dari tahun sebelumnya. 

Sehingga tahun ini ada sekitar 4.188 siswa SMP swasta dari mitra warga yang telah tercover pendidikannya melalui beasiswa. 

Jumlah ini, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.116 siswa.

"Kami juga melaporkan bahwa uang yang bapak-ibu bantukan kepada anak-anak polanya langsung masuk ke rekening sekolah. Selanjutnya, sekolah tiap bulan mengajukan pencairan kepada Dispendik. Nah, setelah itu kami melakukan verifikasi apakah anak tersebut aktif atau tidak dalam pelajarannya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo usai memberi sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) terkait CSR beasiswa pendidikan bagi siswa MBR di Balai Kota Surabaya, Selasa (13/9).

Pola ini, kata Supomo, diterapkan sebagai bentuk pengendalian agar bantuan beasiswa yang diberikan itu benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. 

Bahkan, sebagai bentuk transparansi publik, Dispendik telah menyiapkan aplikasi untuk bisa melihat progres dari pembelajaran setiap siswa tersebut.

"Kami Dispendik telah membuat aplikasi yang mana nanti bapak-ibu bisa melihat progres dari proses belajar mereka. Nanti sekolah akan mengisi aplikasi itu, sehingga kita semuanya transparan," pungkasnya.

Seperti diberitakan bantuan CSR berupa beasiswa pendidikan yang diberikan kepada siswa keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) jenjang SMP mencapai total Rp12,513 miliar.

Bantuan CSR tersebut berasal dari perusahan/lembaga serta zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot melalui program orang tua asuh. 

Dengan rincian, Rp5,022 miliar CSR dari 27 lembaga/perusahaan dan Rp7,491 miliar dari zakat ASN.

Data Dispendik Kota Surabaya juga mencatat, di tahun 2021 ini ada sebanyak 4.188 siswa mitra warga di SMP swasta yang menerima program beasiswa melalui CSR serta orang tua asuh ASN Pemkot Surabaya.

Read More

Bantuan Beasiswa untuk Pelajar MBR di Surabaya Meningkat 300 Persen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perhatian seluruh stakeholder dan masyarakat di Kota Surabaya terhadap dunia pendidikan, rupanya begitu tinggi. 

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah beasiswa pendidikan yang diberikan kepada siswa keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) jenjang SMP dari tahun sebelumnya.

Maka dari itu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik itu perseorangan perusahaan atau lembaga yang telah peduli terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak Surabaya. 

Sebab, tidak semua anak dari keluarga MBR itu menempuh pendidikan di SMP Negeri.

"Alhamdulillah, hari ini ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan CSR di bidang pendidikan untuk anak-anak yang masuk MBR. Karena anak-anak yang masuk MBR ini kan tidak semuanya di SMP negeri. Ada yang juga di swasta. Dan di sinilah nanti ada bantuan untuk anak-anak itu," kata Wali Kota Eri saat acara penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) terkait CSR beasiswa pendidikan bagi siswa MBR di Balai Kota Surabaya, Selasa (13/9).

Ia juga menjelaskan, bahwa sekolah swasta tentu membutuhkan biaya untuk operasional maupun pembangunan infrastrukturnya. 

Karena itu, jangan sampai ketika pelajar dari mitra warga ini dititipkan ke lembaga pendidikan itu, kemudian menjadi beban sekolah karena tidak ada pemasukan biaya. 

"Sehingga biaya sekolah itu tetap kita berikan. Dari mana? dari bantuan yang diberikan melalui CSR ini," jelasnya.

Karenanya, Wali Kota Eri mengaku bersyukur, lantaran CSR untuk beasiswa jenjang SMP yang diberikan lembaga/perusahaan di tahun 2021 ini besarannya meningkat 300 persen dari tahun sebelumnya. 

Jika tahun 2020, total CSR yang diberikan dari 37 lembaga/perusahaan nilainya Rp4,057 miliar, sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp12,513 miliar. 

"Alhamdulillah hari ini CSR yang disampaikan tadi sekitar Rp4 miliar, menjadi Rp12,5 miliar," imbuhnya.

Beasiswa total Rp12,513 miliar tersebut, berasal dari bantuan CSR perusahan/lembaga serta zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot melalui program orang tua asuh. 

Dengan rincian, Rp5,022 miliar CSR dari 27 lembaga/perusahaan dan Rp7,491 miliar dari zakat ASN.

Wali Kota Eri meyakini, melalui empati dan gotong-royong ini, maka pergerakan pembangunan di Surabaya bisa terus berjalan. 

Termasuk pula dalam penyelesaian masalah pendidikan atau permasalahan sosial lainnya. 

"Insya allah kita akan agendakan rutin untuk seluruh ASN di Surabaya agar selalu menjadi bagian dari orang tua asuh dalam bidang pendidikan atau penyelesaian masalah sosial lainnya," tuturnya.

Untuk mekanisme penyalurannya, Wali Kota Eri menyebut, setiap SMP swasta pengampu siswa mitra warga, akan ditransfer langsung dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. 

Misalnya, dalam SMP itu ada lima orang siswa mitra warga. Maka, biaya kelima siswa mitra warga itu selama menempuh pendidikan di sana, akan ditransfer langsung ke rekening sekolah setiap bulannya.

"Nanti kita langsung transfer ke sekolahnya. Jadi posisinya ada berapa siswa yang ditanggung di sekolah itu, nanti kita masukan jumlahnya berapa. Inilah yang dilakukan Dispendik nanti. Sehingga yang selalu saya katakan, Insya Allah kalau warga Surabaya percaya pada pemerintahannya, kita bisa menggunakan uang itu untuk kepentingan umat di Kota Surabaya," terangnya.

Data Dispendik Kota Surabaya juga mencatat, di tahun 2021 ini ada sebanyak 4.188 siswa mitra warga di SMP swasta yang menerima program beasiswa melalui CSR serta orang tua asuh ASN Pemkot Surabaya. Namun, data tersebut sifatnya dinamis, artinya bisa bertambah ataupun sebaliknya. 

"Makanya kalau saya ditanya data itu dinamis terus. Ini kan seperti bansos (bantuan sosial) yang kita berikan, kita selalu bergerak karena dinamis," pungkasnya.

Read More

Tinjau Penyaluran JPS di Klampis Ngasem dan Pacar Keling, Wawali Armuji Yakin Surabaya Bangkit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggarkan Rp3,8 miliar Bantuan Sosial (bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Dana tersebut, merupakan anggaran tak terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2021.

Total ada 25.304 MBR di Kota Surabaya yang belum tercover bansos dari Kemensos. 

Oleh sebab itu, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya bersinergi memberikan bansos kepada mereka. 

Rinciannya, pemkot memberikan bantuan kepada 19.054 MBR. Sedangkan, pemprov memberikan bantuan kepada 6.250 MBR.

Bantuan JPS bagi MBR yang belum mendapat bantuan apapun tersebut, menunjukkan komitmen pemkot hadir secara nyata di tengah masyarakat menghadapi Pandemi Covid 19.

"JPS APBD merupakan Komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjangkau warga MBR yang belum mendapatkan bantuan apapun, total ada 19.045 Warga yang dicover oleh APBD pemkot," kata kata Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji saat meninjau langsung penyerahan JPS APBD Surabaya di Kantor Kelurahan Klampis Ngasem dan Balai RW X  Pacar Keling, Selasa (14/9).

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau agar pelaksanaan penyaluran JPS dilakukan secara disiplin protokol kesehatan. 

Dalam tinjauannya itu, Wawali Armuji juga sesekali terlihat berinteraksi dengan warga penerima bantuan.

"Bapak Ibu sekalian terima kasih telah bekerjasama Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sekarang sudah melandai dan saya yakin Surabaya bangkit," katanya.

Wawali Armuji menambahkan, menurut data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) JPS APBD di wilayah Kelurahan Klampis Ngasem, sebanyak 190 orang. 

Sedangkan di wilayah Tambaksari sebanyak 630 orang, yang terdiri dari Kelurahan Tambaksari, Rangkah dan Pacarkeling.

"Paling lambat Jum'at besok sudah tuntas untuk penyaluran di 31 Kecamatan di Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More